DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kuningan Nomor 6 Tahun 2021

Nomor: 6
Tahun: 2021
Ditetapkan: 7 Desember 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 25

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Kuningan

regulasi_utama

Ringkasan

Peraturan Daerah ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Tujuan, Sumberdaya, Pengelolaan Dana Cadangan, Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuningan, diperlukan biaya yang cukup besar dan apabila dianggarkan dalam satu tahun anggaran akan memberatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta Pasal 80 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ten tang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat membentuk Dana Cadangan guna membiayai kebutuhan dana yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran, yang pengaturannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
c.bahwa Kabupaten Kuningan telah

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuningan, yang dalam perkembangannya perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap Peraturan Daerah dimaksud;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kuningan Tahun 2024;
1. 1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Repubik Indonesia Tahun 1945;
2. 2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus Tahun1950); sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan 1 Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 3 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. 3.Undang- Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3 8 5 1 ) ;
4. 4.Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indoenesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. 5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. 6.Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. 7.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. 8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 9 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. 9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. 10.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 4 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 2 1 1 . Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2 0 1 5 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2 0 1 4 tentang Pemilihan Gubemur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
11. 12.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 7 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); 1 3 . Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peaturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
12. 14.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2 0 1 2 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 2 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
13. 15.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 9 Nomor 42, Tambahah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. 16.Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 29 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2013 Nomor 72 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 74). 3 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUNINGAN DAN BUPATI KUNINGAN MEMUTUSKAN : Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUNINGAN TAHUN 2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1 . Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Kuningan.

2.Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kuningan yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4.Bupati adalah Bupati Kuningan.
5.Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kuningan.
6.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Kuningan.
7.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kuningan.
8.Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
9.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rancangan keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10.Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah. 1 1 . Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. 1 2 . Penyelenggaraan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati adalah keseluruhan proses pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati termasuk pengawasannya. 1 3 . Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun 4 anggaran.
14.Kontribusi Tahunan Penerimaan APBD adalah alokasi dari APBD yang akan disisihkan ke Dana Cadangan dalam 1 (satu) Tahun Anggaran.
15.Rekening Dana Cadangan adalah rekening tempat penyimpanan uang dana cadangan yang dipergunakan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
16.Transparan adalah prinsip pengelolaan keuangan dimana proses pengambilan keputusan dapat diketahui oleh publik.
17.Akuntabel adalah prinsip pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi keuangan.
18.Belanja Daerah adalah kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

(1)Pembentukan Dana Cadangan bertujuan untuk membiayai Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.
(2)Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 dan APBD Tahun Anggaran 2023.

BAB III

SUMBERDANA

Pasal 3

Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersumber dari penyisihan atas penerimaan Daerah, kecuali dari Dana Alokasi Khusus, pinjaman daerah dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

(1)Dana Cadangan untuk membiayai Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil bupati ditetapkan sebesar Rp38.500.000.000,00 (Tiga Puluh Delapan Miliar Lima Ratus Juta Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
1. a.Belanja Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten sebesar Rp30.500.000.000,00 (Tiga Puluh Miliar Lima Ratus Juta Rupiah);dan
2. b.Belanja Hibah Pemilihan Bupati dan W akil Bupati kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten sebesar Rp8.000.000.000,00 (Delapan Millar Rupiah). 5
(2)Pemenuhan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp15.000.000.000,00 (Lima Belas Miliar Rupiah) dan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp23.500.000.000,00 (Dua Puluh Tiga Miliar Lima Ratus Juta Rupiah).

Pasal 5

Perubahan jumlah dan waktu yang melampui ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 dapat dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 6

Bupati menghentikan penyisihan Dana Cadangan jika tujuan pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 telah tercapai.

BAB IV

PENGELOLAAN DANA CADANGAN

Pasal 7

Pengelolaan Dana Cadangan dilaksanakan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1)Dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 disimpan pada Rekening Dana Cadangan dalam bentuk deposito.
(2)Deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan pada Bank Persepsi atas nama Pemerintah Daerah.
(3)Jasa yang diperoleh atas penyimpanan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan daerah dan harus disetorkan ke Kas Daerah pada penerimaan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
(4)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku sejak Tahun Anggaran 2022.
(5)Dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dicairkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 9

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten wajib menyelenggarakan pencatatan dan pembukuan secara transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 6 B AB V

Pasal 10

Teknis Pengelolaan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, 8 dan 9 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Pasal 1 1 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuningan (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2020 Nomor 6 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 6), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Isi peraturan

Teks25PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019