DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2022

Nomor: 5
Tahun: 2022
Ditetapkan: 20 Januari 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 64

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pembangunan Pangan Daerah. Muatannya berisi Ketentuan Umum, Asas, Tujuan, Kedudukan dan Ruang Lingkup, Kewenangan, Perencanaan Pembangunan Pangan Daerah, Penyelenggaraan Pembangunan Pangan Daerah, Pembiayaan, Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mewujudkan ketersediaan pangan yang cukup, aman, bermutu, bergizi, beragam dan tersebar merata di seluruh wilayah Kabupaten Kuningan serta terjangkau oleh daya beli masyarakat diperlukan sistem pembangunan pangan daerah;
c.bahwa Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2 0 1 5 tentang Ketahanan Pangan Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat, sehingga perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembangunan Pangan Daerah; Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 3 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 8 5 1 ) ; • /
3.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 ten tang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 2 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 1 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tam.bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2 0 1 5 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 5 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2 0 1 9 ten tang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 9 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
7.Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUNINGAN dan BUPATI KUNINGAN MEMUTUSKAN : Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBANGUNAN PANGAN DAERAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Kuningan.
2.Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan otonom.
3.Bupati adalah Bupati Kuningan.
4.Petani adalah warga negara Indonesia, baik perseorangan maupun beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang Pangan.
5.Nelayan adalah warga negara Indonesia, baik perseorangan maupun beserta keluarganya yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
6.Pembangunan Pangan Daerah adalah upaya menyeluruh dan terpadu yang mencakup sektor sektor ekonomi hulu dan hilir yang berpengaruh langsung atau tidak langsung terhadap kondisi pangan daerah.
7.Tanah Kas Desa adalah salah satu kekayaan desa yang merupakan bagian dari salah satu aset desa.
8.Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/ atau pembuatan makanan atau minuman.
9.Pangan Pokok adalah Pangan yang diperuntukkan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal.
10.Pangan nabati meliputi seleria, kacang kacangan, sayuran, biji-bijian, buah buahan dan pangan lainnya.
11.Pangan hewani meliputi daging, ikan, telur, susu dan hasil susu.
12.Ketahanan Pangan Daerah adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi perseorangan dan rumah tangga di daerah, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
13.Ketersediaan Pangan adalah kondisi tersedianya Pangan dari hasil produksi dalam negeri, Cadangan Pangan Nasional dan Impor Pangan serta mendatangkan dari daerah lain apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan.
14.Distribusi Pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran pangan kepada masyarakat, baik diperdagangkan atau tidak.
15.Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.
16.Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
17.Cadangan Pangan Pemerintah Desa adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Desa;
18.Produksi Pangan Daerah adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/ atau mengubah bentuk pangan, yang dilakukan di Daerah.
19.Penganekaragaman Konsumsi Pangan adalah upaya peningkatan ketersediaan dan konsumsi Pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis pada potensi sumber daya lokal.
20.Masalah Pangan Daerah adalah keadaan di Daerah yang menunjukkan adanya kekurangan pangan, kelebihan pangan, dan/ atau ketidakmampuan perseorangan atau rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pangan dan keamanan pangan.
21.Mutu Pangan adalah nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan dan kandungan Gizi Pangan.
22.Gizi adalah zat atau senyawa yang terdapat dalam Pangan yang terdiri atas karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, serat, air, dan komponen lain yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia.
23.Pangan Lokal adalah makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat setempat sesuai dengan potensi dan kearifan lokal.
24.Unit pengolahan hasil adalah suatu kelompok usaha yang bergerak di bidang pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian.
25.Pelaku Usaha Pangan adalah setiap orang yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis Pangan, yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan, dan penunjang.
26.Sektor ekonomi hulu adalah seluruh bidang ekonomi yang menyediakan regulasi sarana prasarana produksi komuditi dan sumber daya yang berpengaruh terhadap kondisi Pangan Daerah. 'II. Sektor ekonomi hilir adalah seluruh bidang kegiatan ekonomi yang menyelenggarakan pengolahan distribusi dan konsumsi yang berpengaruh teerhadap keadaan Pangan Daerah.

BAB II

ASAS, TUJUAN, KEDUDUKAN DAN RUANG LIGKUP

Pasal 2

Penyelenggaraan pembangunan pangan daerah berasaskan:

a.kemandirian;
b.partisipasif dan gotong royong;
c.manfaat dan lestari;
d.pemerataan;
e.keadilan;
f.kesejahteraan; dan
g.berkelanjutan.

