DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kuningan Nomor 9 Tahun 2022

Nomor: 9
Tahun: 2022
Ditetapkan: 27 Desember 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Peraturan daerah Tenatng Anggaran Pendapatan Dan Belanja daerah Tahun Anggaran 2023.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diu bah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 ten tang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan an tara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757): TENTANG ANGGARANPENDAPATANDAN BELANJA DAERAH TAHUNANGGARAN2023 PERATURANDAERAHKABUPATEN KUNINGAN NOMOR9 TAHUN 2022 BUPATI KUNINGAN PROVINSI JAWA BARAT Mengingat Menimbang Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1.Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Kuningan.
2.Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Pendapatan Daerah adalah semua .hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangku tan.
5.Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tah un anggaran yang bersangku tan.
6.Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan Zatau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
7.Pinjaman Daerah adalah pembiayaan utang Daerah yang diikat dalam suatu perjanjian pinjaman dan bukan dalam bentuk surat berharga, 2

Pasal 1

PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARANPENDAPATANDAN BELANJADAERAHTAHUNANGGARAN2023. Menetapkan MEMUTUSKAN: BUPATIKUNINGAN dan Dengan Persetujuan Bersama DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKABUPATENKUNINGAN

6.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan an tara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 ten tang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
9.Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 2); 3

c.Pembiayaan Daerah
1. 1.penerimaan Pembiayaan RpO,OO(Nolrupiah)
2. 2.pengeluaran Pembiayaan Rp26.500.000.000,00
3. 3.Pembiayaan netto Rp(26.500.000.000,00) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun berkenaan RpO,OO(Nol rupiah) Rp2.852.772.144.220,00 Rp2.826.272.144.220,00 Surplus Rp26.500.000.000,00
a.Pendapatan Daerah
b.Belanja Daerah

(2)APBD Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2023 berjumlah Rp2.852.772.144.220,00 (dua triliun delapan ratus lima puluh dua milyar tujuh ratus tujuh puluh dua juta seratus empat puluh empat ribu dua ratus dua puluh rupiah) terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah dengan rincian sebagai berikut:
(1)APBDTahun Anggaran 2023 terdiri atas :
1. a.Pendapatan Daerah;
2. b.Belanja Daerah; dan
3. c.Pembiayaan Daerah. Pasa12 yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain, sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
  1. 8.Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah bagian dari transfer ke daerah yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu dalam anggaran pendapatan dan belanja negara dan kinerja tertentu, yang dibagikan kepada Daerah penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal an tara pemerintah dan daerah, serta kepada Daerah lain nonpenghasil dalam rangka menanggulangi ekstemalitas negatif dan/ atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah.
  2. 9.Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah bagian dari transfer ke daerah yang dialokasikan dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan dan layanan publik antar- daerah.
  3. 10.Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAKadalah bagian dari transfer ke daerah yang dialokasikan dengan tujuan untuk mendanai program, kegiatan, darr/ atau kebijakan tertentu yang menjadi prioritas nasional dan membantu operasionalisasi layanan publik, yang penggunaannya telah ditentukan oleh Pemerintah.

