DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kupang Nomor 3 Tahun 2017

Nomor: 3
Tahun: 2017
Ditetapkan: 15 September 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 43

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur: I. Ketentuan umum; II. Penghasilan, tunjangan kesejahteraan, dan uang jasa pengabdian pimpinan dan anggota DPRD; III. Belanja penunjang kegiatan DPRD; IV. Pengelolaan hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD; V. Ketentuan lain-lain; VI. Ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kupang;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indnnesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nom or 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- ^' •# Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); /
4.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota 'Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lem baran' Negara Republik Indonesia Nomor 6057); l Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUPANG dan BUPATI KUPANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENDANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUPANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dulu/n Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Kupang. ^ ■*
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah .yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Kupang.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kupang.
5.Pimpinan DPRD adalah . Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kuranp
6.Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Kupang.
7.Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Kupang.
8.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabuoaten Kuoane.4 1 C_> ,

BAB II

PENGHASILAN, TUNJANGAN KESEJAHTERAAN, DAN UANG JASA PENGABDIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Pasal 2

(1)Penghasilan Pimpinan dam Anggota DPRD terdiri atas penghasilan y a n g pajaknya dibebankan nada : 2
1. a.APBD, meliputi : 1 uane r<‘ nresentasi;
  1. 2.tunjangan keluarga;
  2. 3.tunjangan beras;
  3. 4.uang paket;
  4. 5.tunjangan jabatan;
  5. 6.t uniangan alat kelenekanan; dan
  6. 7.tunjangan alat kelengkapan lain.
2. b.Pimpinan dan Anggota DPRD meliputi j
  1. 1.tunjangan komunikasi intensif; dan
  2. 2.tunjangan reses.
(2)Pembebanan pajak penghasilan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagairnkna dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. j P&sal3
(1)Uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 1 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD. (21 IJane representasi ketua DPRD setara denean eaii nokok Runati.V / i o o J i i
(3)Uang representasi wakil ketua DPRD sebesar fc&)% (delapan puluh persen) dari uang representasi ketua DPRD.
(4)Uang representasi Anggota DPRD sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari uang representasi ketua DPRD.

Pasal 4

11\ vA)

(2)Ti inionimn 1/a 1i »o r*no rjo n h mionoon opKcnoimono ^ irno l/oi iri o1o rrnl u i » j u u i 4 i k v a u u i *--** t t m 1ij u i i iJe i oe- l i u eiijLljtetiVoU va uUiU-Aii Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 2 dan angka 3 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD. Tunjangan keluarga dan lunjangpn beras bagi Pimpinan dan Anggota DPRD besarnya sama dengan tunjangan keluarga dan tunjangan beras bagi pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 5

i Uang paket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 4 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar 10% (sepuluh persen) dari uang representasi yang bersangkutan.

Pasal 6

Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a aneka 5 diberikan setian bulan kepada Pimninan dan Aneeota DPRD sebesar 145 % (seratus empat puluh lima persen) dari uang representasi yang bersangkutan. /

Pasal 7

(1)Tunjangan alat kelengkapan dan tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 6 dan angka 7 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam badan musyawarah, komisi, badan anggaran, badan oembeniukan Perda, badan kehormatan, atau alat kelengkapan lain.
(2)Tunjangan alat kelengkapan dan tunjangan alat kelengkapan lain diberikan dengan ketentuan, untuk jabatan:
1. a.ketua, sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen);
2. b.wakil ketua, sebesar 5% (lima persen);
3. e.sekretaris, sebesar 4°4» (empat persen); dan
4. d.anggota, sebesar 3% (tiga, persen) dari tunjangan jabatan ketua DPRD./
(3)Tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan selama alat kelengkapan lain terbentuk dan rrielaksariakan Impas , Pasal 8
(1)Tunjangan komunikasi intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b angka 1 diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
(2)Tunjangan reses sebagaimana dimaksud -dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b angka 2 diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
(3)Tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses diberikan sesuai denpan kemamnuan keuanpan daerah.4_> x O
(4)Pemberian tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan ketentuan, untuk kelompok kemampuan keuangan daerah :
1. a.Tinggi, sebanyak 7 (tujuh) kali; 1) SerUt n p sehanvak 5 Hirnal kali' dan
2. c.Rendah, sebanyak 3 (tiga) kali; dari uang representasi ketua DPRD. V ?
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai kategori pengelompokan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. , Bagian Kedua Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD ; Pasal 9
(1)Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas :
1. a., jaminan kesehatan;
2. b.ja m in a n kecelakaan kerja;
3. c.jaminan kematian; dan
4. d.pakaian dinas dan atribut.
(2)Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)> pimpinan DPRD disediakan tunjangan kesejahteraan berupa :
1. a.rumah negara dan perlengkapannya;
2. b.kendaraan dinas jabatan; dan
3. c.belanja rumah tangga.
(3)Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1). Anggota DPRD dapat disediakan tunjangan kesejahteraan berupa :
1. a.rumah negara dan perlengkapannya; dan
2. b.tunjangan transportasi.

