DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kuningan Nomor 7 Tahun 2024

Nomor: 7
Tahun: 2024
Ditetapkan: 9 Oktober 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Kuningan

regulasi_utama

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dan perubahannya.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang dijabarkan ke dalam Perubahan Kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Perubahan Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2024; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia 2 2 Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883); 3 3
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 2);
16.Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2022 Nomor 9);
17.Peraturan Bupati Kuningan Nomor 20 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2024 – 2026 (Berita Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2023 Nomor 20);
18.Peraturan Bupati Kuningan Nomor 54 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 202 Nomor 54) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir kali dengan Peraturan Bupati Kabupaten Kuningan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kuningan Nomor 54 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2024 Nomor 7); 4 4 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUNINGAN dan BUPATI KUNINGAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Kuningan.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
4.Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
5.Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
6.Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota.
7.Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah peraturan gubernur dan peraturan bupati/wali kota.
8.Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan undang-undang
9.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
10.Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalahdokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
11.Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah. 5 5
12.Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
13.Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
14.Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
15.Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
16.Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
17.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
18.Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah bagian dari Transfer ke Daerah yang dialokasikan dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan dan layanan publik antar- Daerah.
19.Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah bagian dari Transfer ke Daerah yang dialokasikan dengan tujuan untuk mendanai program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu yang menjadi prioritas nasional dan membantu operasionalisasi layanan publik, yang penggunaannya telah ditentukan oleh Pemerintah.
20.Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
21.Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
22.Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah
23.Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
24.Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. 6 6
25.Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
26.Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2024 semula sebesar Rp2.983.043.827.322,00 bertambah sejumlah Rp271.917.433.338,00 sehingga menjadi Rp3.254.961.260.660,00 dengan rincian sebagai berikut:

a.Pendapatan Daerah
1. 1.Semula Rp2.890.528.079.632,00
2. 2.bertambah/(berkurang) Rp267.992.664.063,00 Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan Rp3.158.520.743.695,00
b.Belanja Daerah
1. 1.Semula Rp2.981.043.827.322,00
2. 2.bertambah/(berkurang) Rp213.917.433.338,00 Jumlah Belanja Daerah setelah perubahan Rp3.194.961.260.660,00
c.Pembiayaan Daerah :
1. 1.Penerimaan a) Semula Rp92.515.747.690,00 b) Bertambah/(berkurang) Rp3.924.769.275,00 Jumlah Pembiayaan Daerah setelah perubahan Rp96.440.516.965,00
2. 2.Pengeluaran a) Semula Rp2.000.000.000,00 b) Bertambah/(berkurang) Rp58.000.000.000,00 Jumlah pengeluaran setelah perubahan Rp60.000.000.000,00 Jumlah Pembiayaan Neto setelah perubahan Rp36.440.516.965,00 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah Perubahan Rp0,00 -

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:

a.Pendapatan asli daerah
1. 1.Semula Rp438.997.676.859,00
2. 2.Bertambah/(berkurang) Rp(52.627.153.686,00) Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan Rp386.370.523.173,00
b.Pendapatan transfer
1. 1.Semula Rp2.408.332.838.836,00
2. 2.Bertambah/(berkurang) Rp316.884.476.063,00 7 7 Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan Rp2.725.217.314.899,00
c.Lain-lain pendapatan daerah yang sah
1. 1.Semula Rp43.197.563.937,00
2. 2.Bertambah/(berkurang) Rp3.735.341.698,00 Jumlah Lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan Rp46.932.905.623,00