Pasal 5

(1)Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b sebesar Rp2.265.595.349.017,00 (dua triliun dua ratus enam puluh lima milyar lima ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus empat puluh sembiIan ribu tujuh belas rupiah), yang terdiri atas:
1. a.pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
2. b.pendapatan transfer antar daerah.
(2)Pendapatan transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp2.113.432.942.000,00 (dua triliun 4
(1)Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a sebesar Rp581.176.795.203,00 (lima ratus delapan puluh satu milyar seratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus tiga rupiah) yang terdiri atas:
1. a.pajak daerah;
2. b.retribusi daerah;
3. c.hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
4. d.lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
(2)Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Rp149.256.772.000,00,00 (seratus empat puluh sembilan milyar dua ratus lima puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah)
(3)Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp159.113.164.458,00,00 (seratus lima puluh sembilan milyar seratus tiga belas juta seratus enam puluh empat ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah)
(4)Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp7.328.441.300,00 (tujuh milyar tiga ratus dua puluh delapan juta empat ratus empat puluh satu ribu tiga ratus rupiah)
(5)Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp265.478.417.445,00,00 (dua ratus tiga puluh empat milyar tiga ratus dua juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh lima rupiah) Pasa14 Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp2.852.772.144.220,00 (dua triliun delapan ratus lima puluh dua milyar tujuh ratus tujuh puluh dua juta seratus empat puluh empat ribu dua ratus dua puluh rupiah) yang bersumber dari:
1. a.pendapatan asli daerah;
2. b.pendapatan transfer; dan
3. c.lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pasa13 5 Pasal S
(1)Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a sebesar Rp2.050.556.616.056,00 (dua triliun lima puluh milyar lima ratus lima puluh enam juta enam ratus enam belas ribu lima puluh enam rupiah) yang terdiri atas :
1. a.belanja pegawai;
2. b.belanja barang dan jasa;
3. c.belanja bunga;
4. d.belanja subsidi:
5. e.belanja hibah; dan
6. f.belanja bantuan sosial. Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp2.B26.272.144.220,00 (dua triliun delapan ratus dua puluh enam milyar dua ratus tujuh puluh dua juta seratus empat puluh empat ribu dua ratus dua puluh rupiah) yang terdiri atas :
7. a.belanja operasional;
8. b.belanja modal;
9. c.belanja tidak terduga; dan
10. d.belanja transfer. Pasa17 Pasa16
(1)Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah), yang terdiri atas:
1. a.pendapatan hibah;
2. b.pendapatan darurat; dan c.lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah).
(3)Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar RpO,OO(nol rupiah).
(4)Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar RpO,OO(nol rupiah). seratus tiga belas milyar empat ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus empat puluh dua ribu rupiah).
(3)Pendapatan transfer an tar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b sebesar RpI52.162.407.017,00 (seratus lima puluh dua milyar seratus enam puluh dua juta empat ratus tujuh ribu tujuh belas rupiahh). 6 Pasal 9
(1)Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b sebesar Rp290.731.764.740,00 (dua ratus sembilan puluh milyar tujuh ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) yang terdiri atas :
1. a.belanja modal tanah;
2. b.belanja modal peralatan dan mesin;
3. c.belanja modal bangunan dan gedung;
4. d.belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan;
5. e.belanja aset tetap lainnya;
6. f.belanja aset lainnya.
(2)Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp29.450.000.000,00 (dua puluh sembilan milyar empat ratus lima puluh juta rupiah).
(3)Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)hurufb sebesar Rp70.192.188.485,00 (tujuh puluh milyar seratus sembiIan puluh dua juta seratus delapan puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah).
(4)Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp120.865.961.840,00 (seratus dua puluh milyar delapan ratus enam puluh lima juta sembilan ratus enam puluh satu ribu delapan ratus empat puluh rupiah).
(5)Belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) huruf d sebesar Rp39.940.000.000,OO (tiga puluh sembiIan milyar sembilan ratus empat puluh juta rupiah).
(6)Belanja aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp29.752.473.519,00 (dua puluh sembilan milyar tujuh
(2)Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp1.156.338.930.957,00 (satu triliun seratus lima puluh enam milyar tiga ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh ribu sembilan ratus lima puluh tujuh rupiah).
(3)Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp796.917.461.349,00 (tujuh ratus sembilan puluh enam milyar sembilan ratus tujuh belas juta empat ratus enam puluh satu ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiahh).
(4)Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar RpO,OO(nol rupiah).
(5)Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) huruf d sebesar RpO,OO(nol rupiah).
(6)Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp82.351.613.750,00 (delapan puluh dua milyar tiga ratus lima puluh satu juta enam ratus tiga belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiahh).
(7)Belanja bantu an sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp14.948.610.000,00 (empat belas milyar sembilan ratus empat puluh delapan juta enam ratus sepuluh ribu rupiah). 7

Pasal 13

(1)Anggaran penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a sebesar RpO,OO(nol rupiah), yang terdiri atas :
1. a.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya;
2. b.Pencairan Dana Cadangan;
3. c.hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
4. d.penerimaan pinjaman daerah;
5. e.penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan
6. f.penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Anggaran Pembiayaan daerah sebesar Rp26.500.000.000,00 (dua puluh enam milyar lima ratus juta rupiah rupiah) yang terdiri atas :
7. a.penerimaan pembiayaan; dan
8. b.pengeluaran pembiayaan.

Pasal 11

(1)Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d sebesar Rp474.983.763.424,00 (empat ratus tujuh puluh empat milyar sembilan ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu empat ratus dua puluh empat rupiah), yang terdiri atas :
1. a.belanja bagi hasil; dan
2. b.belanja bantuan keuangan;
(2)Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rpll.269.123.424,00 (sebelas milyar dua ratus enam puluh sembilan juta seratus dua puluh tiga ribu empat ratus dua puluh empat rupiah).
(3)Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp463.714.640.000,00 (empat ratus enam puluh tiga milyar tujuh ratus empat belas juta enam ratus empat puluh ribu rupiah). Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c sebesar Rpl0.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).

