DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kuningan Nomor 3 Tahun 2019

Nomor: 3
Tahun: 2019
Ditetapkan: 1 Maret 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 317

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Kegiatan Usaha, Modal, Organ Perumda BPR Kuningan , Pegawai Perumda BPR Kuningan , Dana Pensiun Dan Tunjangan Hari Tua, Perencanaan Dan Pelaporan, Tahun Buku Dan Penggunaan Laba, Kerjasama, Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat , Pembinaan Dan Pengawasan, Pembubaran , Ketentuan Peralihan ,Ketentuan Lain-Lain , Dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah, maka perlu adanya peninjauan kembali terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kuningan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 19 Tahun 2013;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kuningan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950); Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 2
3.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1375);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
11.Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 351, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5629);
12.Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik 3 Indonesia Tahun 2015 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5685);
13.Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5686);
14.Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Resiko bagi Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 272, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5761);
15.Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 44/POJK.03/2015 tentang Sertifikasi Kompetensi Kerja Bagi Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 397, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5815);
16.Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2016 tentang Kegiatan Usaha dan Wilayah Jaringan Kantor Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Modal Inti (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5849);
17.Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5098);
18.Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 3 Tahun 2012 tentang Tanggungjawab Sosial Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan tahun 2012 Seri E Nomor 161, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 60 Tahun 2012 Seri E);
19.Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor ...... Tahun 2019 tentang Pendirian Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kuningan (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2019 Nomor .... Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor ........); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUNINGAN dan BUPATI KUNINGAN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT KUNINGAN. 4

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Kuningan.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan.
3.Bupati adalah Bupati Kuningan.
4.Bupati Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut KPM adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah.
6.Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kuningan yang selanjutnya disingkat Perumda BPR Kuningan adalah Bank Perkreditan Rakyat yang seluruh modalnya dimiliki Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan melalui penyertaan langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
7.Rencana Bisnis adalah dokumen tertulis yang menggambarkan rencana kegiatan BPR jangka pendek (satu tahun) dan jangka menengah (tiga tahun) termasuk rencana untuk meningkatkan kinerja usaha, serta strategi untuk merealisasikan rencana tersebut sesuai dengan target dan waktu yang ditetapkan, dengan tetap memperhatikan pemenuhan ketentuan kehati-hatian dan penerapan manajemen risiko.
8.BPR berdasarkan Kegiatan Usaha, yang selanjutnya disingkat BPRKU, adalah pengelompokan BPR berdasarkan Kegiatan Usaha BPR yang disesuaikan dengan Modal Inti yang dimiliki.
9.Kantor Cabang yaitu kantor Perumda BPR Kuningan yang secara langsung bertanggungjawab kepada kantor pusat Perumda BPR Kuningan, dengan alamat tempat usaha yang jelas dimana Kantor Cabang tersebut melakukan usahanya.
10.Kantor Kas yaitu kantor Perumda BPR Kuningan yang melakukan pelayanan kas, tidak termasuk pemberian kredit dalam rangka membantu kantor induknya, dengan alamat tempat usaha yang jelas dimana Kantor Kas tersebut melakukan usahanya.
11.Kegiatan Pelayanan Kas yaitu kegiatan Kas Keliling, Payment Point, dan kegiatan layanan dengan menggunakan kartu Automated Teller Machine (ATM) dan/atau kartu 5 debet.
12.Kas Keliling yaitu kegiatan pelayanan kas dalam rangka melayani masyarakat secara berpindah-pindah dengan menggunakan alat transportasi atau pada lokasi tertentu secara tidak permanen, antara lain kas mobil, kas terapung atau konter BPR non permanen, tidak termasuk kegiatan promosi.
13.Payment Point yaitu kegiatan pelayanan kas dalam rangka melayani masyarakat dalam bentuk pelayanan pembayaran atau penerimaan pembayaran melalui kerjasama antara BPR dengan pihak lain pada suatu lokasi tertentu, seperti untuk pembayaran tagihan telepon, tagihan listrik, gaji pegawai, dan/atau penerimaan setoran dari pihak ketiga.
14.Perangkat Perbankan Elektronis yang selanjutnya disingkat PPE yaitu kegiatan pelayanan kas atau non kas dalam rangka melayani masyarakat yang dilakukan dengan menggunakan sarana mesin elektronis namun tidak termasuk penyediaan instrumen giral, yang berlokasi baik di dalam maupun di luar kantor BPR, yang dapat melakukan pelayanan penarikan atau penyetoran secara tunai, pembayaran melalui pemindahbukuan, pemindahan dana antar bank, dan/atau informasi saldo atau mutasi rekening nasabah, baik menggunakan jaringan dan/atau mesin milik BPR sendiri maupun melalui kerja sama BPR dengan pihak lain, antara lain Automated Teller Machine (ATM) termasuk dalam hal ini adalah Automated Deposit Machine (ADM) dan Electronic Data Capture (EDC).
15.Pengurus adalah Direksi dan Dewan Pengawas Perumda BPR Kuningan.
16.Direksi adalah organ Perumda BPR Kuningan yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengurusan BPR untuk kepentingan dan tujuan BPR, serta mewakili BPR baik di dalam maupun di luar pengadilan.
17.Dewan Pengawas adalah organ Perumda BPR Kuningan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan BPR.
18.Pejabat Eksekutif yaitu pejabat yang bertanggungjawab langsung kepada direksi atau mempunyai pengaruh terhadap kebijakan dan operasional BPR Kuningan, antara lain pemimpin kantor cabang, kepala divisi, kepala bagian, manajer dan/atau pejabat lainnya yang setara.
19.Pegawai adalah Pegawai Perumda BPR Kuningan yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan pokok dan petunjuk teknis kepegawaian yang berlaku di Perumda BPR Kuningan.
20.Daftar Penilaian Kinerja adalah daftar penilaian prestasi kerja yang ditetapkan oleh Direksi.
21.Penyertaan Modal Daerah adalah bentuk investasi pemerintah berupa uang dan/atau barang milik Kabupaten 6 Kuningan pada Perumda BPR Kuningan dengan mendapat hak kepemilikan untuk diperhitungkan sebagai modal.
22.Uji Kelayakan dan Kepatuhan yang selanjutnya disingkat UKK adatah proses untuk menentukan kelayakan dan kepatutan seseorang untuk menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi Perumda BPR Kuningan.
23.Tata Kelola adalah tata kelola BPR yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (transparency) yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan, akuntabilitas (accountability) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ BPR sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif, pertanggungjawaban (responsibility) yaitu kesesuaian pengelolaan BPR dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip pengelolaan BPR yang sehat, independensi (independency) yaitu pengelolaan BPR secara profesional tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun, dan kewajaran (fairness) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan (stakeholders) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundangundangan.
24.Modal Inti adalah modal inti sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum dan pemenuhan modal inti minimum BPR.

