DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kuningan Nomor 8 Tahun 2025

Nomor: 8
Tahun: 2025
Ditetapkan: 28 November 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 58

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah diatur tentang Perlindungan Produk Lokal dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Wewenang, Penyelenggaraan, Jenis Produk Lokal, Pemasaran Produk Lokal, Penggunaan Produk Lokal, Kewajiban, Kemitraan, Pengembangan dan Pedampingan, Sertifikasi dan Sistem Jaminan Partisipatif, Pemberian Insentif, Pembinaan dan Pengawasan, Pembiayaan, dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa produk lokal Kabupaten Kuningan memiliki kekhasan dan keunggulan yang berpotensi meningkatkan daya kreatif dan daya saing di pasar lokal, nasional, dan internasional;
c.bahwa untuk menjamin pengembangan dan keberlanjutan penyelenggaraan perlindungan produk lokal Kabupaten Kuningan diperlukan Peraturan Daerah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan perlindungan dan pengembangan produk lokal;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Produk Lokal; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 2
3.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Undang – Undang Nomor 106 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kuningan Di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7043);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengembangan Produk Unggulan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 116); 3 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUNINGAN dan BUPATI KUNINGAN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN PRODUK LOKAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Kuningan.
2.Bupati adalah Bupati Kuningan.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
6.Produk Lokal adalah barang dan/atau jasa yang dihasilkan oleh pelaku usaha, koperasi, badan usaha milik desa, dan/atau usaha mikro di wilayah Kabupaten Kuningan dengan memanfaatkan sumber daya lokal, yang memiliki potensi ekonomi dan daya saing, daya jual hingga tingkat global untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perekonomian daerah.
7.Penyelenggaraan adalah segala upaya dan proses yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dalam memberikan penyelenggaraan pada Produk Lokal.
8.Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, 4 dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
9.Pendampingan adalah suatu proses, cara, perbuatan mendampingi kegiatan usaha yang dilakukan bersama-sama oleh masyarakat pemerintah dan dunia usaha dalam mencermati persoalan nyata yang dihadapi di lapangan selanjutnya didiskusikan bersama untuk mencari alternatif pemecahan ke arah peningkatan kapasitas dan produktivitas masyarakat dalam menjalankan usahanya.
10.Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
11.Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
12.Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar.
13.Pembinaan adalah suatu usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna, berhasil guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik.
14.Pengawasan adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan untuk memantau, mengukur dan bila perlu melakukan perbaikan atas pelaksanaan pekerjaan sehingga apa yamg telah direncanakan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang diinginkan.
15.Outlet/Gerai adalah tempat melaksanakan kegiatan usaha Toko Swalayan.

Pasal 2

Perlindungan Produk Lokal diselenggarakan berdasarkan asas:

a.kemanfaatan;
b.keterpaduan;
c.keberlanjutan;
d.efisiensi;
e.berkeadilan; 5
f.daya saing;
g.kemitraan;
h.kemandirian
i.kelestarian lingkungan;
j.pengayoman; dan
k.kearifan lokal.

Pasal 3

Perlindungan Produk Lokal dalam Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk:

a.memberikan pedoman pelaksanaan, penggunaan, dan pengembangan Produk Lokal bagi Pemerintah Daerah, pelaku usaha dan masyarakat;
b.memberikan fasilitasi kemudahan bagi pelaku Usaha Mikro dalam memasarkan produknya untuk mempromosikan Produk Lokal;
c.menumbuhkan rasa cinta untuk menggunakan Produk Lokal;dan
d.memberikan landasan hukum terhadap penyelenggaraan Produk Lokal.

Pasal 4

Perlindungan Produk Lokal ini bertujuan untuk:

a.mendorong pertumbuhan usaha ekonomi rakyat berbasis potensi sumber daya lokal;
b.mendorong terciptanya lapangan kerja dan tumbuhnya wirausaha baru;
c.memotivasi pelaku Usaha Mikro untuk meningkatkan kapasitas produksi dan melakukan diversifikasi produk yang berkualitas dan berdaya saing;dan
d.meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pendapatan.

BAB II

WEWENANG

Pasal 5

(1)Bupati berwenang menyelenggarakan perlindungan dan pengembangan Produk Lokal di Daerah.
(2)Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat mendelegasikan kewenangannya kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan. 6

BAB III

PENYELENGGARAAN

Pasal 6

Perlindungan Produk Lokal meliputi:

a.perencanaan dan penetapan;
b.sertifikasi dan jaminan mutu; dan
c.pengembangan dan pembinaan.

Pasal 7

(1)Perencanaan dan penetapan perlindungan serta pengembangan Produk Lokal disusun berdasarkan kriteria Produk Lokal.
(2)Bupati melalui perangkat daerah yang membidangi koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah, perindustrian, dan perdagangan menyusun rencana pengembangan Produk Lokal sebagai bagian dari dokumen perencanaan pembangunan daerah.
(3)Rencana pengembangan Produk Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)terdiri atas:
1. a.rencana pengembangan Produk Lokal jangka panjang Daerah; dan
2. b.rencana pengembangan Produk Lokal jangka menengah Daerah.

Pasal 8

Kriteria Produk Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 meliputi:

a.memiliki nilai ekonomi yang memberikan manfaat bagi masyarakat dan daerah;
b.memiliki kekhasan/keunikan yang mencerminkan potensi dan identitas daerah;
c.mengandung nilai budaya dan sosial yang mendukung pelestarian kearifan lokal;
d.memperhatikan kelestarian lingkungan hidup;
e.mengutamakan keberlanjutan pemanfaatan sumber daya lokal; dan
f.merupakan hasil inovasi dan kreatifitas asli Produk Lokal Daerah baik digital maupun non digital. 7

Pasal 9

(1)Perencanaan dan penetapan Produk Lokal jangka panjang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a berpedoman pada rencana pembangunan jangka panjang Daerah dan rencana tata ruang wilayah.
(2)Perencanaan dan penetapan Produk Lokal jangka menengah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b berpedoman pada rencana pembangunan jangka menengah Daerah dan rencana strategis Perangkat Daerah.

Pasal 10

(1)Perencanaan dan penetapan Produk Lokal jangka menengah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dapat dilakukan melalui model:
1. a.inkubator;
2. b.klaster;
3. c.satu pekon satu produk; dan/atau
4. d.kompetensi inti.
(2)Model perencanaan dan penetapan Produk Lokal jangka menengah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan:
1. a.peningkatan kualitas dan daya saing Produk Lokal;
2. b.peningkatan kualitas infrastruktur;
3. c.pengembangan promosi dan investasi Produk Lokal;
4. d.peningkatan kemitraan dan kerjasama antar pelaku usaha;
5. e.peningkatan peran serta masyarakat; dan
6. f.penerapan standarisasi dan sertifikasi Produk Lokal.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perencanaan dan penetapan Produk Lokal jangka menengah Daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks58PDFHirarki

Memuat teks peraturan…