DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kupang Nomor 3 Tahun 2019

Nomor: 3
Tahun: 2019
Ditetapkan: 22 Maret 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 67

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur antara lain: I. Ketentuan Umum; II. Unsur Perangkat Desa; III. Larangan dan Sanksi Perangkat Desa; IV. Pengangkatan Perangkat Desa; V. Pelantikan Perangkat Desa; VI. Pemberhentian Perangkat Desa; VII. Pemberhentian Sementara Perangkat Desa; VIII. Rotasi Perangkat Desa; IX. Kekosongan Jabatan Perangkat Desa; X. Unsur Staf Perangkat Desa; XI. Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa; XII. Kesejahteraan Perangkat Desa; XIII. Pakaian Dinas Perangkat Desa; XIV. Pembiayaan; XV. Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Perangkat Desa; XVI. Ketentuan Peralihan; XVII. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perangkat Desa; Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik. Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat 11 dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomorl655); 3.. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Ixnnbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 : Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 ten tang Peraturan Pelaksanaan . Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20 I 5 Nomor 5); Dengan Persetujuan Bersama DEW AN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUPANG MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERANGKAT DESA. Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1.Daerah adalah Kabupaten Kupang.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsui penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Kupang.
4.Keeamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah.
5.Camat adalah pemimpin keeamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
6.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki betas wilayah yang bei'wenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak traditional yang diakui dan dihormati dalam Bistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7.Pemerintahan. Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. dan BUPATI KUPANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

8.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9.Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan ruraah tangga Desanya dan tnelaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10.Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
11.Tim Penjaringan, Penyaringan, Penetapan dan Pelantikan Perangkat Desa yang selanjutnya di'sebut Tim adalah Tim yang dibentuk oleh Kepala Desa untuk menyelenggarakan proses penjaringan, penyaringan, penetapan calon perangkat Desa dan pelantikan perangkat Desa, serta pengangkatan unsur staf.
12.Penjaringan adalah kegiatan musyawarah yang dilakukan di dusun untuk mendapatkan bakal calon Perangkat Desa.
13.Penyaringan adalah seleksi administratif dan penilaian kemampuan bakal calon Perangkat Desa berdasarkan persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
14.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDes adalah rencana .keuangan tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
15.Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oieh Kepala Desa setelah dibahas dan ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa. •
16.Pengangkatan Perangkat Desa adalah tindakan hukum yang dilakukan Kepala Desa untuk mengisi, jabatan Perangkat Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. '
17.Pemberhentian Perangkat Desa adalah tindakan hukum yang dilakukan Kepala Desa untuk memberhentikan Perangkat Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18.Dusun adalah bagian dari wilayah desa dan merupakan lembaga yang dibentuk rnelalui musyawarah mufakat di wilayah kerjanva dan ditetapkan oleh Pemerintah Desa.
19.Rotasi Perangkat Desa adalah tindakan hukum yang dilakukan Kepala Desa untuk melakukain pergeseran Perangkat Desa dari jabatan yang satu ke jabatan yang lain.
20.Hari adalah hari ketja.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.unsur Perangkat Desa;
b.larangan dan sanksi Perangkat Desa;
c.pengangkatan Perapgkat Desa;
d.pelantikan Perangkat Desa;
e.pemberhentian Perangkat Desa;
f.pemberhentian sementara Perangkat Desa;
g.rotasi Perangkat Desa;
h.kekosongan jabatan Perangkat Desa;
i.unsur staf Perangkat Desa;
j.peningkatan kapasitas aparatur Desa;
k.kesejahteraan Perangkat Desa;
l.pembiayaan;
m.petnbinaan dan perigawasan Perangkat Desa; dan
n.pakaian dinas Perangkat Desa.

BAB II

UNSUR PERANGKAT DESA

Pasal 3

Perangkat Desa terdiri atas:

a.Sekretariat Desa;
b.Pelaksana teknis; dan
c.Pelaksana kewilayahan.

