DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kuningan Nomor 2 Tahun 2018

Nomor: 2
Tahun: 2018
Ditetapkan: 5 Februari 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 65

Lembaga terkait

Ringkasan

Peaturan daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Asas Dan Tujuan , Tugas Dan Wewenang Pemerintah Daerah, Pencegahan, Upaya Khusus, Penanggulangan, Pembinaan Dan Pengawasan, forum Koordinasi, Penghargaan , Pembiayaan , Sanksi Administrasi, Ketentuan Penyidikan , Ketentuan Pidana, Dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama;
b.bahwa pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah bersama masyarakat;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya; 1 . Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950); Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 3 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 1
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahann - Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta Protokol Tahun 1972 yang Mengubahnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3085);
4.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
6.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa ten tang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 1 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3673);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
8.Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
9.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 1 1 . Peraturan Pemerintah Nomor 1 1 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2473); 1 2 . Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara 2 .I Republik Indonesia Tahun 2 0 1 0 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2 0 1 1 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 2 1 1 ) ;
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 1 tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2 0 1 3 Nomor 352 ); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUNINGAN dan BUPATI KUNINGAN MEMUTUSKAN : Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: Daerah adalah Kabupaten Kuningan. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan Bupati adalah Bupati Kuningan. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan. Lembaga pemerintah di Daerah adalah instansi vertikal yang ada di Kabupaten Kuningan, Pimpinan satuan kerja perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Pimpinan SKPD adalah Kepala Dinas/Badan/kantor/ Unit Kerja di Lingkungan Daerah Kabupaten Kuningan.

8.Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya yang selanjutnya disebut NAPZA, adalah zat atau obat yang secara rinci tertuang dalam Undang-Undang 5 tahun 1997 tentang psikotropika dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. 3 1. 2. 3. '- 4. 5. 6. 7.
9.Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. 10.Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoatif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan k.has pada aktivitas mental dan perilaku. 11.Zat Adiktif Lainnya adalah zat atau bahan yang tidak termasuk dalam narkotika dan psikotropika tetapi memiliki daya adiktif atau dapat menimbulkan ketergantungan psikoaktif. 12.Pencegahan adalah semua upaya yang ditujukan untuk menghindarkan masyarakat dari penyalahgunaan dan peredaran gelap NAPZA. 13.Penanggulangan adalah semua upaya yang ditujukan untuk menekan penyalahgunaan dan peredaran gelap NAPZA di masyarakat melalui rehabilitasi serta pembinaan dan pengawasan. 14.Peredaran Gelap NAPZA adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan NAPZA, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum. 15.Pecandu NAPZA adalah korban yang menggunakan atau menyalahgunakan NAPZA dan dalam keadaan ketergan tungan pada NAPZA baik secara fisik maupun psikis. 16.Pendampingan adalah pemberian konsultasi dan motivasi, agar mempunyai kekuatan mental dan keberanian untuk menolak penyalahgunaan NAPZA. 17 .Advokasi adalah pendampingan dan bantuan hukum. 18.Penyalahguna adalah orang yang menggunakan NAPZA tanpa hak atau melawan hukum. 19.Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan NAPZA. 20.Rchabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu NAPZA dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat. 21.Tempat Usaha adalah ruang kantor, ruang penjualan, ruang toko, ruang gudang, ruang penimbunan, pabrik, ruang terbuka dan ruang lainnya yang digunakan untuk penyelenggaraan perusahaan di seluruh wilayah se-Kabupaten Kuningn. 22.Hotel/Penginapan adalah bangunan khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap /istirahat, memperoleh pelayanan, dan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya, yang menyatu dikelola dan dimiliki oleh pihak 4 L yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran di seluruh wilayah se-Kabupaten Kuningan. 23.Badan Usaha adalah setiap badan hukum perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang wilayah kerjanya/ operasionalnya berada dalam wilayah Ka bu paten Kuningan. 24.Media Massa adalah media elektronik dan cetak yang berada dalam wilayah Kabupaten Kuningan. 25.Rumah kos tempat pemondokan yang selanjutnya disebut pemondokan adalah rumah atau kamar yang disediakan untuk tempat tinggal dalam jangka waktu tertentu bagi seseorang atau orang dengan dipungut atau tidak dipungut bayaran, tidak termasuk tempat tinggal keluarga, usaha hotel dan penginapan diseluruh wilayah se- Kabupaten Kuningan. 26.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kuningan adalah Instansi / SKPD yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai perangkat Daerah yang dituagasi khusus tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 1 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika. 27 .Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kuningan yang selanjutnya disebut BNNK Kuningan adalah Instansi Vertikal yang melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang Badan Narkotika Nasional dalam Wilayah Kabupaten Kuningan. 28.Asrama adalah rumah/tempat yang secara khusus disediakan, yang dikelola oleh instansi/Yayasan untuk dihuni dengan peraturan tertentu yang bersifat sosial di seluruh wilayah se Kabupaten Kuningn. 29.Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada jenjang dan jenis Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Menengah Atas serta Perguruan Tinggi di seluruh wilayah Kabupaten Kuningan.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Asas pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap NAPZA adalah:

