Bagian Keenam PPTK Sl\:PD
c.melakukan pengujian atas tagihan clan memerintahkan pembayaran;
d.mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
e.melaksanakan pemungutan rctribusi Daerah;
f.mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya;
dan
g.melaksanakan tugas KPA lainnva sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Dalam melaksanakan kewenangan scbagaimana dimaksud pada ayat (4) KPA bertanggung jawab kepada PA.
(2)Bendahara r
(1)Bupati atas usul PPKD rnenctapk.m Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja pada SKPD dengan Keputusan Bupati.
Pasul J Bagian Kcsrrnbilan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran
(1)Dalam hal PA melimpahkan sebagian kcwenangannya kepada KPA karena pertimbangan sebagaimana dirnak-ud dalam Pasal 11 ayat (2), PA menetapkan PPK Unit SKPD un ru k melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Unit SKPD.
(2)PPK Unit SKPD sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
a.melakukan verifikasi SPP-TC dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajuk.in oleh Bendahara Pengeluaran pembantu;
b.menyiapkan SPM-TU dan SPM-LS, berdasarkan SPPTU dan SPP-LS yang diajukan oleh Bendahara Perigeluaran pembantu; dan
c.melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan pembantu dan Bend.ihara Pengeluaran pembantu.
Pasal l 5 Bagian Krdvlapan Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit SKPD Bagian Kesepuluh l"1 Bendahara Penerimaan dan Bendahara Ptngcluaran dilarang:
a.melakukan kegiatan perdagangan, pvkerjaan pemborongan, dan penjualan jasa;
b.bertindak sebagai penjamin atas kcgiatan, pekerjaan, dan/atau penjualan jasa; dan
c.menyimpan uang pada suatu bank at au lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung.
Pasal J I ( 1) Kepala SKPD atas usul Be ndahara Pengrluaran dapat menetapkan pegawai yang bertugas membantu Bendahara Pengeluaran untuk meningkatkan efektifitas pengelolaan Belanja Daernh.
(2)Pegawai yang bertugas membantu Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan lingkup penugasan yang ditetapkan olch kepala SKPD.
Pasal ..?O
(2)Bendahara Pengeluaran sebagaiman.. dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas dan wewenang:
a.mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP, SPP GU, SPP TU, dan SPP LS;
b.menerima dan menyimpan UP. (; U, dan TU;
c.melaksanakan pembayaran dari L·P, GU, dan TU yang dikelolanya;
d.menolak perintah bayar dari P..\ ~:ang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan:
e.meneliti kelengkapan dokumen pt-mbayaran ;
f.rnembuat laporan pertanggurigjawaban secara administratif kepada PA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik; dan
g.memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
(3)Dalam hal PA melimpahkan kcwcnangannya kepada KPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1 l clan ayat (2), Bupati atas usul PPKD menetapkan Bendahara Pengeluaran pembantu.
(4)Bendahara Pengeluaran pembantu scbagaiman a dimaksud pada ayat (3) memiliki tugas dan wewenang:
a.mengajukan permintaan pernbavnran menggunakan SPP TU dan SPP LS;
b.menerima dan menyimpan pelimpahan UP dari Bendahara Pengeluaran;
c.menerima dan menyimpan TU d.u i BUD;
d.melaksanakan pembayaran aias pelimpahan UP dari TU yang dikelolanya;
e.menolak perintah bayar dari KP ..\ yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan:
f.meneliti kelengkapan dokumen p-mbayaran;
g.memungut dan rnenyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan: dan
h.membuat laporan pertanggurigj iwaban secara administratif kepada KPA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada Bendahara Pengeluaran secara p-riodik.
(3)Pengeluaran r
(1)Semua Penerimaan Daerah dan Perigeluaran Daerah dalarn bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
(2)Penerimaan Daerah sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a.Pendapatan Daerah; dan
b.penerimaan Pembiayaan Darrah.
Pasal 2-i
(1)APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan kemampuan Pendapatan Daerah.
(2)APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mempedomani KUA PPAS yang didasarkan pada RKPD.
(3)APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.
(4)APBD, perubahan APBD, dan pcnanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-unda ngan.