Pasal 4

(1)Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dipimpin oleh sekretaris Desa.
(2)Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh unsur stai' sekretariat yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintaham
(3)Unsur staf sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan:
1. a.paling banyak 3 (tiga) urusan meliputi:
  1. 1.urusan tata usaha dan umum;
  2. 2.urusan keuangan; dan
  3. 3.urusan perencanaan.
2. b.paling sedikit 2 fdua) urusan meliputi:
  1. 1.urusan umum dan perencanaan; dan
  2. 2.urusan keuangan.

Pasal 5

(1)Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 hutuf b merupakan unsur pembantu KepalaJ)esa sebagai pelaksana tugas operasional.
(2)Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan:
1. a.paling banyak tferdiri atas 3 (tiga) seksi, meliputi:
  1. 1.seksi pemerintahan;
  2. 2.seksi kesejahteraan; dan
  3. 3.seksi pelayanan.
2. b.paling sedikit te,rdiri atas 2 (dua) seksi, meliputi:
  1. 1.seksi pemerintahan; dan
  2. 2.seksi kesejahteraan dan pelayanan. V

Pasal 6

(1)Jumlah urusaa dan jumlah seksi sebagaimana dimaksud/dalam Pasal 4 dan Pasal 5 disesuaikan' dengan tingkat perkembangan Desa. %/
(2)Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Desa swasenabada wajib memiliki 3 (tiga) urusan dan 3 (tiga) seksi; <
2. b.Desa swakarya dapat memiliki 3 (tiga) urusan dan 3 (tiga) seksi; dan ,
3. c.Desa swadaya memiliki 2 (dua) lirusan dan 2 (dua) seksi.
(3)Tipologi Desa sesuai tingkat perkembangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

(1)Pelaksana kewilavahan sebagaimana dimaksud dalam P'asal 3 huruf e merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
(2)Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit 2 (dua) dan paling banyak 4 (empat) dusun. P asal8
(1)Perangkat. Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam mekiksanakan tugas dan wewenangnya.'
(2)Ketentuan mengenai rincian tugas Perangkat Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III

LARANGAN DAN SANKSI PERANGKAT DESA

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugasnya Perangkat Desa dilarang;

a.merugikan kepentingan umum;
b.membuat kepuiusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
c.menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannva;
d.melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan rnasyarakat tertentu;
e.melakukan tindakan mdresaJhkan sekelompok rnasyarakat d;-su:
f.melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerirna uang, barang, dan/amu jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan alau lindakan yang akan dilakukannya;
g.menjadi pengurus partai politik;
h.menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
i.merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan l ermusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Dae rah Propinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
j.ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
k.melanggar sumpah/janji jabatan; dan
l.meninggalkan tjUgas selama 60 (enam puluh) hari secara berturut-turut maupun secara tidak. berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 10

(1)Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau ieguran tertulis.
(2).Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakpkan tindakan pemberhentian semen tara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.
(3)Ketentuan mengenai tata cara pemberian sanksi administratif bagi perangkat Desa yang melanggar larangan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Pasal 11

