DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kuningan Nomor 2 Tahun 2025

Nomor: 2
Tahun: 2025
Ditetapkan: 11 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 49

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pemberian Nama Jalan dan Fasilitas Umum dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang ketentuan umum, pemberian nama, partisipasi masyarakat, pembinaan dan pengawasan, pembiayaan, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pemberian nama jalan dan fasilitas umum di daerah merupakan proses dan bentuk pelestarian terhadap identitas, budaya, dan nilai komunitas sebagai salah satu wujud yang mencerminkan aspirasi dan dinamika sosial masyarakat;
c.bahwa dalam rangka memberikan kepastian pemberian identitas terhadap jalan dan fasilitas umum di daerah diperlukan pengaturan mengenai pemberian nama jalan dan fasilitas umum sesuai dengan kondisi daerah dan ketentuan peraturan perundang- undangan:
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberian Nama Jalan dan Fasilitas Umum; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negar Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Undang-Undang Nomor 106 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kuningan di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7043);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nama Rupabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6614);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
10.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 514); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUNINGAN dan BUPATI KUNINGAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN NAMA JALAN DAN FASILITAS UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Kuningan.
2.Bupati adalah Bupati Kuningan.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian Jalan, termasuk bangunan penghubung, bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel, jalan lori, dan jalan kabel.
7.Fasilitas Umum adalah ruang publik termasuk sarana dan prasarananya yang dimiliki atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang dipergunakan untuk kepentingan masyarakat.
8.Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
9.Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan Jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi Pengguna Jalan.
10.Daun Rambu adalah pelat alumunium atau bahan lainnya yang memenuhi persyaratan teknis tempat ditempelkan/dilekatkannya rambu.
11.Tiang Rambu adalah batangan logam atau bahan lainnya untuk menempelkan atau melekatkan daun rambu.

BAB II

PEMBERIAN NAMA

Pasal 2

(1)Setiap ruas Jalan dan Fasilitas Umum yang ada di Daerah diberi nama.
(2)Fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.stadion;
2. b.lapangan;
3. c.taman;
4. d.tempat dan/atau gedung olahraga;
5. e.jembatan;
6. f.gedung pertemuan;
7. g.rumah ibadah;
8. h.tempat rekreasi;
9. i.pasar; dan
10. j.fasilitas umum lainnya.

Pasal 3

Pemberian nama Jalan dan Fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan sebagai salah satu bentuk tertib administrasi kewilayahan.

Pasal 4

(1)penamaan jalan harus memenuhi prinsip sebagai berikut:
1. a.menggunakan bahasa Indonesia;
2. b.dapat menggunakan bahasa daerah atau bahasa asing apabila Unsur Rupabumi memiliki nilai sejarah, budaya, adat istiadat, dan/atau keagamaan;
3. c.menggunakan abjad romawi;
4. d.menggunakan satu nama untuk satu unsur rupabumi;
5. e.menghormati keberadaan suku, agama, ras dan golongan;
6. f.menggunakan paling banyak 3 (tiga) kata;
7. g.menghindari nama orang yang masih hidup dan dapat menggunakan nama orang yang sudah meninggal dunia paling singkat 5 (lima) tahun terhitung sejak yang bersangkutan meninggal dunia;
8. h.menghindari penggunaan nama isntansi atau nama lembaga;
9. i.menghindari penggunaan nama yang bertentangan dengan kepentingan nasional dan/atau daerah; dan
10. j.memenuhi kaidah penulisan Nama Rupabumi dan kaidah spasial.
(2)Pemberian nama Jalan dan Fasilitas Umum yang ada di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat menggunakan nama:
1. a.pahlawan nasional;
2. b.tokoh nasional dan Daerah;
3. c.bahasa dan dialek lokal;
4. d.sejarah, nilai, dan kesenian;
5. e.situs, praktik, dan tradisi budaya;
6. f.ciri khas geografis;
7. g.flora dan fauna lokal; dan/atau
8. h.hubungan tradisional dan penghargaan terhadap lingkungan dan sumber daya alam.

Pasal 5

Selain penggunaan nama Jalan dan Fasilitas Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, pemberian nama Jalan dan Fasilitas Umum dapat dilaksanakan sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat dan/atau pemerintah provinsi.

Pasal 6

(1)Pihak lain dapat mengusulkan pemberian nama Jalan dan Fasilitas Umum.
(2)Usulan pemberian nama sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan melampirkan:
1. a.salinan kartu tanda penduduk atau identitas diri lainnya;
2. b.latar belakang yang mendasari pengusulan;
3. c.data dan dokumen yang mendukung pengusulan; dan
4. d.lokasi atau tempat Jalan dan Fasilitas Umum yang diusulkan pemberian nama.

Pasal 7

(1)usulan pemberian nama jalan dan fasilitas umum mengacu pada prinsip-prinsip penyelenggaraan nama rupabumi dan menggunakan bahasa indonesia.
(2)usulan pemberian nama Jalan dan Fasilitas Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Usulan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diproses dan seluruh berkas pengusulan dikembalikan kepada pengusul.

Pasal 8

Ketentuan mengenai pengusulan nama Jalan dan Fasilitas Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 berlaku secara mutatis mutandis terhadap Jalan dan Fasilitas Umum yang masih dalam proses perencanaan atau sedang dalam proses pembangunan.

Pasal 9

(1)Bupati menetapkan tim verifikasi untuk memproses pengusulan pemberian nama Jalan dan Fasilitas Umum.
(2)Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
1. a.Sekretariat Daerah; dan
2. b.Perangkat Daerah.
(3)Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketuai oleh Sekretaris Daerah.
(4)Selain tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati dapat mengikutsertakan ahli, praktisi, atau akademisi untuk dimintakan pendapat sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 10

(1)Tim verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 bertugas:
1. a.melaksanakan inventarisasi Jalan dan Fasilitas Umum di Daerah secara berkala;
2. b.melaksanakan verifikasi usulan pemberian nama Jalan dan Fasilitas Umum;
3. c.melaksanakan pembahasan usulan pemberian nama Jalan dan Fasilitas Umum;
4. d.menyusun berita acara hasil verifikasi dan hasil pembahasan;
5. e.merumuskan bahan kebijakan pemberian nama Jalan dan Fasilitas Umum; dan
6. f.menyusun dan menyampaikan laporan hasil inventarisasi dan verifikasi usulan pemberian nama Jalan dan Fasilitas Umum kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
(2)Tim verifikasi melakukan penilaian terhadap:
1. a.kebenaran usulan pemberian nama Jalan dan Fasilitas Umum dengan lampiran dokumen yang disampaikan pengusul; dan
2. b.kesesuaian persyaratan usulan pemberian nama Jalan dan Fasilitas Umum yang akan ditetapkan dengan persyaratan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Isi peraturan

Teks49PDFHirarki

Memuat teks peraturan…