Pasal 4

(1)Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:
1. a.Pajak daerah
(1)Semula Rp212.980.000.000,00
(2)Bertambah/(berkurang) Rp(69.730.227.491,00) Jumlah pajak daerah setelah perubahan Rp143.249.772.509,00
1. b.Retribusi daerah
(1)Semula Rp32.173.592.000,00
(2)Bertambah/(berkurang) Rp4.348.700.664,00 Jumlah retribusi daerah setelah perubahan Rp36.522.292.664,00
1. c.Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
(1)Semula Rp8.004.650.000,00
(2)Bertambah/(berkurang) Rp(1.359.706.720,00) Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan Rp6.644.943.280,00
1. d.Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
(1)Semula Rp185.839.434.859,00
(2)Bertambah/(berkurang) Rp14.114.079.861,00 Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan Rp199.953.514.720,00
(2)Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:
1. a.Transfer dari pemerintah pusat
(1)Semula Rp2.246.697.102.000,00
(2)Bertambah/(berkurang) Rp211.168.553.093,00 Jumlah transfer ke Daerah setelah perubahan Rp2.457.865.655.093,00
1. b.Transfer antar daerah
(1)Semula Rp161.635.736.836,00
(2)Bertambah/(berkurang) Rp105.715.922.970,00 Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan Rp267.351.659.806,00
(3)Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari:
1. a.Pendapatan hibah
(1)Semula Rp0,00
(2)Bertambah/(berkurang) Rp0,00 Jumlah hibah setelah perubahan Rp0,00
1. b.Dana Darurat
(1)Semula Rp0,00
(2)Bertambah/(berkurang) Rp0,00 8 8 Jumlah dana darurat setelah perubahan Rp0,00
1. c.Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
(1)Semula Rp43.197.563.937,00
(2)bertambah/(berkurang) Rp3.735.341.686,00 Jumlah Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Perubahan Rp46.932.905.623,00

Pasal 5

Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas :

a.Belanja operasional 1) Semula Rp2.280.185.869.372,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp28.538.860.033,00 Jumlah belanja operasional setelah Perubahan Rp2.308.724.729.405,00
b.Belanja modal 1) Semula Rp198.978.312.526,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp178.278.573.305,00 Jumlah belanja modal setelah Perubahan Rp377.256.885.831,00
c.Belanja tidak terduga 1) Semula Rp10.000.000.000,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp2.000.000.000,00 Jumlah belanja tidak terduga setelah Perubahan Rp12.000.000.000,00
d.Belanja transfer 1) Semula Rp491.879.645.424,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp5.100.000.000,00 Jumlah belanja transfer setelah Perubahan Rp496.979.645.424,00

Pasal 6

(1)Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas:
1. a.Belanja pegawai
(1)Semula Rp1.406.973.642.984,00
(2)Bertambah/(berkurang) Rp(66.800.657.770,00) Jumlah Belanja pegawai setelah Perubahan Rp1.340.172.985.214,00
1. b.Belanja barang dan jasa
(1)Semula Rp761.927.399.138,00
(2)Bertambah/(berkurang) Rp81.660.701.803,00 Jumlah belanja barang dan jasa setelah Perubahan Rp843.588.100.941,00
1. c.Belanja bunga
(1)Semula Rp0,00
(2)Bertambah/(berkurang) Rp4.000.000.000,00 Jumlah belanja bunga setelah Perubahan Rp4.000.000.000,00
1. d.Belanja subsidi
(1)Semula Rp0,00
(2)bertambah/(berkurang) Rp0,00 Jumlah belanja subsidi setelah Perubahan Rp0,00 9 9
1. e.Belanja hibah
(1)Semula Rp104.214.965.250,00
(2)Bertambah/(berkurang) Rp11.450.053.000,00 Jumlah belanja hibah setelah Perubahan Rp115.665.018.250,00
1. f.Belanja bantuan sosial
(1)Semula Rp7.069.862.000,00
(2)Bertambah/(berkurang) Rp(1.771.237.000,00) Jumlah belanja bantuan sosial setelah Perubahan Rp5.298.625.000,00
(2)Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:
1. a.Belanja modal tanah
(1)Semula Rp23.200.000,00
(2)Bertambah/(berkurang) Rp158.206.240,00 Jumlah belanja modal tanah setelah Perubahan Rp181.406.240,00
1. b.Belanja modal peralatan dan mesin
(1)Semula Rp59.887.871.599,00
(2)Bertambah/(berkurang) Rp136.978.807.747,00 Jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah Perubahan Rp196.866.679.346,00
1. c.Belanja modal bangunan dan gedung
(1)Semula Rp103.940.547.080,00
(2)Bertambah/(berkurang) Rp17.644.942.727,00 Jumlah belanja modal bangunan dan gedung setelah Perubahan Rp121.585.489.807,00
1. d.Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi
(1)Semula Rp15.258.121.000,00
(2)Bertambah/(berkurang) Rp36.597.977.350,00 Jumlah belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi setelah Perubahan Rp51.856.098.350,00
1. e.Belanja modal aset tetap lainnya
(1)Semula Rp19.309.126.812,00
(2)Bertambah/(berkurang) Rp(13.178.138.539,00) Jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah Perubahan Rp6.130.988.273,00
1. f.Belanja modal aset lainnya
(1)Semula Rp559.446.035,00
(2)Bertambah/(berkurang) Rp76.777.780,00 Jumlah belanja modal aset tidak berwujud setelah Perubahan Rp636.223.815,00
(3)Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:
(1)Semula Rp10.000.000.000,00
(2)Bertambah/(berkurang) Rp2.000.000.000,00 Jumlah belanja tidak terduga setelah Perubahan Rp12.000.000.000,00
(4)Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:
1. a.Belanja bagi hasil
(1)Semula Rp18.669.123.424,00
(2)Bertambah/(berkurang) Rp0,00 10 10 Jumlah belanja bagi hasil setelah Perubahan Rp18.669.123.424,00
1. b.Belanja bantuan keuangan
(1)Semula Rp473.210.522.000,00
(2)Bertambah/(berkurang) Rp5.100.000.000,00 Jumlah belanja bantuan keuangan setelah Perubahan Rp478.310.522.000,00

