DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kuningan Nomor 11 Tahun 2019

Nomor: 11
Tahun: 2019
Ditetapkan: 27 November 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 225

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Nama Logo Dan Tempat Kedudukan, Maksud Dan Tujuan, Kegiatan Usaha Jangka Waktu Berdiri, Modal, Organ Dan Pegawai Perumda, Tanggung Jawab Dan Tuntutan Gantirugi, Dana Pensiun Dan Tunjangan Hari Tua, Satuan Pengawasan Internal Komite Audit Dan Komite Lainnya, Perencanaan Operasional Dan Peaporan Perumda, Tahun Buku Dan Penggunaan Laba, Aanak Perusahaan , Penugasan Pemerintah, Evaluasi Restrukturisasi Dan Perubahan Bentuk Hukum, Pembubaran Pemuda, Kepailitan, Penghapusan Dan Pemindahtanganan aset Perumda, Dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 402 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 4 ayat (1), Pasal 11 ayat

(1), dan Pasal 139 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Kuningan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 18 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Kuningan dan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Kepengurusan dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Kuningan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Kepengurusan dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Kuningan; 2
1. c.bahwa untuk meningkatkan optimalisasi potensi dan kinerja Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Kuningan sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah serta perekonomian Kabupaten Kuningan;
2. d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kuningan. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950); Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 3
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Dewan Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUNINGAN dan BUPATI KUNINGAN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH ANEKA USAHA KUNINGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Kuningan.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4.Bupati adalah Bupati Kuningan.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6.Bupati Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut KPM adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
7.Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang berasal dari APBD untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada Perumda. 4
8.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah.
9.Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha yang selanjutnya disebut Perumda adalah Badan Usaha Milik Daerah yang seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan tidak terbagi atas saham.
10.Direksi adalah Direksi Perumda.
11.Direktur adalah seorang pemimpin tertinggi Perumda yang bertanggungjawab atas Pengurusan Perumda untuk kepentingan dan tujuan Perumda serta mewakili Perumda baik di dalam maupun di luar Pengadilan.
12.Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perumda.
13.Tantiem adalah bagian keuntungan Perumda yang diberikan kepada Dewan Pengawas dan Direktur Perumda, yang baru dapat diberikan bila Perumda memperoleh laba bersih.
14.Modal dasar adalah modal minimal yang dibutuhkan oleh Perumda untuk bisa beroperasi dan secara nyata dicantumkan dalam akta pendirian Perumda.
15.Modal disetor adalah modal yang telah secara nyata dimasukkan pemilik kepada Perumda.

BAB II

NAMA, LOGO DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Daerah ini nama Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kuningan (PDAU Kuningan) yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Kuningan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 18 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Kuningan diubah menjadi Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kuningan (Perumda Aneka Usaha Kuningan) yang berkedudukan dan berkantor pusat di Kecamatan Kuningan.
(2)Dengan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Kantor Pusat PDAU Kuningan menjadi Kantor Pusat Perumda.
(3)Untuk memacu perkembangan usaha dan peningkatan pelayanan Perumda dapat membentuk Kantor Cabang dan atau Kantor Unit.
(4)Kedudukan Perumda sebagai badan hukum diperoleh pada saat Peraturan Daerah ini diberlakukan. 5

Pasal 3

(1)Hak, kewajiban, tanggung jawab, kekayaan dan perizinan yang dimiliki PDAU Kuningan beralih kepada Perumda.
(2)Tindak lanjut akibat perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh Direktur sesuai peraturan perundang-undangan.
(3)Perumda dalam operasionalnya dapat menggunakan logo PDAU Kuningan dengan perubahan pada kata PDAU Kuningan menjadi Perumda.

Pasal 4

Direksi dan Dewan Pengawas PDAU Kuningan menjadi Direktur dan Dewan Pengawas Perumda dan tetap menjalankan tugasnya sampai dengan berakhirnya periodesasi masa jabatan dimaksud.

Pasal 5

Pemberian Nama, bentuk dan penggunaan logo diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 6

Maksud pendirian Perumda adalah untuk mengelola potensi sumber kekayaan Daerah dan meningkatkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pasal 7

Tujuan pendirian Perumda untuk:

a.menunjang pembangunan Daerah;
b.ikut serta dalam pembangunan ekonomi nasional;
c.mengukuhkan dan meningkatan kualitas usaha dan pasar produk-produk masyarakat;
d.memperkuat dan meningkatkan kualitas lembaga-lembaga ekonomi masyarakat;
e.mendorong mekanisme pasar yang sehat;
f.mendorong peningkatan daya beli masyarakat; dan
g.mendorong adanya keterbukaan informasi pasar. 6

BAB IV

KEGIATAN USAHA DAN JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 8

(1)Perumda mempunyai jenis usaha :
1. a.Teknologi Informasi dan Komunikasi;
2. b.Energi;
3. c.Agribisnis;
4. d.Pariwisata;
5. e.Pertanian;
6. f.Perkebunan;
7. g.Peternakan;
8. h.Perdagangan;
9. i.Konstruksi; dan
10. j.Aneka Jasa.
(2)Jenis Usaha sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) merupakan kelompok jenis usaha yang secara rinci ada dalam KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia).
(3)Jenis Usaha sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat bertambah dan berkembang sesuai kebutuhan dan Potensi yang ada.

Pasal 9

Perumda didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

BAB V

MODAL

Pasal 10

(1)Modal Perumda merupakan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan tidak terbagi atas saham.
(2)Sumber Modal Perumda terdiri atas :
1. a.Penyertaan Modal Daerah;
2. b.Pinjaman;
3. c.Hibah; dan
4. d.Sumber modal lainnya.
(3)Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat bersumber dari :
1. a.APBD; dan/atau
2. b.Konversi dari pinjaman.
(4)Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat bersumber dari :
1. a.Daerah;
2. b.BUMD lainnya; dan/atau
3. c.Sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 7
(5)Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat bersumber dari:
1. a.Pemerintah Pusat;
2. b.Pemerintah Daerah;
3. c.BUMD lainnya; dan/atau
4. d.Sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6)Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi :
1. a.Kapitalisasi cadangan;
2. b.Keuntungan revaluasi aset; dan
3. c.Agio saham.

Isi peraturan

Teks225PDFHirarki

Memuat teks peraturan…