DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kupang Nomor 4 Tahun 2019

Nomor: 4
Tahun: 2019
Ditetapkan: 22 Maret 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 58

Lembaga terkait

Ringkasan

Perda ini mengatur mengenai: I. Ketentuan Umum; II. Perencanaan; III. Kewenangan; IV. Syarat Pemberian Tugas Belajar, Izin Belajar, dan Ikatan Belajar; V. Hak dan Kewajiban; VI. Perjanjian; VII. Pembiayaan; VIII. Jangka Waktu, Perpanjangan dan Pembatalan Pendidikan; IX. Monitoring dan Evaluasi; X. Sanksi Administrasi; XI. Ketentuan Peralihan; XII. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 8 Tahun 1987 Lenlang Bantuan, Tugas Belajar dan Ikatan Belajar, sudah Lidak sesuai dengnn peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sehingga untuk menciptakan kepastian hukum. dalam pelaksanaan tugas belajar, izin belajar dan ikatan belajar, perlu mencabut Peraturan Daerah tersebut mefaiui pembeulukan Perai uran Dae rah Kabupaten Kupang ten tang 'Tugas Belajar, Izin Belajar, dan Ikatan Belajar;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dor; huruf e perlu o

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah lenlang ’Tunas Belajar, Izin Belajar clan Ikatan belajar; Mengingat : I. Pasal 18 ayat (6) Undang* Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1 9 4 5 ; ^ ^

2.Undang-Undang . Nomor 69 Tahun 1968 Pembentukan Daerah-daerah Tingkal H ^ ^ a a n Wilayah * Daerah-daerah Tingkat 1 Bali, Nusa Ttmggara Barat. dan Nusa Te'nggara Timur (Lembaran Negara Repubmk Indonesia Tahun 1958 N om or-122, Tambahan Leinbara Negara Republik Indonesia Nomor 1665),
3.Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaian Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Alas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik : Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Dengan Persetujuan Bersama DEW AN PERWAK1LAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUPANG dan BUPAT1 KUPANG MEMUTUSKAN: e Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TUGAS BELAJAR, -4£IN BELAJAR DAN IKATAN BELAJAR. . : . BAB I ' KETENTUAN U M U M

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kupang.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang. * •
3.Bupati adalah Bupati Kupang.
4.Pegawai Negeri Sipil yang.selanjutnya disingkat PNS, adalah Pegawai Negen Sipil lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang.
5.Tugas Belajar adalah Penugasan yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang kepada Pegawai Negeri Sipil untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan formal yang lebih tinggi atau yang setara, baik di dalam ■negeri maupun diJuar negeri dan dibebas tugaskan dari tugas kedinasan serta biaya pendidikannya dibiayai oleh Pemerintah Daerah, Pemei intah Proviusi, Pemerintah Pusat, Pemerintah Negara Lain atau pihak kefigu.
6.Izin belajar adalah kesempatan belajar yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang Kepada Pegawai Negeri Sipil untuk melanjutkati ke jenjang pendidikan formal yang lebih tinggi at&u yang sera/a, baik dalam maupun luar daerah.atas permintaan sendiri, dengan tidak meninggalkan tugas kedinasan serta biaya pendidikannya dibiayai oleh Pegawai Negeri Sir,.! yang bersangkutam.fyv/ 7. 9. ikatan Beiajar adalah kesempatan beiajar ya0 g diberikan oleh Pejabat yang berwenang ' kepada siswa/sisw, yang berpreatas, dan mahasiswa/rhahasiswi kader potensial yang bukan PNS untuk rnengikuti/melanj utkan pendidikan formal yang lebih tmggi alau yang sel ara pada salah satu lembaga pendidikan formal. Kader Potensial adalah mahasiswa yang sedang rnengikuti pendidikan pada Perguruan Tihggi di dalam negeri yang memiliki kemampuan dan kecakapan serta berprestasi pada biding tertpnLu sesuai dengan kebutuhan Pemermtan Daerah yang sebagian biaya pendidikan ditanggung oleh Pemerintah.Daerah sesuai kemampuan keuangan daerah. Siswa Benprpstasi adalah siswa tamatan Sekolah Meuengah Unuim atau Keiuruan ,yang telah menunjukkan kemampuannya dalam bidang akademik. „
10.Perangkat Daeraluadalah Perangkat Daerah lingkup Peineiintah Kabupaten Kupang. y
11.Rekomendasi Tugas Beiajar, Izin Beiajar dan Ikatan Beiajar yang selanjutnya disebut Rekdmqndasi adalah surat persetujuan pejabat yang berwenang. yang diberikan. kepada PNS, mahasiswa dan siswa yang akan rnengikuti pendidikan dengan status Tugas Beiajar, Izin Beiajar dan Ikatan Beiajar sebelumPNSy mahasiswa dan siswa yang bersangkutan mengikliti pendidikan.
12.Perguruan Tingggi adalah. Universitas, Institut, Sekolah 'Pinggi, Akademi aiau sederajat yanjg terakreditasi dan/atau telah mendapat izin penyelenggaraan dari Menteri iyang bertanggungjawab di bidang pendidikan nasional atau pejabat lain yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berwenang rrjenyelenggarakan pendidikan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri ; sebagai tempat PNS, mahasiswa dah siswa rnengikuti pendidikan. .
13.Ijazah adalah tanda bukti tertulis yang diakui atau dihargai clan diperoleh dari sekolah a.tau perguruan tinggi negeri atau yang diperoleh dari sekolah atau perguruan’ tinggi swasta yang telah terakreditasi dan/atau telah mendapat izin penyelenggaraan dari Menteri yang lxirianggungjawab di bidang pendidikan nasional atau pejabat lain yang berdasarkan peraturar: perundang-undangan y.ang berlaku berwenang menyelenggarakan pendidikan yang menunjukkan seseorang telah berhasil _ lulus menempuh dan menyelesaikan pendidikan formal.
14.Anggaran. Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggarap Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kupang. : ' Pasal 2 (1.) Maksud pemberian Tugas Beiajar adalah untuk meningkatknn kompetensi PNS yang telah menunjukkan dedikasi, perilaku, loyalitas dan prestasi.

