DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kupang Nomor 2 Tahun 2019

Nomor: 2
Tahun: 2019
Ditetapkan: 22 Maret 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai: 1. Ketentuan Pasal 4 ayat (3) diubah; 2. Ketentuan Pasal 6 diubah; 3. Ketentuan Pasal 27 huruf g dihapus; 4. Ketentuan Pasal 29 ayat (4) huruf g diubah; 5. Ketentuan Pasal 52 diubah; 6. Ketentuan Pasal 64 diubah; 7. Diantara Pasal 64 dan Pasal 65 ditambahkan 4 (empat) Pasal baru yakni Pasal 64A, Pasal 64B, Pasal 64C, dan Pasal 64D; 8. Ketentuan Pasal 65 ayat (1) dan ayat (2) diubah dan ayat (3) dihapus; 9. Ketentuan Pasal 66 dihapus; 10. Ketentuan Pasal 67 dihapus;

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; n

2.Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomorl655);
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221) ;
7.Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa ( Lembaran Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kupang Nomor 009); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUPANG dan BUPATI KUPANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUPANG NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 4 Tahun 2016 ten tang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kupang Nomor 009) diubah sebagai berikut: 1 . Ketentuan Pasal 4 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1)Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
1. a.pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa;
2. b.kemampuan keuangan daerah; dan/atau
3. c.ketersediaan PNS di lingkungan Pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan sebagai Penjabat Kepala Desa.
(2)Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
(3)Ketentuan mengenai interval waktu Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

2.Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1)Tugas panitia pemilihan tingkat kabupaten meliputi:
1. a.merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten;
2. b.melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa terhadap Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa;
3. c.menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
4. d.memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
5. e.menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
6. f.memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa tingkat kabupaten;
7. g.melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Bupati; dan
8. h.melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
(2)Tugas panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e pelaksanaanya dapat ditugaskan kepada desa yang diatur dengan Peraturan Bupati.

3.Ketentuan Pasal 27 huruf g dihapus, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

Calon Kepala Desa harus memenuhi syarat:

a.Warga Negara Republik Indonesia;
b.bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
c.memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
d.berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama, atau sederajat;
e.berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
f.bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
g.dihapus;
h.tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
i.tidak pemah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan indak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pemah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan bemlang-ulang;
j.tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
k.berbadan sehat dan bebas narkoba;
l.tidak pemah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
m.telah menyampaikan laporan akhir masa jabatan bagi calon yang sementara menjabat sebagai Kepala Desa;
n.bagi bakal calon incumbent, harus bersih dari korupsi.
1. 4.Ketentuan Pasal 29 ayat (4) huruf g diubah, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

(1)Panitia Pemilihan mengumumkan pendaftaran bakal calon di Kantor/ Balai Desa atau tempat strategis selama 9 (sembilan) hari.
(2)Pendaftaran bakal calon Kepala Desa diusulkan dari masing- masing dusun 1 (satu) orang.
(3)Bakal Calon Kepala Desa wajib membuat surat permohonan dan melampirkan kelengkapan persyaratan administrasi untuk disampaikan kepada Panitia Pemilihan.
(4)Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud ayat
(3)meliputi:
1. a.surat keterangan sebagai bukti warga Negara Indonesia dari pejabat tingkat kabupaten;
2. b.surat pemyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
3. c.surat pemyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
4. d.ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pemyataan dari pejabat yang berwenang;
5. e.akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir;
6. f.surat pemyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
7. g.fotocopy kartu tanda penduduk yang masih berlaku dan dilegalesir oleh instansi berwenang;
8. h.surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
9. i.surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap;
10. j.surat keterangan berbadan sehat dan bebas narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah;
11. k.surat keterangan dari Pemerintah Daerah dan surat pemyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak pemah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
12. l.bukti telah menyampaikan Laporan Akhir Masa Jabatan Kepala Desa Kepada Bupati, khusus bagi calon incumbent;
13. m.Surat Pemberian Ijin tertulis dari Bupati bagi bakal calon yang berasal dari PNS Kabupaten;
14. n.Surat Cuti dari pejabat yang berwewenang bagi Perangkat Desa yang mencalonkan diri sebagai Calon Kepala Desa;
15. o.pimpinan dan/atau anggota BPD, yang ingin mencalonkan diri sebagai Calon Kepala Desa harus menyampaikan bukti surat pengunduran diri bagi calon yang sedang menduduki jabatan sebagai pimpinan dan/atau anggota BPD setelah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa;
16. p.surat pemyataan tidak mengundurkan diri apabila telah ditetapkan menjadi calon yang berhak dipilih;
17. q.rekomendasi bebas korupsi dari Inspektorat Daerah Kabupaten Kupang bagi calon yang sementara menjabat Kepala Desa; dan
18. r.pas foto wama ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar.
  1. 5.Ketentuan Pasal 52 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52

(1)Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai Calon kepala Desa terpilih.
(2)Dalam hal Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas.
(3)Ketentuan mengenai pelaksanaan perolehan suara sah yang lebih luas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan Bupati.

6.Ketentuan Pasal 64 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 64

(1)Dalam hal Kepala Desa yang berhenti dan/atau diberhentikan dengan sisa masa jabatan lebih dari satu tahun, maka Bupati mengangkat PNS dari Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Desa sampai dengan ditetapkan Kepala Desa antar waktu hasil musyawarah desa.
(2)Musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak Kepala Desa diberhentikan.
(3)Masa jabatan Kepala Desa yang ditetapkan melalui musyawarah desa terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan habis sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan.

