DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kuningan Nomor 10 Tahun 2015

Nomor: 10
Tahun: 2015
Ditetapkan: 10 Juli 2015
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 112

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini mengatur mengenai Pola Tarif BLU RSUD “45” Kuningan dengan sistematika sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum 2. Kebijakan Pola Perhitungan Tarif 3. Tarif Kegiatan Pelayanan 4. Tarif Kegiatan Non Pelayanan 5. Usulan Tarif Layanan 6. Keringanan/Pembebasan Tarif Layanan 7. Pengelolaan Pendapatan BLU RSUD “45” Kuningan 8. Pembayaran dan Penyetoran 9. Penggantian Obat-Obatan, Bahan Medis Habis Pakai dan Alat Medis Habis Pakai 10. Pemulasaraan Jenazah dan Visum Et Repertum 11. Kerjasama dengan Pihak Penjamin 12. Tata Cara Penagihan dan Penghapusan Utang Biaya Pelayanan yang Kadaluwarsa 13. Tata Tertib Perawatan 14. Surat Keterangan Kematian 15. Ketentuan Penyidikan 16. Ketentuan Pidana 17. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan besaran tarif layanan rumah sakit.

(2)Pola Tarif sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan seluruh biaya yang dibebankan kepada penerima jasa layanan kesehatan.
(3)Pola Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan denganmemperhatikan aspek kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan dan kompetisi yang sehat, dan tidak mengutamakan untuk mencari keuntungan.

Pasal 3

(1)Perhitungan tarif rumah sakit berdasar pricing policy sesuai dengan peraturan perundangan rumah sakit bahwa tarif rumah sakit berbasis harga satuan (unit cost)
(2)Rumus yang digunakan adalah : T = tarif UC = unit cost / harga satuan JP = jasa pelayanan T = UC + JP 9
(3)Tarif pelayanan ini dimaksudkan sebagai perwujudan pertanggungjawaban pemerintah dan masyarakat dalam pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat serta dalam pembiayaan penyelenggaraan rumah sakit.
(4)Ruang lingkup kebijakan tarif pelayanan adalah penetapan tarif untuk pelayanan yang dilaksanakan/diberikan rumah sakit.
(5)Rumah sakit memungut biaya sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diberikan sesuai dengan tarif yang berlaku dan seluruh penerimaan dari pemungutannya merupakan pendapatan fungsional rumah sakit.
(6)Besaran tarif pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah “45” ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
(7)Dalam penyusunan tarif layanan di BLUD Rumah Sakit Umum Daerah “45” Kuningan, perhitungan jasa sarana untuk :
1. a.Kelas III (tiga) lebih kecil dari titik impas (break even point)
2. b.Kelas II (dua) sesuai titik impas (break even point)
3. c.Kelas selain huruf (a) dan huruf (b) lebih besar dari titik impas (break even point) dengan besaran yang ditetapkan berdasarkan asas kepatutan oleh Direktur.