(2)lujuan pemberian Tugas Beiajar adalah untuk meningkatkun kualitas dan profesionalisme PNS dalam pelaksanaan tugas pelayanan dan pengalxliariyli bidang pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan.

Pasal 3

(1)Maksud pemberian Ikatan Beiajar adalah untuk meningkatkun pengetahuan mahasiswa aj.au, mahasiswi kader potensial dan siswa atau siswi yang telah menunjukkap dedikasi, perilaku dan prestasi.
(2)Tujuan pemberian Ikatan Beiajar adalah untuk menyediakan sumber daya manusia yang berkualitas * serta profestonal dalam melaksanakan tugas pelayanan dan pengabdian di Mdeng Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kem asyarakatan.^/'

Pasal 4

Ruang Lingkup pengaturan Tugas Belajar, lain Belajar dan Ikatan Belajar dalani Peraturari Daerati ini meliputi:

a.perencanaan; .j • .
b.kewenangan;
c.persyaratan;
d.hak dan kewajiban; ,
e.perjanjian; ’
f.pembiayaan;
g.jangka waktu,.perpanjangan dan pembatalan, dan
h.monitoring dan evalua^i. ' Pasal 5 .

(1)Tugas Belajar dan lain Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan kepada PNS.
(2)Ikatan Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan kepada.
1. a.mahasiswa kader potensial program bantuan peningkaian prestasi akademik;
2. b.siswa berprestasi program bantuan belajar mahasiswa. , BAB 11 PERENCANAAN

Pasal 6

(1)Setiap Perangkat Daerah bertanggungjawab menyusun perencanaan kebutuhan 'I'ugas Belajar, lzin Belajar d a n . Ikatan Belajar dalam Rencana Stiiategis Perangkat Daerah dan dijgbarkan dalam Rencana Kerja Tahunan.
(2)Tanggungjawab sebagaimana dimaksud p a d a a ya t(l) wajib dikoordinasikan Kepala Perangkat Daerah dengan Sekretaris Daerah midalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerincihan di bidang kepegawaian. s .
(3)Penyusunan rencana ° kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan analisis kebutuhan Daerah dan analisis beban kerja meliputi:
1. a.bidang ilmu atau kualifikasi akademik yang dibutuhkan;
2. b.jenis keahlian dan/atau keterampilart yang dibutuhkan; dan
3. c.lembaga pendidikan yang akan dituju.

Pasal 7

(1)Rencana kebutuhan Tugas Belajar, lzin Belajar dan Ikatan Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) berisi infoi masi mengenai;
1. a.bidang peketjaan yang membutuhkan Tugas Belajar dan lzin Belajar; ..
2. b.jenis keahlian dan/atau ketrampilan yang dibutuhkan;
3. c.program pendidikan yang direncanakan; . d. kualifikasi, akademik PNS calon peserta Tugas Belajar, sa m p aid en gan strata tigaj berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja di setrap ■ Perangkat ; Daerah, serta mahasisiwa dan siswa' calon Ikatan Belajar berdasarkan prestasi belajar ;
4. e.lembaga pendidikan tinggi penyelenggara Tugas Belajar dan Ikatan Belajar; ■!
5. f.jangka walftu;
6. g.sumber bi4ya; dan
7. h.kualifikasi program pendidikan formal yang diperlukan untuk rnengisi formasi jabatan yang sangat diperlukan dan mendukung visi dan misi Daerah.
(2)Ketentuan mengenai bentuk Rencana Kebutuhan serta indikalor pemberian Tugas Belajiar, ■Izin Belajar dan Ikatan? Belajar Perangkat Daerah sebagaimana) dimaksud pada ayat (1), diatuf dengan Peratumn Bupati.

