DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2018

Nomor: 5
Tahun: 2018
Ditetapkan: 5 Februari 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Maksud Dan Tujuan , Ruang Lingkup, Penyelnggaraan Pelayanan Ibadah Haji, Pelaksanaan Trasportasi Jemaah Haji,Pelaporan, Dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Tbadah Haji menjadi Undang-Undang, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pelayanan Ibadah Haji Daerah;

b.bahwa dalam rangka meningkatkan pembinaan, pelayanan dan fasilitasi bagi jemaah haji agar dalam penyelenggaraan ibadah haji di Kabupaten Kuningan dapat berjalan aman, nyaman, tertib, lancar dan tepat waktu, perlu pengaturan tentang penyelenggaraan pelayanan ibadah haji daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pelayanan Ibadah Haji Daerah. 1 . Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950); Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 3 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. 3.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5061);
3. 4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. 5.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);
6. 7.Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 ten tang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
7. 8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 1 Tahun 2 0 1 1 ten tang. Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1 Nomor 310); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUNINGAN dan BUPATI KUNINGAN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN IBADAH HAJJ DAERAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1 . Daerah adalah Kabupaten Kuningan.

2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubemur adalah Gubemur Jawa Barat.
4.Bupati adalah Bupati Kuningan.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan ·Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Kantor Kementrian Agama adalah Kantor Kementrian Agama Kabupaten Kuningan.
7.Daerah Asal adalah Kabupaten Kuningan tempat Jemaah Haji melaksanakan proses pemberangkatan ke Embarkasi.
8.Embarkasi adalah tempat keberangkatan Jemaah haji ke Arab Saudi.
9.Debarkasi adalah tempat kedatangan Jemaah Haji dari Arab Saudi. 10.Ibadah Haji adalah rukun Islam kelima yang merupakan kewajiban sekali seumur hidup bagi setiap orang Islam yang mampu menunaikannya. 1 1 . Penyelenggaraan Ibadah Haji pengelolaan pelaksanaan Ibadah pelayanan dan fasilitasi Jemaah Pemerintah Daerah. 12.Jemaah Haji adalah Jemaah Haji Daerah. 13.Panitia Penyelenggara Ibadah Haji yang selanjutnya disingkat PPIH adalah panitia yang dibentuk oleh Bupati untuk mengatur, mempersiapkan, melayani dan memfasilitasi pemberangkatan dan pemulangan Jemaah Haji dari daerah ke embarkasi dan/ atau dari debarkasi ke daerah. 14.Petugas Haji Daerah adalah petugas haji yang diusulkan oleh Bupati untuk membantu pelayanan Jemaah Haji dalam kelompok terbang, yang terdiri dari Tim Pemandu Haji Daerah clan Tim Kesehatan Haji Daerah yang membantu tugas PPIH selama masa operasional penyelenggaraan Ibadah Haji. 15.Tim Pemandu Haji Daerah yang selanjutnya disingkat TPHD adalah petugas Daerah yang menyertai Haji dalam kelompok terbang yang bertugas memberikan pelayanan umum. 16.Tim Kesehatan Haji Daerah yang selanjutnya disingkat TKHD adalah petugas Daerah yang menyertai Jemaah Haji dalam kelompok terbang yang bertugas memberikan pelayanan kesehatan bagi Jemaah Haji. 3 adalah rangkaian kegiatan Haji yang meliputi pembinaan, Haji yang diselenggarakan oleh
17.Transportasi adalah pengangkutan yang disediakan bagi Jemaah Haji dari Daerah Asal ke Embarkasi dan/ atau dari Debarkasi ke Daerah Asal dengan segala komponen pendukung lainnya. 18.Biaya Transportasi Jemaah Haji adalah biaya transportasi dari Daerah Asal ke Embarkasi dan/ atau dari Debarkasi ke Daerah Asal. 19.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana anggaran tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

( 1) Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan fasilitasi pelayanan penyelenggaraan haji.

(2)Tujuan fasilitasi pelayanan penyelenggaraan haji adalah untuk meningkatkan pelayanan bagi Jemaah Haji Daerah agar dalam pelaksanaannya berjalan aman, tertib dan lancar.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Penyelenggaraan Pelayanan Haji yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a.Petugas Haji Daerah; dan ;'
b.Pelayanan Transportasi Jemaah Haji dari Daerah Asal ke Embarkasi dan/atau dari Debarkasi ke Daerah Asal dengan segala komponen pendukung lainnya.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PELAYANAN IBADAH HAJI

Pasal 4

! ' ( 1) Bupati membentuk PPIH yang melibatkan unsur Pemerintah Daerah, Kantor Kementerian Agama, dan unsur terkait lainnya.

(2)PPIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(3)PPIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk melakukan pelayanan, koordinasi dan pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan ibadah haji di Daerah.
(4)Dalam melaksanakan tugasnya, PPIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Bupati. 4 / /
(5)Biaya operasional PPIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD.
(6)Biaya operasional PPIH sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikelola Perangkat Daerah yang tugas dan tanggungjawabnya membidangi urusan pelayanan penyelcnggaraan haji di Daerah.