Pasal 10

ratus lima puluh dua juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus sembilan belas rupiah).

(7)Belanja aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp531.140.896,00 (lima ratus tiga puluh satu juta seratus empat puluh ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah). 8 Pasal 14
(1)Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b sebesar Rp26.500.000.000,OO (dua puluh enam milyar lima ratusjuta rupiah rupiah), yang terdiri atas :
1. a.pemben tukan dana cadangan;
2. b.penyertaan modal daerah;
3. c.pembayaran cicilan pokok Utang yang Jatuh Tempo;
4. d.Pemberian Pinjaman Daerah;
5. e.penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan
6. f.pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp23.500.000.000,OO (dua puluh tiga milyar lima ratus juta rupiah).
(3)Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp3.000.000.000,OO (tiga milyar rupiah).
(4)Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar RpO,OO(nol rupiah).
(5)Penerimaan Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar RpO,OO(nol rupiah).
(6)Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar RpO,OO(nol rupiah).
(7)Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar RpO,OO(nol rupiah).
(2)Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar RpO,OO(nol rupiah).
(3)Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar RpO,OO(nol rupiah).
(4)Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar RpO,OO(nol rupiah).
(5)Penerimaan Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar RpO,OO(nol rupiah).
(6)Penerimaan kembali pemberian Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar RpO,OO(nol rupiah).
(7)Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar RpO,OO(nol rupiah). 9

Pasal 16

(1)Dalam keadaan darurat, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, dengan terlebih dahulu merubah Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.
(2)Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
1. a.bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
2. b.tidak diharapkan terjadi berulang;
3. c.berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
4. d.memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
(3)Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan belanja tidak terduga.
(4)Dalam hal belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara:
1. a.menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; danj atau
2. b.memanfaatkan uang kas yang tersedia dari selisih lebih realisasi pendapatan atau selisih lebih realisasi penerimaan pembiayaan sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.
(5)Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk belanja untuk keperluan mendesak.
(6)Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi:
1. a.program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
2. b.keperluan mendesak lainnya apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.
(7)Penjadwalan ulang pencapaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diformulasikan terlebih dahulu dalam DPASKPD.

Pasal 15

(1)Selisih an tara anggaran Pendapatan Daerah dengan anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya surplus sebesar Rp26.500.000.000,OO (dua puluh enam milyar lima ratus juta rupiah rupiah).
(2)Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp(26.500.000.000,OO) (minus dua puluh enam milyar lima ratusjuta rupiah rupiah). 10

16.Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah Daftar Piutang Daerah Daftar penyertaan modal daerah dan investasi daerah lainnya
13.Lampiran XIII Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah dan aset lain-lain
14.Lampiran XIV Daftar sub kegiatan tahun jamak
15.Lampiran XV Daftar Dana Cadangan
11.Lampiran XI
12.Lampiran XII
5.Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpad uan Urusan Pemerin tahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara
6.Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM
7.Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD
8.Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPDdan PPAS dengan Rancangan APBD
9.Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah
10.Lampiran X Daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan Lampiran III3. Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, Program, Kegiatan, kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan Pembiayaan
4.Lampiran IV Rekapitulasi belanja dan kesesuaian menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program beserta hasil, kegiatan beserta keluaran, dan sub kegiatan beserta keluaran Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan daerah dan organisasi Lampiran II2. Uraian lebih lanjut APBD Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari:
1.Lampiran I Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan Pembiayaan

Pasal 17

(8)Pendanaan keadaan darurat untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKASKPD.
(9)Dalam hal keadaan darurat terjadi setelah ditetapkannya Perubahan APBD, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, dan pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan realisasi anggaran. 11 '.' -, tl L: P ------------ i !BAGIAN HUKUM I--;-~'\-till PARAF TGl. - Ki--i----; I ;:'-"'nRrl"I'J~ - ---1 _0' ~u_ '.1~,n • l_K-ABAG-I~O-ORO-I~AT-O~++=ri-+--_-",_--I------i' I ---j I !!:_~'STHl . --1 S U<OA {k.fi LEMBARANDAERAH KABUPATEN KUNINGANTAHUN 2022 NOMOR 09 NO REG PERATURANDAERAH KABUPATENKUNINGAN,PROVINSI JAWA BARAT ( 9/277/2012) Diundangkan di Kuningan pada tanggal :2& Ozattml:ar :JDn Ditetapkan di Kuningan pada 7 O~mbrf' 20~ Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan.

Pasal 19

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…