BAB III

KEWENANGAN

Pasal 8

Bupati berwenanjg memberikan Tugas Belajar, Izin Belajar dan Ikatan Belajar. P a sa l9

(1)Bupati daljam -memberikan Tugas Belajar dan Izin Belajar sebagaimanaj dimaksud dalam Pasal 8 harus memperhatikan dan ■ mempertimbangkan keterkaitan antara kebutuhan pendidikan' yang ditempuh dpngan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah sesuai' kebutuhan Djaerah, serta kemampuan keuangan Daerah.
(2)Bupati dalaip memberikan Ikatan Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 harus memperhatikan aspek kemampuan akademis, keadilan danj mempertimbangkan keterkaitan kebutuhan pendidikan yang ditempuh serjta kemampuan keuangan Daerah.

BAB IV

SYARAT PEMBERIAN TUGAS BELAJAR,1IZIN BELAJAR DAN IKATAN BELAJAR

Pasal 10

(1)PNS yang akqm diberikan Tugas Belajar harus memenuhi persyaratan:
1. a.administratiffsdan
2. b.akademik;
(2)Syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melipmi:
1. a.mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati mengetahui Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan; ■ fotocopy Rencana Kebutuhan Tugas Belajar Perangkat Daerah; fotocopy Kartu Pegawai; bekerja di lingkup Pemerintah Daerah paling singkat 1 b. c. d. e. (satu) tahun terhitung sejak tanggal pengangkatan sebagai PNS, !<ecuall)untuk bidangilm u - yang langka atau kebutuhan orgam'sasi, dapa' diberikan; sejak pengangkatan sebagai PNS; '* • daftar pehilalan pelaksanaan pekerjaan 1 (satu) tahun ierakhir bernilai baik; / fotocopy keputusan pengangkatan Calon PNSjo^/^ g- h. J- k. m. n. o. 1. 2. 3. 4. 5.
  1. 6.tidak fotocopy kepiltusan pengangkatan PNS; . fotocopy keputusan pangkat terakhir; . . . , . n. fotocopy keputusan jabatan terakhir; bagi PNS yang menduduki jabata ... rekomenclasi mengikuti Tugas Belajar d a r i' atasan langsung y a n g , diketahuijoleh kepala Perangkat Daerah; _ ■ . . surat jjim|man pembiayaan Tugas Belajar khusus.bagi PNS yang sumbei pembidyaannya non APBD; ■ surat Aet^rangan dari kepala Perangkat Daerah mengenai program studi yang akan ditempuh mempunyai hubungan atau sesuai dengan kebutuhain pengembangan organisasi; lulus Seleksi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah atau Lembagu Pendidjikan Formal yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah; surat pernyataan: tidak sedang menjalankan ctiti di luar tanggungan negara; tidjjrk sedang mengajukan upaya hukum keberatan ke Ba<jiar Pertimbangan Kepegawaian; tidak sedang dalam proses penjatuhan huku'man disiplin; tidak $edang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat be rat; tid^k | sedang dalam proses perkara pidana, baik tindak pid;and kejahatan maupun pelanggaran; sedang dalam melaksanakan pendidikan dan pelatihan penjenjangan;
  2. 7.tidak , pemah gagal dalam - Tugas Belajar yang disebabkan oleh kelalaiannya;
  3. 8.tidak pernah dibatalkan mengikuti Tugas Belajar karena kesalajhannya; •- .
  4. 9.berseqia menandatangani perjanjian yang ditetapkan oleh Pemerjintah Daerah; dan
  5. 10.berseciiia mengabdi di Daerah. rekomendasi dari Bupati untuk mengikuti seleksi pada lembaga pendidikan; ■ pembebasan dari jabatan bagi PNS yang menduduki jabatan struktu'ra), dan/atau;jabatan fungsional tertentu; sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pemerintah atau tim penguji kesehatan; dan batas u^ia ' maksimal bagi PNS yang akan melaksanakan tugas belajar msliputi:
  6. 1.program Diploma 1, Diploma 11, Diploma 111, dan Program Strata l atau setarajberusia paling tinggi 25 (dua puluh lima) tahun; dan prpgra|m Program Strata II atau setara, berusia paling tinggi 37 (tiga puljuhltujuh) tahun; dan program Strata III atau setara berusia paling'tinggi 40 (empat puluh) tahun.
(3)Syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (lfh u r u f b meliputi:
1. a.lulus ujian seleksi pada Perguruan Tinggi Negeri atau Perguruan Tinggi Swasta yang.terakreditasi, dibuktikan dengan surat keierangan telah lulus seleksi dari lembaga pendidikan yang diikuti;
2. b.pendidikan yang ditempuh harus sesuai dengan tugas ate u jabatan yang akan dipangku dan/atau diarahkan untuk menduduki jabatan yang berhubungan dengan pendidikan tersebut; dan memenuhi persyaratan akademik yang meliputi pendidikan terakhir dan syarat ( lain yang ditentukan oleh' lembaga pendidikan yan g-a k a n m e n e rim a .jv y P' q- r. 2. 3. c.

