DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kuningan Nomor 6 Tahun 2019

Nomor: 6
Tahun: 2019
Ditetapkan: 1 Maret 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 31

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Maksud Dan Tujuan, Pembentukan Tugas Dan Fungsi, Hubungan Kerja LKD, Sumber Dana, Pembinaan Dan Pengawasan, Ketentuan Lain-Lain, Ketentuan Peralihan, Dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan kualitas sumber daya masyarakat, perlu peningkatan kemampuan peran Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan sebagai mitra dalam memberdayakan masyarakat Desa dan Kelurahan guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat;
b.bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan, perlu disesuaikan dengan kondisi dan aturan yang berkembang saat ini;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, untuk menjamin kepastian hukum dipandang perlu untuk

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus Tahun 1950); Sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA BUPATIKUNINGAN, PERATURANDAERAHKABUPATENKUNINGAN NOMOR 6 TAHUN2019 TENTANG LEMBAGAKEMASYARAKATANDESA DANKELURAHAN BUPATIKUNINGAN PROVINS!JAWABARAT Mengingat Menimbang 2
3.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5439);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ) , sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 5558), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694 );
9.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 60 ); I 3 . '
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Kuningan. .
4.Kecamatan adalah bagian wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Kuningan.
5.Camat adalah Camat dalam Kabupaten Kuningan.
6.Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.

BAB I

KETENTUANUMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Kuningan. LEMBAGAPERATURAN DAERAH TENTANG KEMASYARAKATANDESADANKELURAHAN. Menetapkan MEMUTUSKAN Dengan Persetujuan Bersama DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKABUPATENKUNINGAN dan BUPATIKUNINGAN
12.Peraturan Menteri Sosial Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Karang Taruna (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nornor 94);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091) ;
14.Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158 );
15.Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transrnigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159 );
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
7.Desa adalah desa-desa di Kabupaten Kuningan selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hal asal usul, dan/atau ha.k tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam pemerintahan Negara Kesatuan
9.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10.Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11.Peraturan Desa yang selanjutnya disebut Perdes adalah peraturan perundang- undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
12.LembagaKemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKDadalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.
13.Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPM adalah Lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa/Kelurahan dalam menyerap aspirasi masyarakat terkait perencanaan pembangunan Desa/ Kelurahan dan menggerakkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa/Kelurahan dengan swadaya gotong royong.
14.Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus Rukun Tetangga di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Desa/Kelurahan.
15.Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka membantu Kepala Desa/Kelurahan dalam bidang pelayanan pemerintahan, kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Desa/Kelurahan.
16.Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disebut PKKadalah mitra kerja Pemerintah Desa/Kelurahan yang membantu Kepala Desa/Kelurahan dalam melaksanakan pemberdayaan kesejahteraan Keluarga. 1 7. Karang Taruna adalah wadah pengembangan generasi muda non partisan yang tumbuh atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari,oleh dan untuk masyarakat, khususnya generasi muda di Desa/Kelurahan bergerak terutama di bidang sosial.
18.Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disingkat Posyandu adalah salah satu bentuk upaya kesehatan berbasis masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan pembangunan kesehatan guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar / sosial dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan angka kematian bayi.
19.Dewan Kemakmuran Masjid yang selanjutnya disingkat DKM atau dengan sebutan lain adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat 4 5

Pasal 5

(1)LKD mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa yang meliputi:
1. a.Melakukan pemberdayaan masyarakat Desa ;
2. b.Ikut serta melakukan pemberdayaan masyarakat Desa;
3. c.meningkatkan pelayanan masyarakat Desa; '
(1)LKD dapat dibentuk di Desa atas prakarsa Pemerintah Desa dan Masyarakat.
(2)Pembentukan LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memenuhi persyaratan:
1. a.berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. b.berkedudukan di Desa setempat ;
3. c.keberadaannya bermamfaat dan dibutuhkan masyarakat Desa
4. d.memiliki kepengurusan yang tetap;
5. e.memiliki sekretariat yang bersifat tetap; dan
6. f.tidak berafiliasi kepada partai politik.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembentukan LKD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diatur dengan Peraturan Desa.

