DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kuningan Nomor 8 Tahun 2018

Nomor: 8
Tahun: 2018
Ditetapkan: 30 Oktober 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 85

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Maksud Dan Tujuan , Prinsip Dan Ruang Lingkup, Tugas Dan Wewenang, Hak Dan Kewajiban Masyarakat, Penyelenggaraan Pelestarian, Wewenang Dan Tanggung Jawab, Apesiasi Kesenian Dan Sastra, Peran Masyarakat, Strategi Pemeliharaan Kesenian Daerah, Pembinaan , Data Dan Informasi, Kelembagaan , Pengendalian Dan Pengawasan , Sanksi Administrasi, Pembiayaan, Dan Ketentua Penutp.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan kebijakan serta strategi pelestarian kebudayaan daerah berpedoman pada kebijakan nasional;

b.menyelenggarakan pelestarian kebudayaan daerah sesuai norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
c.melakukan kerja sama antar daerah, kemitraan, dan jejaring dalam pelestarian kebudayaan daerah;
d.melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan pelestarian kebudayaan daerah; 6
e.menetapkan kawasan kebudayaan daerah; dan
f.memfasilitasi penyelenggaraan Pelestarian Kebudayaan daerah yang diselenggarakan masyarakat.

Pasal 7

( 1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pemerintah Daerah menyusun Rencana Aksi Daerah untuk pelestarian kebudayaan daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

(2)Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , sekurang-kurangnya memuat:
1. a.arah, kebijakan, dan strategi dalam mencapai target penyelenggaraan pelestarian kebudayaan daerah;
2. b.target yang ingin dicapai dalam upaya pelestarian kebudayaan daerah;
3. c.pengembangan kerjasama, kemitraan, dan partisipasi aktif masyarakat dan dunia usaha; dan
4. d.kebutuhan penyediaan pembiayaan yang ditanggung oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Aksi Daerah pelestarian kebudayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diatur dengan Peraturan Bupati. B AB V HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT Pasal 9 Masyarakat mempunyai hak antara lain:

a.menggunakan seluruh aspek kebudayaan daerah sesuai fungsinya;
b.memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pelestarian kebudayaan daerah;
c.turut serta dalam menetapkan kebijakan kebudayaan daerah dan memilih aspek kebudayaan daerah untuk kepentingan pengungkapan pengalaman dan estetisnya;
d.berkarya seni;
e.menyajikan hasil karyanya sendiri dan hasil karya orang lain;
f.menumbuhkan apresiasi seni; dan
g.mendirikan perkumpulan seni yang keabsahannya diketahui Pemerintah yang berfungsi sebagai mitra Pemerintah Daerah dalam upaya pemeliharaan kesenian.

Pasal 10

Masyarakat berkewajiban menjaga kelestarian budaya daerah dan dapat turut serta dalam upaya pelestarian kebudayaan daerah terutama pada :

a.inventarisasi nilai-nilai tradisi budaya daerah;
b.inventarisasi aset kekayaan budaya dan penggalian sejarah daerah;
c.peningkatan kegiatan Pelestarian Kebudayaan daerah; 4 7 I ✓
d.sosialisasi dan publikasi nilai-nilai tradisi budaya daerah; dan
e.fasilitasi pengembangan kualitas sumber daya manusia dalam pelestarian kebudayaan daerah.
a.meningkatkan kesinambungan usaha pengelolaan, penelitian,peningkatan mutu, penyebarluasan kesenian, peningkatan daya cipta dan daya penampilan, serta peningkatan apresiasi kesenian daerah ;
b.meningkatkan kreativitas dan produktivitas seniman untuk berkarya dalam kesenian daerah; dan
c.meningkatkan sikap positif masyarakat terhadap kesenian daerah melalui pendidikan dan apresiasi seni di sekolah dan di luar sekolah.

(2)Dalam rangka mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , Pemerintah Daerah bersama-sama dengan masyarakat mempunyai kewajiban sebagai berikut:
1. a.mewujudkan iklim kesenian tradisional daerah dan kontemporer yang sehat, bebas, dan dinamis;
2. b.meningkatkan kesejahteraan dan terlindunginya hak cipta dan hak kekayaan dan intelektual seniman daerah;
3. c.menata lembaga kesenian yang kreatif, responsif, proaktif dan dinamis terhadap kebutuhan dan pertumbuhan kesenian daerah;
4. d.meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap kesenian daerah;
5. e.meningkatkan profesionalisme penyelenggaraan kesenian daerah;
6. f.mendorong dan memfasilitasi perkumpulan seni dan organisasi atau lembaga kemasyarakatan dalam pelestarian kesenian daerah;
7. g.mengembangkan sistem pemberian penghargaan;
8. h.memanfaatkan ruang publik, hotel, tempat perbelanjaan, kantor pemerintahan, gedung kesenian, gedung sekolah dan media massa sebagai upaya pelestarian kesenian daerah;
  1. 1.mendorong tumbuhnya industri alat kesenian daerah; j . merefleksi dan mengevaluasi kegiatan penyelenggaraan pelestarian kesenian daerah; dan
9. k.membina dan memfasilitasi perkumpulan, sanggar atau paguyuban kesenian daerah. 8 /

BAB VI

PENYELENGGARAAN PELESTARIAN

Pasal 12

( 1 ) Dalam penyelenggaraan pelestarian kesenian daerah, Pemerintah Daerah melakukan :

a.penerapan kesenian daerah dalam kurikulum pendidikan dasar dengan memasukkan mata pelajaran muatan lokal kesenian daerah yang setara dengan mata pelajaran lain;
b.meningkatkan kualitas pendidik dan bahan ajar kesenian daerah serta pamong budaya;
c.memenuhi fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan pendidikan kesenian daerah;
d.mendorong dan memfasilitasi perkumpulan seni dan lembaga swadaya masyarakat dalam pemeliharaan kesenian;
e.mengembangkan sistem pemberian penghargaan kepada pih pihak yang menunjukkan upaya yang bermanfaat bagi kepentingan pemeliharaan kesenian; dan
f.memanfaatkan ruang publik, gedung kesenian dan media massa bagi upaya memelihara kesenian.