BAB II

KEGIATAN USAHA

Pasal 2

Kegiatan usaha BPR meliputi:

a.menghimpun dana dari pemerintah dan masyarakat dalam bentuk simpanan, berupa deposito berjangka,tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan;
b.memberikan kredit termasuk kredit usaha rakyat dan/atau kredit usaha rakyat daerah, serta melaksanakan pembinaan terhadap pengusaha usaha mikro kecil dan menengah;
c.melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan dan lembaga lainnya;
d.menempatkan dananya pada lembaga keuangan dan lembaga lainnya;
e.membantu pemerintah daerah dalam optimalisasi penyaluran dana untuk program dan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
f.membantu pemerintah desa melaksanakan fungsi pemegang kas desa dan sebagai penyaluran alokasi dana desa dan desa adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan
g.menjalankan usaha perbankan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 7

Pasal 3

(1)Dalam menjalankan kegiatan usahanya BPR dikelompokan berdasarkan BPRKU yang disesuaikan dengan modal inti yang dimiliki.
(2)Berdasarkan modal inti, BPR dikelompokkan menjadi 3 (tiga) BPRKU, yaitu:
1. a.BPRKU 1 adalah BPR dengan modal inti kurang dari Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah);
2. b.BPRKU 2 adalah BPR dengan modal inti paling sedikit Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah); dan
3. c.BPRKU 3 adalah BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
(3)Untuk meningkatkan peran dan kontribusi industri Perumda BPR Kuningan terhadap ekonomi daerah sesuai dengan kapasitas permodalan, Perumda BPR Kuningan hanya dapat melakukan Kegiatan Usaha dan Pembukaan Jaringan Kantor dalam cakupan wilayah sesuai dengan modal inti.

