DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kuningan Nomor 12 Tahun 2019

Nomor: 12
Tahun: 2019
Ditetapkan: 27 November 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 135

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Lama Logo Dan Tempat Kedudukan, Maksud Dan Tujuan, Pelayanan Kegiatan Usaha Dan Jangka Waktu Berdiri, Permodalan, Organisasi Dan Tata Kerja, Pegawai, Tata Kelola, Kepailitan, Dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 402 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 4 ayat (1), Pasal 11 ayat

(1), dan Pasal 139 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kuningan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kuningan dan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kepengurusan dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kuningan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kepengurusan dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kuningan;
1. c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950); Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Dewan Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik 3 Indonesia Tahun 2018 Nomor 700); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUNINGAN dan BUPATI KUNINGAN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA KAMUNING KABUPATEN KUNINGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Kuningan.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4.Bupati adalah Bupati Kuningan.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6.Bupati Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut KPM adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
7.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah.
8.Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan adalah Badan 4 Usaha Milik Daerah yang seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan tidak terbagi atas saham yang bergerak di bidang jasa pelayanan air minum dan usaha- usaha lainnya di Daerah.
9.Direksi adalah Direksi Perumda Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan.
10.Direktur adalah seorang pemimpin tertinggi Perumda Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan yang bertanggungjawab atas Pengurusan Perumda Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan untuk kepentingan dan tujuan Perumda Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan serta mewakili Perumda baik di dalam maupun di luar Pengadilan.
11.Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan.
12.Kantor Pusat adalah Kantor Pusat Perumda Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan.
13.Modal Dasar adalah jumlah modal yang tercantum dalam anggaran dasar Perumda Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan yang harus dipenuhi oleh pemilik.
14.Tantiem adalah bagian keuntungan Perumda Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan yang diberikan kepada Dewan Pengawas dan Direktur Perumda Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan, yang baru dapat diberikan bila Perumda Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan memperoleh laba bersih.

BAB II

NAMA, LOGO DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Daerah ini nama Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kuningan yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kuningan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kuningan diubah menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan (Perumda Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan) yang berkedudukan dan berkantor pusat di Kecamatan Kuningan.
(2)Dengan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), maka Kantor Pusat Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kuningan Kuningan menjadi Kantor Pusat Perumda Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan.
(3)Untuk memacu perkembangan usaha dan peningkatan pelayanan Perumda Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan dapat membentuk Kantor Cabang. 5

Pasal 3

(1)Hak, kewajiban, tanggung jawab, kekayaan dan perizinan yang dimiliki Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kuningan beralih kepada Perumda Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan.
(2)Tindak lanjut akibat perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh Direktur sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Direksi dan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kuningan menjadi Direktur dan Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan dan tetap menjalankan tugasnya sampai dengan berakhirnya periodesasi masa jabatan dimaksud.

Pasal 5

Pemberian Nama, bentuk dan penggunaan logo diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 6

Maksud pendirian Perumda Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan dalam rangka meningkatkan peran dan fungsi BUMD untuk memenuhi tanggung jawab dalam menjamin pemenuhan hak rakyat atas akses air minum atau air bersih untuk kebutuhan pokok sehari-hari, mendorong pertumbuhan perekonomian, menggali dan meningkatkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 7

Tujuan pendirian Perumda Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan antara lain:

a.memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya;
b.menyelenggarakan penyediaan kemanfaatan umum berupa penyediaan air minum atau air bersih melalui pelayanan jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah dengan mengacu kepada tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG); dan
c.memperoleh laba dan/atau keuntungan berdasarkan prinsip ekonomi perusahaan dengan tetap memperhatikan fungsi sosial. 6

BAB IV

PELAYANAN, KEGIATAN USAHA DAN JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 8

(1)Pelayanan dan Kegiatan Usaha Perumda Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan antara lain meliputi :
1. a.pelayanan air minum;
2. b.pelayanan pengiriman air tangki;
3. c.pelayanan hydrant umum;
4. d.pelayanan hydrant kebakaran;
5. e.usaha penyediaan air minum dalam kemasan (AMDK);dan
6. f.usaha lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat dilakukan secara swakelola atau dengan bekerjasama dengan pihak ketiga setelah mempertimbangkan kemampuan Perumda Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan.
(3)Pengembangan usaha lain sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf f harus mendapat persetujuan KPM.

Pasal 9

Perumda Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

BAB V

PERMODALAN

Pasal 10

(1)Sumber Modal Perumda Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan terdiri atas:
1. a.penyertaan modal daerah;
2. b.pinjaman;
3. c.hibah; dan
4. d.sumber modal lainnya.
(2)Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a, dilakukan guna menambah modal Perumda Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan yang mekanismenya dianggarkan dalam APBD atau konversi dari pinjaman.
(3)Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat bersumber dari :
1. a.Daerah;
2. b.BUMD lainnya; dan
3. c.sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 7
(4)Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat bersumber dari :
1. a.Pemerintah Pusat;
2. b.Daerah;
3. c.BUMD lainnya; dan/ atau
4. d.sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah:
1. a.kapitalisasi cadangan;
2. b.keuntungan revaluasi aset; dan
3. c.agio saham.

Isi peraturan

Teks135PDFHirarki

Memuat teks peraturan…