BAB III

PEMBENTUKAN,TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

Tujuan Pengaturan Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah :

a.Mendudukan fungsi Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagai mitra Pemerintah Desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat;
b.Mendayagunakan LKD dalam proses pembangunan Desa; dan
c.Menjamin kelancaran pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

BAB II

MAKSUDDANTUJUAN

Pasal 2

Maksud Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan adalah:

a.Mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan,pemberdayaan dan peran serta masyarakat; dan
b.Mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan Desa dan Kelurahan. setempat clan dikelola oleh jemaah muslim dalam melangsungkan I memakmurkan aktivitas di Masjid.
1. 20.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.
2. 21.Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. ,Pasal 3 6 Pasal 8 ~

(1)RT dan RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dan b bertugas :
1. a.membantu Kepala Desa dalam bidang pelayanan pemerintahan ;
2. b.membantu Kepala Desa dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan; dan
3. c.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.
(2)PKK sebagaimana dirn.aksud Pasal 7 ayat (1) 'huruf c, bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan pemberdayaan kesejahteraan keluarga.
(3)Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d, bertugas membantu dalam menanggulangi masalah kesejahteraan sosial dan pengembangan generasi muda. ( 1) LKDterdiri dari :
1. a.RT; b.RW;
2. c.PKK;
3. d.Karang Taruna;
4. e.Posyandu;
5. f.LPM;
6. g.DKM; dan
7. h.Lembaga Kemasyarakatan Lainnya disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis LKD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 6

Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat ( 1) mempunyai fungsi :

a.menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat ;
b.menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
c.meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Pemerintahan Desa kepada masyarakat Desa dan Kelurahan ;
d.menyusun rencana.melaksanakan, mengendalikan,melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif ;
e.menumbuhkan,mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa,partisipasi,swadaya,serta gotong royong masyarakat;
f.meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan
g.meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
d.menggerakkan dan mengembangkan partisipasi gotong royong dan swadaya masyarakat ; dan
e.menumbuh kembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, LKD mengusulkan program dan kegiatan kepada Pemerintah Desa. 7 BABV SUMBERDANA Pasal 11 - Sumber dana. kegiatan LKDdapat diperoleh dari :
1. a.Swadaya masyarakat;
2. b.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes);
3. c.Bantuan Pemerintah Kabupaten; dan
4. d.Bantuan lainnya yang sah dan tidak mengikat. ,, BABIV HUBUNGANKERJALKD

Pasal 10

(1)Hubungan kerja LKDdengan Pemerintah Desa bersifat Kemitraan.
(2)Hubungan kerja LKDdengan Badan Permusyawaratan bersifat konsultatif.
(3)Hubungan kerja LKDdengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya di Desa bersifat koordinatif.
(1)Pengurus LKDterdiri atas
1. a.ketua
2. b.sekretaris
3. c.bendahara ; dan
4. d.bidang-bidang sesuai kebutuhan.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai pengurus LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
(3)Pengurus LKDsebagaimana dimaksud pada ayat (1) memegang jabatan selama 5 (lima)tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
(4)Pengurus LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturu t-turu t.

Pasal 9

(4)Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 (1) huruf e bertugas membantu Kepala Desa dalam peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat Desa.
(5)LPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f , bertugas membantu Kepala Desa dalam menyerap aspirasi masyarakat terkait perencanaan pembangunan desa secara partisipatif dan menggerakkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa dengan swadaya gotong royong;
(6)DKMsebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf g mempunyai tugas mengelola organisasi dan administrasi masjid,mengelola kemakmuran masjid, serta memelihara bangunan fisik masjid. 8 Peraturan Bupati pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini, ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini. Pasal 16 ,

BAB IX

KETENTUANPENUTUP

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabu paten Kuningan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2008 Nomor 73 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 75), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 14

Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah terbentuk sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, tetap diakui keberadaannya sebagai LKD sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini serta agar menyesuaikan dengan Peraturan Daerah 1111.

Pasal 13

( 1) Pembentukan LKD yang diatur dalam Peraturan Daerah ini berlaku mutatis mutandis bagi pembentukan di Kelurahan.

(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan dan penetapan LKDdi Kelurahan diatur lebih lanjut dengan Pera.turan Bupati.

Isi peraturan

Teks31PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 2

Pasal 6

Pasal 10

Pasal 9

Pasal 15

Pasal 14

Pasal 13

Dasar hukum (2)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 18 Tahun 2018

Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 8 Tahun 2008

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 2

Pasal 6

Pasal 10

Pasal 9

Pasal 15

Pasal 14

Pasal 13

Dasar hukum (2)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 18 Tahun 2018

Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 8 Tahun 2008