DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kuningan Nomor 19 Tahun 2023

Nomor: 19
Tahun: 2023
Ditetapkan: 10 April 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Pemberian Tunjangan Dan Hari Raya Gaji Ketiga Belas,Pembayaran, Pendanaan, Dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati ten tang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

1.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diu bah dengan Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); BUPATI KUNINGAN, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHAESA Mengingat Menimbang TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYADAN GAJI KETIGA BELAS YANGBERSUMBER DARI ANGGARANPENDAPATANDAN BELANJA DAERAH TENTANG NOMOR 1.0TAHUN 2023 PERATURANBUPATI KUNINGAN BUPATI KUNINGAN PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN BUPATI TENTANG TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARANPENDAPATAN DANBELANJA DAERAH. MEMUTUSKAN:
2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2023 ten tang Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6855);
4.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); Menetapkan
9.Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disebut PPPK adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
10.Gaji adalah kompensasi dasar berupa honorarium sesuai dengan beban kerja, tanggung jawab jabatan dan resiko pekerjaan yang ditetapkan oleh peraturan perundang- undangan.
11.Gaji Ketiga Belas adalah upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai negeri sipil (PNS), prajurit TNI, anggota Polri, pejabat negara, dan penerima pensiun atau tunjangan.
12.Tunjangan Jabatan Struktural adalah tunjangan jabatan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam jabatan struktural sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kuningan.
2.Bupati adalah Bupati Kuningan.
3.Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kuningan.
4.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan.
5.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
6.Pejabat Negara adalah, Bupati, Wakil Bupati, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
7.Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Anggota DPRD adalah adalah Anggota DPRD Kabupaten Kuningan
8.Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut CPNS adalah Pegawai yang baru lulus tes seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil tahap pertama dan Calon Pegawai Negeri Sipil belum mengikuti kewajiban untuk memenuhi syarat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan gaji 100 0/0.

Pasal 2

(1)Pejabat Negara, PNS dan Calon PNS, Anggota DPRD, Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah, Pegawai Non Pegawai Aparatur Sipil Negara pad a perangkat daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah serta PPPK diberikan Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas.
(2)PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi PNS dalam jabatan:
1. a.pimpinan tinggi atau dalam jabatan setara jabatan pimpinan tinggi;
2. b.administrator atau dalam jabatan yang setara jabatan administrator;
3. c.pengawas atau dalam jabatan yang setara jabatan pengawas;
4. d.fungsional utama;
5. e.fungsional ahli madya;
6. f.fungsional ahli muda;
7. g.fungsional ahli pertama;
8. h.fungsional penyelia;
  1. 1.fungsional mahir; J. fungsional terampil;
9. k.fungsional pemula;
  1. 1.pelaksana; dan
10. m.jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Tunjangan Hari Raya tidak diberikan kepada PNS:
1. a.sedang cuti diluar tanggungan negara; atau
2. b.sedang ditugaskan di luar instansi Pemerintah Daerah baik di dalam negeri maupun diluar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan. Umum BABII PEMBERIANTUNJANGANHARIRAYA DAN GAJI KETIGABELAS
  1. 13.Tunjangan Jabatan Fungsional adalah tunjangan jabatan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
  2. 14.Hari Raya adalah hari raya Idul Fitri. ~---.-------- -----------------------------------_
(1)Tunjangan Hari Raya bagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan dan Tambahan Penghasilan sebesar 50 % (lima puluh persen).
(2)Dalam hal penghasilan 1 (satu) bulan pada 2 (dua) bulan sebelum bulan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan Tunjangan Hari Raya.
(3)Penghasilan sebagaimana pada ayat (1) diberikan bagi Pejabat Negara, PNS dan PPPKterdiri atas:
1. a.gaji pokok;
2. b.tunjangan keluarga;
3. c.tunjangan pangan;
4. d.tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan
5. e.tambahan penghasilan paling banyak 50% (lima puluh persen) yang diterima dalam 1 (satu) bulan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(4)Penghasilan sebagaimana pada ayat (1) diberikan bagi CPNSterdiri atas:
1. a.80 % (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS;
2. b.tunjangan keluarga;
3. c.tunjangan pangan;
4. d.tunjangan jabatan dan tunjangan umum; dan
5. e.tambahan penghasilan paling banyak 50% (lima puluh persen) dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
(5)Dalam hal guru yang gaji pokoknya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tidak menerima tam bah an penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, dapat diberikan paling banyak 50% (lima puluh persen) tunjangan profesi guru atau paling banyak 50% (lima puluh persen) tambahan penghasilan guru Aparatur Sipil Negara yang diterima dalam 1 (satu) bulan.
(3)Besaran tunjangan Hari Raya yang dibayarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada besaran komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Maret Tahun 2023.
(4)Gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibayarkan paling cepat pada bulan Juni Tahun 2023.
(1)Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya.
(2)Dalam hal Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.

Pasal 5

BABIII PEMBAYARAN Ketentuan mengenai penerima, komponen dan besaran Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pemberian Gaji Ketiga Belas.

(6)Tunjangan Hari Raya bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, paling banyak sebesar akumulasi dari Uang Representasi, Tunjangan Keluarga, dan Tunjangan Jabatan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang mengatur hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
(7)Tunjangan Hari Raya bagi Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah dan Pegawai Non Pegawai Aparatur Sipil negara pada perangkat daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah paling banyak sebesar Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang diberikan kepada PNS pada Badan Layanan Umum Daerah tersebut yang pangkat, peringkat jabatan atau kelas jabatannya setara.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kuningan Nomor 33 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Sipil Negara, Pensiunan dan Penerima Pensiun Tahun 2022 Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2022 Nomor 33) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. BABV KETENTUANPENUTUP Pasa16 Pendanaan pemberian tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas dapat bersumber dari:

a.anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
b.sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

(6)Besaran gaji ketiga belas yang dibayarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didasarkan pada besaran komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Mei Tahun 2023.
(5)Dalam hal gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum dapat dibayarkan, gaji ketiga belas dapat dibayarkan setelah bulan Juni Tahun 2023. BERITA DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2023 NOMOR (.!J. Diundangkan di Kuningan pada tanggal (0 - $f - ~-2 3 DAERAH KUNINGAN, penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuningan denganiniBupatiPeraturanpengundangan Pasa18 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…