DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kuningan Nomor 2 Tahun 2023

Nomor: 2
Tahun: 2023
Ditetapkan: 8 Februari 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 32

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Perencanaan, Pelaksanaan, Wali Dan Pengampuan, Lembaga, Koorinasi, Sinegritas Dan Kerjasama, Sistem Informasi, Penghargaan Dan Dukungan, Pembinaan Pengawasan Dan pengendalian, Pendanaan, Dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa pembangunan Daerah mencakup semua dimensi dan aspek kehidupan termasuk pembangunan keluarga sebagai unit sosial terkecil masyarakat yang harus dibina dan dikembangkan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur sesuai cita-cita luhur dan jati diri bangsa Indonesia;
b.bahwa pengaruh globalisasi dan perkembangan di bidang sosial, ekonomi, budaya serta teknologi informasi, selain menyediakan kesempatan untuk maju dan berkembang juga telah mengubah dan menggeser tatanan ketahanan keluarga, sehingga keluarga harus menjadi basis kebijakan publik;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Ketahanan Keluarga; BUPATIKUNINGAN, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA PERATURANDAERAHKABUPATENKUNINGAN NOMOR 2 TAHUN2023 TENTANG KETAHANANKELUARGA BUPATI KUNINGAN PROVINSI JAWA BARAT Mengingat Menimbang 2

3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);
4.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 ten tang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 ten tang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
6.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 ten tang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
7.Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang ten tang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
1.Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Kuningan.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai un sur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpm pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Kuningan. 3

BAB II

RUANG LINGKUP Pasa16 Peraturan Daerah ini berkedudukan sebagai:

Pasal 5

Ketahanan keluarga bertujuan untuk:

a.terwujudnya kualitas keluarga dalam memenuhi kebutuhan fisik material dan mental spiritual secara seimbang sehingga dapat menjalankan fungsi keluarga secara optimal menuju keluarga sejahtera lahir serta batin; dan
b.terciptanya harmonisasi dan sinkronisasi upaya ketahanan keluarga yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, serta dunia usaha dalam mencapai keberhasilan ketahanan keluarga. Paragraf2 Tujuan Pasal 4 7

(1)Pemerintah Daerah menyusun rencana tahunan penyelenggaraan ketahanan keluarga sesuai rencana jangka panjang dan menengah ketahanan keluarga. Perencanaan jangka panjang dan menengah penyelenggaraan ketahanan ~eluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, disusun melalui:
1. a.penelitian, pengembangan dan evaluasi ketahanan keluarga yang meliputi penyiapan sasaran keluarga secara berkelanjutan dan penetapan sasaran pembangunan ketahanan keluarga;
2. b.upaya penetapan kebijakan dan program yang tidak berisiko menimbulkan dan/ atau menambah kerentanan keluarga;dan
3. c.pengendalian dampak terhadap ketahanan keluarga.

