DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kuningan Nomor 4 Tahun 2023

Nomor: 4
Tahun: 2023
Ditetapkan: 30 Oktober 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini Mengatur Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2023 diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 4 Tahun 2023, yang ditetapkan pada 30 Oktober 2023. Perubahan ini mencerminkan penyesuaian terhadap kebutuhan dan prioritas pembangunan daerah, serta respons terhadap dinamika ekonomi dan keuangan yang terjadi selama tahun anggaran berjalan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2 Nomor 4400);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan 3 Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6523);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 4
21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
22.Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 2);
23.Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2022 Nomor 9); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUNINGAN dan BUPATI KUNINGAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Kuningan.
2.Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Kuningan.
4.Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
5.Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
6.Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah. 5
7.Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundangundangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Bupati.
8.Peraturan Bupati adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Bupati.
9.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Perda.
10.Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalahdokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
11.Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.
12.Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
13.Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
14.Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
15.Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
16.Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
17.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
18.Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
19.Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah
20.Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. 6

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2023 semula sebesar Rp2.852.772.144.220,00 bertambah sejumlah Rp321.925.134.140,00 sehingga menjadi Rp3.174.697.278.360,00 dengan rincian sebagai berikut:

a.Pendapatan Daerah
1. 1.Semula Rp2.852.772.144.220,00
2. 2.bertambah/(berkurang) Rp228.606.278.392,00 Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan Rp3.081.378.422.612,00
b.Belanja Daerah
1. 1.Semula Rp2.826.272.144.220,00
2. 2.bertambah/(berkurang) Rp281.438.344.440,00 Jumlah Belanja Daerah setelah perubahan Rp3.107.710.488.660,00
c.Pembiayaan Daerah :
1. 1.Penerimaan a) Semula Rp0,00 b) Bertambah/(berkurang) Rp93.318.855.748,00 Jumlah Pembiayaan Daerah setelah perubahan Rp93.318.855.748,00
2. 2.Pengeluaran a) Semula Rp26.500.000.000,00 b) Bertambah/(berkurang) Rp40.486.789.700,00 Jumlah pengeluaran setelah perubahan Rp66.986.789.700,00 Jumlah Pembiayaan Neto setelah perubahan Rp26.332.066.048,00 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah Perubahan Rp0,00 -

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, bersumber dari:

a.Pendapatan asli daerah
1. 1.Semula Rp581.176.795.203,00
2. 2.Bertambah/(berkurang) Rp(58.974.798.947,00) Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan Rp522.201.996.256,00
b.Pendapatan transfer
1. 1.Semula Rp2.265.595.349.017,00
2. 2.Bertambah/(berkurang) Rp287.581.077.339,00 Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan Rp2.553.176.426.356,00
c.Lain-lain pendapatan daerah yang sah
1. 1.Semula Rp6.000.000.00000
2. 2.Bertambah/(berkurang) Rp0,00 Jumlah Lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan Rp6.000.000.000,00 7

Pasal 4

(1)Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:
1. a.Pajak daerah
(1)Semula Rp149.256.772.000,00
(2)Bertambah/(berkurang) Rp(13.611.022.400,00) Jumlah pajak daerah setelah perubahan Rp135.645.749.600,00
1. b.Retribusi daerah
(1)Semula Rp159.113.164.458,00
(2)Bertambah/(berkurang) Rp(2.478.510.812,00) Jumlah retribusi daerah setelah perubahan Rp15.634.653.646,00
1. c.Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
(1)Semula Rp7.328.441.300,00
(2)Bertambah/(berkurang) Rp43.058.700,00 Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan Rp7.371.500.000,00
1. d.Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
(1)Semula Rp265.478.417.445,00
(2)Bertambah/(berkurang) Rp(42.928.324.435,00) Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan Rp222.550.093.010,00
(2)Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:
1. a.Transfer dari pemerintah pusat
(1)Semula Rp2.113.432.942.000,00
(2)Bertambah/(berkurang) Rp43.345.541.113,00 Jumlah transfer ke Daerah setelah perubahan Rp2.156.778.483.113,00
1. b.Transfer antar daerah
(1)Semula Rp152.162.407.017,00
(2)Bertambah/(berkurang) Rp244.235.536.226,00 Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan Rp396.397.943.243,00
(3)Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari:
1. a.Pendapatan hibah
(1)Semula Rp6.000.000.000,00
(2)Bertambah/(berkurang) Rp0,00 Jumlah hibah setelah perubahan Rp6.000.000.000,00
1. b.Dana Darurat
(1)Semula Rp0,00
(2)Bertambah/(berkurang) Rp0,00 Jumlah dana darurat setelah perubahan Rp0,00
1. c.Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
(1)Semula Rp0,00
(2)bertambah/(berkurang) Rp0,00 Jumlah Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Perubahan Rp0,00 8

