DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kupang Nomor 12 Tahun 2019

Nomor: 12
Tahun: 2019
Ditetapkan: 29 Oktober 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai: I. Ketentuan Umum; II. Maksud dan Tujuan; III. Kedudukan dan Sistematika; IV. Isi dan Uraian RPJMD; V. Pengendalian dan Evaluasi; VI. Perubahan RPJMD; VII. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2019-2024.

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali. Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 1 Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312). Dengan Persetujuan Bersama DEW AN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUPANG dan BUPATI KUPANG MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN KUPANG TAHUN 2019-2024. *1

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Kupang.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Kabupaten Kupang dan DPRD Kabupaten Kupang menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati Kupang dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memim pin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 4 . Bupati adalah Bupati Kupang.
5.Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kupang.
6.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Kupang sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
7.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. m
9.Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematik untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan keija, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
10.Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah. 1 1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
12.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
13.Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
14.Rencana Keija Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
15.Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
16.Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
17.Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. IS. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat D aerah.,
19.Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
20.Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka keija untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/ Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. l i , Pnoritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD. I I . Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. 23, Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi kedalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

: tli Maksud penetapan RPJMD adalah sebagai pedoman dalam: ■

a.penyusunan RKPD untuk kurun waktu 5 (lima) tahun;
b.penyusunan Renstra Perangkat Daerah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun; dan
c.penyusunan Renja Perangkat Daerah. ' Tujuan penetapan RPJMD adalah untuk:
a.menetapkan visi, misi, dan program pembangunan jangka menengah Daerah tahun 2019-2024; b menetapkan pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah, RKPD, Renja Perangkat Daerah, dan perencanaan penganggaran; c mewujudkan perencanaan pembangunan Daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi, dan Daerah.

BAB III

KEDUDUKAN DAN SISTEMATIKA

Pasal 3

IIPJ'MD merupakan: a penjabaran visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati ke dalam strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, program prioritas Bupati dan Wakil Bupati, dan arah kebijakan keuangan Daerah, aengan mempertimbangkan RPJPD; dan tr. dokumen perencanaan Daerah yang memberikan arah sekaligus acuan hagi seluruh komponen pelaku pembangunan daerah dalam mewujudkan pembangunan Daerah yang berkelanjutan.

Pasal 4

Sistematika RPJMD, meliputi: a Pendahuluan; b Gambaran umum kondisi daerah; :. Gambaran keuangan daerah; c Permasalahan dan isu strategis daerah; e Visi, misi, tujuan, dan sasaran; l Strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah;

g.Kerangka pendanaan pembangunan dan program perangkat daerah;
h.Kmerja penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
i.Penutup.

BAB IV

ISI DAN URAIAN RPJMD

Pasal 5

beserta uraian RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, arrcantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan 4an peraturan Daerah ini.

BAB V

PEN GENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

I ; Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap RPJMD. 2} Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a.kebijakan perencanaan RPJMD; dan
b.pelaksanaan RPJMD. 3? Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a.kebijakan perencanaan RPJMD;
b.pelaksanaan RPJMD; dan
c.hasil RPJMD. 4| Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepaia Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah. Tata cara pengendalian dan evaluasi terhadap RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. ;

BAB VI

PERUBAHAN RPJMD

Pasal 7

(1)Perubafc&n RPJMD hanya dapat dilakukan apabila:
1. a.ha&u pervgendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses pem au san tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencama pembangunan Daerah yang diatur dalam ketentuan peraruran perundang- undangan;
2. b.hasu pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan/atau
3. c.termed; perubahan yang mendasar.
(2)Da Lam rangka efektivitas, perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pac« ay at (1) huruf a dan huruf b tidak dapat dilakukan apabila sisa mass berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun.
(3)Pmsb&han yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
1. c.Esencakup teijadinya bencana alam, goncangan politik, krisis tkartomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah. atau perubahan kebijakan nasional.
(4)Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi pedosnan RKPD dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah. t