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah menyusun rencana jangka panjang dan menengah penyelenggaran ketahanan keluarga sesuai kebijakan di bidang ketahanan keluarga.
(2)Rencana jangka panjang dan menengah penyelenggaraan ketahanan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk mewujudkan keluarga berkualitas, yang diarahkan untuk:
1. a.strukturisasi dan legalitas keluarga;
2. b.ketahanan fisik keluarga;
3. c.ketahanan ekonomi keluarga;
4. d.ketahanan psikologi keluarga; dan
5. e.ketahanan sosial budaya.
(3)Perencanaan jangka panjang dan menengah penyelenggaraan ketahanan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diintegrasikan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
(1)Pemerintah Daerah memfasilitasi penyelenggaraan ketahanan keluarga, yang meliputi:
1. a.penerapan dan peningkatan nilai agama, melalui aktivitas keluarga;
2. b.strukturisasi dan legalitas keluarga, yang dilaksanakan untuk menurunkan angka perceraian dan pendataan keluarga;
3. c.ketahanan fisik keluarga, yang dilaksanakan untuk mendorong pemenuhan kebutuhan dasar fisik keluarga meliputi sandang, pangan, perumahan, pendidikan dan kesehatan;
4. a.Pemerintah Daerah;
5. h.Keluarga;
6. c.Masyarakat; dan
7. d.Dunia usaha. BABIV PELAKSANAAN Umum Pasal 10
(2)Perencanaan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.penggalangan peran individu, keluarga, masyarakat, organisasi profesi, dan dunia usaha yang bersifat tidak mengikat dalam penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga;
2. h.penelitian dan pengkajian , komunikasi, informasi, edukasi dan advokasi penyelenggaraan ketahanan keluarga kepada seluruh komponen perencana dan pelaksana pembangunan serta keluarga, masyarakat, dan dunia usaha yang bersifat tidak mengikat; dan
3. c.fasilitasi serta pelayanan yang berkaitan dengan penyelenggaraan ketahanan keluarga bagi keluarga rentan dan prasejahtera.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan perencanaan tahunan penyelenggaraan ketahanan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati. 9
(1)Fasilitasi penyelenggaraan ketahanan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dilaksanakan melalui:
1. a.Peningkatan kualitas anak melalui pemberian akses informasi, pendidikan, kesehatan, penyuluhan, dan pelayanan mengenai perawatan, pengasuhan, perlindungan, serta perkembangan anak;
2. b.peningkatan kualitas remaja melalui pemberian akses informasi, pendidikan, kesehatan, konseling, dan pelayanan mengenai kehidupan berkeluarga;
3. c.peningkatan kualitas hidup bagi lanjut usia agar tetap produktif dan berguna bagi keluarga dan masyarakat dengan pemberian kesempatan untuk berperan dalam kehidupan keluarga;
4. d.peningkatan fungsi, peran, dan tugas keluarga;
5. e.pemberdayaan keluarga rentan mela1ui perlindungan, bantuan dan / atau fasilitasi untuk mengembangkan diri;
6. f.peningkatan kualitas lingkungan keluarga agar memiliki perilaku sosial yang positif;
7. g.peningkatan akses dan peluang terhadap penerimaan informasi dan sumber daya ekonomi keluarga;
8. h.pengembangan cara inovatif melalui bantuan dan atau fasilitasi yang lebih efektif bagi keluarga prasejahtera;dan
  1. 1.pengembangan program dan kegiatan dalam upaya mengurangi angka kemiskinan bagi keluarga prasejahtera dan perempuan yang berperan sebagai kepala keluarga.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi penyelenggaraan ketahanan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

d.ketahanan ekonomi, yang dilaksanakan untuk mendorong peningkatan perekonomian keluarga;
e.ketahanan psikologi, yang dilaksanakan untuk mendorong keluarga dalam memelihara ikatan, dan komitmen berkomunikasi secara efektif, pembagian dan penerimaan peran, menetapkan tuj uan , mendorong anggota keluarga untuk maju, membangun hubungan sosial, dan mengelola masalah keluarga, serta menghasilkan konsep diri, harga diri, dan integritas diri yang positif; dan
f.Ketahanan sosial budaya yang dilaksanakan untuk membentuk kepedulian keluarga terhadap sosial dan pendidikan seluruh anggota keluarga.

(2)Pemerintah Daerah memfasilitasi penyelenggaraan ketahanan keluarga dengan mengacu pada perencanaan ketahanan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 9. 10 Setiap anggota keluarga dalam penyelenggaraan ketahanan keluarga, berhak untuk:
1. a.memperoleh kebutuhan pangan, sandang, tempat tinggal, pelayanan kesehatan, pendidikan, keterampilan dan bantuan khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. b.mendapatkan perlindungan dan advokasi untuk menjaga keutuhan, ketahanan, dan kesejahteraan keluarga;
3. c.mempertahankan dan mengembangkan nilai adat yang hidup dalam masyarakat;
4. d.berkomunikasi dan memperoleh informasi mengenai keluarga yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya;
5. e.memperjuangkan pengembangan dirinya baik secara pribadi maupun kelompok untuk membangun Daerah;
6. f.memperoleh dan mempertahankan ruang hidupnya;
7. g.mendapatkan informasi, perlindungan, dan bantuan untuk mengembangkan kualitas diri dan fungsi keluarga sesuai norma agama dan etika sosial;
8. h.mengembangkan dan memperoleh manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi, sern dan budaya terkait ketahanan keluarga;
  1. 1.mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi terkait penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga dengan menggunakan saran a yang tersedia; dan J. hidup di dalam tatanan masyarakat yang aman dan tenteram, yang saling menghormati, melindungi, dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia. Paragraf2 Anggota Keluarga

Pasal 14

Penyelenggaraan ketahanan keluarga dilaksanakan melalui pemenuhan hak dan pelaksanaan atas kewajiban keluarga, yang terdiri dari:

a.anggota keluarga;
b.calon pasangan menikah;
c.suami istri; dan
d.orang perseorangan.