Pasal 5

( 1) Petugas Haji Daerah terdiri dari :

a.TPHD; dan/atau
b.TKHD.

(2)Petugas Haji Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) harus memenuhi persyaratan kompetensi, pengalaman, integritas, dan dedikasi yang dilakukan melalui seleksi secara profesional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3)Petugas Haji Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) d.iusulkan oleh Bupati dan ditetapkan oleh Gubernur.
(4)Persyaratan dan tata cara pengangkatan Petugas Haji Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
(5)Biaya operasional Petugas Haji Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai oleh APBD dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 6

(1)Bupati berkoordinasi dengan pimpinan instansi vertikal dan/atau instansi terkait lainnya dalam penyelenggaraan pelayanan haji di Daerah.
(2)Dalam melaksanakan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Bupati dapat menugaskan Pejabat yang ditunjuk sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. BABV PELAKSANAAN TRANSPORTASI JEMAAH HAJI Umum Pasal 7 4 I
(1)Pelayanan transportasi Jemaah Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
(2)Pelaksanaan pelayanan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengacu pada jadwal pemberangkatan dan pemulangan jemaah Haji ke dan dari Arab Saudi.
(3)Pelayanan transportasi Jemaah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) harus memperhatikan aspek keamctn.an, kenyamanan, kemudahan Jemaah Haji beserta barang bawaannya. 5 L

Pasal 8

(1)Pelayanan transportasi Jemaah Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilakukan oleh pelaksana transportasi Jemaah Haji yang ditetapkan PPIH Daerah dengan mempertimbangkan aspek keamanan, keselamatan, kenyamanan dan efisiensi.
(2)Pelaksana transportasi wajib memberikan jaminan asuransi kepada Jemaah Haji dari dan/atau daerah asal ke embarkasi.
(3)Pelayanan transportasi Jemaah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) berupa moda transportasi darat.

Pasal 9

(1)Penetapan pelaksana transportasi Jemaah Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dituangkan dalam perjanjian yang meliputi:
1. a.hak dan kewajiban para pihak;
2. b.spesifikasi alat angkut;
3. c.kapasitas penumpang;
4. d.biaya angkutan; dan
5. e.jangka waktu.
(2)Ketentuan mengenai mekanisme penetapan pelaksana transportasi , jemaah haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang/jasa.
(1)Biaya transportasi Jemaah haji dibebankan pada APBD setiap tahun dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah.
(2)Biaya transportasi Jemaah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.transportasi Jemaah Haji dari Daerah asal ke Embarkasi;
2. b.transportasi Jemaah Haji dari Debarkasi ke Daerah asal;
3. c.pelayanan bagasi; "
4. d.konsumsi Jemaah Haji; dan
5. e.biaya operasional lainnya.
(3)Biaya transportasi Jemaah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 1 dikelola PPIH Daerah yang tugas dan tanggung jawabnya membidangi urusan fasilitasi pelayanan penyelenggaraan haji di daerah. 6

BAB VI

PELAPORAN Pasal 1 1 PPIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat ( 1 ) herus menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan. Ditetapkan di Kuningan Pada tanggal 5 Februari 2 0 1 8 Diundangkan di Kuningan Pada tanggal 6 Februari 2 0 1 8 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUNINGAN, » • t / -· ---� - II l az y \ - y;S�WAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2 0 1 8 NOMOR 5 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN, PROVINSI JAWA BARAT 5 / 2 8 / 2 0 1 8 7 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN NOMOR 5 TAHUN 2 0 1 8 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN IBADAH HAJI DAERAH I. UMUM Penyelenggaraan Ibadah Haji merupakan tugas nasional yang melibatkan berbagai instansi dan lembaga, baik di dalam negeri maupun di Arab Saudi. Berkaitan dengan hal tersebut di atas dalam hal ini Pemerintah Daerah memiliki peran yang sangat penting, khususnya dalam pelaksanaan persiapan penyelenggaraan ibadah haji di Daerah. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menjadi Undang-Undang, dalam Pasal 35 ayat ( 1 ) disebutkan bahwa Transportasi Jemaah Haji dari daerah asal ke embarkasi dan dari debarkasi ke daerah asal menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah. Ketentuan mengenai biaya transportasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tersebut juga ditegaskan kembali dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, diamanatkan dalam Pasal 23 disebutkan bahwa biaya transportasi haji dari daerah asal ke embarkasi dan dari debarkasi ke daerah asal ditetapkan dalam peraturan daerah setempat. Sebagai dasar hukum pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji di Daerah dan melaksanakan amanat Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah sebagaimana tersebut di atas perlu menyusun Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pelayanan Ibadah Haji Daerah. II. PASAL DEMI PASAL

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…