Pasal 4

(1)Setiap orang yang mendapatkan layanan pada Rumah Sakit wajib membayar biaya pelayanan.
(2)Kegiatan Pelayanan yang dikenakan tarif dikelompokkan berdasarkan tempat pelayanan dan jenis pelayanan terdiri atas pelayanan rawat jalan, rawat inap, rawat darurat, pelayaan penunjang medis dan pelayanan penunjang non medis.
(3)Tempat pelayanan rawat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)meliputi poliklinik, kamar operasi, rehabilitasi, dan kamar tindakan lainnya.
(4)Tempat pelayanan rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)meliputi ruangan perawatan, kamar operasi, kamar bersalin, rawat intensif, dan rehabilitasi.
(5)Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri atas :
1. a.pelayanan penunjang medis yang bersifat mendukung penegakan diagnose medis.
2. b.pelayanan non penunjang medis yang tidak berhubungan langsung dengan pelayanan medis namun berada dilingkungan rumah sakit.
(6)Pelayanan di rumah sakit yang dapat dikenakan tarif dikelompokan ke dalam pelayanan :
1. a.pelayanan yang bersifat pembiayaan fasilitas.
2. b.tindakan medis operatif dan tindakan medis non operatif.
3. c.asuhan keperawatan.
4. d.asuhan gizi. 10
5. e.konsultasi farmasi.
6. f.pelayanan penunjang medik.
7. g.sewa peralatan medis.
8. h.sewa ruangan dan fasilitas umum rumah sakit.
9. i.sewa kendaraan (Ambulance dan kendaraan jenazah).
10. j.pendidikan, pelatihan dan bimbingan teknis.
11. k.pelayanan medico legal.
(7)Pelayanan di rumah sakit berdasarkan jenis pelayanan :
1. a.pelayanan IGD.
2. b.pelayanan Rawat Jalan.
3. c.pelayanan Ruang Rawat Inap.
4. d.pelayanan Bedah Sentral.
5. e.pelayanan ICU/ICCU/NICU/PICU/HCU.
6. f.pelayanan Hemodialisa.
7. g.pelayanan Radiologi.
8. h.pelayanan Laboratorium Patologi Klinik.
9. i.pelayanan Laboratorium Patologi Anatomi.
10. j.pelayanan Rehabilitasi Medik.
11. k.pelayanan Farmasi.
12. l.pelayanan Gizi.
13. m.pelayanan Kebidanan (VK).
14. n.pelayanan Medical Check Up.
15. o.pelayanan Forensik.
16. p.pelayanan Ambulance dan Kendaraan Jenazah.
17. q.pelayanan Medico legal.
(8)Pelayanan berdasarkan jenis spesialisasi :
1. a.Kebidanan Penyakit Kandungan.
2. b.Penyakit Dalam.
3. c.Bedah Umum.
4. d.Bedah Ortopedi.
5. e.Bedah Digestive.
6. f.Bedah Urologi.
7. g.Bedah Syaraf.
8. h.Bedah Onkologi.
9. i.Bedah Anak.
10. j.Bedah Torak dan Cardiovasculer.
11. k.Bedah Plastik.
12. l.Bedah Mulut.
13. m.Kesehatan Anak.
14. n.Penyakit Syaraf.
15. o.Penyakit Jantung dan pembuluh darah.
16. p.Penyakit Paru.
17. q.Penyakit Mata.
18. r.Penyakit THT-KL.
19. s.Kesehatan Jiwa.
20. t.Penyakit Kulit dan Kelamin.
21. u.Radiologi.
22. v.Rehabilitasi Medik.
23. w.Patologi Klinik.
24. x.Patologi Anatomi.
25. y.Gizi Klinik.
26. z.Ortodonti. aa. Prosthodonti. bb. Konservasi Gigi. cc. Forensik. 11 12

Pasal 5

Dalam penyusunan tarif layanan, perhitungan jasa sarana untuk:

a.Kelas III (tiga) lebih kecil dari titik impas (break even point);
b.Kelas II (dua) sesuai titik impas (break even point);
c.Kelas selain huruf a dan b (Kelas Utama, Kelas I (satu) lebih besar dari titik impas (break even point) dengan besaran yang ditetapkan berdasarkan asas kepatutan oleh Direktur Rumah Sakit.
d.Direktur menetapkan proporsi kelas perawatan sesuai dengan kebutuhan.
e.Proporsi kelas perawatan untuk kelas III (tiga) sekurang- kurangnya 30%(tiga puluh per seratus) dari jumlah tempat tidur yang tersedia.
f.Kelas perawatan di Rumah Sakit ditetapkan sebagai berikut : 1) KelasIII 2) Kelas II 3) Kelas I 4) Kamar Isolasi. 5) Kamar VIP. 6) Kelas VVIP/PAVILIUN. 7) Intensive (ICU/ICCU/NICU). 8) Rawat Satu Hari (One Day Care). 9) Rawat Observasi.
g.Standarisasi ruangan sebagaimana dimaksud pada huruf f ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