7.Diantara Pasal 64 dan Pasal 65 ditambahkan 4 (empat) Pasal baru yakni Pasal 64A, Pasal 64B, Pasal 64C, dan Pasal 64D, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 64A

(1)BPD membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa An tar Waktu.
(2)Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan pimpinan BPD. /V'
(3)Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu terdiri atas perangkat desa dan unsur masyarakat.
(4)Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu sebagaimana dimaksud ayat (3), jumlahnya disesuaikan dengan beban tugas dan kemampuan anggaran pendapatan belanja Desa.
(5)Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu sebagaimana dimaksud ayat (4) bertanggungjawab kepada pimpinan BPD.

Pasal 64B

(1)Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64A ayat (3) melakukan penjaringan dan penyaringan bakal Calon kepala Desa antar waktu.
(2)Penyaringan bakal calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa ditetapkan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon.
(3)Dalam hal jumlah calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga) orang, maka panitia melakukan seleksi tambahan.
(4)Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
1. a.memiliki pengalaman mengenai pemerintahan desa;
2. b.tingkat pendidikan; dan/atau
3. c.persyaratan lain yang ditetapkan Bupati.
(5)Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari.
(6)Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), BPD menunda pelaksanaan musyawarah desa pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan oleh BPD.

Pasal 64C

(1)Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dilaksanakan melalui tahapan:
1. a.persiapan;
2. b.pelaksanaan; dan
3. c.pelaporan.
(2)Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu oleh BPD paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan;
2. b.pengajuan biaya pemilihan dengan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa oleh panitia pemilihan kepada Penjabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia terbentuk;
3. c.pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh Penjabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh panitia pemilihan;
4. d.pengumuman dan pendaftaran bakal Calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari;
5. e.penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari; dan
6. f.penetapan Calon Kepala Desa antar waktu oleh panitia pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan musyawarah desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah desa.
(3)Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.penyelenggaraan musyawarah desa dipimpin oleh Ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh panitia pemilihan;
2. b.pengesahan Calon Kepala Desa yang berhak dipilih oleh musyawarah desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
3. c.pelaksanaan pemilihan Calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan dan peserta musyawarah desa melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah desa;
4. d.pelaporan hasil pemilihan Calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan kepada musyawarah desa; dan
5. e.pengesahan calon terpilih oleh musyawarah desa.
(4)Peserta musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c melibatkan unsur masyarakat.
(5)Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berasal dari:
1. a.tokoh adat;
2. b.tokoh agama;
3. c.tokoh masyarakat;
4. d.tokoh pendidikan;
5. e.perwakilan kelompok tani;
6. f.perwakilan kelompok nelayan;
7. g.perwakilan kelompok perajin;
8. h.perwakilan kelompok perempuan;
9. i.perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
10. j.perwakilan kelompok masyarakat miskin; atau
11. k.unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
(6)Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf k diwakili paling banyak 5 (lima) orang dari setiap dusun atau sebutan lain.
(7)Jumlah peserta musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(4)dan ayat (5) dibahas dan disepakati bersama BPD dan pemerintah Desa dengan memperhatikan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih di desa yang ditetapkan dengan keputusan BPD.
(8)Tahapan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
1. a.pelaporan hasil pemilihan Kepala Desa melalui musyawarah desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah musyawarah desa mengesahkan Calon Kepala Desa terpilih;
2. b.pelaporan Calon Kepala Desa terpilih hasil musyawarah desa oleh ketua BPD kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan;
3. c.penerbitan Keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan Calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD; dan
4. d.pelantikan Kepala Desa oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan Calon Kepala Desa terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(9)Tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dapat dipersingkat dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas yang pelaksanaannya ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Pasal 64D

(1)BPD menyampaikan laporan Calon Kepala Desa terpilih hasil musyawarah desa kepada Bupati.
(2)Bupati mengesahkan Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Bupati.
(3)Bupati atau pejabat yang ditunjuk wajib melantik Calon Kepala Desa terpilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8.Ketentuan Pasal 65 ayat (1) dan ayat (2) diubah dan ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 65 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 65

(1)Biaya Pemilihan Kepala Desa dan tugas panitia pemilihan kabupaten yang pelaksanaannya ditugaskan kepada desa dibebankan pada APBD.
(2)Pemilihan Kepala Antar Waktu melalui musyawarah desa dibebankan pada APBDes.
(3)Dihapus.

9.Ketentuan Pasal 66 dihapus.
10.Ketentuan Pasal 67 dihapus. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kupang. Ditetapkan di Oelamasi pada tanggal 22 Maret 2019 Diundangkan di Oelamasi pada tanggal 22 Maret 2019 JsEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUPANG, ^ O B E T LAHA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUPANG TAHUN 2019 NOMOR 2 REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUPANG PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 02/2019 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUPANG NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUPANG NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA I. UMUM Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUUXIII/2015 telah menyatakan ketentuan Pasal 33 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dicabut dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Selain itu, Peraturan Men ten Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa juga telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa.Menyikapi kondisi tersebut, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa perlu diubah agar harmonis dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUUXIII/2015 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa. II PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUPANG NOMOR 025 V

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…