DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kuningan Nomor 7 Tahun 2020

Nomor: 7
Tahun: 2020
Ditetapkan: 28 Desember 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 1 1 ayat ( 1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 104 ayat ( 1 ) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
b.bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021 yang dijabarkan kedalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal 18 Agustus 2020;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2021.

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 3 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 5 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
10.Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 1 1. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 2 1 0 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 2 1 2 . Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1 7 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 7 1 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2 0 1 7 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 7 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubemur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323); 2 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan 3 Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2 0 1 1 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2 0 1 1 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1 Nomor 525);
22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2 0 1 1 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1 Nomor 450), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2 0 1 1 ten tang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);
23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
24.Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operaional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
25.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
26.Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 29 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2 0 1 3 Nomor 29 seri A). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUNINGAN dan BUPATI KUNINGAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021. 4

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2.Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Kuningan
3.Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
4.Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
5.Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
6.Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota.
7.Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah peraturan gubernur dan peraturan bupati/wali kota.
8.Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan undang-undang
9.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
10.Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalahdokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. 1 1 . Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah. 1 2 . Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. 1 3 . Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
14.Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran beriku tnya.
15.Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
16.Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. 5
17.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah. 1 8 . Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
19.Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
20.Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. 2 1 . Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
22.Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah
23.Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penam bah nilai kekayaan bersih dalam periode tah un anggaran berkenaan.
24.Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan de sen tralisasi.
25.Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan Daerah
26.Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
27.Dana Alokasi Um urn yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
28.Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 6

Pasal 2

APBD Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2021 berjumlah Rp2.560.700.267.342,00 (dua triliun lima ratus enam puluh milar tujuh ratus juta dua ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh dua rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

a.Pendapatan Daerah Rp2.560.700.267.342,00
b.Belanja Daerah Rp2.542.700.267.342,00 Defisit/Surplus Rp18.000.000.000,00
c.Pembiayaan Daerah
1. 1.Penerimaan Pembiayaan Rp0,00 (Nol rupiah)
2. 2.Pengeluaran Pembiayaan Rpl8.000.000.000,00 Pembiayaan Netto Rp(18.000.000.000,00) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp0,00 (Nol rupiah)

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp2.560.700.267.342,00 (dua triliun lima ratus enam puluh milyar tujuh ratus juta dua ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh dua rupiah) yang bersumber dari:

a.Pendapatan Asli Daerah;
b.Pendapatan Transfer; dan
c.Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Pasal 4

( 1 ) Anggaran Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp337.140.401.664,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh miZyar seratus empat puluh juta empat ratus sat rib enam ratus enam puluh empat rupiah}, yang terdiri atas :

a.Pajak daerah;
b.Retribusi daerah;
c.Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
d.Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

(2)Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a direncanakan Rp89.820.250.000,00 (delapan puluh sembilan milar delapan ratus dua puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
(3)Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf b direncanakan sebesar Rp67.411.960.716,00 (enam puluh tujuh milar empat ratus sebelas juta sembilan ratus enam puluh ribu tujuh ratus enam belas rupiah).
(4)Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf c direncanakan sebesar Rp4.702.878.964,00 (empat milyar tujuh ratus dua juta delapan ratus tujuh puluh delapan rib sembilan ratus enam puluh empat rupiah). 7
(5)Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf d direncanakan sebesar Rp175.205.311.984,00 ( seratus tujuh puluh lima milyar dua ratus lima juta tiga ratus sebelas rib sembilan ratus delapan puluh empat rupiah).

Pasal 5

(1)Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp2.190.802.437.678,00 (dua triliun seratus sembilan puluh milar delapan ratus dua juta empat ratus tiga puluh tujuh rib enam ratus tujuh puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
2. b.Pendapatan Transfer Antar Daerah.
(2)Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf a direncanakan sebesar Rp2.031.724.545.000,00 (dua triliun tiga puluh satu milyar tujuh ratus dua puluh empat juta Zima ratus empat puluh lima ribu rupiah).
(3)Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf b direncanakan sebesar Rp159.077.892.678,00 ( seratus Zima puluh sembilan milyar tujuh puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh dua rib enam ratus tujuh puluh delapan rupiah).