Pasal 10

(1)Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a diberikan dalam bentuk iuran kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan peruudang undangan.
(2)Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga termasuk istri dan anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. '
(3)Selain jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pemeriksaan kesehatan yang bertujuan^ untuk mengetahui status kesehatan ui luar cakupan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.
(4)Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan dilakukan di dalam negeri serta tidak termasuk istri dan anak.

Pasal 11

Jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat ('l) huruf b dan huruf c diberikan sesuai dengan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian sesuai dengan ke Leu t ua n pe ra l u ran pe rundan g- undan gan.

Pasal 12

( 1)

(2)Pakaian dinas dan atribut Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (l)„huruf d terdiri atas : V < a pakaian sipil harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
1. b.pakaian sipil resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
2. e.pakaian sipil lengkap disediakan 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun;
3. d.pakaian dinas harian lengan panjang disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun; dan
4. e.pakaian yan^ bercirikan khas daerah disediakan 1 (satu) p asang dalam 1 (satu) tahun. Pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektifitas, dan kepatutan.
(3)Ketentuan mengenai standar satuan harga pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati. I

Pasal 13

(1)Rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a dan huruf b disediakan bagi Pimpinan DPRD sesuai standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. „
(2)Rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a dapat disediakan bagi Anggota DPRD sesuai standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Pemakaian rumah negara ■dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemakaian rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- i indanpan 'O _'
(4)Pemeliharaan rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemeliharaan rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada APBD.
(5)Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa bakti, rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan wajib dikembalikan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal berhenti atau berakhirnya masa bakti.
(6)Dalam hal Anggota DPRD yang disediakan rumah negara dan perlengkapannya berhenti atau berakhir masa bakti, rumah negara dan perle ng kapannya wajib dikembalikan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal berhenti atau berakhirnya masa bakti.
(7)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas' jabatan dilakukan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan. r > 1 1 a rasai ih
(1)Rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan yang disediakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 tidak dapat disewabelikan, digunausahakan, dipindah tangankan, dan/atau diubah status hukumnya.
(2)Struktur dan bentuk bangunan rumah negara yang disediakan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) tidak dapat diubah. ^ Pasal l 5 ( ! ) Dalam hal Pem erintah Daerah belum uapaL m en yediakan ru m ah negara dan kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13. kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan peruryahan dan tunjangan transportasi. /
(2)Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara bayi Arieenta DPRD sebagaim ana dimaksud dalam Pasal 13, kepada yang bersangkutan dapat diberikan tunjangan perumahan.
(3)Tunjangan perumahan ddh tunjaftgan transportasi bagi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada’ ayat (1) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung ' mulai tanggal pengucapan SUmp&h /j ctiij i.
(4)Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tunjangan transportasi bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.
(5)Bagi suami dan/atau isfri yang menduduki jabatan sebagai Pimpinan dan/atau Anggota DPRD hanya diberikan salah satu tunianyan nerumahan.■J O A
(6)Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang suami atau istrinya menjabat sebagai Bupati/Wakil Bupati tidak diberikan tunjangan perumahan.
(7)Bagi Pimpinan dan/atau Anggota DPRD yang diberhentikan sementara tidak diberikan tunjangan peD.tma.han dan tunjangan transportasi.

Pasal 16

Runtuh negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 serta tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 tidak dapat diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD secara bersamaan.

Isi peraturan

Teks43PDFHirarki

Memuat teks peraturan…