Pasal 4

(1)BPR wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan kelompok BPRKU.
(2)Kegiatan Usaha BPR sesuai dengan kelompok BPRKU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk:
1. a.BPRKU 1: 1) penghimpunan dana dalam bentuk: a) simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu; dan b) pinjaman yang diterima. 2) penyaluran dana. 3) penempatan dana dalam bentuk: a) giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, dan/atau tabungan pada bank umum dan bank umum syariah; b) deposito berjangka, dan/atau tabungan pada BPR dan bank pembiayaan rakyat syariah; dan c) Sertifikat Bank Indonesia. 4) kegiatan lainnya untuk mendukung kegiatan usaha BPR dalam bentuk: a) kegiatan agen layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka keuangan inklusif (Laku Pandai); b) layanan pembayaran gaji bagi nasabah BPR; c) kegiatan kerjasama dalam rangka transfer dana 8 yang terbatas pada penerimaan atas pengiriman uang dari luar negeri; d) kegiatan pemasaran Uang Elektronik dari penerbit lain; e) pemindahan dana baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabah melalui rekening BPR di bank umum; f) kegiatan kerja sama dengan perusahaan asuransi untuk mereferensikan produk asuransi kepada nasabah yang terkait dengan produk BPR; g) menerima titipan dana dalam rangka pelayanan jasa pembayaran tagihan seperti pembayaran tagihan listrik, telepon, air, dan pajak; dan h) kegiatan sebagai penerbit Kartu ATM, bagi BPRKU 1 yang memiliki modal inti minimum sebesar Rp 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).
2. b.BPRKU 2: 1) Kegiatan Usaha yang dapat dilakukan oleh BPRKU 1; 2) Kegiatan usaha penukaran valuta asing; dan 3) Kegiatan lainnya untuk mendukung kegiatan usaha BPR dalam bentuk: a) kegiatan sebagai penerbit Kartu Debet; dan b) kegiatan sebagai penerbit Uang Elektronik.
3. c.BPRKU 3: 1) Kegiatan Usaha yang dapat dilakukan oleh BPRKU 2; dan 2) Kegiatan lainnya untuk mendukung kegiatan usaha BPR dalam bentuk: a) penyediaan layanan Electronic Banking; dan b) kegiatan sebagai penyelenggara layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka keuangan inklusif (Laku Pandai).

Pasal 5

(1)Kegiatan Usaha BPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berupa:
1. a.penghimpunan dana dalam bentuk lainnya yang dipersamakan dengan bentuk simpanan berupa deposito berjangka dan/atau tabungan;
2. b.kegiatan usaha penukaran valuta asing;
3. c.kegiatan sebagai penyelenggara layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka keuangan inklusif (Laku Pandai);
4. d.penyediaan layanan Electronic Banking;
5. e.kegiatan kerjasama dalam rangka transfer dana yang terbatas pada penerimaan atas pengiriman uang dari luar negeri;
6. f.kegiatan sebagai penerbit Kartu ATM; 9
7. g.kegiatan sebagai penerbit Kartu Debet; dan
8. h.kegiatan sebagai penerbit Uang Elektronik. wajib memperoleh izin dan/atau persetujuan terlebih dahulu dari Otoritas Jasa Keuangan dan/atau Bank Indonesia, sesuai dengan tugas dan wewenang yang dimiliki oleh masing-masing lembaga.
(2)Kegiatan Usaha BPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berupa:
1. a.kegiatan agen layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka keuangan inklusif (Laku Pandai);
2. b.layanan pembayaran gaji bagi nasabah BPR;
3. c.kegiatan pemasaran Uang Elektronik dari penerbit lain;
4. d.pemindahan dana baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabah melalui rekening BPR di bank umum;
5. e.kegiatan kerja sama dengan perusahaan asuransi untuk mereferensikan produk asuransi kepada nasabah yang terkait dengan produk BPR; dan
6. f.menerima titipan dana dalam rangka pelayanan jasa pembayaran tagihan seperti pembayaran tagihan listrik, telepon, air, dan pajak. wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 6

Kegiatan Usaha BPR merupakan suatu Kegiatan Usaha baru atau kegiatan pendukung usaha baru dalam hal memenuhi kriteria:

a.tidak pernah dilaksanakan sebelumnya oleh BPR; atau
b.telah dilaksanakan sebelumnya oleh BPR, namun dilakukan pengembangan yang mengubah risiko tertentu atau seluruh risiko BPR.