Pasal 13

(1)Dalam penyelenggaraan Ketahanan keluarga, setiap calon pasangan menikah:
1. a.berhak:
  1. 1.mendapatkan informasi, bimbingan, dan bentuk lainnya terkait perkawinan, pengembangan kualitas diri, dan fungsi keluarga, sesuai norma agama, adat, sosial, serta ketentuan peraturan perundang- undangan; dan,
  2. 2.mendapatkan pelayanan kesehatan terkait persiapan perkawinan.
2. b.berkewajiban:
  1. 1.mengikuti bimbingan atau bentuk sejenis lainnya terkait perkawinan, pengembangan kualitas diri, dan fungsi keluarga; dan
  2. 2.melakukan pemeriksaan kesehatan pra nikah pasangan calon pengantin.
(2)Pemerintah Daerah memfasilitasi pemenuhan hak dan kewajiban calon pasangan menikah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Fasilitasi pemenuhan hak dan kewajiban calon pasangan menikah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan me1alui koordinasi atau kerjasama dengan instansi terkait, lembaga keagamaan, dan lembaga sosial.
1. a.mengembangkan kualitas diri dan fungsi keluarga agar keluarga dapat hidup mandiri dan mampu mengembangkan kualitas keluarga guna mewujudkan ketahanan keluarga;
2. b.berperan dan berpartisipasi dalam penyelenggaraan pembangunan ketahanan ke1uarga;
3. c.menghormati hak keluarga lain dalam kehidupan beragama, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; dan
4. d.memberikan data dan informasi berkaitan dengan keluarga yang diminta Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan ketahanan keluarga sepanjang tidak melanggar hak penduduk. Pasal 15 12 Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) diberlakukan juga pada keluarga yang hanya terdiri dari ayah dengan anak atau ibu dengan anak.

Pasal 20

(1)Setiap suami istri melaksanakan tugas, fungsi dan kedudukannya, sesuai norma agama, adat, sosial, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Dalam hal suami istri memiliki anak, suami istri:
1. a.mencatatkan anak dalam register akta kelahiran, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. b.merawat, mengasuh, melindungi, mengarahkan serta memberikan edukasi kesehatan reproduksi dan kesetaraan gender sejak usia dini, dan membimbing, sesuai norma agama, adat, sosial, dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
3. c.mendidik, mengarahkan dan membimbing anak untuk memahami dan melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, sesuai usia, fisik, dan psikis anak.

Pasal 19

Dalam penyelenggaraan ketahanan keluarga, setiap suami istri berhak untuk:

a.membangun keluarga yang berkualitas dan bertanggung jawab;
b.mewujudkan hak reproduksi yang sehat; dan
c.mengangkat anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 18

Pemenuhan hak dan kewajiban suami istri, didasarkan atas perkawinan yang sah, serta dicatat sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan. Paragraf4 Suami Istri Pasal 17

(1)Peran serta masyarakat dalam Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dapat berupa pemikiran, prakarsa, keahlian, dukungan, kegiatan, tenaga, dana, barang, jasa, dan atau fasilitas dengan prinsip non diskriminatif, yang dilakukan melalui kegiatan:
1. a.pemberian saran dan pertimbangan;
2. b.pelestarian nilai luhur budaya Bangsa dan kearifan lokal yang mendukung;
3. c.penyediaan dana, jasa, sarana dan prasarana;
4. d.kajian atau penelitian untuk menyediakan landasan penetapan program;
5. e.Pendampingan atau Pemberian layanan konsultasi bagi keluarga rentan;
6. f.Pelaksanaan pemberdayaan perempuan dalam peningkatan perekonomian keluarga; dan
7. g.kegiatan lain yang mendukung. 13 Pasa123
8. a.perorangan;
9. b.lembaga pendidikan;
10. c.organisasi keagamaan; dan
11. d.organisasi sosial kemasyarakatan.
(1)Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas- luasnya untuk berperan serta dalam penyelenggaraan ketahanan keluarga.
(2)Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan ketahanan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh:
(1)Setiap orang yang telah dewasa yang belum menikah, telah menikah, pernah menikah berhak mengangkat anak sesuai syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Dalam penyelenggaraan keluarga, setiap orang dewasa yang diberi hak pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib membesarkan, memelihara, merawat, mendidik, mengarahkan dan membimbing, serta melakukan perlindungan, sesuai usia, fisik, dan psikis anak berdasarkan norma agama, adat, sosial, dan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(1)Dalam penyelenggaraan ketahanan keluarga setiap anggota masyarakat yang karena kedudukannya memiliki tugas dan fungsi merawat, mendidik, dan membimbing anak, dapat ditunjuk sebagai wali anak. Pasa126
(1)Dalam hal suami istri yang memiliki anak, ayah dengan anak, dan ibu dengan anak tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), pelaksanaan kewajiban dilakukan oleh orang yang ditunjuk, ditetapkan, atau karena kedudukannya menjadi wali anak.
(2)Penunjukan wali anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh suami istri, ayah, atau ibu kepada orang dewasa.
(3)Penetapan wali anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan keputusan pengadilan.
(4)Pemerintah Daerah melaksanakan tugas sebagai wali anak dalam hal tidak terdapat orang yang dapat ditunjuk, ditetapkan, atau didudukan sebagai wali anak melalui penetapan pengadilan. BABV WALlANAKDANPENGAMPUAN

