DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kupang Nomor 4 Tahun 2016

Nomor: 4
Tahun: 2016
Ditetapkan: 29 Juli 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 124

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai antara lain: I. Ketentuan Umum; II. Tahapan Pemilihan Kepala Desa; III. Persiapan; IV. Pencalonan; V. Pemungutan Suara; VI. Penetapan; VII. Kepala Desa, Perangkat Desa dan Pegawai Negeri Sipil sebagai Calon Kepala Desa; VIII. Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu melalui Musyawarah Desa; IX. Pembiayaan; X. Ketentuan Peralihan; XI. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemilihan Kepala Desa; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUPANG dan BUPATI KUPANG MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Kupang.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kupang.
3.Bupati adalah Bupati Kupang.
4.Dewan Perwaldlan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kupang.
5.Camat adalah pimpinan kecamatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
6.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9.Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD khusus untuk pemilihan Kepala Desa an tar waktu.
10.Pemilihan kepala desa adalah pelaksanaan kedaulatan ralcyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langs\mg, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
11.Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang' mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tanprga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
12.Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat desa yang sekanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD tintuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
13.Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
14.Calon Kepala Desa adalah bakal calon KepsAa Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
15.Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala. Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
16.Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejahat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
17.Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
18.Daftar Pemilih Sementara yang selanjutny a disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
19.Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
20.Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa. 2 1 . Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
22.Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
23.Hari, adalah hari kerja.
24.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kupang.
25.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDes, adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Desa. BAB n TAHAPAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 2

Pemilihan Kepala Desa dilakukan secara serentak dan bergelombang, melalui tahapan : *“ ----- — —

a.Persiapan
b.Pencalonan
c.Pemungutan suara; dan
d.Penetapan.

Pasal 3

Pemilihan Kepala Desa serentak satu kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan pada hari yang sama di seluruh desa pada wilayah Daerah.

Pasal 4

(1)Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
1. a.pengelompokan waktu berakhimya masa jabatan Kepala Desa;
2. b.kemampuan keuangan daerah; dan/atau
3. c.ketersediaan PNS di lingkungan Pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan sebagai penjabat Kepala Desa.
(2)Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
(3)Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan interval waktu paling lama 2 (dua) tahun. BAB 111 PERSIAPAN

Pasal 5

(1)Untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa, Bupati membentuk panitia pemilihan Kabupaten.
(2)Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(3)Panitia Pemilihan Kabupaten terdiri dari unsur instansi teknis terkait dengan susunan:
1. a.ketua;
2. b.sekretaris;
3. c.bendahara dan;
4. d.anggota.
(4)Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 6

Panitia pemilihan Kabupaten mempunyai tugas metiputi:

a.merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten;
b.melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan kepala desa bagi panitia pemilihan.
c.menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
d.memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
e.menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
f.memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala desa tingkat kabupaten;
g.melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan
h.melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

Persiapan pemilihan Kepala Desa dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

a.pemberitahuan secara tertulis dari BPD kepada kepala desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir.
b.laporan akhir masa jabatan kepala desa kepada bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
c.perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia kepada bupati melalui camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya panitia pemilihan; dan
d.persetujuan biaya pemilihan dari bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh panitia.

Pasal 8

(1)Untuk kelancaran pemilihan Kepala Desa, maka dibentuk panitia pemilihan oleh BPD dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan.
(2)Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan BPD dan disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui Camat;
(3)Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari \ins\ir perangkat desa, lem baga kemasyarakatan., dan tokoh. masyarakat desa yang bersifat mandiri dan tidak memihak;
(4)Anggota kepanitiaan pemilihan Kepala Desa beijumlah 9 (sembilan) orang dengan memperhatikan keterwakilan perempuan.
(5)Susunan kepanitiaan terdiri dari Ketua merangkap Anggota, Wakil Ketua merangkap Anggota, Sekretaris merangkap Anggota, dan Bendahara merangkap Anggota.
(6)Panitia pemilihan Kepala Desa bertanggung jawab kepada BPD.

Pasal 9

(1)Laporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada Bupati sebagaimana dimaksud Pasal 7 huruf b hanya berlaku untuk kepala desa yang akan mencalonkan diri untuk masa jabatan berikutnya.
(2)Apabila BPD tidak menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud Pasal 7 huruf a, maka camat dapat memfasilitasi.

Pasal 10

(1)Perencanaan biaya pemilihan sebagaimana dimaksud Pasal 7 huruf c dilakukan oleh panitia pemilihan dengan memperhatikan alokasi anggaran yang tersedia dalam APBDes dan APBD Kabupaten.
(2)Persetujuan biaya pemilihan oleh Bupati dilakukan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh panitia pemilihan.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan perencanaan biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

(1)Anggota BPD tidak dapat merangkap jabatan sebagai <1 pantia pemilihan.
(2)Pimpinan dan / atau anggota panitia pemilihan tidak ' ' diperkenankan mencalonkan diri sebagai Kepala desa. Panitia Pemilihan mempunyai tugas :
1. a.merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
2. b.merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui camat;
3. c.melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
4. d.mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
5. e.menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
6. f.menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
7. g.menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
8. h.memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara; *
9. i.melaksanakan pemungutan suara.
10. j.menetapkan hasil rekapitulasi perhitungan suara dan mengumumkan hasil pemelihan.
11. k.menetapkan calon Kepala Desa terpilih; dan
12. l.melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

Isi peraturan

Teks124PDFHirarki

Memuat teks peraturan…