DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kupang Nomor 2 Tahun 2016

Nomor: 2
Tahun: 2016
Ditetapkan: 18 Mei 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 71

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur: I. Ketentuan Umum; II. Usaha Jasa Konstruksi; III. Izin Usaha Jasa Konstruksi; IV. Hak dan Kewajiban; V. Laporan Pertanggungjawaban Pemberi IUJK; VI. Pemberdayaan dan Pengawasan; VII. Sistem Informasi; VIII. Ketentuan Peralihan; IX. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penyelenggaraan jasa konstruksi di daerah dilakukan untuk membangun sarana dan prasarana fisik, mendukung penyediaan pelayanan dan pencapaian target standar minimal guna mendukung pembangunan daerah;
c.bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000, ditetapkan semua perusahaan di bidang jasa konstruksi wajib memiliki izin usaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah ditempatkan domisilinya;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kupang tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi; Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah - daerah Tingkat I Bali, Nusa 2. Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 157);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaran Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 95); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PEWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUPANG dan BUPATI KUPANG MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultansi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan jasa konstruksi dan layanan jasa konsultansi pengawasan pekerjaan konstruksi;
2.Usaha jasa konstruksi adalah usaha dalam layanan jasa perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan jasa konstruksi, dan layanan jasa konsultansi pengawasan jasa pekerjaan konstruksi;
3.Badan Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat BUJK, adalah badan usaha yang kegiatan usahanya bergerak di bidang Jasa Konstruksi.
4.Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat IUJK adalah izin untuk melakukan usaha di bidang Jasa Konstruksi yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Kupang.
5.Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain;
6.Perencana konstruksi adalah penyedia jasa orang-perseorangan atau BUJK yang dinyatakan ahli dan professional di bidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan atau bentuk fisik lain;
7.Pelaksana konstruksi adalah penyedia jasa orang-perseorangan atau BUJK yang dinyatakan ahli dan professional dibidang pelaksanaan pekerjaan jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lainnya;
8.Pengawas konstruksi adalah penyedia jasa orang-perseorangan atau BUJK yang dinyatakan ahli dan professional dibidang pengawasan jasa konstruksi, yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekeijaan konstruksi sampai selesai dan diserahterimakan;
9.Sertifikat adalah:

a.tanda bukti pengakuan dalam penetapan klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha dibidang jasa konstruksi, baik yang berbentuk orang perseorangan atau badan usaha; atau
b.tanda bukti pengakuan atau kompetensi dan kemampuan profesi keterampilan kerja dan keahlian kerja orang perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungsian dan/atau keahlian tertentu.
1. 10.Sertifikat. Badan Usaha yang selanjutnya disingkat SBU adalah tanda bukti pengakuan dalam penetapan klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha di bidang jasa konstruksi yang berbentuk orang perorangan atau badan usaha;
2. 11.Sertifikat Keahlian yang selanjutnya disingkat SKA adalah tanda bukti pengakuan atas kompetensi dan kemampuan profesi keahlian kerja perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan atau kefungsian dan atau keahlian tertentu;
3. 12.Sertifikat Keterampilan yang selanjutnya disingkat SKT adalah tanda bukti pengakuan atas kompetensi dan kemampuan profesi keterampilan kerja perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan atau keterampilan tertentu dan atau kefungsian tertentu;
4. 13.Penanggungjawab Teknik Badan Usaha yang selanjutnya disingkat PJT-BU adalah Tenaga Kerja Badan Usaha yang bertanggungjawab secara teknik terhadap kegiatan usaha penyedia jasa orang perseorangan atau BUJK;
5. 14.Daerah adalah Kabupaten Kupang;
6. 15.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kupang;
7. 16.Bupati adalah Bupati Kupang;
8. 17.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kupang;
9. 18.Dinas adalah Satuan Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang Izin Usaha Jasa Konstruksi;
10. 19.Kepala Dinas adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang Izin Usaha Jasa Konstruksi;
11. 20.Badan adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perijinan;
12. 21.Domisili adalah tempat pendirian dan/atau kedudukan/alamat: badan usaha yang tetap dalam melakukan kegiatan usaha jasa konstruksi;
13. 22.Klasifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha dibidang jasa konstruksi menurut bidang dan sub bidang pekerjaan atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungsian dan/atau keahlian masing-masing;
14. 23.Kualifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha dibidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha, atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan profesi dan keahlian;
15. 24.Pembinaan adalah kegiatan pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan yang dilakukan Pemerintah Daerah bagi penyedia jasa, pengguna jasa dan Masyarakat;
16. 25.Lembaga adalah Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi.

Pasal 2

Asas Pemberian IUJK meliputi:

a.Kejujuran dan keadilan;
b.manfaat;
c.keserasian;
d.keseimbangan;
e.kemandirian;
f.keterbukaan;
g.kemitraan;
h.keamanan dan keselamatan demi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

Pasal 3

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini untuk melakukan pengaturan dan memberikan kepastian hukum atas usaha jasa Konstruksi.