Pasal 7

(1)Untuk memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), BPR mengajukan permohonan rencana pelaksanaan Kegiatan Usaha baru dengan memenuhi persyaratan:
1. a.Rencana pelaksanaan Kegiatan Usaha baru telah dicantumkan dalam Rencana Bisnis;
2. b.Tingkat kesehatan tergolong sehat selama 12 (dua belas) bulan terakhir;
3. c.Memiliki rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) paling sedikit 12% (dua belas persen) selama 6 (enam) bulan terakhir;
4. d.Memiliki rasio Non Performing Loan (NPL) gross paling tinggi 5% (lima persen) selama 6 (enam) bulan terakhir;
5. e.Tidak dalam keadaaan rugi baik tahun lalu maupun tahun berjalan;
6. f.Memiliki teknologi informasi yang memadai; 10
7. g.Memenuhi kesiapan operasional berupa kelengkapan organisasi dan sumber daya manusia dengan kompetensi yang memadai mengenai teknologi informasi serta layanan dan pengaduan nasabah;
8. h.Menerapkan manajemen risiko paling sedikit untuk risiko kredit, risiko operasional, risiko kepatuhan, dan risiko likuiditas sebagaimana diatur dalam ketentuan yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko bagi BPR; dan
9. i.Tidak terdapat pelanggaran ketentuan terkait dengan BPR.
(2)Pengajuan permohonan rencana pelaksanaan Kegiatan Usaha baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan dokumen paling sedikit memuat informasi dan penjelasan mengenai:
1. a.Jenis dan deskripsi umum Kegiatan Usaha baru;
2. b.Waktu pelaksanaan Kegiatan Usaha baru;
3. c.Tujuan Kegiatan Usaha baru;
4. d.Keterkaitan Kegiatan Usaha baru dengan strategi bisnis BPR;
5. e.Risiko atas pelaksanaan Kegiatan Usaha baru; dan
6. f.Mitigasi risiko atas pelaksanaan Kegiatan Usaha baru.

Pasal 8

(1)BPRKU 1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a hanya dapat melakukan Pembukaan Jaringan Kantor BPR dalam 1 (satu) wilayah kabupaten atau kota yang sama dengan kabupaten atau kota lokasi kantor pusat BPR.
(2)BPRKU 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memiliki Jaringan Kantor BPR berupa kantor cabang paling banyak 20 (dua puluh) kantor.
(3)Khusus bagi BPRKU 1 yang telah memenuhi Modal Inti paling sedikit Rp 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) dapat melakukan Pembukaan Jaringan Kantor BPR di kabupaten atau kota yang sama dengan lokasi kantor pusat BPR dan/atau kabupaten atau kota yang berbatasan langsung dengan kabupaten atau kota lokasi kantor pusat BPR, dalam 1 (satu) wilayah provinsi yang sama.
(4)Jaringan Kantor BPR berupa kantor cabang yang dapat dimiliki oleh BPRKU 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling banyak 30 (tiga puluh) kantor.

Pasal 9

(1)BPRKU 2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b hanya dapat melakukan Pembukaan Jaringan Kantor BPR di kabupaten atau kota yang sama dengan lokasi kantor pusat BPR dan/atau kabupaten atau kota yang berbatasan langsung dengan kabupaten atau kota lokasi kantor pusat BPR, dalam 1 (satu) wilayah provinsi yang sama.
(2)Jaringan Kantor BPR berupa kantor cabang yang dapat dimiliki oleh BPRKU 2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 40 (empat puluh) kantor. 11

Pasal 10

(1)BPRKU 3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c dapat melakukan Pembukaan Jaringan Kantor BPR di provinsi lokasi kantor pusat BPR dan di kabupaten atau kota pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi kantor pusat BPR.
(2)Jaringan Kantor BPR berupa kantor cabang yang dapat dibuka oleh BPRKU 3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 70 (tujuh puluh) kantor.
(3)Kantor cabang BPRKU 3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dapat dibuka di provinsi lain paling banyak 20% (dua puluh persen) dari jumlah kantor cabang yang dimiliki oleh BPRKU 3.

Isi peraturan

Teks317PDFHirarki

Memuat teks peraturan…