DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kuningan Nomor 8 Tahun 2014

Nomor: 8
Tahun: 2014
Ditetapkan: 17 Juli 2014
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Perdaturan ini mengatur tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Kepengurusan Dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Kuningan;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sehubungan dengan perkembangan yang ada perlu adanya peninjauan kembali terhadap Peraturan Daerah dimaksud diatas, sehingga perlu ada perubahan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a dan b, untuk menjamin kepastian hukum dipandang perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 09 Tahun 2009 tentang Kepengurusan dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Kuningan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387); 2 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
4.Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan usaha Milik Daerah;
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
8.Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2008 Nomor 68 seri E, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 70);
9.Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Kuningan (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2009 Nomor 93 seri E, Tambahan lembaran Daerah Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 18 Tahun 2013(Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2013 Nomor 18 seri E, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 17);
10.Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Kepengurusan dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Kuningan(Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2009 Nomor 94 seri E, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 8);
11.Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2013 Nomor 21 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 20); 3 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUNINGAN dan BUPATI KUNINGAN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN NOMOR 09 TAHUN 2009 TENTANG KEPENGURUSAN DAN KEPEGAWAIAN PERUSAHAAN DAERAH ANEKA USAHA KABUPATEN KUNINGAN Pasal I Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 09 Tahun 2009 tentang Kepengurusan dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Kuningan (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2009 Nomor 94 seri E, Tambahan lembaran Daerah Nomor 8 ), diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

(1)Jumlah Anggota Dewan Pengawas adalah sebanyak- banyaknya 3 (tiga) orang, dengan mempertimbangkan kemampuan dan kebutuhan PD Aneka Usaha;
(2)Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada Ayat
(1)seorang diangkat sebagai Ketua merangkap Anggota dengan Keputusan Bupati.

2.Ketentuan Pasal 20 Ayat (3) huruf b diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

(3)b. Persyaratan Khusus:

1.mempunyai kepribadian dan sifat-sifat kepemimpinan;
2.mempunyai pengetahuan, kecakapan dan pengalaman pekerjaan yang cukup di bidang pengelolaan perusahaan;
3.mempunyai pendidikan paling rendah Sarjana (S1); 4
4.mempunyai pengalaman kerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun, yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari instansi dan atau perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;
5.membuat dan menyajikan proposal tentang Visi dan Misi PD Aneka Usaha;
6.Pernah mengikuti pelatihan manajemen teknis;
7.Tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati atau dengan Badan Pengawas atau Anggota Direksi lainnya sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun kesamping, termasuk menantu dan saudara ipar.
3.Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

(1)Jumlah Anggota Direksi pada PD Aneka Usaha adalah sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang dan salah satu diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama;
(2)Jumlah Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas setelah mempertimbangkan kemampuan dan kebutuhan PD Aneka Usaha.

4.Ketentuan Pasal 42 ditambah satu ayat dan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 42

(1)Apabila sampai berakhirnya masa jabatan Direksi, pengangkatan Direksi baru masih dalam proses penyelesaian, Bupati dapat menunjuk/mengangkat Direksi yang lama atau Pejabat Struktural PD Aneka Usaha sebagai pejabat sementara atas usulan Dewan Pengawas.
(2)Pengangkatan pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(3)Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) berlaku paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang kembali untuk paling lama 6 (enam) bulan.
(4)Terhadap pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan.
(5)Hak dan kewajiban pejabat sementara diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. 5 Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan. Ditetapkan di Kuningan Pada tanggal 17-7-2014 BUPATI KUNINGAN, TTD UTJE CHOERIAH HAMID SUGANDA Diundangkan di Kuningan Pada tanggal 17-7-2014 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUNINGAN, TTD YOSEP SETIAWAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2014 NOMOR 8 SERI E... NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN, PROVINSI JAWA BARAT 63/2014 6 P E N J E L A S A N ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN NOMOR 09 TAHUN 2009 TENTANG KEPENGURUSAN DAN KEPEGAWAIAN PERUSAHAAN DAERAH ANEKA USAHA KABUPATEN KUNINGAN I. UMUM. Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk mengadakan perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 09 Tahun 2009 tentang Kepengurusan Dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Kuningan. Perubahan ini dipandang perlu dengan pertimbangan adanya beberapa ketentuan di dalam Peraturan Daerah dimaksud yang perlu disesuaikan dengan perkembangan yang ada. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas Pasal II

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1) • Apabila Jumlah Anggota Direksi pada PD Aneka Usaha ditetapkan 3 orang maka salah satu diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama. • Apabila Jumlah Anggota Direksi pada PD Aneka Usaha ditetapkan 2 orang maka salah satu diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama. • Apabila Jumlah Anggota Direksi pada PD Aneka Usaha ditetapkan 1 orang maka secara otomatis menjadi Direktur. Ayat (2) Cukup Jelas 7

Pasal 42

Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2014 NOMOR 7

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…