DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kuningan Nomor 6 Tahun 2014

Nomor: 6
Tahun: 2014
Ditetapkan: 17 Juli 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 39

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol, Larangan, Pengawasan dan Pengendalian, Peran Serta Masyarakat, Penegakan, Ketentuan Penindakan, Pemusnahan Minuman Yang Mengandung Alkohol, Ketentuan Pidana, Ketentuan Penyidikan, Ketentun Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa minuman beralkohol dapat menimbulkan penyakit masyarakat sehingga dapat mengganggu keamanan, ketentraman dan ketertiban di Kabupaten Kuningan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu dibentuk Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol Di Kabupaten Kuningan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950); Sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 8 Prp Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 2469);
4.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
6.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
7.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 10.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360); 11.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4402); 12.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 13.Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 3 190); 14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); 15.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M- DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, Dan Penjualan Minuman Beralkohol; 16.Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 6 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2005 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 16); 17.Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kuningan (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2008 Nomor 68 seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 70); 18.Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2013 Nomor 21 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 20); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUNINGAN dan BUPATI KUNINGAN

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL DI KABUPATEN KUNINGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Kuningan.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kuningan.
3.Bupati adalah Bupati Kuningan.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan.
5.Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kuningan yang selanjutnya disingkat 4 Satpol.PP. merupakan bagian perangkat daerah dalam penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
6.Polisi Pamong Praja adalah Anggota Satpol.PP. sebagai aparat Pemerintah Daerah dalam penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
7.Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan.
8.Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan.
9.Pejabat adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diberikan kewenangan dalam memberikan perizinan minuman beralkohol dan penegakan Peraturan Daerah di Kabupaten Kuningan.
10.Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C2H5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.
11.Minuman Beralkohol Tradisional adalah Minuman Beralkohol yang dibuat secara tradisional dan turun temurun yang dikemas secara sederhana dan pembuatannya dilakukan sewaktu-waktu, serta dipergunakan untuk kebutuhan adat istiadat atau upacara keagamaan.
12.Memproduksi adalah suatu proses/kegiatan dari suatu keadaan tidak ada menjadi ada atau dari keadaan terbatas menjadi banyak.
13.Peredaran Minuman Beralkohol adalah kegiatan menyalurkan Minuman Beralkohol yang dilakukan oleh distributor, sub distributor, pengecer, atau penjual langsung untuk diminum di tempat.
14.Penjualan adalah menjualbelikan minuman beralkohol.
15.Pengawasan minuman beralkohol adalah penilikan dan penjagaan terhadap penyalahgunaan minuman beralkohol baik minuman beralkohol produksi dalam negeri maupun impor.
16.Pengendalian minuman beralkohol adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka mengatur dan mencegah transaksi jual beli atau serah terima minuman beralkohol bukan pada tempatnya dan/atau orang yang belum dewasa.
17.Menimbun adalah menyimpan minuman yang mengandung alkohol dalam jumlah besar dalam waktu tertentu.
18.Mengoplos adalah mencampur, meramu dan atau menyeduh bahan-bahan tertentu sehingga menjadi minuman yang mengandung alkohol.
19.Menjamu adalah menyajikan minuman yang mengandung alkohol. 5
20.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan usaha lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
21.Menyimpan adalah menguasai secara fisik minuman berakohol baik dalam bentuk ukuran botol atau ukuran lain sebagaimana lajimnya dipergunakan, baik untuk tujuan dikonsumsi sendiri maupun untuk kepentingan orang dan/atau badan lain.
22.Bar hotel adalah suatu tempat yang difungsikan secara komersial yang dilengkapi dengan fasilitas yang memadai dan terdapat di dalam hotel, dimana seseorang bisa mendapatkan pelayanan segala macam minuman baik beralkohol maupun yang tidak beralkohol kecuali minuman panas.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol adalah melindungi kepentingan umum dan menjaga ketentraman, ketertiban dan kelestarian lingkungan.

Pasal 3

Tujuan pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol :

a.Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari minuman yang mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan Manusia;
b.Menjaga kualitas sumber daya manusia;
c.Mencegah peningkatan jumlah kriminalitas;
d.Mencegah peningkatan jumlah kecelakaan lalu lintas;
e.Mencegah cepatnya penyebaran virus HIV/AIDS;
f.Memberikan kepastian hukum sebagai upaya untuk mencegah penyalahgunaan minuman beralkohol yang dapat menimbulkan gangguan keamanan, ketentraman, ketertiban umum dan kesejahteraan masyarakat. 6

BAB III

PENGEDARAN DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 4

Minuman Beralkohol dikelompokkan dalam golongan sebagai berikut :

a.Minuman Beralkohol golongan A adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C2H5OH) dengan kadar sampai dengan 5% (lima per seratus);
b.Minuman Beralkohol golongan B adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C2H5OH) dengan kadar lebih dari 5% (lima per seratus) sampai dengan 20% (dua puluh per seratus); dan
c.Minuman Beralkohol golongan C adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C2H5OH) dengan kadar lebih dari 20% (dua puluh per seratus) sampai dengan 55% (lima puluh lima per seratus).

Pasal 5

Minuman Beralkohol golongan A, B dan C hanya dapat dijual di bar hotel berbintang 3 (tiga) keatas setelah mendapatkan izin Bupati.

BAB IV

LARANGAN

Pasal 6

(1)Setiap orang pribadi atau perusahaan dilarang memproduksi, mengkonsumsi, menyimpan menjual dan/atau mengedarkan minuman beralkohol yang termasuk ke dalam golongan A, B dan C, kecuali tempat sebagaimana dimaksud Pasal 5.
(2)Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga untuk minuman hasil oplosan/ jenis minuman beralkohol lainnya.

BAB V

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 7

(1)Pengawasan dan pengendalian dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
(2)Dalam rangka melaksanakan pengawasan dan pengendalian pengedaran minuman beralkohol, Bupati atau pejabat yang ditunjuk melakukan koordinasi secara berkala dengan instansi terkait dan tokoh masyarakat. 7
(3)Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan sewaktu-waktu apabila diperlukan.
(4)Ketentuan mengenai koordinasi pengawasan dan pengendalian akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 8

Masyarakat dapat melaporkan kepada pejabat yang berwenang apabila mengetahui adanya penjualan, pengedaran dan penyalahgunaan penjualan minuman beralkohol.

BAB VII

PENEGAKAN

Pasal 9

Penegakan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Polisi Pamong Praja bersama-sama dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Penegak Peraturan Daerah.

Isi peraturan

Teks39PDFHirarki

Memuat teks peraturan…