DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kuningan Nomor 7 Tahun 2022

Nomor: 7
Tahun: 2022
Ditetapkan: 13 Oktober 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Maksud Dan Tujuan, Bentuk Penyertaan Modal, Modal Dasar, Penambahan Penyertaan Modal, Tata Cara Penyertaan Modal, Hasil Usaha, dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Penyertaan Modal Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan; Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; . 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 ten tang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor "4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provirrsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA PERATURANDAERAHKABUPATENKUNINGAN NOMOR 7 TAHUN2022 TENTANG PENYERTAANMODALPADAPERUSAHAANUMUM DAERAHAIR MINUM TIRTAKAMUNINGKABUPATENKUNINGAN BUPATI KUNINGAN PROVINSI JAWA BARAT 2 PERATURANDAERAHTENTANGPENYERTAANMODALPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA KAMUNINGKABUPATENKUNINGAN. Menetapkan MEMUTUSKAN: Dengan Persetujuan Bersama DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKABUPATENKUNINGAN dan BUPATIKUNINGAN

3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 ten tang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 6173);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ten tang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7.Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 12); 3

(1)Maksud penambahan Penyertaan Modal Daerah pada Perumda Air Minum adalah untuk:
1. a.pengembangan usaha;
2. b.penguatan struktur permodalan; dan
3. c.penugasan Pemerintah Daerah. Pasa12

BAB II

MAKSUDDANTUJUAN BABI KETENTUANUMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Kuningan.
2.Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Kuningan.
4.Bupati Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut KPM adalah organ Perusahaan Umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perusahaan Umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direktur atau Dewan Pengawas.
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah.
6.Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam menyertakan modal daerah pada suatu usaha daerah atau pemanfaatan modal daerah oleh Badan Usaha Milik Daerah dengan mendapatkan bagian keuntungan sebagai pendapatan daerah.
7.Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum adalah Badan Usaha Milik Daerah yang seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan tidak terbagi atas saham yang bergerak di bidang jasa pelayanan air minum dan usaha-usaha lainnya di Daerah.
8.Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM adalah satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air minum. 4

(1)Modal dasar Perumda Air Minum ditetapkan sebesar Rp13.574.839.235,00 (tiga be1as miliar lima ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus tiga puluh Sembilan ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah) termasuk didalamnya modal dasar awal sebesar RplO.OOO.OOO,OO(sepuluh juta rupiah).
(2)Penyertaan Pemerintah Daerah kepada Perumda Air Minum sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp68.476.616.832,00 (enam puluh delapan miliar empat ratus tujuh puluh enam juta enam ratus enam belas ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah).
(3)Jumlah modal dasar dan Penyertaan Pemerintah sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2), sebesar Rp82.051.456.067,OO (delapan puluh dua miliar lima puluh satu juta empat ratus lima puluh enam ribu enam puluh tujuh rupiah). Pasa14 BABIV MODALDASAR
(1)Penyertaan Modal pada Perumda Air Minum dapat berupa uang dan/ atau barang.
(2)Penyertaan Modal berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggarkan melalui mekanisme APBD.
(3)Penyertaan Modal berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
(4)Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
(5)Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pad a ayat (1), dapat berasal dari laba ditahan, cadangan umum dan cadangan tujuan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 3

BABIII BENTUKPENYERTAANMODAL

(2)Penambahan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk:
1. a.meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi serta bidang usaha Perumda Air Minum;
2. b.investasi secara berkelanjutan yang tidak dapat diperjualbelikan atau ditarik kembali;
3. c.mendorong laju pertumbuhan ekonomi Daerah; dan
4. d.memberikan konstribusi bagi pendapatan asli Daerah. 5 BABVI TATACARAPENYERTAANMODAL Pasal 6
(1)Penyertaan Modal kepada Perumda Air Minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat dilaksanakan, dengan ketentuan:
1. a.besarannya disesuaikan dengan kondisi kemampuan keuangan Daerah;
2. b.ditetapkan berdasarkan urutan skala prioritas sesuai dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
3. c.dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan program dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Provinsi yang mengharuskan adanya dukungan modal dari Pemerintah Daerah Kepada Perumda Air Minum;dan BABV PENAMBAHANPENYERTAANMODAL Pasal 5
(1)Besaran Penyertaan Modal berupa uang yang akan ditambahkan kepada Perumda Air Minum dan akan dibebankan dalam APBD, sebesar Rp37.500.000.000,00 (tiga puluh tujuh miliar lima ratus juta rupiah).
(2)Penyertaan Modal Daerah kepada Perumda Air Minum sebagaimana dimaksud pad a ayat (1), dilakukan secara bertahap paling lama selama 10 (sepuluh) tahun dengan rmcian:
1. a.APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
2. b.APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp3.750.000.000,00 (tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
3. c.APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp3.750.000.000,00 (tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
4. d.APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp3.750.000.000,00 (tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
5. e.APBD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp3.750.000.000,00 (tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
6. f.APBD Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp3.750.000.000,00 (tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
7. g.APBD Tahun Anggaran 2028 sebesar Rp3.750.000.000,00 (tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
8. h.APBD Tahun Anggaran 2029 sebesar Rp3.750.000.000,00 (tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
  1. 1.APBD Tahun Anggaran 2030 sebesar Rp3.750.000.000,00 (tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah); dan J. APBD Tahun Anggaran 2031 sebesar Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah).
(3)Rincian besarnya Penyertaan Modal Daerah kepada Perumda Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setiap tahunnya dapat diubah sesuai kebutuhan pemenuhan programjkegiatan berdasarkan hasil evaluasi dan revisi rencana bisnis. 6 LEMBARANDAERAHKABUPATENKUNINGANTAHUN2022 NOMOR 7 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN, PROVINS'i JAWA BARAT 7/185/2022 Diundangkan di Kuningan 13 - 10- ~?-.2. '""--l"-KT....''''"'-''-LSDAiRAH KUNINGAN, Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan.

