DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kuningan Nomor 2 Tahun 2019

Nomor: 2
Tahun: 2019
Ditetapkan: 1 Maret 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 29

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pendirian Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kuningan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dengan telah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 201 7 ten tang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah, maka harus dilakukan perubahan bentuk badan hukum bagi Badan Usaha Milik Daerah;
b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 1 1 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan U saha Milik Daerah, dan Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2 0 1 7 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 19 Tahun 2004 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Kuningan Hasil Merger;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pendirian Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kuningan.

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950); Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 3 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 8 5 1 ) ; I
3.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 3 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2 0 1 5 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republk Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 ten tang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 7 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1375);
10.Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3 5 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5629); 1 1 . Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara. Republik Indonesia Tahun 2 0 1 5 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5685); I 2
12.Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5686);
13.Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2016 tentang Kegiatan Usaha dan Wilayah Jaringan Kantor Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Modal Inti (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5849); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUNINGAN dan BUPATI KUNINGAN MEMUTUSKAN : Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT KUNINGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : ✓ 1 . Daerah adalah Kabupaten Kuningan.

2.Pemerintah Daerah adalah Bupati penyelenggara Pemerintahan Daerah pelaksanaan , urusan pemerintahan kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Kuningan.
4.Bupati Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut KPM adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah.
6.Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disebut BPR yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan 3 sebagai unsur yang memimpin yang menjadi jasa dalam lalu lintas pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perbankan.
7.Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disebut Perumda BPR adalah Badan Usaha Milik Daerah berupa Bank Perkreditan Rakyat yang seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan tidak terbagi atas saham.
8.Direksi adalah organ Perumda BPR terdiri dari Direktur Utam.a dan Direktur lainnya yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan pada Perumda BPR untuk kepentingan dan tujuan BPR, serta mewakili Perumda BPR baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan Perda atau Anggaran Dasar.
9.Dewan Pengawas adalah organ Perumda BPR yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan pada Perumda BPR. 1 0 . Kantor Pusat adalah Kantor Pusat Perumda BPR. 1 1 . Kantor Cabang adalah kantor Perumda BPR yang secara langsung bertanggungjawab kepada Kantor Pusat Perumda BPR, dengan alamat tempat usaha yangjelas dimana Kantor Cabang tersebut melakukan usahanya. 1 2 . Modal Dasar adalah jumlah modal yang tercantum dalam anggaran dasar Perumda BPR Kuningan yang harus dipenuhi oleh pemilik.

BAB II

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

( 1) Dengan Peraturan Daerah ini nama Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Kuningan yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 19 Tahun 2004 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR) Kuningan Hasil Merger diubah menjadi Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat (Perumda BPR) Kuningan yang berkedudukan dan berkantor pusat di Kecamatan Kuningan.

(2)Dengan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , maka Kantor Cabang PD. BPR Kuningan menjadi Kantor Cabang Perumda BPR Kuningan.

Pasal 3

? ( 1 ) Hak, kewajiban, tanggung jawab, kekayaan dan perizinan yang dimiliki PD BPR Kuningan beralih kepada Perumda BPR Kuningan.

(2)Tindak lanjut akibat perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh Direksi sesuai peraturan perundang-undangan. 4

Pasal 4

Direksi dan Dewan Pengawas PD BPR Kuningan menjadi Direksi dan Dewan Pengawas Perumda BPR Kuningan dan tetap menjalankan tugasnya sampai dengan berakhirnya periodesasi masa jabatan dimaksud.

Pasal 5

( 1 ) Perumda BPR Kuningan dapat membuka kantor cabang dan kantor kas sesuai dengan peraturan perundang undangan.

(2)Rencana Pembukaan kantor cabang dan kantor kas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dicantumkan dalam Rencana Bisnis Bank yang diketahui Dewan Pengawas.
(3)Pembukaan kantor cabang dan kantor kas yang telah ditetapkan dengan Keputusan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Bupati dan Otoritas Jasa Keuangan.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 6

Maksud pendirian Perumda BPR Kuningan untuk mendorong pertumbuhan perekonomian daerah.

Pasal 7

• Tujuan pendirian Perumda BPR Kuningan untuk:

a.memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah;
b.memperluas akses keuangan kepada masyarakat;
c.mendorong pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah yang efektif, efisien, dan berdaya guna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
d.mengembangkan Perusahaan Umum Daerah BPR Kuningan dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik; dan
e.memperoleh laba atau keuntungan. 5

BAB IV

KEGIATAN USAHA,TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 8

Kegiatan usaha Perumda BPR Kuningan meliputi:

a.menghimpun dana dari pemerin tah dan masyarakat dalam bentuk simpanan, berupa deposito berjangka, tabungan dan atau bentuk lain yang dipersamakan;
b.memberikan kredit termasuk kredit usaha rakyat dan/ atau kredit usaha rakyat daerah, serta melaksanakan pembinaan terhadap pengusaha usaha mikro, kecil, dan menengah; dan
c.menjalankan usaha perbankan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Togas Perumda BPR Kuningan untuk melaksanakan pelayanan perbankan dalam rangka mendorong pertumbuhan perekonomian daerah.

Pasal 10

I 4 Fungsi Perumda BPR Kuningan sebagai lembaga intermediasi di bidang keuangan melalui:

a.penghimpunan dana; dan
b.penyaluran dana. BABV MODALDASAR Pasal 1 1 ( 1 ) Modal dasar Perumda BPR Kuningan ditetapkan sebesar Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

(2)Pemenuhan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan Perumda BPR Kuningan berdasarkan kemampuan keuangan daerah yang besarannya dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
(3)Dalam. hal pemerintah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal dalam modal dasar yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang penyertaan modal, dilakukan perubahan Peraturan Daerah tentang penyertaan modal yang berkeri.aan. 6

Isi peraturan

Teks29PDFHirarki

Memuat teks peraturan…