Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pertanggungjawaban Pelaksaaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya.
Memuat teks peraturan…
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.
Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a per 31 Desember Tahun 2019 sebagai berikut : a Pendapatan Rp2.747.862.863.686,00 b Belanja Rp2.650.613.858.063,00 Surplus Rp97.249.005.623,00 c Pembiayaan Peneriman Rp49.683.696.301,00 Pengeluaran Rp92.328.502.420,00 Pembiyaan Netto Rp(42.644.806.119,00)
Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Huruf b per 31 Desember Tahun 2019 sebagai berikut : a Saldo anggaran lebih awal tahun sebelumnya Rp34.423.696.301,00 b Penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun sebelumnya Rp34.423.696.301,00 c Sisa lebih (kurang) Pembiayaan Anggaran (Silpa/SIKPA) Rp54.604.199.504,00 d Saldo anggaran lebih akhir Rp54.604.199.504,00
Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat
Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Huruf d per 31 Desember Tahun 2019 sebagai berikut : a Ekuitas awal Rp2.203.134.451.307,71 b Surplus L-O Rp194.514.331.614,66 c Dampak kumulatif perubahankebijakan Rp(40.862.475.708,16) d Ekuitas Rp2.356.786.307.214,21
Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e per 31 Desember Tahun 2019 sebagai berikut : a Jumlah Asset Rp2.383.476.298.067,13 b Jumlah Kewajiban Rp26.689.990.852,92 c Jumlah Ekuitas Dana Rp2.356.786.307.214,21
Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f per 31 Desember Tahun 2019 sebagai berikut : a Saldo kas awal per 1 Januari 2019 Rp34.478.547.930,00 b Arus kas bersih dari aktivitas operasi Rp348.929.377.009,00 c Arus kas bersih dari aktivitas investasi aset non keuangan Rp(255.180.371.386,00) d Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan Rp(73.568.502.420,00) e Arus kas bersih dari aktivitas transitoris Rp34.803.910,00 f Saldo kas akhir per 31 Desember 2019 Rp54.693.855.043,00 12
Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g tahun anggaran 2019 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri atas : a Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi; Lampiran I.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan; Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, program dan kegiatan; Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara; b Lampiran II : Laporan perubahan saldo anggaran lebih; c Lampiran III : Laporan operasional; d Lampiran IV : LPE; e Lampiran V : Neraca; f Lampiran VI : Laporan arus kas; g Lampiran VII : Catatan atas laporan keuangan; h Lampiran VIII : Daftar rekapitulasi piutang daerah; i Lampiran IX : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih j Lampiran X : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir; k Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah; d Lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah; e Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap; f Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan; g Lampiran XV : Daftar rekapitulasi aset lainnya; h Lampiran XVI : Daftar dana cadangan daerah; 13 i Lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka pendek; j Lampiran XVIII : Daftar kewajiban jangka panjang; k Lampiran XIX : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya; dan l Lampiran XX : Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah
Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Membuka PDF…