Pasal 5

Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas :

a.Belanja operasional 1) Semula Rp2.050.556.616.056,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp150.007.778.393,00 Jumlah belanja operasional setelah Perubahan Rp2.200.564.394.449,00
b.Belanja modal 1) Semula Rp290.731.764.740,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp108.399.919.115,00 Jumlah belanja modal setelah Perubahan Rp399.131.683.855,00
c.Belanja tidak terduga 1) Semula Rp10.000.000.000,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp1.389.280.788,00 Jumlah belanja tidak terduga setelah Perubahan Rp11.389.280.788,00
d.Belanja transfer 1) Semula Rp474.983.763.424,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp21.641.366.144,00 Jumlah belanja transfer setelah Perubahan Rp496.625.129.568,00

Pasal 6

(1)Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas:
1. a.Belanja pegawai
(1)Semula Rp1.156.338.930.957,00
(2)Bertambah/(berkurang) Rp92.232.593.840,00 Jumlah Belanja pegawai setelah Perubahan Rp1.248.571.524.797,00
1. b.Belanja barang dan jasa
(1)Semula Rp796.917.461.349,00
(2)Bertambah/(berkurang) Rp54.691.275.295,00 Jumlah belanja barang dan jasa setelah Perubahan Rp851.608.736.644,00
1. c.Belanja bunga
(1)Semula Rp0,00
(2)Bertambah/(berkurang) Rp2.870.630.258,00 Jumlah belanja bunga setelah Perubahan Rp2.870.630.258,00
1. d.Belanja subsidi
(1)Semula Rp0,00
(2)bertambah/(berkurang) Rp0,00 Jumlah belanja subsidi setelah Perubahan Rp0,00
1. e.Belanja hibah
(1)Semula Rp82.351.613.750,00
(2)Bertambah/(berkurang) Rp5.360.864.000,00 Jumlah belanja hibah setelah Perubahan Rp87.712.477.750,00
1. f.Belanja bantuan sosial
(1)Semula Rp14.948.610.000,00
(2)Bertambah/(berkurang) Rp(5.147.585.000,00) Jumlah belanja bantuan sosial setelah Perubahan Rp9.801.025.000,00 9
(2)Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:
1. a.Belanja modal tanah
(1)Semula Rp29.450.000.000,00
(2)Bertambah/(berkurang) Rp(18.224.457.870,00) Jumlah belanja modal tanah setelah Perubahan Rp11.225.542.130,00
1. b.Belanja modal peralatan dan mesin
(1)Semula Rp70.192.188.485,00
(2)Bertambah/(berkurang) Rp126.267.843.703,00 Jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah Perubahan Rp196.460.032.188,00
1. c.Belanja modal gedung dan bangunan
(1)Semula Rp120.865.961.840,00
(2)Bertambah/(berkurang) Rp(34.168.620.284,00) Jumlah belanja modal gedung dan bangunan setelah Perubahan Rp86.697.341.556,00
1. d.Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi
(1)Semula Rp39.940.000.000,00
(2)Bertambah/(berkurang) Rp49.541.312.150,00 Jumlah belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi setelah Perubahan Rp89.481.312.150,00
1. e.Belanja modal aset tetap lainnya
(1)Semula Rp29.752.473.519,00
(2)Bertambah/(berkurang) Rp(14.989.356.075,00) Jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah Perubahan Rp14.763.117.444,00
1. f.Belanja modal aset lainnya
(1)Semula Rp531.140.896,00
(2)Bertambah/(berkurang) Rp(26.802.509,00) Jumlah belanja modal aset tidak berwujud setelah Perubahan Rp504.338.387,00
(3)Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:
(1)Semula Rp10.000.000.000,00
(2)Bertambah/(berkurang) Rp1.389.280.788,00 Jumlah belanja tidak terduga setelah Perubahan Rp11.389.280.788,00
(4)Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:
1. a.Belanja bagi hasil
(1)Semula Rp11.269.123.424,00
(2)Bertambah/(berkurang) Rp7.112.715.394,00 Jumlah belanja bagi hasil setelah Perubahan Rp18.381.838.818,00
1. b.Belanja bantuan keuangan
(1)Semula Rp463.714.640.000,00
(2)Bertambah/(berkurang) Rp14.528.650.750,00 Jumlah belanja bantuan keuangan setelah Perubahan Rp478.243.290.750,00 10