Pasal 25

(1)Dunia usaha berperan dalam penyelenggaraan ketahanan keluarga, yang dilaksanakan kepada setiap karyawan, keluarga karyawan dan lingkungan sekitarnya.
(2)Peran dunia us aha dalam penyelenggaraan ketahanan keluarga mengacu pada bentuk peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasa123.
(3)Pelaksanaan peran dunia us aha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah.

Pasal 24

(2)Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berkoordinasi kepada Pemerintah Daerah.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan peran masyarakat, sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati. 15
(1)Pemerintah Daerah membentuk Tim Pembina Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga Daerah.
(2)Tim Pembina Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki tugas merencanakan, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan pembinaan Ketahanan BABVI LEMBAGA
(1)Setiap anggota keluarga yang telah dewasa dapat mengajukan hak atas pengampuan anggota keluarganya yang telah dewasa, yang dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan.
(2)Anggota keluarga yang diberi hak pengampuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memelihara, merawat, mendidik, mengarahkan dan membimbing serta melakukan perlindungan sesuai fisik dan psikis anggota keluarga yang berada di bawah pengampuannya, berdasarkan norma agama, adat, sosial, dan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Anggota masyarakat yang ditunjuk sebagai wali anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.Ketuajpengurus dan atau sebutan lainnya pada panti asuhan, lembaga pendidikan formal, lembaga pendidikan keagamaan dan lembaga pendidikan lainnya yang memiliki asrama atau pemondokan pe1ajar;
2. b.kepala sekolah, pengurus sekolah, guru, dan atau tenaga pendidik lainnya di temp at anak mengikuti kegiatan belajar atau kegiatan lainnya yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan formal, informal, dan nonformal; dan
3. c.ketuajpengurus, tenaga pengasuh, dan atau sebutan lainnya pada tempat penitipan anak.
(3)Anggota masyarakat yang ditunjuk sebagai wali anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib membesarkan, memelihara, merawat, mendidik, mengarahkan dan membimbing serta melakukan perlindungan, sesuai usia, fisik, dan psikis anak berdasarkan norma agama, adat, sosial, dan ketentuan peraturan perundang-undangan. 16 melaksanakan koordinasi Keluarga dengan Pemerintah Daerah Provinsi, instansi terkait, masyarakat
(1)Pemerintah Daerah penyelenggaraan Ketahanan Pusat, Pemerintah kecamatan / keluraharr/ desa, dan dunia usaha.
(2)Koordinasi penyelenggaraan ketahanan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas, sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. BABVII KOORDINASI Pasa130
(1)Tim Pembina melaksanakan pembinaan kepada kader dan motivator penyelenggaraan Ketahanan Keluarga Daerah dalam optimalisasi penyelenggaraan Ketahanan Keluarga.
(2)Kader dan Motivator penyelenggaraan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pad a ayat (1), memiliki tugas mengidentifikasi, memberikan motivasi, mediasi, mendidik, merencanakan dan mengadvokasi.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan kader dan motivator penye1enggaraan Ketahanan Keluarga Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
(3)Susunan keanggotaan Tim Pembina Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi unsur Pemerintah Daerah, instansi terkait, lembaga pendidikan, dunia usaha, organisasi keagamaan, organisasi profesi, dan masyarakat.
(4)Tim Pembina Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan Tim Pembina Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
(1)Pemerintah Daerah menyelenggarakan sistem informasi penyelenggaraan ketahanan keluarga yang terintegrasi dari sistem informasi penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga dan instansi terkait.