Pasal 11

(1)PMS yang akan diberijcan Izin Belajar harus memenuhi persyaratan:
1. a.mengajukan permohonrn^l&Cal'Sr'tertulis"kepada Bupati mengetahui Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan;
2. b.fotocopy Kartp Pegawai;
3. c.daftar penilaian prestasi kerja 1 (satu) tahun terakhir bernilai baik,>
4. d.sehat jasinani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keteiangan dokter iPejnerintah atau Tim Penguji Kesehatan;
5. e.surat keterangan dari Lembaga Pendidikan Tinggi sebagai penyelenggara atau pengelolah telah memperoleh izin penyelenggaraan pendidikan Kementeriam yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendidikan dan untuk Pendidikan Tinggi Swasta terakreditasi nilai B;
6. f.tidak sedang dalam proses penjatuhan hukuman disiplin, dan
7. g.tidak sedang menjalankan hukuman disiplin.
(2)PNS izin.belajjar harus menaati ketentuan:
1. a.pendidjika|n diselenggarakan di luar jam kerja; dan
2. b.tidak menjgganggu kelancaran tugas kedinasan.

Pasal 12

Mahasiswa kader poterjsial yang akan diberikan lkatan Belajarr program bantuan peningkatan prestasi akadetnik harus memenuhi persyoratan:

a.indeks prestasi kumulatif untuk setiap jenjang pendidikan minimal 3,00;
b.usia maksimal 3Q tahun; ‘
c.syarat lain yang ditentukan oleh Lembaga Pendidikan Formal yang bersangkutan;
d.surat keterapgan sedang mengikuti pendidikan dari Lembsga Pendidikan yang bersangkutan';
e.surat pernyatiaan bersedia untuk mengabdi di Daerah paling singkat 20 (dua ■ puluh) tahun; dan
f.bersedia menandatangani surat perjanjian lkatan Dinas Program Bantuan Peningkatan Prestasi Akademik dengan Pemerintah Daerah.

Pasal 13

(1)Siswa berpreptasi yang akan diberikan lkatan Belajar program bantuan belajar mahasiswa harus memenuhi persyaratan:
1. a.administratif;, dan
2. b.akademik.
(2)Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a rndiputi;
1. a.lulusan ^ekolah Menengah Umum atau Kejuruan yang dibuktikan dengan f|otocopy ijazah yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenanjg;
2. b.surat pernyataan untuk mengabdi di Daerah setehtii s^lesai lkatan Belajar paling rendah 20 (dua puluh) tahun; / c. d. e. lulus seleksi yang dilaksan akan oleh Pemerintah Daerah atau Lembaga Pendidika'h Formal yang ditetapkan oleh Pemerintah.Daerah; lulus ' seleksi ujian masuk PerguTuan Tinggi Negeri Swasta yang terakreditasi nilai B; • sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan keterangam dokter pemerintah atau tim penguji kesehatun, dan bersedia : menandatangani ©Surat Perjanjian Ikatan Dinas Yang BerprestaSi Program , Bantu an Belajar Muhasiswa Pemerintah Daerah. atau surat :Sisvva dengan
(3)Persyaratajn sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf bm cliputi:
1. a.nilai rapof rata-rata minimal 8,00 dari kelas 1 sampai 3;
2. b.menunjukkan sikap dan perilaku yang baik selama pendidikain yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Sekolah; ikan ; „
3. c.syarat laip yang ditentukan oleh lembaga pendidikan formal.

Isi peraturan

Teks58PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kupang Nomor 4 Tahun 2019

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 6

Pasal 7

KEWENANGAN

Pasal 8

SYARAT PEMBERIAN TUGAS BELAJAR,1IZIN BELAJAR DAN IKATAN BELAJAR

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 8 Tahun 1987

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 6

Pasal 7

KEWENANGAN

Pasal 8

SYARAT PEMBERIAN TUGAS BELAJAR,1IZIN BELAJAR DAN IKATAN BELAJAR

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 8 Tahun 1987