Pasal 6

( 1 ) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp32.757.428.000,00 (tiga puluh dua milyar tujuh ratus Zima puluh tujuh juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah), yang terdiri atas:

a.Pendapatan hibah;
b.Pendapatan Darurat; dan c.Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2)Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp32.757.428.000,00 (tiga puluh dua milyar tujuh ratus lima puluh tujuh juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah).
(3)Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).
(4)Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

Pasal 7

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp2.542.700.267.342,00 (dua triliun lima ratus empat puluh dua milar tujuh ratus juta dua ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh dua rupiah), yang terdiri atas:

a.Belanja operasional;
b.Belanja modal;
c.Belanja tidak terduga; dan
d.Belanja Transfer. 8

Pasal 8

( 1 ) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rpl.876.192.606.929,00 (satu triliun delapan ratus tujuh puluh enam milar seratus sembilan puluh dua juta enam ratus enam ribu sembilan ratus dua puluh sembilan rupiah) yang terdiri atas :

a.Belanja pegawai;
b.Belanja barang dan jasa;
c.Belanja bunga;
d.Belanja subsidi:
e.Belanja hibah; dan
f.Belanja bantuan sosial.

(2)Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf a direncanakan sebesar Rpl.165.372.719.235,00 (sat triliun seratus enam puluh lima milyar tiga ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus sembilan belas ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah)
(3)Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf b direncanakan sebesar Rp641.196.828.694 00 (enam ratus empat puluh sat milyar seratus sembilan puluh enam juta delapan ratus dua puluh delapan rib enam ratus sembilan puluh empat rupiah)
(4)Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol Rupiah).
(5)Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol Rupiah).
(6)Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) h u r u f e direncanakan sebesar Rp64.592.339.000,00 (enam puluh empat milyar Zima ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).
(7)Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf f direncanakan sebesar Rp5.030.720.000,00 (lima milar tiga puluh juta tujuh ratus dua puluh rib rupiah).

Pasal 9

( 1 ) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp215.255.663.736,00 (dua ratus lima belas milar dua ratus Zima puluh Zima juta enam ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah), yang terdiri atas :

a.Belanja Modal Tanah;
b.Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
c.Belanja Modal Bangunan dan Gedung;
d.Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan;
e.Belanja Aset Tetap Lainnya;
f.Belanja Aset Lainnya. 9

(2)Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf a direncanakan sebesar Rp18.787.200.000,00 (delapan belas milar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah).
(3)Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf b direncanakan sebesar Rp58.191.050.450,00 (Zima puluh delapan milyar seratus sembilan puluh satu juta lima puluh ribu empat ratus lima puluh rupah).
(4)Belanja Modal Bangunan dan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf c direncanakan sebesar Rp57.247.873.878,00 (Zima puluh tujuh milyar dua ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah).
(5)Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf d direncanakan sebesar Rp80.176.422.910,00 (delapan puluh miZyar seratus tujuh puluh enam juta empat ratus dua puluh dua rib sembilan ratus sepuluh rupiah).
(6)Belanja Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp853.116.498,00 (delapan ratus lima puluh tiga juta seratus enam belas ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah).
(7)Belanja Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp7.541.988.249,00 (tujuh milyar Zima ratus empat puluh satu juta sembiZan ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus empat puluh sembilan rupiah). Pasal 1 1 ( 1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp444.020.109.677,00 (empat ratus empat puluh empat miZyar dua puluh juta seratus sembilan ribu enam ratus tujuh puZuh tujuh rupiah), yang terdiri atas :

a.Belanja bagi hasil; dan
b.Belanja bantuan keuangan;

(2)Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf a direncanakan sebesar Rp13.705.704.483,00 (tiga belas milar tujuh ratus lima juta tujuh ratus empat ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah).
(3)Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b direncanakan sebesar Rp430.314.405.194,00 (empat ratus tiga puluh milyar tiga ratus empat belas juta empat ratus lima ribu seratus sembilan puluh empat rupiah).

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…