(2)Penyelenggaraan pelestarian kesenian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), menjadi tugas SKPD yang membidangi kebudayaan.

Pasal 13

Pemerintah Daerah melakukan pengembangan program dan kegiatan pelestarian kesenian daerah dengan melibatkan masyarakat, seniman, budayawan dan para ahli yang berkaitan yaitu dengan :

a.mendorong dan memberi kesempatan kepada para seniman untuk makin kreatif berkarya yang semakin bermutu;
b.meningkatkan pengadaan sarana dan prasarana kesenian;
c.mengadakan publikasi dan promosi hasil karya seni;
d.mendorong tumbuhnya industri alat-alat kesenian;
e.meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap karya seni budaya daerah mereka;
f.merefleksi dan mengevaluasi kegiatan kesenian yang ada; dan
g.melakukan pembinaan perkumpulan seni di Daerah melalui pemberian Izin.

Pasal 14

Dalam rangka meningkatkan apresiasi kegiatan kesenian daerah, Pemerintah Daerah dan atau masyarakat melaksanakan:

a.lomba kesenian daerah yang diselenggarakan secara periodik dan berjenjang;
b.pergelaran kesenian daerah pada acara resmi terten tu;
c.kegiatan lain yang berfungsi sebagai sarana dan media apresiasi kesenian daerah; dan
d.memberikan penghargaan dan jaminan sosial kepada seniman. Pasal 1 5 Bupati memfasilitasi karya seni tradisional dan atau karya seni daerah yang belum diketahui penciptanya dan wajib dilindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 9

Pasal 16

( 1 ) Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam melestarikan kesenian daerah harus melakukan pelestarian kesenian yang mempunyai ciri-ciri antara lain:

a.kesenian yang dianggap hampir punah atau langka yang memiliki ciri khas daerah; dan
b.kesenian kontemporer dan kreasi baru yang selaras dengan nilai budaya daerah.

(2)Pelestarian kesenian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , diarahkan pada norma dan nilai kemajuan yang bermanfaat bagi terwujudnya pembangunan manusia yang beriman dan bertaqwa serta berakhlak mulia.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pelestarian kebudayaan daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 1 sampai dengan Pasal 16 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 18

Pemeliharaan bahasa, sastra, dan aksara daerah bertujuan untuk:

a.menetapkan keberadaan dan kesinambungan penggunaan bahasa, sastra daerah dan aksara sunda sehingga menjadi faktor pendukung bagi tumbuhnyajati diri dan kebanggaan daerah;
b.menetapkan kedudukan dan fungsi bahasa, sastra daerah dan aksara sunda sebagai alat komunikasi;
c.melindungi, mengembangkan, memberdayakan dan memanfaatkan bahasa, sastra daerah dan aksara sunda yang meru pakan unsur utama kebudayaan daerah yang pada gilirannya menunjang kebudayaan nasional; dan
d.meningkatkan mutu penggunaan potensi bahasa, sastra daerah dan aksara sunda. /

Pasal 19

Sasaran pemeliharaan bahasa, sastra daerah dan aksara sunda:

a.terwujudnya kurikulum pendidikan bahasa, sastra daerah dan aksara sunda di sekolah dan kurikulum pendidikan di luar sekolah.
b.terwujudnya kehidupan berbahasa daerah yang baik dan bermutu.
c.terwujudnya apresiasi masyarakat terhadap bahasa, sastra daerah dan aksara sunda.
d.terwujudnya peran serta masyarakat dalam upaya pemeliharaan bahasa, sastra daerah dan aksara sunda. / 10 4

Pasal 20

( 1) Bupati memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk melakukan pemeliharaan dan pengembangan bahasa, sastra daerah dan aksara sunda.

(2)Pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas yang membidangi kebudayaan.
(3)Bupati dapat membentuk badan pemeliharaan, penelitian dan pengembangan bahasa, sastra daerah dan aksara Sunda yang keanggotaannya terdiri dari unsur masyarakat, pendidikan, akademisi dan para pakar. Pasal 2 1 Wewenang dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) meliputi :
1. a.menyelenggarakan pelatihan dan atau penataan bahasa, sastra daerah dan aksara sunda;
2. b.menetapkan penggunaan bahasa daerah sebagai bahasa pengantar baik bagi kepentingan sekolah, luar sekolah maupun masyarakat;
3. c.menetapkan bahasa daerah sebagai bahasa resmi kedua di samping bahasa Indonesia dalam pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah;
4. d.mengangkat pegawai yang memenuhi keahlian dan menguasai bahasa, sastra daerah dan aksara sunda untuk ditugaskan di lingkungan sesuai peraturan perundangan-undangan; dan
5. e.mengadakan buku pelajaran dan buku bacaan yang bertalian dengan bahasa, sastra daerah dan aksara sunda.

Isi peraturan

Teks85PDFHirarki

Memuat teks peraturan…