BAB III

TARIF KEGIATAN PELAYANAN

Pasal 6

(1)Tarif kegiatan pelayanan meliputijasa sarana dan jasa pelayanan.
(2)Komponen jasa sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan imbalan yang diterima oleh BLUD RSUD “45” atas pemakaian akomodasi, bahan non medis, obat-obatan, bahan/alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka pelayanan medis dan pelayanan penunjang medis dengan memperhitungkan biaya investasi.
(3)Komponen jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka pelayanan medis, pelayanan penunjang medis dan/atau pelayanan lainnya. 13
(4)Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas jasa medis, jasa keperawatan, jasa tenaga kesehatan lain dan jasa tenaga lainnya.
(5)Jasa medis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi jasa seluruh tenaga medis yang melakukan pelayanan medis.
(6)Tarif pelayanan pasien dengan asuransi BPJS mengacu kepada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 tahun 2013 tentang Pola Tarif Badan Layanan Umum Rumah Sakit Di Lingkungan Kementerian Kesehatan yang diimplementasikan dalam pola pembiayaan INA-CBGs.

Pasal 7

Hari rawat dihitung dari sejak tanggal pasien masuk sampai dengan tanggal pasien keluar.

Pasal 8

(1)Tarif rawat sehari dirumah sakit, merupakan pelayanan yang hanya memerlukan perawatan singkat.
(2)Tarif rawat sehari terdiri dari jasa sarana dan jasa pelayanan.

Pasal 9

Yang termasuk komponen sarana Rawat Inap adalah:

a.Sewa ruang rawat inap;
b.Pembebanan biaya listrik, telepon, air, barang cetakan dan untuk keperluan perawatan;
c.Biaya makan pasien;
d.Biaya pemeliharaan ruang rawat inap; dan
e.Biaya cuci dan pemeliharaan linen.

Pasal 10

(1)Penggunaan BMHP dan alat kesehatan tertentu di luar standar ruangan, dikenakan biaya tersendiri sesuai dengan harga BMHP atau alat kesehatan tersebut.
(2)Alat kesehatan sebagaimana dimakud pada ayat (1) meliputi :
1. a.Spuit;
2. b.Infus set;
3. c.Kateter Intra vena; 14
4. d.Wing needle;
5. e.Tranfusi set;
6. f.Oksigen; dan
7. g.Dan lain-lain;
(3)Alat kesehatan seperti yang tersebut pada ayat (1) meliputi
1. a.Oksimetri;
2. b.Infuse pump;
3. c.Syringe pump;
4. d.Incubator;
5. e.Infant warmer;
6. f.Bed side monitor;
7. g.Ventilator;
8. h.CPAP;
9. i.Kasur dekubitus;
10. j.Penghangat darah;
11. k.Lemari pendingin jenazah; dan
12. l.Alat kesehatan tertentu lain akan ditetapkan oleh direktur.

Pasal 11

Jasa AsuhanKeperawatan meliputi :

a.Asuhan keperawatan minimal/minimal care;
b.Asuhan keperawatan parsial/partial care;
c.Asuhan keperawatan total/total care;dan
d.Asuhan keperawatan intensif/intensive care.

Pasal 12

(1)Jasa Pelayanan dokter yang tercantum didalam jasa pelayanan rawat inap terdiri atas :
1. a.Konsultasi.
2. b.Pengkajian dan pemeriksaan klinis.
3. c.Diagnosa klinis.
4. d.Rencana pengobatan dan rencana pemeriksaan penunjang.
5. e.Nasehat dan saran.
(2)Pelayanan dokter dalam keadaan normal dilakukan satu kali selama 24 jam, kecuali dalam keadaan tertentu pemeriksaan dokter dapat dilakukan lebih dari satu kali dan biaya visite dibebankan sesuai dengan jumlah pemeriksaan.
(3)Untuk pasien yang dirawat bersama oleh 2 (dua) atau lebih dokter dengan bidang spesialis yang berbeda, maka jasa pelayanan dokter dihitung untuk masing-masing dokter spesialis. 15

Pasal 13

Tindakan medik gawat darurat dikelompokkan menjadi:

a.Tindakan kedaruratan, bisa berupa tindakan medik operatif atau tindakan medik non operatif.
b.Tindakan kegawatdaruratan, bisa berupa tindakan medik operatif atau medik non operatif.
c.Penanganan pasien gawat darurat di ruangan oleh dokter umum, maka dokter umum berhak mendapat jasa pelayanan sesuai tarif tindakan.

Isi peraturan

Teks112PDFHirarki

Memuat teks peraturan…