a.keagamaan;
b.kesehatan;
c.keadilan;
d.pengayoman;
e.kemanusiaan;
f.ketertiban;
g.perlindungan;
h.keamanan;
1. 1.nilai-nilai ilmiah; j . kepastian hukum;
k.kemitraan; dan
1. 1.kearifan lokal. 5

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah:

a.untuk mengatur dan memperlancar pelaksanaan upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap NAPZA agar dapat terselenggara secara terencana, terpadu, terkoordinasi, menyeluruh dan berkelanjutan di Daerah;
b.memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap NAPZA;
c.membangun partisipasi masyarakat untuk turut serta dalam upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap NAPZA; dan
d.menciptakan ketertiban dalam tata kehidupan bermasyarakat, sehingga dapat memperlancar pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap NAPZA.

BAB III

TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

Togas Pemerintah Daerah dalam pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap NAPZA a adalah:

a.memberikan layanan serta akses komunikasi, informasi dan edukasi yang benar kepada masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan NAPZA;
b.melakukan koordinasi lintas lembaga, baik dengan lembaga pemerintah, swasta maupun masyarakat;
c.memfasilitasi upaya khusus, Rehabilitasi Medis, dan Rehabilitasi Sosial bagi Pecandu NAPZA; dan
d.melindungi kepentingan masyarakat luas terhadap risiko bahaya penyalahgunaan NAPZA.

Pasal 5

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap NAPZA meliputi: "

a.menetapkan pedoman operasional dalam upaya pencegahan dan penanggulangan peredaran gelap NAPZA;
b.menetapkan tempat Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial di Daerah; dan
c.mengatur dan mengawasi tempat Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial di Daerah yang diselenggarakan oleh swasta dan masyarakat. 6

BAB IV

PENCEGAHAN

Pasal 6

Upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap NAPZA dilaksanakan melalui kegiatan:

a.penyebaran informasi yang benar mengenai penyalahgunaan dan peredaran gelap NAPZA;
b.pemberian edukasi dini kepada peserta didik melalui Satuan Pendidikan mengenai bahaya penyalahgunaan NAPZA;
c.peningkatan peran aktif masyarakat untuk ikut mencegah dan menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran gelap NAPZA;
d.peningkatan koordinasi lintas lembaga pemerintah dan masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap setiap kegiatan yang berpotensi terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap NAPZA;
e.memberikan upaya khusus bagi Pemakai Pemula NAPZA; dan
f.melakukan kegiatan tes urine dan operasi lainnya.

Pasal 7

Upaya pencegahan dilaksanakan melalui:

a.keluarga;
b.Satuan Pendidikan;
c.Masyarakat dan Ormas;
d.institusi Pemerintah Daerah, lembaga pemerintah di Daerah dan DPRD;
e.Badan U saha;
f.Tempat Usaha;
g.Hotel/ Penginapan/ Pemondokan;
h.Tempat Hiburan; dan
i.Media Massa.