BAB VIII

KETENTUANPENUTUP Pasal 8 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 7

(1)Bagian laba pada Perumda Air Minum yang diperoleh selama tahun anggaran perusahaan disetor ke Kas Umum Daerah dan dimasukkan dalam APBD Tahun berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Dalam hal kondisi tertentu bagian laba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembalikan kepada Perumda Air Minum sebagai tambahan Penyertaan Modal dalam upaya peningkatan kinerja atau pengembangan usaha Perumda Air Minum. TahunanKeuangand. mempertimbangkan Laporan Perumda Air Minum.
(2)Laporan Keuangan Tahunan Perumda Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan hasil audit oleh Akuntan Publik Independen.

BAB VII

HASIL USAHA

Pasal 1

Cukup jelas Pasa12 Ayat (1) Hurufa Pengembangan usaha adalah salah satu upaya yang dilakukan Perumda Air Minum Tirta Kamuning dalam menjaga keberlangsungan usahanya (going concern) agar tetap mampu bersaing secara kompetitif dengan meningkatkan kinerja pelayanan serta perluasan jaringan pelayanan kepada masyarakat baik yang di wilayah yang sudah terlayani maupun belum melalui kegiatan rehabilitasi dan optimalisasi. Hurufb Penguatan struktur permodalan merupakan upaya yang dilakukan Perumda Air Minum Tirta Kamuning untuk mendukung pengembangan bisnis melalui diversifikasi usaha yang diperbolehkan menurut ketentuan dan peraturan perundang-undangan diantaranya penjualan air baku atau air curah ke daerah lain atau pihak lain serta penambahan jenis usaha seperti pengadaan Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) atau pengelolaan air limbah. Penguatan struktur permodalan ini juga dapat dilakukan dalam upaya memberi kepercayaan 7 II. PASALDEMI PASAL I. UMUM Air merupakan kebutuhan pokok hidup manusia yang senantiasa harus tersedia setiap saat secara berkesinambungan. Sebagai kebutuhan pokok hidup sehari-hari dari masyarakat tentunya ketersediaan air menjadi tanggung jawab mutlak Pemerintah. Oleh karenanya untuk mendukung ketersediaan pemenuhan kebutuhan air sebagai kebutuhan pokok sehari hari masyarakat di Kabupaten Kuningan, Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan telah dibentuk Badan Usaha Penyelenggara SPAM melalui Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan. Dalam rangka menunjang kelancaran kegiatan operasional pengelolaan dan pelayanan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan serta meningkatkan kinerja perusahaan sebagai penunjang peningkatan pelayanan terhadap masyarakat, kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan dipandang perlu dilakukan penguatan modal melalui Penyertaan Modal Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. TENTANG PENYERTAANMODALPADAPERUSAHAANUMUMDAERAHAIR MINUM TIRTAKAMUNINGKABUPATENKUNINGAN TAHUN2022NOMOR PENJELASAN ATAS PERATURANDAERAHKABUPATENKUNINGAN 8 TAMBAHANLEMBARANDAERAH KABUPATENKUNINGANNOMOR 7 Pasal 3 Cukupjelas Pasal 4 Cukupje1as Pasal 5 Cukupjelas Pasal 6 Cukupjelas Pasal 7 Cukupjelas Pasal 8 Cukupjelas kepada pihak lain (investor) untuk berinvestasi di Perumda Air Minum Tirta Kamuning. Hurufc Penugasan Pemerintah Daerah kepada BUMD harus disesuaikan dengan jenis penugasan pemerintah Daerah dan tujuan BUMD. Ayat (2) Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…