DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kuningan Nomor 7 Tahun 2021

Nomor: 7
Tahun: 2021
Ditetapkan: 28 Desember 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Ringkasan

Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Penyertaan Modal Daerah, Pelaksanaan Penyertaan Modal dan Pengendalian, Hak dan Kewajiban , dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dirnaksud dengan : 1 . Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Kuningan.

2.Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Kuningan.
4.PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk yang selanjutnya disebut Bank BJB adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Popy Kuntari Sutresna Nomor 4 tanggal 8 April 1999 dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakirnan pada tanggal 16 April 1999 dengan Keputusannya Nomor C7103.HT.Ol.0l.TH.99, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Akta Notaris R. Tendy Suwarman Nomor 1 1 8 tanggal 1 1 Juni 2 0 1 5 dengan Keputusan Nomor AHUAH.
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
6.Modal Daerah adalah kekayaan Pemerintah Daerah yang belum dipisahkan baik yang berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang, seperti tanah, bangunan, mesin inventaris, surat berharga dan hak lainnya.
7.Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik Daerah dan/atau uang yang semula merupakan kekayaan yang tidak dapat dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/ saham daerah pada Bank bjb.
8.Investasi adalah penempatan sejurnlah dana oleh Pemerintah Daerah dalam jangka panjang untuk pembelian surat berharga, yang mampu mengembalikan nilai pokok ditambah dengan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu. 3
9.Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang selanjutnya disebut RUPS-LB adalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat tanggal 16 Nopember 2 0 0 1 , 14 April 2004, 5 April 2006 dan 4 April 2007 yang dituangkan dalam Akta Notaris, dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakirnan serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. B A B II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud penyertaan modal Pemerintah Daerah adalah:

a.memperkuat struktur permodalan Bank BJB; dan
b.meningkatkan investasi jangka panjang yang berorientasi pada peningkatan optimalisasi pendapatan asli daerah.

Pasal 3

Tujuan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Bank BJB adalah :

a.meningkatkan investasi jangka panjang Pemerintah Daerah untuk memperoleh manfaat ekonomi dan sosial;
b.mendorong laju pertumbuhan ekonomi daerah; dan
c.meningkatkan kontribusi Pendapatan Asli Daerah.

BAB III

PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 4

(1)Penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Bank BJB sebesar Rp.30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).
(2)Penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Bank BJB sampai dengan Tahun Anggaran 2020 telah disetor sebesar Rp. 9 . 3 2 6 . 1 1 1 . 0 0 0 , 0 0 (sembilan miliar tiga ratus dua puluh enam juta seratus sebelas ribu rupiah).
(3)Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari deviden maka Penyertaan modal Pemerintah Daerah dianggarkan pada APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
(4)Penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kemampuan keuangan Daerah. 4 pada Bank BJB dilaksanakan sesuai

BAB IV

PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL DAN PENGENDALIAN

Pasal 5

(1)Pelaksanaan penyertaan modal dipergunakan sesuai rencana kerja anggaran perusahaan Bank BJB.
(2)Dalam melaksanakan pelayanan di bidang perbankan, Bank BJB agar memberikan perhatian terhadap pemberdayaan usaha produktif melalui Kredit Usaha Mikro.

Pasal 6

( 1) Dalam hal Bank BJB menyalahgunakan dana penyertaan modal dan/atau penggunaannya tidak sesuai dengan peruntukannya, maka segala akibat hukum atas penyimpangan tersebut menjadi tanggungjawab Bank BJB.

(2)Bank BJB wajib mengumumkan Neraca Keuangan serta perhitungan laba/ rugi tahunan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik di surat kabar yang peredarannya menjangkau wilayah Daerah.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 7

Pemerintah Kabupaten Kuningan berhak memperoleh bagian laba usaha Bank BJB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan penyertaan modal sebagaimana yang dianggarkan dalam APBD.
(2)Bank BJB berkewajiban menyetorkan bagian laba kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Kuningan Pada PT. Bank Jabar Banten (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2008 Seri E Nomor 69, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 7 1 ) , dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 5

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan. Ditetapkan di Kuningan pada tanggal 28 Desember 2021 Diundangkan di Kuningan pada tanggal 28 Desember 2021 g{PTARIS DAERAH hM'?BF<. EN KUNINGAN, . 6 r � RACHMAT YANUAR LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2021 NOMOR 7 NO REG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN, PROVINS! JAWA BARAT (7 /273/2021) 6 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN. Tbk I. UMUM Seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah yang menyebabkan semakin meningkatnya pembiayaan Pemerintah Daerah, mengharuskan Pemerintah Daerah untuk senantiasa berupaya meningkatkan sumber sumber pembiayaan terutama dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). oleh sebab itu, diperlukan upaya-upaya dalam rangka meningkatkan penerimaan daerah yang sekaligus untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah. Salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Kuningan adalah memberikan penambahan penyertaan modal daerah kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah tersebut disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan perusahaan, serta berdasarkan pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Hal ini sejalan dengan rencana PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk melalui program penambahan modal dengan skema Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) atau Right Issue. Dalam program tersebut pemegang saham (Pemerintah Daerah se-Jawa dan Banten serta publik) akan mendapatkan alokasi berupa HMEDT secara propesional dari nilai emisi sesuai presentase kepemilikannya. Sebagai bentuk upaya memenuhi ketentuan yang ada, maka perlu Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini dimaksudkan untuk menjelaskan arti beberapa istilah yang digunakan dalam Peraturan Daerah ini, sehingga dengan demikian dapat dihindarkan kesalahpahaman dalam menafsirkannya.

Pasal 2

Cukup Jelas

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…