DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2019

Nomor: 5
Tahun: 2019
Ditetapkan: 1 Maret 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 134

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Badan Permusyawaratan Desa dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan yaitu Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
2.Pemerintahan Daerah adalah Pemerintahan Daerah Kabupaten Kuningan yaitu Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara 4 Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Bupati adalah Bupati Kuningan.
4.Daerah adalah Kabupaten Kuningan.
5.Kabupaten adalah Kabupaten Kuningan
6.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan.
7.Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan.
8.Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Kuningan yang merupakan wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Kuningan.
9.Desa adalah Desa di Kabupaten Kuningan yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10.Pemerintahan Desa adalah Pemerintahan Desa di Kabupaten Kuningan yang merupakan penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan
11.Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa di Kabupaten Kuningan yang dipimpin oleh Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
12.Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Kuningan yang merupakan pemimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa yang dipilih langsung oleh Penduduk Desa dari calon yang memenuhi syarat yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
13.Badan Permusyawaratan Desa atau BPD adalah BPD di Kabupaten Kuningan yang merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
14.Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal-hal yang bersifat strategis.
15.Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
16.Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan 5 dan Belanja Daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
17.Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
18.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II

KELEMBAGAAN BPD

Pasal 2

(1)Kelembagaan BPD terdiri atas:
1. a.pimpinan; dan
2. b.bidang.
(2)Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
1. a.1 (satu) orang ketua;
2. b.1 (satu) orang wakil ketua; dan
3. c.1 (satu) orang sekretaris.
(3)Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
1. a.bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembinaan kemasyarakatan; dan
2. b.bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
(4)Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh ketua bidang;
(5)Pimpinan BPD dan ketua bidang merangkap sebagai anggota BPD.

Pasal 3

Untuk mendukung pelaksanaan tugas kelembagaan BPD diangkat 1 (satu) orang tenaga staf administrasi BPD.

Pasal 4

(1)Pimpinan BPD dan ketua bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus.
(2)Rapat pemilihan pimpinan BPD dan ketua bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.
(3)Rapat pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji. 6
(4)Rapat pemilihan pimpinan dan atau ketua bidang berikutnya karena pimpinan dan atau ketua bidang berhenti, dipimpin oleh ketua atau pimpinan BPD lainnya berdasarkan kesepakatan pimpinan BPD.

Pasal 5

(1)Pimpinan dan ketua bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) yang terpilih, ditetapkan dengan keputusan BPD.
(2)Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku setelah mendapatkan pengesahan Camat atas nama Bupati.

BAB III

FUNGSI DAN TUGAS BPD

Pasal 6

BPD mempunyai fungsi:

a.membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
b.menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa;
c.melakukan pengawasan kinerja kepala desa.

Pasal 7

BPD mempunyai tugas:

a.menggali aspirasi masyarakat;
b.menampung aspirasi masyarakat;
c.mengelola aspirasi masyarakat;
d.menyalurkan aspirasi masyarakat;
e.menyelenggarakan musyawarah BPD;
f.menyelenggarakan musyawarah Desa;
g.membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
h.menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu;
i.membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
j.melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa;
k.melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
l.menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya; dan
m.melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. 7

Pasal 8

(1)BPD melakukan penggalian aspirasi masyarakat.
(2)Penggalian aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dapat dilakukan langsung kepada kelembagaan dan masyarakat Desa termasuk kelompok masyarakat miskin, masyarakat berkebutuhan khusus, perempuan, kelompok marjinal.
(3)Penggalian aspirasi dilaksanakan berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dituangkan dalam agenda kerja BPD.
(4)Pelaksanaan penggalian aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan panduan kegiatan yang sekurang-kurangnya memuat maksud, tujuan, sasaran, waktu dan uraian kegiatan.
(5)Hasil penggalian aspirasi masyarakat Desa disampaikan dalam musyawarah BPD.

Pasal 9

(1)Pelaksanaan kegiatan menampung aspirasi masyarakat dilakukan di sekretariat BPD.
(2)Aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)diadministrasikan dan disampaikan dalam musyawarah BPD.

Pasal 10

(1)BPD mengelola aspirasi masyarakat Desa melalui pengadministrasian dan perumusan aspirasi.
(2)Pengadministrasian aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pembidangan yang meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Desa.
(3)Perumusan aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan dengan cara menganalisa dan merumuskan aspirasi masyarakat Desa untuk disampaikan kepada Kepala Desa dalam rangka mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan kesejahteraan masyarakat Desa. 8

Pasal 11

(1)BPD menyalurkan aspirasi masyarakat dalam bentuk lisan dan atau tulisan.
(2)Penyaluran aspirasi masyarakat dalam bentuk lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti penyampaian aspirasi masyarakat oleh BPD dalam musyawarah BPD yang dihadiri Kepala Desa.
(3)Penyaluran aspirasi masyarakat dalam bentuk tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti penyampaian aspirasi melalui surat dalam rangka penyampaian masukan bagi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, permintaan keterangan kepada Kepala Desa, atau penyampaian rancangan Peraturan Desa yang berasal dari usulan BPD.

Isi peraturan

Teks134PDFHirarki

Memuat teks peraturan…