DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kuningan Nomor 4 Tahun 2017

Nomor: 4
Tahun: 2017
Ditetapkan: 21 Juni 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini mengatur bahwa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2015 diubah sehingga berbunyi : Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak 1 (satu) kali atau dapat bergelombang, paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun, di Daerah dengan mempertimbangkan pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa di Daerah, kemampuan keuangan Daerah, dan/atau ketersediaan pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan sebagai penjabat Kepala Desa. Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk melantik calon Kepala Desa terpilih paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penerbitan Keputusan Bupati. Musyawarah Desa yang diselenggarakan khusus untuk pelaksanaan pemilihan Kepala Desa antar waktu dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan dengan mekanisme sebelum penyelenggaraan musyawarah Desa dan saat BPD menyelenggarakan musyawarah Desa yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk melaksanakan lebih lanjut putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 128/PUU-XIII/2015 perlu melakukan perubahan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2 0 1 5 ten tang Pemilihan Kepala Desa;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 4 Tahun 2 0 1 5 tentang Pemilihan Kepala Desa;

Mengingat

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950); Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 3 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 8 5 1 ) ;
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2 0 1 4 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 omor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2 0 1 4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2 0 1 5 1 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 7 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 1 2 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUNINGAN dan BUPATI KUNINGAN

Menetapkan

MEMUTUSKAN : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2015 Nomor 14 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 13), diubah sebagai berikut : 1 . Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

(1)Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak 1 (satu) kali atau dapat bergelombang di Daerah.
(2)Pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun. Menetapkan
(3)Pemilihan Kepala Desa secara dimaksud pada ayat (2) dapat mempertimbangkan: serentak sebagaimana dilaksanakan dengan )
1. a.pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa di Daerah;
2. b.kemampuan keuangan Daerah; dan/atau 2
3. c.ketersediaan pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan sebagai penjabat Kepala Desa.
(4)Dalam hal terjadi percepatan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa serentak, Desa yang masa jabatan Kepala Desanya berakhir pada tahun pelaksanaan dimaksud, wajib mengikuti pemilihan Kepala Desa serentak tersebut.
(5)Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa serentak, Bupati menunjuk penjabat Kepala Desa.
(6)Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berasal dari pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten.
(7)Pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diprioritaskan berasal dari penduduk setempat dan diusulkan oleh BPD.
(8)Ketentuan lebih lanjut mengenai waktu pelaksanaan pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) sampai dengan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

2.Ketentuan Pasal 12 huruf g diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

( 1) Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:

a.warga negara Republik Indonesia;
b.bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
c.memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
d.berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
e.berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
f.bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
g.mendapat dukungan dari penduduk setempat dengan disertai fotocopy dokumen kependudukan dengan ketentuan: 1)Desa dengan jumlah penduduk sampai dengan 2500 jiwa sekurang-kurangnya 5% 2)Desa dengan jumlah penduduk 2501 sampi dengan 5000 jiwa sekurang-kurangnya 4% 3)Desa dengan jumlah penduduk 5001 sampai dengan 7500 jiwa sekurang-kurangnya 3 % 4)Desa dengan jumlah penduduk diatas 7500 jiwa sekurang-kurangnya 2 %
h.tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara; 3
i.tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
j.tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
k.berbadan sehat;
l.bebas dari penggunaan narkotika, zat adiktif, dan obat terlarang yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang;
m.tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan
n.lulus seleksi tambahan jika bakal calon Kepala Desa lebih dari 5 (lima) orang.

(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diatur dengan Peraturan Bupati.

3.Ketentuan Pasal 44 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 44

(1)Panitia pemilihan Kepala Desa menyampaikan laporan hasil pemilihan Kepala Desa kepada BPD paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara.
(2)BPD berdasarkan laporan hasil pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati melalui camat dengan tembusan kepada Kepala Desa paling lambat 3 (tiga) hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan kepala desa dari panitia pemilihan Kepala Desa.
(3)Bupati mengesahkan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima laporan dari BPD dalam bentuk Keputusan Bupati.
(4)Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk melantik calon Kepala Desa terpilih paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penerbitan Keputusan Bupati.
(5)Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa terpilih bersumpah / berjanji.
(6)Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebagai berikut: "Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Dea dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnyya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan 4 selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".
(7)Kepala Desa wajib berdomisili di Desa yang bersangkutan.

4.Ketentuan Pasal 59 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 59

Musyawarah Desa yang diselenggarakan khusus untuk pelaksanaan pemilihan Kepala Desa antar waktu dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan dengan mekanisme sebagai berikut: a.Sebelum penyelenggaraan musyawarah Pesa, dilakukan kegiatan yang meliputi: 1) pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu oleh BPD paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan; 2) pengajuan biaya pemilihan dengan beban APB Desa oleh panitia pemilihan kepada penjabat Kepala Desa paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia terbentuk; 3) pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh penjabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh panitia pemilihan; 4) pengumuman dan pendaftaran bakal calon Kepala Desa oleh .. . ilih dal: · jk rakt 15 (li1 b e l ) hpanitia pemilian .lam jangka wz . t u , lima elas) .iari; 5) penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari; dan 6) penetapan calon Kepala Desa antar waktu oleh panitia pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah Desa.

b.BPD menyelenggarakan musyawarah Desa yang meliputi kegiatan: 1) penyelenggaraan musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh panitia pemilihan; 2) pengesahan calon Kepala Desa yang berhak dipilih oleh musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara; 3) pelaksanaan pemilihan calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah Desa; 4) pelaporan hasil pemilihan calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan kepada musyawarah Desa; 5) pengesahan calon terpilih oleh musyawarah Desa; 6) pelaporan hasil pemilihan Kepala Desa melalui msyawarah Desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah musyawarah Desa mengesahkan calon Kepala Desa terpilih; 7) pelaporan calon Kepala Desa terpilih hasil musyawarah Desa oleh ketua BPD kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan; 5 8) penerbitan Keputusan Bupati ten tang pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD; dan 9) pelantikan Kepala Desa oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
c.Dalam hal Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 1),2) dan 3), tidak menghasilkan Kepala Desa Pengganti Antar Waktu, maka desa tersebut diikutsertakan dalam pemilihan Kepala Desa serentak berikutnya. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan. Ditetapkan di Kuningan Pada tanggal 2 1 J uni 20 1 7 BUPATI KUNINGAN, Diundangkan di Kuningan Pada tanggal 22 J uni 201 7 SEKRETARIS DAERAH N KUNINGAN, L E M b + u s DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2017 NOMOR 4 ) NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN, PROVINS! JAWA BARAT 4/89/2017 6 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN NOMOR 4 TAHUN 2 0 1 7 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2 0 1 5 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA I. UMUM Peraturan Daerah tentang Pemilihan Kepala Desa merupakan pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 6 Tahun 2 0 1 4 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2 0 1 4 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2 0 1 4 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2 0 1 5 . Sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU XIII/2015, maka Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2 0 1 5 tentang Pemilihan Kepala Desa perlu dilakukan penyesuaian. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN NOMOR 4 7

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…