DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2020

Nomor: 5
Tahun: 2020
Ditetapkan: 18 Desember 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pencabutan 3 (Tiga) Buah Pearturan Daerah yang Mengatur tentang Desa dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2 0 1 5 ten tang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, ketentuan Pasal 78 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan ketentuan Pasal 89 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 1 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, yang menyebutkan bahwa Pengaturan lebih lanjut dari 3 (tiga) Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut ditetapkan dalam Peraturan Bupati. Sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 1 1 Tahun 2 0 1 5 ten tang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 12 Tahun 2 0 1 5 tentang Keuangan Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 8 Tahun 2 0 1 6 tentang Pembangunan Desa perlu dicabut;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan 3 (Tiga) Buah Peraturan Daerah yang mengatur tentang Desa. 1 . Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950); Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 3 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 8 5 1 ) ;
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2 0 1 9 ten tang Perubahan Atas U ndang-Undang N omor 12 Tahun 2 0 1 1 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 9 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 4 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2 0 1 5 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2 0 1 4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 5 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 ten tang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ten tang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 4 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 1 Tahun 2 0 1 9 ten tang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2 0 1 4 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2 0 1 4 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 4 1 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2 0 1 4 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 4 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 60 Tahun 2014 ten tang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 7 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10.Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 13 Tahun 2 0 1 5 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2 0 1 5 Nomor 13 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2 0 1 5 Nomor 12), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2 0 1 7 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 13 Tahun 2 0 1 5 ten tang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2 0 1 7 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun Nomor 5); 1 1 . Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 14 Tahun 2 0 1 5 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2 0 1 5 Nomor 14 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2 0 1 5 Nomor 13), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 201 7 ten tang Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 14 Tahun 2 0 1 5 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2 0 1 7 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun Nomor 4). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUNINGAN dan BUPATI KUNINGAN MEMUTUSKAN : Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN 3 (TIGA) BUAH PERATURAN DAERAH YANG MENGATUR TENTANG DESA.

Pasal 1

(1)Peraturan Daerah yang mengatur Desa sebagai berikut:
1. a.Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 1 1 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa; (Lembaran Daerah Kabupaten 3 Kuningan Tahun 2 0 1 5 Nomor 1 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 10);
2. b.Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 12 Tahun 2015 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2 0 1 5 Nomor 12 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 1 1 ) ; dan
3. c.Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 8). dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
(2)Pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) mengenai Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, Keuangan Desa dan Pembangunan Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan. Ditetapkan di Kuningan pada tanggal 18 Desember 2020 Diundangkan di Kuningan pada tanggal 18 Desember 2020 H AN, YANUAR LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2020 NOMOR 5 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN, PROVINS! JAWA BARAT (5/194/2020) 4 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PENCABUTAN 3 (TIGA) BUAH PERATURAN DAERAH YANG MENGATUR TENTANG DESA I. UMUM Bahwa 3 (Tiga) Buah Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan yang mengatur tentang Desa, antara lain: 1 . Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 1 1 Tahun 2 0 1 5 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;

2.Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 12 Tahun 2 0 1 5 tentang Keuangan Desa; dan
3.Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 8 Tahun 2 0 1 6 tentang Pembangunan Desa. Telah ditetapkan:

a.Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa yang menyebutkan bahwa Pengaturan lebih lanjut mengenai susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa dan perangkat desa ditetapkan dalam Peraturan Bupati.
b.Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2 0 1 8 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menyebutkan Peraturan Bupati mengenai Pengelolaan Keuangan Desa yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Menteri ini tetap berlaku dan wajib menyesuaikan paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Menteri ini ditetapkan.
c.Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 1 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa yang menyebutkan petunjuk teknis penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa serta petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati. Penetapan ketiga Peraturan Daerah tersebut diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri, dan Pengaturan terhadap ketiga Peraturan Daerah tersebut yang saat ini diatur dengan Peraturan Daerah, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan diamanatkan untuk diatur dalam Peraturan Bupati, sehingga ketiga Peraturan Daerah tersebut perlu dicabut. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN NOMOR 3 5

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2020

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 1

Pasal 2

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 1

Pasal 2

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018