DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kuningan Nomor 1 Tahun 2025

Nomor: 1
Tahun: 2025
Ditetapkan: 11 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 37

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang ketentuan umum, penyelenggaraan pendidikan pancasila dan wawasan kebangsaan, revitalisasi nilai pancasila dan aktualisasi nilai pancasila, partisipasi masyarakat, pembinaan dan pengawasan, pelaporan, pembiayaan dan ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pengamalan dan pengembangan cara pandang, karakter, sikap, dan perilaku terhadap nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan diarahkan dalam rangka memperkuat kinerja demokrasi setiap individu untuk selalu berkomitmen menghayati nilai Pancasila serta mengembangkan karakter kebangsaan;
c.bahwa untuk memberikan landasan kebijakan yang selaras dengan praktik kehidupan untuk mewujudkan tata masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur diperlukan pengaturan mengenai Pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
5.Undang-Undang Nomor 106 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kuningan di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7043);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemerintah Daerah Dalam Rangka Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 430);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1060); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUNINGAN dan BUPATI KUNINGAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIDIKAN PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Kuningan.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Kuningan.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagaaman, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukam drinya, masyarakat, bangsa dan negara.
6.Pancasila adalah dasar negara, ideologi bangsa, pandangan hidup, dan falsafah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang termuat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7.Nilai-Nilai Pancasila adalah suatu sistem nilai yang bulat dan utuh yang terkandung dalam kelima sila dari Pancasila yang meliputi nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan.
8.Revitaliasai nilai-nilai Pancasila adalah proses menghidupkan atau memahami dan menghayati kembali nilai luhur Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
9.Aktualisasi nilai-nilai Pancasila adalah proses penerapan atau pengamalan nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
10.Wawasan Kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya agar mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila, Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan
11.Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan adalah pendidikan yang memberikan pemahaman dan penghayatan mengenai Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia kepada masyarakat dan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya agar mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila, Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
12.Pusat Pendidikan Pancasila Wawasan Kebangsaan yang selanjutnya disingkat PPPWK adalah suatu wadah yang berbentuk kelompok kerja yang diarahkan untuk pengembangan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 2

Tujuan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, yaitu :

a.membentuk karakter kebangsaan yang menjadi landasan teraktualisasinya Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegera.
b.mewujudkan semangat nasionalisme dan cinta tanah air.
c.terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia; dan
d.mewujudkan kerukunan dan ketentraman masyarakat.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.penyelenggaraan pendidikan pancasila dan wawasan kebangsaan;
b.revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai pancasila;
c.partisipasi Masyarakat;
d.pembinaan dan pengawasan;
e.pelaporan; dan
f.pembiayaan.

BAB II

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN

Pasal 4

Pemerintah Daerah menyelenggarakan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Daerah.

Pasal 5

Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditujukan kepada:

a.organisasi politik;
b.organisasi kemasyarakatan/lembaga nirlaba lainnya;
c.aparatur sipil negara;
d.guru, pendidik, peserta didik;
e.tokoh agama/masyarakat/adat; dan
f.Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Pasal 6

(1)Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan diselenggarakan menggunakan pendekatan yang mengutamakan:
1. a.edukatif;
2. b.praktis/tindakan nyata melalui kegiatan nyata dilapangan;
3. c.integritas; dan
4. d.penggalian dan penggunaan kearifan lokal.
(2)Pendekatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menghindari bentuk indoktrinasi.

Pasal 7

Kegiatan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dilaksanakan dalam bentuk:

a.pelatihan/training of facilitator;
b.pembentukan pasukan pengibar bendera pusaka dan duta pancasila pasukan pengibar bendera pusaka indonesia tingkat daerah;
c.penataran;
d.lomba, kompetisi dan festival;
e.permainan/simulasi;
f.diskusi, dialog seminar dan lokakarya; dan
g.kemah kebangsaan.

Pasal 8

(1)Materi Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan meliputi:
1. a.Pancasila;
2. b.Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. c.Bhinneka Tunggal Ika; dan
4. d.Negara Kesatuan Republik Indonesia.
(2)Materi Pancasila sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.perspektif historis;
2. b.makna dan fungsi Pancasila;
3. c.landasan teoritis sila demi sila Pancasila; dan
4. d.aktualisasi Pancasila.
(3)Materi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.perspektif historis;
2. b.paham konstitusionalisme dan negara hukum;
3. c.pembukaan dan pokok pikiran Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. d.tema pokok dalam batang tubuh;
5. e.amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
6. f.aktualisasi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
(4)Materi Bhinneka Tunggal Ika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
1. a.perspektif historis, sosiologis, dan antropologis;
2. b.makna dan fungsi seloka Bhinneka Tunggal Ika;
3. c.perkembangan kebhinnekaan;
4. d.landasan teoritis; dan
5. e.aktualisasi Bhinneka Tunggal Ika.
(5)Materi Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
1. a.perspektif historis;
2. b.makna dan fungsi Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. c.landasan teoritis; dan
4. d.aktualisasi cinta tanah air Negara Kesatuan

Pasal 9

(1)Bupati membentuk PPPWK.
(2)Pembentukan PPPWK sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)ditetapkan dengan keputusan Bupati.
(3)Kepengurusan PPPWK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.instansi vertikal;
2. b.unsur Pemerintah Daerah; dan
3. c.unsur masyarakat.
(4)PPPWK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
1. a.menyelenggarakan pendidikan pancasila dan wawasan kebangsaan lingkup Daerah;
2. b.menyusun uraian tugas kepengurusan;
3. c.melaksanakan pertemuan secara rutin antara lain berkaitan dengan penyusunan program kerja yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi;
4. d.melaksanakan kegiatan berdasarkan program kerja;
5. e.melakukan kerja sama dengan pusat pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. f.memberikan konsultasi dan koordinasi berkaitan dengan program kerja kepada masyarakat dan dunia usaha; dan
7. g.melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati.
(5)PPPWK dibantu sekretariat yang berkedudukan pada Perangkat Daerah yang membidangi kesatuan bangsa dan politik.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 9 diatur dalam Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks37PDFHirarki

Memuat teks peraturan…