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari:

a.Penerimaan pembiayaan 1) Semula Rp92.515.747.690,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp3.924.769.275,00 Jumlah penerimaan pembiayaan setelah Perubahan Rp96.440.516.965,00
b.Pengeluaran pembiayaan 1) Semula Rp2.000.000.000,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp58.000.000.000,00 Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah Perubahan Rp60.000.000.000,00

Pasal 8

(1)Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a terdiri dari atas:
1. a.SiLPA tahun anggaran sebelumnya
(1)Semula Rp71.415.747.690,00
(2)Bertambah/(berkurang) Rp(56.075.230.725,00) Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya setelah Perubahan Rp15.340.516.965,00
1. b.Pencairan dana cadangan
(1)Semula Rp21.100.000.000,00
(2)bertambah /(berkurang) Rp0,00 Jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan Rp21.100.000.000,00
1. c.Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan
(1)Semula Rp0,00
(2)bertambah/(berkurang) Rp0,00 Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan Rp0,00
1. d.Penerimaan pinjaman daerah sejumlah
(1)Semula Rp0,00
(2)bertambah/(berkurang) Rp60.000.000.000,00 Jumlah penrimaan pinjaman daerah setelah Perubahan Rp60.000.000.000,00
1. e.Penerimaan kembali pemberian pinjaman
(1)Semula Rp0,00
(2)bertambah/(berkurang) Rp0,00 Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah setelah Perubahan Rp0,00 11 11
1. f.Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
(1)Semula Rp0,00
(2)bertambah Rp0,00 Jumlah penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Perubahan Rp0,00
(2)Pengeluaran sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b terdiri dari atas:
1. a.Pembentukan dana cadangan
(1)Semula Rp0,00
(2)Bertambah Rp0,00 Jumlah pembentukan dana cadangan setelah Perubahan Rp.0,00
1. b.Penyertaan modal daerah
(1)Semula Rp2.000.000.000,00
(2)bertambah Rp(2.000.000.000,00) Jumlah penyertaan modal daerah setelah Perubahan Rp0,00
1. c.Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo
(1)Semula Rp0,00
(2)Bertambah Rp60.000.000.000.00 Jumlah pembayaran cicilan pokok utang setelah perubahan Rp60.000.000.000,00
1. d.Pemberian pinjaman daerah
(1)Semula Rp0,00
(2)bertambah/(berkurang) Rp0,00 Jumlah pinjaman daerah Setelah Perubahan Rp0,00
1. e.Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
(1)Semula Rp0,00
(2)bertambah/(berkurang) Rp0,00 Jumlah Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Setelah Perubahan Rp0,00

Pasal 9

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari:

a.Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
b.Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
c.Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; 12 12
d.Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
e.Lampiran V : Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
f.Lampiran VI : Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
g.Lampiran VII : Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
h.Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
i.Lampiran IX : Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dan Prioritas Provinsi dengan Program Prioritas Kabupaten/Kota;
j.Lampiran X : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan; k Lampiran XI : Daftar Piutang Daerah.

Pasal 10

(1)Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang pelaksanaannya dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
2. b.pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
3. c.kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
(3)Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, meliputi:
1. a.pencarian dan penyelamatan korban bencana;
2. b.pertolongan darurat;
3. c.evakuasi korban bencana;
4. d.kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan;
5. e.kebutuhan penampungan serta tempat hunian sementara; dan 13 13
6. f.bencana alam, non alam dan bencana sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
2. b.Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
3. c.Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah Kabupaten dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
4. d.Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…