Pasal 4

Tujuan Peraturan Daerah ini meliputi :

a.mewujudkan tertib pelaksanaan pemberian IUJK sesuai dengan persyaratan ketentuan peraturan perundang-undangan guna menunjang terwujudnya iklim usaha yang baik;
b.mewujudkan kepastian keandalan penyedia jasa konstruksi demi melindungi kepentingan masyarakat;
c.mewujudkan peningkatan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumberdaya dalam pembangunan sarana dan prasarana fisik; dan
d.mendukung penyediaan pelayanan dasar dan pencapaian target standar pelayanan minimal dibidang jasa konstruksi. ''3 ( . it

BAB II

USAHA JASA KONSTRUKSI

Pasal 5

Usaha jasa konstruksi meliputi :

a.jen is usaha;
b.bentuk usaha; dan
c.bidang usaha jasa konstruksi.

Pasal 6

(1)Jenis usaha konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi jasa:
1. a.perencanaan;
2. b.pelaksanaan; dan
3. c.pengawasan konstruksi.
(2)Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara terintegrasi meliputi kegiatan:
1. a.rancang bangun;
2. b.perencanaan, pengadaan, dan pelaksanaan terima jadi;
3. c.penyelenggaraan pekerjaan terima jadi; dan/atau
4. d.penyelenggaraan pekerjaan berbasis kinerja.

Pasal 7

(1)Bentuk usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi:
1. a.usaha orang perseorangan terdiri dari:
  1. 1.Arsitektur;
  2. 2.Sipil;
  3. 3.Mekanikal;
  4. 4.Elektrikal;
  5. 5.Tata lingkungan; dan
  6. 6.Manajemen pelaksanaan.
2. b.BUJK.
(2)Usaha orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib didaftarkan pada SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perizinan Terpadu sesuai kualifikasi orang perseorangan meliputi:
1. a.tenaga ahli, terdiri dari ahli :
  1. 1.muda;
  2. 2.madya; dan
  3. 3.utama.
2. b.tenaga terampil, terdiri dari terampil :
  1. 1.kelas tiga;
  2. 2.kelas dua; dan
  3. 3.kelas satu.
(3)Setiap usaha orang perseorangan yang telah didaftarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan Kartu Tan da Daftar Usaha Orang Perseorangan.
(4)Orang perseorangan yang mengajukan permohonan Kartu Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan harus memenuhi persyaratan meliputi:
1. a.mengisi formulir permohonan dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
2. b.menyerahkan rekaman SKA atau SKT;
3. c.menyerahkan daftar riwayat hidup;
4. d.menyerahkan rekaman Kartu Tanda Penduduk; dan
5. e.menyerahkan rekaman iMPWP.
(5)Format Kartu Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Feraturan Daerah ini.
(6)orang perseorangan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dikenakan sanksi administrasi berupa:
1. a.teguran lisan;
2. b.teguran tertulis; atau
3. c.denda administrasi.
(7)Ketentuan mengenai pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 8

(1)Bidang usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi bidang usaha jasa:
1. a.perencanaan;
2. b.pelaksanaan; dan
3. c.pengawasan.
(2)Bidang usaha jasa perencanaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan c terdiri dari bidang usaha yang bersifat umum dan spesialis meliputi:
1. a.arsitektur;
2. b.rekayasa (engineering);
3. c.penataan ruang; dan
4. d.jasa konsultan lainnya.
(3)Bidang usaha jasa pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari bidang usaha yang bersifat umum, spesialis, dan keterampilan tertentu meliputi:
1. a.bangunan gedung;
2. b.bangunan sipil (engineering);
3. c.instalasi mekanikal dan elektrikal; dan
4. d.jasa pelaksanaan lainnya.

Pasal 9

(1)BUJK dalam melaksanakan usaha konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib memiliki IUJK.
(2)IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan klasifikasi dan kualifikasi usaha jasa konstruksi.
(3)Klasifikasi dan kualifikasi usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sesuai dengan yang tercantum dalam SBU atau SKA.
(4)Kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) meliputi:
1. a.kualifkasi besar terdiri dari:
  1. 1.jasa perencanaan dan pengawasan kualifikasi B; dan
  2. 2.jasa pelaksanaan kualifikasi B1 dan/atau B2.
2. b.kualifikasi menengah terdiri dari:
  1. 1.ja sa perencanaan dan pengawasan kualifikasi M l dan/atau M2; dan J 2. ja sa pelaksanaan kualifikasi M l, M2 dan/atau M3.
3. c.kualifikasi kecil terdiri dari:
  1. 1.jasa perencanaan dan pengawasan kualifikasi K1 dan/atau K2; dan
  2. 2.jasa pelaksanaan kualifikasi K l, K2 dan/atau K3.
(5)BUJK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dikenakan sanksi administrasi berupa :
1. a.teguran lisan;
2. b.teguran tertulis; atau
3. c.denda administrasi.
(6)Ketentuan lebih lanjut tentang pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III

IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

Pasal 10

Prinsip pelaksanaan pemberian IUJK meliputi:

a.mengedepankan pelayanan prima;
b.mencerminkan profesionalisme penyedia jasa; dan
c.merupakan sarana pembinaan usaha jasa konstruksi.

Isi peraturan

Teks71PDFHirarki

Memuat teks peraturan…