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

US * ■■ ills Jill ''$8§te m

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah KjMbiipaten Kupang. Ditetapkan di Oelamasi pada tanggal 29 Oktober 2019 BUPATI KUPANG. y / Dmndangkan di Oelamasi pada tanggal 29 Oktober 2019 | 3EKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUPANG, /■ im m x ul a h a . tSMBARAN DAERAH KABUPATEN KUPANG TAHUN 2019 NOMOR 12 NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUPANG PROVINSI WCSA TENGGARA TIMUR NOMOR 12/2019 1 1 f A S PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUPANG NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN KUPANG TAHUN 2019-2024 Pemerintah Kabupaten Kupang berkewajiban menyusun mcanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem encanaan pembangunan nasional. Proses perumusan perencanaan ibangunan daerah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kupang ian melibatkan seluruh pemangku kepentingan (stakeholder), mcanaan pembangunan daerah tersebut meliputi Rencana ibangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tthun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk ca waktu 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah JD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Pembangunan merupakan sebuah proses yang direncanakan rfelam rangka mencapai kondisi yang lebih baik dibandingkan keadaan jebelumnya. Aspek pembangunan meliputi sosial, budaya, ekonomi dan raoHtik, sampai pada perkembangan mutakhir adanya penyelarasan itengan konservasi lingkungan. Nilai yang dipegang dalam pembangunan acalah optimalisasi sumberdaya dengan tetap menjaga kesinambungan * r t a kualitas lingkungan yang baik. Optimalisasi sumberdaya rsempunyai arti bahwa pembangunan diharapkan dapat "sendayagunakan potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia agar memiliki nilai kemanfaatan lebih bagi masyarakat. Kesinambungan kualitas lingkungan yang baik diartikan dalam lingkup luas tidak /utnya berarti mengenai lingkungan alam namun juga lingkungan sosial, ludaya dan politik. ■%, v Proses optimalisasi atas potensi SDA dan SDM diharapkan agar SEKttipu. membawa dan mendorong kualitas sosial, ekonomi, politik dan masyarakat lebih berkembang dan terberdayakan. Kedua prasarat saling berkausalitas tersebut merupakan inti dari proses igunan yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan ikat, Pembangunan juga tertuang dalam konsitusi yang awerapakan upaya semua komponen bangsa yang dilaksanakan dalam mencapai tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan oleh ig Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan isarkan Pancasila. Pencapaian tujuan ini dilaksanakan secara Jteft&hap, mulai dari tahapan yang bersifat jangka panjang, menengah, •&m tabunan. RPJMD Kabupaten Kupang Tahun 2019-2024 berpedoman pada Pwamran Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara ■c- ^reneanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cam Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana IVtnbangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan .angka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Bratbangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Venengah Daerah, Dan Rencana Keija Pemerintah Daerah dengan amnperhatikan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kupang Periode 2619 -2024, hasil kinerja pembangunan yang dicapai pada periode a^feelumnya, fenomena yang ada, isu strategis yang akan dihadapi pada -tptm pelaksanaan RPJMD, mempertimbangkan sinergitas antar sektor ■ ■ . t o antar wilayah serta penjaringan aspirasi secara bertahap melalui * jrum Konsultasi Publik Rancangan Awal RPJMD dan Musyawarah Fwencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD yang secara partisipatif .c .akukan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan didaerah. SMtSAL DEMI PASAL 1 Cukup jelas 1 Kurun waktu 5 (lima) tahun yang dimaksud dalam huruf a dan huruf b ayat ini adalah dimulai dari tahun 2020, tahun

2021.tahun 2022, tahun 2023, dan tahun 2024. Citfaip jelas :tesdahtuuan memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, antar dokumen, maksud dan tujuan serta sistematika rwsulisan Rancangan Awal RPJMD. .n b .'jam bar an umum kondisi daerah memuat gambaran umum .sxmdisi daerah beberapa tahun terakhir yang disajikan dalam 4 ts® !»tj aspek yaitu aspek geografi dan demografi, aspek ^scjah'teman masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek :*jpar aaiisg daerah. Selain itu, bab ini memuat evaluasi hasil pefidde laiu yang dilengkapi dengan analisis faktor dan faktor pendukung, serta pencapaian Sustainable Dsewelopment Goals tSDG’s). ■'Ommtmrem keuaitgan daerah memuat kondisi dan kinerja raengeloiaan keuangan Daerah beberapa tahun terakhir sebagai dasar untuk merancang kerangka pendanaan untuk membiayai oerobangunan seiama 5 (lima) tahun yang akan datang. t f i ^rm asalahan dan isu strategis daerah memuat rangkaian proses vang menghasilkan isu-isu strategis pembangunan Daerah. Tahapan dimulai dengan perumusan permasalahan pembangunan, dilanjutkan dengan menelaah dokumen tserencanaan lainnya maupun kebijakan/isu di tingkat u 1 international, nasional, regional maupun di internal Kabupaten Kupang. Berdasarkan berbagai telaahan tersebut, maka dirumuskan dan ditetapkan isu-isu strategis bagi perabangunan Kabupaten Kupang 5 (lima) tahun yang akan datang. Huruf e Visi, misi, tujuan, dan sasaran memuat rumusan visi dan misi pembangunan jangka menengah berdasarkan visi dan misi kepala daerah terpilih. Selanjutnva misi dijabarkan ke tujuan dan sasaran serta indikator kineija tujuan dan sasaran pembangunan sesuai dengan strategi yang telah dipilih. iitir u f f Strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah menyajikan rumusan strategis dan arah kebijakan pembangunan termasuk integrasinya dengan arahan pemanfaatan ruang untuk 5 (lima) tahun yang akan datang. Selanjutnya, ditetapkan program pembangunan daerah yang akan menunjang pencapaian sasaran pembangunan sesuai dengan strategi yang telah dipilih. ■litiraf g Kerangka pendanaan pembangunan dan program perangkat daerah memuat program perangkat daerah yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun pembangunan Kabupaten Kupang, disertai dengan pendanaannya yang bersifat indikatif. ■tturuf h Kineija penyelenggaraan pemerintahan daerah memuat kineija penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang diwakili oleh Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang disajikan be serta target setiap tahun sampai dengan Tahun 2024. -ffiiruf i Penutup memuat hal-hal yang perlu untuk dilaksanakan dan diperhatikan untuk pelaksanaan RPJMD secara terpadu dan berkesinambungan. if ■ -! *• ;,i p 'i£fg|e L, jelas ~ - p jelas iflfeltl 8 '■wvkiip jelas lembaran daerah kabupaten KUPANG NOMOR 034

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…