DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kuningan Nomor 41 Tahun 2022

Nomor: 41
Tahun: 2022
Ditetapkan: 18 Mei 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Penyelenggaraan Orientasi, Peserta Orientasi, Jenis dan Mekanisme Pelaksanaan Orientasi, dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertirnbangan Seragaimana dirnaksud huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Orientasi Tugas Calon Pegawai Negeri Sipil di L' gkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan; Menimbang: a. bahwa dalam rangka menyiapkan Calon Pegawai Negeri Sipil sebagai abdi masyarakat yang profesio 'al dan meningkatkan wawasan serta pemahaman lingkungan kerja, perlu pengaturan mengenai orientasi tugas bagi Calon Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Kuningan; BUPATI KUNINGAN, DENGAN RAHMATTUHAN YANGMAHAESA ORIENTASI TUGAS CALON PEGAWAINEGERI SIPIL DI LINGKUNGANPEMERINTAH KABUPATENKpNINGAN TENTANG PERATURANBUPATI KUNINGAN NOMOR itt TAHUN 2022 BUPATI KUNINGAN PROVINSI JAWA BARAT . . Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG ORIENTASI TUGAS CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKlJNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN. MEMUTUSKAN :

12.Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuningan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan ~omor 10 Tahun 2019;
10.Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerinj;
11.Peraturan Menteri Pendayagunaan A!paratur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9.Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
8.Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
7.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil;
6.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 12010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
5.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2020;
4.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diub h dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020;
10.Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Warga Negara Indonesia yang melamar, lulus seleksi, dan diangkat untuk dipersiapkan menjadi Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9.Unit Organisasi yang selanjutnya disingkat Unor adalah satuan organisasi yang berada di bawah teknis Unit Kerja.
8.Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disebut Kepala BKPSDM adalah Kepala Badan Kepegawaian dan Pengexrbangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kuningan. Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kuningan. Badanadalahdisingkat BKPSDMselanjutnyayang
7.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
6.Kepala Perangkat Daerah atau Unit Kfrja yang selanjutnya disingkat Kepala PDjUnit Kerja adalr Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan. Kuningan.
5.Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Unit Kerja adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten I
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kuningan.
3.Bupati adalah Bupati Kuningan. Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1.Kabupaten adalah Kabupaten Kuningan.
2.Pemerintah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi Ikewenangan daerah otonom.

BAB I

KETENTUANUMUM

Pasal 1

Pasa15 Orientasi Tugas CPNS sebagaimana dimakst d dalam Pasal 3 terdiri dari :

1.Orientasi Tugas CPNS di dalam Kelas; dari
2.Orientasi Tugas CPNS Praktik Kerja pad SKPDjUnit Kerja. BABIV JENIS DAN MEKANISMEPELAKSANMN ORIENTASI Pasa14 Peserta Orientasi hanya diberlakukan bagi ,}PNS yang berasal dari pelamar, yang dibuktikan dengan Keputusan pengangkatan sebagai CPNS. Pasa12 11.0rientasi CPNS yang selanjutnya disebut Orientasi adalah pembekalan kompetensi untuk CPNS yang akan ditempatkan di unit kerja.

e.pembekalan lain-lain yang khusus ses ai dengan kompetensi jabatan yang dibutuhkan.

(2)Pelaksanaan Orientasi Tugas CPNS Praktik Kerja pada SKPD/Unit Kerja dilaksanakan paling la a 3 (tiga) bulan.
(3)Metode pembelajaran praktik kerja dilakJanakan sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan CPNS.
(4)Dalam pelaksanaan Orientasi Tugas Praktik Kerja pada SKPD/Unit Kerja, Kepala Unit Kerja enunjuk Pembimbing yang bertugas untuk membimbing dan m mbekali CPNS selama menjalankan praktik kerja. terkait tugas tugas / standar Kerja(1) Orientasi Tugas CPNS Praktik Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
1. a.pembekalan terkait pemahaman kompetensi jabatan;
2. b.peraturan perundang-undangan jabatannya;
3. c.praktik kerja sesuai tugas jabatan;
4. d.budaya kerjay nilai-nilaiyprinsip-prinsi organisasi; dan

BAB II

PENYELENGGARAANORIENTASI Peraturan Bupati ini bertujuan meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan dan sikap untuk dap+ melaksanakan tugas jabatan secara profesional dengan dilandasi kedisiplinan, kepribadian, dan etika kerja Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan kebutuhan instansi.

Pasal 7

meliputi: aspek organisasi, aspek kepegawaian, aspek pengelolaan keuangan, aspek tinjauan luas pekerjaan yaitu visi, misi dan program Pemerintah Kabu aten Kuningan, aspek motivasi, dan lain-lain. aksud pada ayat (1)

(1)Orientasi Tugas CPNS di dalam kelas bagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 1 adalah pembekal yang dilakukan oleh pejabat Pemerintah Kabupaten Kuni kalangan profesional yang terkait.
(2)Orientasi Tugas CPNS sebagaimana Pasa16 diberikan surat4) CPNS yang telah mengikuti
1. c.menyelesaikan administrasi kepega· aian dan keuangan CPNS yang bersangkutan. 3) Peserta Orientasi Tugas CPNS yang telah menyelesaikan Orientasi Tugas CPNS membuat n Kegiatan Orientasi Tugas CPNS selambat-lambatnya 2 ua) minggu setelah berakhirnya masa orientasi kepada Se taris Daerah melalui Kepala BKPSDM dengan diketahui oleh Kepala SKPD tempat orientasi. imbingan mengenaia. mengarahkan dan memberikan ketugasan yang ada dilingkupnya;
2. b.memberikan arahan tentang etika ker a; dan Mekanisme Pelaksanaan Orientasi Tugas CP 1) Untuk pelaksanaan orientasi yang b kualitas, efektif dan efisien BKPSDM merencanakan dan netapkan kebutuhan yang meliputi :
3. a.jumlah CPNS yang akan mengikuti 0 ientasi;
4. b.jumlah Unit Kerja sebagai lokasi pel sanaan Orientasi;
5. c.waktu pelaksanaan Orientasi; dan
6. d.monitoring dan evaluasi. 2) Kepala SKPD yang mendapatkan peserta orientasi CPNS berkewajiban: Pasa18
(5)Penunjukan Pembimbing sebagaimana imaksud pada ayat (4) dilakukan dengan mengacu pada formasi jabatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
(6)Setiap Pembimbing bertugas untu membimbing dan membekali paling banyak 5 (lima) CPNS. 13l: ii]a2C:\~IOR ~GiKO'OMiWito~ I .Qv l)\~)( r _..- ---- - -.'--~~-- ..-.., I i'jlnAF KOOROINASI BAG. HUKUM PEJABAT PARAF tGl. KH. BERITA DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2022 NO OR ~/· TYANUAR Diundangkan di Kuningan pada tanggal / f} - s- - ~;L2. .. &ADAM KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KUNINGAN JABATAN PAFiAF TANGGAL . KET. SUB KOORCINATOR /~ KABID ~ SEKRETARIS ~ KABAN -Ai-- ASISTEN _of- A SEKDA l./ Pasa19 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada bill al diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memeri: ahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatann dalam Berita Daerah Kabupaten Kuningan .

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…