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, terdiri dari:

a.Penerimaan pembiayaan 1) Semula Rp0,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp93.318.855.748,00 Jumlah penerimaan pembiayaan setelah Perubahan Rp93.318.855.748,00
b.Pengeluaran pembiayaan 1) Semula Rp26.500.000.000,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp40.486.789.700,00 Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah Perubahan Rp66.986.789.700,00

Pasal 8

(1)Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a terdiri dari atas:
1. a.SiLPA tahun anggaran sebelumnya
(1)Semula Rp0,00
(2)Bertambah/(berkurang) Rp15.918.855.748,00 Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya setelah Perubahan Rp15.918.855.748,00
1. b.Pencairan dana cadangan
(1)Semula Rp0,00
(2)bertambah /(berkurang) Rp17.400.000.000,00 Jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan Rp17.400.000.000,00
1. c.Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan
(1)Semula Rp0,00
(2)bertambah/(berkurang) Rp0,00 Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan Rp0,00
1. d.Penerimaan pinjaman daerah sejumlah
(1)Semula Rp0,00
(2)bertambah/(berkurang) Rp60.000.000.000,00 Jumlah penrimaan pinjaman daerah setelah Perubahan Rp60.000.000.000,00
1. e.Penerimaan kembali pemberian pinjaman
(1)Semula Rp0,00
(2)bertambah/(berkurang) Rp0,00 Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah setelah Perubahan Rp0,00
1. f.Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
(1)Semula Rp0,00
(2)bertambah Rp0,00 Jumlah penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Perubahan Rp0,00 11
(2)Pengeluaran sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b terdiri dari atas:
1. a.Pembentukan dana cadangan
(1)Semula Rp23.500.000.000,00
(2)Bertambah Rp0,00 Jumlah pembentukan dana cadangan setelah Perubahan Rp.23.500.000.000,00
1. b.Penyertaan modal daerah
(1)Semula Rp3.000.000.000,00
(2)bertambah Rp1.500.000.000,00 Jumlah penyertaan modal daerah setelah Perubahan Rp4.500.000.000,00
1. c.Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo
(1)Semula Rp0,00
(2)Bertambah Rp38.986.789.700.00 Jumlah pembayaran cicilan pokok utang setelah perubahan Rp38.986.789.700,00
1. d.Pemberian pinjaman daerah
(1)Semula Rp0,00
(2)bertambah/(berkurang) Rp0,00 Jumlah pinjaman daerah Setelah Perubahan Rp0,00
1. e.Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
(1)Semula Rp0,00
(2)bertambah/(berkurang) Rp0,00 Jumlah Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Setelah Perubahan Rp0,00

Pasal 9

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari:

a.Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; ;
b.Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
c.Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
d.Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
e.Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
f.Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal;
g.Lampiran VII Sinkronisasi Program pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan Rancangan Perubahan APBD; 12
h.Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Rencana Kerja Perangkat Daerah dan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
i.Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
j.Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya; k Lampiran XI Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Ini;
l.Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah; dan
m.Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 10

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 11

(1)Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluarannya melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang pelaksanaannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
2. b.pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
3. c.kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
(3)Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
2. b.belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
3. c.pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
4. d.pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…