(2)Sistem informasi penyelenggaraan ketahanan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit mencakup informasi hasil sensus, survei, dan pendataan keluarga.
(3)Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan sistem informasi penyelenggaraan ketahanan keluarga untuk menunjang integrasi sistem informasi penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan dan fasilitasi sistem informasi penyelenggaraan ketahanan keluarga, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati. 17 BABIX SISTEMINFORMASI Pasal 32
(1)Pemerintah Daerah mengembangkan pola sinergitas dan kerjasama dalam rangka penyelenggaraan ketahanan keluarga, sesuai ketentuan perundang-undangan.
(2)Sinergitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan Pemerintah Pusat.
(3)Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan:
1. a.Pemerintah Provinsi;
2. b.Kecamatarr/ Keluraharr/ Desa;
3. c.dunia usaha;
4. d.organisasi sosial kemasyarakatan; dan/ atau
5. e.Instansi terkait.
(4)Bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa:
1. a.bantu an pendanaan;
2. b.bantuan tenaga ahli;
3. c.bantuan sarana dan prasarana;
4. d.system informasi;
5. e.pendidikan dan pelatihan;
6. f.pemberdayaan dan pendampingan sosial; dan/ atau
7. g.kerjasama lain di bidang penyelenggaraan ketahanan keluarga. BABVIII SINERGITASDANKERJASAMA Pasal 31 18
(1)Dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dapat diberikan kepada:
1. a.Perangkat Daerah terkait;
2. b.perorangan;
3. c.keluarga;
(2)Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitasi dan bimbingan penyelenggaran ketahanan keluarga, pemberian stimulan, pengembangan dan penguatan kelembagaan, dan pemberian pelatihan.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemberian dukungan diatur dengan Peraturan Bupati.
(1)Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, dapat diberikan kepada perorangan, keluarga, organisasi, lembaga dan dunia usaha.
(2)Penghargaan dan dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk piagam, plakat, medali, darr/ atau bentuk lain, sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan. Bupati dapat memberikan penghargaan dan/ atau dukungan kepada pihak yang berprestasi dan memiliki kontribusi terhadap keberhasilan penyelenggaran ketahanan keluarga. BABX PENGHARGAANDANDUKUNGAN Umum Pasal 33 19 BABXIII KETENTUANPENUTUP Pasa138 Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku. (I) Pendanaan penyelenggaraan Ketahanan Ke1uarga dibebankan kepada:
1. a.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/ atau
2. b.sumber lain yang sah darr/atau tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pemerintah Daerah mengalokasikan pendanaan untuk penyelenggaraan Ketahanan Keluarga sesuai dengan tugas dan fungsinya. BABXII PENDANAAN Pasal 37 BABXI PEMBINAAN,PENGAWASANDANPENGENDALIAN Pasa136 (I) Bupati melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan Ketahanan Keluarga sesuai kewenangan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (I), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.
(3)Dinas mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terkait penyelenggaraan Ketahanan Keluarga yang dilaksanakan Perangkat Daerah, Instansi terkait, dan masyarakat.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati. 20 VI Jllj U P ••• ASISTEN SEKOA i _ ..__.._- ._------- I : BAGiAN HUKUrv1 _J I 'EJABAT PA F TGL . K E T. 1 !SUB·KOOROINA;OR '" ' LEMBARANDAERAHKABUPATENKUNINGANTAHUN2023 NOMOR 2 NOREG PERATURANDAERAHKABUPATENKUNINGAN,PROVINSIJAWABARAT 42/A3i~fW)? ). Diundangkan di Kuningan pada tanggal 9 Pebruari 2023 S DAERAH -':;"';.."=>"",,,~~-. KUNINGAN, Ditetapkan di Kuningan pada tanggal WPebrua-ri 2023 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan. Pasal 39 21 adalah bahwa dilandasi atas "perikemanusiaan" keluarga harus dengan ketahanan Yang dimaksud penyelenggaraan II. PASALDEMI PASAL

Isi peraturan

Teks32PDFHirarki

Memuat teks peraturan…