DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kuningan Nomor 7 Tahun 2025

Nomor: 7
Tahun: 2025
Ditetapkan: 28 November 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 26

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum dan Nomenklatur Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kuningan Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Kuningan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Nama dan Tempat Kedudukan, Maksud dan Tujuan, Kegiatan Usaha, Jangka Waktu Pendirian, Modal.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa peluang kemajuan industri di Kabupaten Kuningan harus ditindaklanjuti dengan pembangunan kegiatan usaha yang maju, mandiri, sehat dan berdaya saing yang dikelola secara optimal dan efisien sehingga dapat menghasilkan kesejahteraan bagi masyarakat secara umum;
c.bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pendirian Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kuningan sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum dan Nomenklatur Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kuningan menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Kuningan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara

2.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
3.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
6.Undang-Undang Nomor 106 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kuningan di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7043);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
8.Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 11/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 79/OJK);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 921); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUNINGAN dan BUPATI KUNINGAN MEMUTUSKAN: MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM DAN NOMENKLATUR PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT KUNINGAN MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PEREKONOMIAN RAKYAT KUNINGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Kuningan.
2.Bupati adalah Bupati Kuningan.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Perusahaan Perseroan Daerah yang selanjutnya disebut Perseroda adalah badan usaha milik daerah yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) daerah.
5.Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Kuningan yang selanjutnya disebut Perseroda BPR Kuningan adalah badan usaha milik Daerah yang bergerak di bidang perbankan.
6.Penyertaan Modal Daerah adalah bentuk investasi pemerintah daerah berupa uang dan/atau barang milik daerah pada badan usaha milik Daerah dengan mendapat hak kepemilikan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham.
7.Modal Dasar adalah jumlah modal yang tercantum dalam anggaran dasar Perseroda BPR Kuningan yang harus dipenuhi oleh pemilik.

BAB II

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kuningan yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pendirian Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kuningan diubah Bentuk Badan Hukum dan Nomenklatur menjadi Perseroda BPR Kuningan.

Pasal 3

(1)Perseroda BPR Kuningan berkedudukan dan memiliki kantor pusat di Daerah.
(2)Perseroda BPR Kuningan dapat membuka kantor cabang dan kantor kas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

Maksud Pendirian Perseroda BPR Kuningan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang perbankan dan untuk mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah.

Pasal 5

Tujuan pendirian Perseroda BPR Kuningan untuk:

a.memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah;
b.memperluas akses keuangan kepada masyarakat;
c.mendorong pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah yang efektif, efisien, dan berdaya guna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d.mengembangkan Perseroda BPR Kuningan dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik; dan
e.memperoleh laba atau keuntungan.

BAB IV

KEGIATAN USAHA

Pasal 6

Kegiatan usaha Perseroda BPR Kuningan meliputi:

a.menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa tabungan dan deposito berjangka dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan;
b.menyalurkan dana dalam bentuk kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah;
c.melakukan kegiatan transfer dana baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabah;
d.menempatkan dana pada bank lain, meminjam dana dari bank lain, atau meminjamkan dana kepada bank lain;
e.melakukan kegiatan usaha penukaran valuta asing;
f.melakukan penyertaan modal pada lembaga penunjang bank perekonomian rakyat milik pemerintah Daerah sesuai dengan pembatasan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
g.melakukan kerja sama dengan lembaga jasa keuangan lain dan kerja sama dengan selain lembaga jasa keuangan dalam pemberian layanan jasa keuangan kepada nasabah;
h.melakukan kegiatan pengalihan piutang; dan/atau
i.melakukan kegiatan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 7

Perseroda BPR Kuningan selain melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 juga dapat:

a.menghimpun dana dari Pemerintah Daerah, pemerintah desa, badan usaha milik daerah, dan badan layanan umum daerah dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan;
b.melakukan optimalisasi program dan kegiatan dalam layanan perbankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c.melakukan penyaluran kredit usaha rakyat dan kredit usaha rakyat daerah; dan
d.membantu pemerintah desa dalam melaksanakan fungsi pemegang kas desa dan sebagai penyalur alokasi dana desa dan desa adat berdasarkan penunjukan dari bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

JANGKA WAKTU PENDIRIAN

Pasal 8

Perseroda BPR Kuningan didirikan dengan jangka waktu yang tidak terbatas, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

MODAL

Pasal 9

(1)Modal Dasar Perseroda BPR Kuningan ditetapkan sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
(2)Pemenuhan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan melalui mekanisme penyertaan modal yang dilaksanakan secara bertahap setiap tahun dengan Peraturan Daerah, yang besarannya ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 10

(1)Seluruh kerja sama dan/atau perikatan Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kuningan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kuningan dengan pihak lain yang masih berlaku, sebagai kerja sama dan/atau perikatan Perseroda BPR Kuningan sampai dengan berakhirnya kerja sama/perikatan.
(2)Seluruh hak, kewajiban, kekayaan, usaha, atau aset Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kuningan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kuningan menjadi hak, kewajiban, kekayaan, usaha, atau aset Perseroda BPR Kuningan.
(3)Direksi dan Dewan Pengawas Perumda BPR Kuningan tetap menjadi Direksi Perseroda BPR Kuningan dan tetap menjalankan tugasnya sampai dengan berakhirnya periodesasi masa jabatan dimaksud.
(4)Seluruh pegawai Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kuningan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kuningan yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, menjadi pegawai Perseroda BPR Kuningan sesuai dengan anggaran dasar.

Isi peraturan

Teks26PDFHirarki

Memuat teks peraturan…