Pasal 8

Tugas orang tua dalam upaya Pencegahan antara lain:

a.memberi pendidikan keagamaan;
b.meningkatkan komunikasi dengan anggota keluarga, khususnya dengan anak;
c.melakukan pendampingan kepada anggota keluarga agar mempunyai kekuatan mental dan keberanian untuk menolak penyalahgunaan NAPZA; dan
d.memberikan edukasi dan informasi yang benar kepada anggota keluarga mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap NAPZA. 7 bahaya 4

Pasal 9

Penanggung jawab Satuan Pendidikan wajib:

a.menetapkan tata tertib sekolah mengenai kebijakan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap NAPZA dan mensosialisasikan di lingkungan satuan pendidikan masing masing;
b.membentuk tim/kelompok kerja satuan tugas anti NAPZA di masing-masing satuan pendidikan;
c.ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap NAPZA;
d.memfasilitasi layanan konsultasi/konseling bagi peserta didik yang memiliki kecenderungan menyalahgunakan NAPZA.
e.berkoordinasi dengan orang. tua/wali dalam hal ada indikasi penyalahgunaan dan peredaran gelap NAPZA oleh peserta didik di lingkungan satuan pendidikannya
f.melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan dan peredaran gelap NAPZA yang terjadi di lingkungan satuan pendidikannya kepada pihak yang berwenang; dan
g.bertindak kooperatif dan proaktif terhadap aparat penegak hukum, jika terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap NAPZA di lingkungan Satuan Pendidikannya.

Pasal 10

( 1) Dinas yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang pendidikan bertanggung jawab atas:

a.pelaksanaan kampanye, penyebaran informasi, dan pemberian edukasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, huruf b dan huruf c di Satuan Pendidikan sesuai dengan kewenangannya; dan
b.pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap NAPZA di lingkungan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, bersama dengan PPNS.

(2)Pelaksanaan kampanye, penyebaran informasi dan pemberian edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat menjadi kegiatan intrakurikuler atau ekstrakurikuler di satuan pendidikan. 8 Pasal 1 1 ( 1) Jika di lingkungan Satuan Pendidikan terdapat pendidik atau tenaga kependidikan yang terlibat penyalahgunaan NAPZA, penanggung jawab satuan pendidikan yang bersangkutan memberikan hukuman disiplin kepada pelaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Jika di lingkungan Satuan Pendidikan terdapat peserta didik yang terlibat penyalahgunaan NAPZA, satuan pendidikan wajib:
1. a.memberikan sanksi berupa pembebasan sementara dari kegiatan belajar mengajar; dan
2. b.memerintahkan peserta didik tersebut mengikuti program pendampingan dan/ atau rehabilitasi.
(3)Jika di lingkungan Satuan Pendidikan terdapat peserta didik yang terbukti mengedarkan NAPZA, penanggung jawab Satuan Pendidikan dapat memberikan sanksi berupa:
1. a.pembebasan sementara dari kegiatan belajar mengajar; dan/atau
2. b.sanksi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan di bidang pendidikan.
(4)Sanksi kepada pendidik atau tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dikenakan setelah yang bers:ngkutan dinyatakan bersalah berdasarkan kekuatan hukt.m tetap.
(5)Satuan Pendidikan wajib menerima kembali peserta didik yang dibebaskan sementara dari kegiatan belajar mengajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setelah selesai menjalani program pendampingan dan/ atau rehabilitasi.
(6)Satuan Pendidikan dapat menerima kembali peserta didik yang dibebaskan sementara dari kegiatan belajar mengajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setelah:
1. a.dinyatakan bebas oleh pengadilan; dan/atau
2. b.selesai menjalani hukuman.

Isi peraturan

Teks65PDFHirarki

Memuat teks peraturan…