DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kuningan Nomor 3 Tahun 2024

Nomor: 3
Tahun: 2024
Ditetapkan: 14 Maret 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 97

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Ini Mengatur Tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan, yang meliputi Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan, Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kemitraan Usaha, Insentif dan Kemudahan Dalam Rangka Kemitraan, Tugas Pemerintah Daerah Kabupaten, Kooridnasi dan Pengendalian, Pemantauan dan Evaluasi, Pelaporan, Anggaran, Larangan, Sanksi Administratif, Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa koperasi dan usaha mikro merupakan salah satu pilar kekuatan ekonomi masyarakat di daerah yang harus memperoleh keberpihakan politik ekonomi melalui pemberian fasilitas kemudahan, pelindungan dan pemberdayaan;
c.bahwa diperlukan dukungan kebijakan terhadap program kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro di daerah secara terpadu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950); Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan 2 Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502) sebagaimana telah diubah Undang-undang nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619); 3 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUNINGAN DAN BUPATI KUNINGAN MEMUTUSKAN:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Kuningan.
2.Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Kuningan.
4.Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang Koperasi dan Usaha Mikro.
5.Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten, Dunia Usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah agar mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
6.Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
7.Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
8.Pengembangan adalah suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual dan moral sesuai dengan kebutuhan melalui pendidikan dan latihan.
9.Kemudahan adalah sesuatu yang dapat mempermudah dan memperlancar usaha. Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEMUDAHAN, PELINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO. 4
10.Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
11.Inkubasi adalah suatu proses pembinaan, pendampingan, dan pengembangan yang diberikan oleh lembaga inkubator kepada peserta inkubasi.
12.Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perkoperasian berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini merupakan pedoman dalam penyelenggaraan program kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro di Daerah sebagai tindak lanjut kebijakan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

(1)Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, Pemerintah Daerah Kabupaten menyelenggarakan program kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan bagi Koperasi dan Usaha Mikro di Daerah.
(2)Program kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara terpadu melalui pembinaan dan pemberian fasilitas.
(3)Pemerintah Daerah Kabupaten menyelenggarakan program kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

KEMUDAHAN, PELINDUNGAN, DAN PEMBERDAYAAN KOPERASI

Pasal 4

(1)Kegiatan usaha Koperasi dapat dilaksanakan secara:
1. a.tunggal usaha; atau
2. b.serba usaha. 5
(2)Kegiatan usaha Koperasi yang dilaksanakan secara tunggal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan Koperasi yang diselenggarakan pada 1 (satu) bidang atau sektor usaha tertentu.
(3)Kegiatan usaha Koperasi yang dilaksanakan secara serba usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan Koperasi yang diselenggarakan dengan beberapa kegiatan usaha pada 1 (satu) atau lebih bidang atau sektor usaha tertentu.
(4)Kegiatan usaha Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, harus memiliki bidang usaha inti.
(5)Pembentukan dan penyelenggaraan usaha Koperasi di Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

(1)Koperasi dapat menjalankan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah.
(2)Koperasi yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mencantumkan kata “Syariah” dalam penamaan Koperasi.
(3)Usaha Koperasi berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilaksanakan oleh Koperasi syariah.
(4)Usaha berdasarkan Prinsip Syariah wajib dituangkan dalam anggaran dasar Koperasi.
(5)Koperasi syariah didirikan, dikelola, dan menjalankan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah sesuai dengan fatwa syariah yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia.
(6)Koperasi syariah harus melaksanakan kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.

Pasal 6

(1)Koperasi Syariah melaksanakan kegiatan usaha syariah berdasarkan paling sedikit:
1. a.kesamaan usaha;
2. b.potensi; dan/atau
3. c.kebutuhan anggota dan masyarakat di bidang industri, perdagangan, jasa, serta bidang usaha lain.
(2)Usaha Koperasi syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan akad pinjam-meminjam, bagi hasil, sewa menyewa, jual beli, dan/atau bentuk lainnya sesuai dengan Prinsip Syariah. 6
(3)Koperasi syariah dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk baitul maal untuk pemberdayaan sosial ekonomi anggota dan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Pemerintah Daerah Kabupaten memberikan kemudahan penyelenggaraan Koperasi di Daerah melalui:

a.pembinaan dan pendampingan masyarakat yang akan membentuk Koperasi;
b.pelaksanaan rapat anggota yang dapat dilakukan secara dalam jaringan dan/atau luar jaringan;
c.pelaporan hasil rapat anggota yang dapat dilakukan secara elektronik atau manual; dan
d.pelaporan kegiatan usaha koperasi simpan pinjam serta usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah dapat disampaikan secara elektronik atau manual.

Pasal 8

(1)Pembinaan dan pendampingan masyarakat yang akan membentuk Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, dilakukan melalui:
1. a.melakukan sosialisasi untuk mendorong masyarakat membentuk Koperasi; dan
2. b.memberikan pendampingan bagi masyarakat yang akan membentuk Koperasi.
(2)Bentuk pendampingan bagi masyarakat yang akan membentuk Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b, meliputi:
1. a.pendampingan perumusan dasar dan anggaran rumah tangga Koperasi;
2. b.pendampingan pengurusan akta pendirian Koperasi ke kantor notaris; dan/atau
3. c.pendampingan pengurusan status badan hukum Koperasi ke kantor notaris.
(3)Sosialisasi dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Dinas.
(4)Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dipungut biaya. 7

Pasal 9

(1)Koperasi mempunyai perangkat organisasi Koperasi yang terdiri atas rapat anggota, pengawas, dan pengurus.
(2)Rapat anggota Koperasi merupakan perangkat organisasi Koperasi yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Koperasi.
(3)Rapat anggota Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara dalam jaringan dan/atau luar jaringan.
(4)Hasil pelaksanaan rapat anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan kepada Dinas melalui sistem pelaporan secara elektronik.
(5)Dalam hal pelaporan hasil pelaksanaan rapat anggota tidak dapat dilakukan melalui sistem pelaporan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (4), hasil pelaksanaan rapat anggota disampaikan secara manual.
(6)Dinas memfasilitasi kemudahan pelaporan hasil pelaksanaan rapat anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 10

(1)Koperasi yang melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam, serta usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah di Daerah menyampaikan laporan kepada Dinas secara periodik dan sewaktu-waktu.
(2)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan melalui sistem pelaporan secara elektronik.
(3)Sistem pelaporan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat oleh Kementerian yang membidangi Koperasi.
(4)Dinas dapat membuat sistem pelaporan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan memperhatikan ketentuan mengenai sistem pelaporan secara elektronik yang ditetapkan oleh Kementerian yang membidangi Koperasi.
(5)Dalam hal sistem pelaporan secara elektronik belum terbentuk, Koperasi menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara manual.
(6)Mekanisme pelaporan koperasi di Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 8

Isi peraturan

Teks97PDFHirarki

Memuat teks peraturan…