DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kupang Nomor 3 Tahun 2020

Nomor: 3
Tahun: 2020
Ditetapkan: 30 November 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Kupang

regulasi_utama

Ringkasan

Peraturan tersebut berisi I. Ketentuan Umum; II. Pembubaran Perusahaan Daerah; III. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam pelaksanaan jalannya perusahaan terdapat masalah investasi dan tingkat kesehatan perusahaan yang membuat Pemerintah Daerah terus memberikan penyertaan modal namun tidak memberikan keuntungan bagi daerah sehingga perlu dibubarkan untuk menjawab temuan terhadap penyajian laporan keuangan Kabupaten Kupang;
c.bahwa untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk status Pembubaran Perusahaan Daerah Kelautan Kabupaten Kupang maka diperlukan pengaturan dalam Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b,dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembubaran Perusahaan Daerah Kelautan Kabupaten Kupang; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang...
2.Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173); Dengan Persetujuan Bersama: DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUPANG dan BUPATI KUPANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBUBARAN PERUSAHAAN DAERAH KELAUTAN KABUPATEN KUPANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi daerah dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dengan sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Pemerintah...
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3.Daerah adalah Kabupaten Kupang.
4.Direksi adalah organ BUMD yang bertanggungjawab atas pengurusan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD serta mewakili BUMD baik di dalam maupun di luar Pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
5.Dewan Pengawas adalah organ perusahaan umum Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan umum Daerah.

BAB II

PEMBUBARAN PERUSAHAAN DAERAH

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Daerah ini, Perusahaan Daerah Kelautan Kabupaten Kupang yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Kelautan Kabupaten Kupang dinyatakan dibubarkan.
(2)Direksi, Dewan Pengawas, pejabat dan pekeija dari Perusahaan Daerah Kelautan Kabupaten Kupang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan dengan hormat tanpa diberikan pesangon.
(3)Seluruh kekayaan dari Perusahaan Daerah Kelautan Kabupaten Kupang ditetapkan menjadi kekayaan daerah.
(4)Fungsi yang dilaksanakan Perusahaan Daerah Kelautan Kabupaten Kupang menjadi tugas dari Perangkat Daerah yang membidangi ekonomi.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka

1.Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Kelautan Kabupaten Kupang (Lembaran Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2001 Nomor 135 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kupang Nomor 131) sebagaimana telah diubah dengan:

a.Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 14 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Kelautan Kabupaten Kupang (Lembaran Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2006 Nomor 389 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kupang Nomor 6);
b.Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Kelautan Kabupaten Kupang (Lembaran Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2006 Nomor 237, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kupang Nomor 003);
1. 2.Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Kelautan Kabupaten Kupang (Lembaran Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2006 Nomor 391 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kupang Nomor 7);dan
2. 3.Peraturan Bupati Kupang Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 3 Tahun 2013 tentang tentang Perubahan Kedua Atas Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Kelautan Kabupaten Kupang (Berita Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2013 Nomor 249), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan. Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kupang.

Pasal 4

Ditetapkan di Oelamasi pada tanggal 30 November 2020 Diundangkan di Oelamasi pada tanggal 30 November 2020 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUPANG, jj'OBET LAHA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUPANG TAHUN 2020 NOMOR 16 REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUPANG PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 03/2020 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUPANG NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PEMBUBARAN PERUSAHAAN DAERAH KELAUTAN KABUPATEN KUPANG I. UMUM Melalui konsep ini Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang turut memikirkan konsep ini dengan melihat potensi daerah yang ada dan membuat Perusahaan Daerah yang pada prinsipnya adalah untuk sebesar- besarnya Pendapatan Daerah. Perusahaan Daerah yang ada ini dibentuk melalui Peraturan Daerah Kabupaten Kupang untuk memberikan legalitas pengoperasiannya. Dalam melaksanakan jalannya perusahaan daerah ini maka Pemerintah Daerah menyertakan modalnya untuk membiayai segala bentuk aktivitas perusahaan daerah termasuk biaya operasional awal dan gaji para kaiyawan dengan asumsi bahwa setelah perusahaan ini berkembang dengan baik dan mendapatkan keuntungan maka modal akan dikembalikan ke Pemerintah Daerah dan seterusnya akan dikembangkan dan menjadi penghasilan tetap dari daerah Kabupaten Kupang sendiri. Badan Usaha Milik Daerah Kelautan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nornor 6 Tahun 2001 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Kelautan Kabupaten Kupang; dalam menjalankan kegiatan usahanya tidak mampu beroperasi secara optimal, sehingga tidak dapat memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah, bahkan selalu merugi dan membebani anggaran daerah. Berbagai upaya telah dilakukan dalam pembenahan manajemen dan pengelolaan usaha bahkan terus ditambahkan modal yang bersumber dari Pemerintah Daerah, hanya saja hasilnya tidak membawa perubahan yang signifikan melainkan menjadikan perusahaan ini sangat bergantung pada penyertaan modal yang diberikan oleh Pemerintah Daerah. Sehubungan Badan Usaha Milik Daerah Kelautan secara ekonomi sudah tidak prospektif, dan saat ini tidak menjalankan kegiatannya lagi, maka Badan Usaha Milik Daerah Kelautan perlu dibubarkan. Pembubaran Badan Usaha Milik Daerah Kelautan tersebut juga untuk memenuhi ketentuan normatif guna memberikan kepastian hukum, dan sebagai tindaklanjut dari rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas laporan keuangan Tahun 2016. Dari dua argumentasi mendasar di atas maka perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Pembubaran Perusahaan Daerah Kelautan Kabupaten Kupang. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUPANG NOMOR 037

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…