(1)Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga desa yang memenuhi persyaratan urhum dan khusus.
(2)Persyaratan urnum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.berpendidikan paling rendah lulusan Sekolah Menenguh Umum atau sederajat dan berijazah;
2. b.berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling hnggi 42 (empai puluh dua) tahun; dan
3. c.memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
(3)Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. b.inemegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undan'g Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
3. c.berbadan sehat;
4. d.berkelakuan baik, jujur, dan adil;
5. e.bebas temuan dari inspektorat;
6. f.memahami sosial budaya dan adat istiadat masyarakat se tern pat;
7. g.bagi unsur sekretariat dan pelaksana teknis, seta in persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga memahami pengoperasiati komputer;
8. h.tidak sedatig menjalani hukuman pidana penjara; dan
9. i.tidak perriah 'dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kareriam elakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana;penjara paling s i n g k a t 5 (lima) t a h un atau lebih, kecuali setelah selesai menjalani pidana dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang.
(5)Bagi unsur kewilayahan, selain persyaratan sebagaimana dunaksud pada ayat
(2)dan ayat (4) juga mefmenuhi persyaratan:
1. a.dijaring dari warga dusun yang bersangkutan; dan
2. b.metnperhatikan ketokohan bakal calon perangkat yang terjuring. Pc^sal 12 Kelengkapari administrasi sebagaimana dimaksud dalam PasaJ 1 1 ayat (2) huruf c, meliputi:
3. a.fotocopy Kartu Tanjda Penduduk Elektronik sebanyak 2 (dua) iembar atau surat keterangan tempat tinggal;
4. b.surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan dan bermaterai;
5. c.surat pernyataan memegang teguh dan. mengamalkan Pancasila, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan dan bermaterai;
6. d.fotocopy ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang;
7. e.fotocopy Akte Kelahiran;
8. f.surat Keterangan berbadan sehat dari Puskesmas atau Rumab Sakit;
9. g.Surat Keterangan C,atatan Kepolisian dari Kepolisian Republik Indonesia;
10. h.rekomendasi bebas temuan dari Inspektorat;
11. i.surat Permohonan menjadi Perangkat Desa dibuat oleh yang bersangkutan dan bermaterai; dan
12. j.ijin tertulis dari pejabat petnbina kepegawaian bagi Bakal Calon Perangkat Desa dari unsur Pegawai.Negeri Sipil.
13. k.kelengkapan administrasi tentang surat keterangan dan pengadilan terkait tidak pernah dihukum pidana penjara.

Pasal 13

(1)Kepala Desa membentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
(2)Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 2 (dual bulan setelah jabatan Perangkat Desa lowong atau berhenti.
(3)Masa tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan dilantiknya Perangkat Desa yang baru.
(4)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Kepala Desa sebagai ketua merangkap anggota;
2. b.salah seorang dari unsur Perangkat Desa sebagai sekretaris merangkap anggota; dan
3. c.3 (tiga) orang unsur masyarakat sebagai anggota dengan mempertimbangkan keterwakilan perempuan. V.
(5)Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.mengajukan rancangan anggaran biaya penjaringan, penyaringan dan pelantikan Perangkat Desa;
2. b.melakukan penjaringan Bakal Calon Perangkat Desa di setiap dusun dan ditetapkan dengan berita acara khusus bagi unsur kewilayahan;
3. c.melakukan penyaringan bakal Calon Perangkat Desa dan ditetapkan dengan berita acara;
4. d.menyampaikan kelengkapan administrasi basil penyaringan bakal Calon Perangkat Desa yang telah dinyatakan lulus seleksi administrasi kepada Kepala Desa;
5. e.Melaksanakari seleksi tertulis dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Desa; dan :
6. f.mempersiapkan pelaksanaan pelantikan Perangkat Desa . Pasal 14 Anggota tim yang terjaring sebagai Bakal Calon Perangkat Desa mengajukan surat pengunduran diri dari keanggotaan tim kepada Kepala Desa paling lama 3 (tiga) hari setelah selesai penjaringan.
(2)Kepala Desa melakukan proses pergantian anggota tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) hari setelah surat pengunduran diri disampaikan kepada Kepala Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
(3)Kepala Desa mengangkat anggota tim yang diambil dari unsur >ang sama untuk mengganti anggota' tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(1)Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mengadakan penjaringan Rakal Calon Perangkat Desa di setiap dusun khusus bagi unsur kewilayaan.
(2)Bakal Calon Perangkat Desa yang diajukan oleh masyarakat dari setiap dusun untuk setiap jabatan yang lowong paling sedikit 2 (dua) orang dengan memperhatikan keterwakilan perempuan.
(3)Bakal Calon Perangkat Desa yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didaftarkan oleh Tim dan ditetapkan dengan berita acara hasil penjaringan.
(4)Penjaringan Perangkat Desa dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.

Isi peraturan

Teks67PDFHirarki

Memuat teks peraturan…