Pasal 3

Pembangunan Pangan Daerah bertujuan untuk: a menjamin ketersediaan pangan yang memadai dalam jumlah mutu dan jenis;

b.meningkatkan kemampuan produksi pangan;
c.meningkatkan akses pangan masyarakat;
d.menuntaskan kerawanan pangan;
e.kesejahteraan;
f.meningkatkan supremasi pangan lokal;
g.meningkatkan daya saing pangan daerah petani pelaku pangan dan masyarakat; dan
h.menjamin inventarisasi data kawasan pangan daerah.

Pasal 4

Peraturan Daerah tentang Pembangunan Pangan Daerah berkedudukan sebagai : a pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun program dan kegiatan dan pelayanan dalam rangka pembangunanpangan daerah;

b.pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan dan insentif kepada masyarakat dalam pembangunan pangan daerah; dan c pedomandalam menyusun perbup dan peraturan lainnya dalam pembangunan pangan daerah.

Pasal 5

Ruang lingkup ketahanan pangan Daerah, terdiri atas :

a.tata kelola pangan daerah;
b.sistem pangan daerah ; dan
c.kawasan pangan daerah.

Pasal 6

Tata kelola Pangan daerah terdiri atas : 1 . Perencanaan : 1) Perencanaan daerah bersifat rnenyeluruh rneliputi sektor hulu dan hilir yang bergerak langsung atau tidak langsung terhadap kondisi pangan daerah; 2) Pelaksanaan rnencakup kepastian keterkaitan dan sinergitas antara sektor dan stake holder pangan daerah; 3) Pengendalian yang bersifat jangka panjang, rnenengah dan pendek.

2.Pelaksanan dilaksanakan secara sinergitas dan berkelanjutan antara sektor dan antara stake holder;
3.Pengendalian yang rnencakup monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.

Pasal 7

Sistern Pangan Daerah rneliputi seluruh sektor ekonorni hulu dan hilir yang mencakup : 1 . kebijakan dan regulasi;

2.kelernbagaan dan surnberdaya manusia;
3.insfrastruktur, sarana dan prasarana;
4.produksi pertanian;
5.lingkungan hidup;
6.pencegahan dan penanggulangan masalah pangan;
7.pengolahan pangan lokal;
8.distribusi pangan;
9.pernasaran dan perdagangan;
10.cadangan pangan; 1 1 . konsumsi pangan;
12.keamanan pangan;
13.sosialisasi pangan;
14.penetapan standar keamanan pangan;
15.pemberian jaminan keamanan pangan dan mutu pangan;dan 1 6 . jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan.

Pasal 8

Kawasan pembangunan pangan daerah meliputi perdesaan dan perkotaan : 1 . Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan {KP2B);

2.Tanah Kas Desa;
3.Tanah Aset Daerah;
4.Perhutanan Sosial; dan
5.Kawasan pangan lokal.

BAB III

KEWENANGAN

Pasal 9

Dalam penyelenggaraan Pembangunan Pangan Daerah, kewenangan Pemerintah Daerah meliputi: a melakukan pendataan terhadap kawasan pembangunan pangan daerah sebagairnana dimaksud dalam Pasal 8;

b.penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai kebutuhan daerah dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan; c pengelolaan cadangan pangan daerah;
d.penentuan harga minimum daerah untuk pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat; dan
e.pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi.

BAB IV

PERENCANAAN PEMBANGUNAN PANGAN DAERAH

Pasal 10

(1)Pemerintah Daerah menyusun perencanaan penyelenggaraan pembangunan pangan Daerah yang disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
(2)Pemerintah Daerah menyusun perencanaan penyelenggaraan pembangunan pangan didaerahnya, dengan mengacu pada perencanaan penyelenggaraan Pembangunan Pangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) . BABV PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN PANGAN DAERAH
(1)Pemerintah Daerah menyusun kebijakan dan regulasi pembanngunan pangan daerah yang mengacu pada undang-undang yang terkait serta Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Kuningan.
(2)Pemerintah Daerah menyusun kebijakan dan regulasi penyelenggaraan pembangunan pangan disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta potensi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) .

Isi peraturan

Teks64PDFHirarki

Memuat teks peraturan…