DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kupang Nomor 4 Tahun 2022

Nomor: 4
Tahun: 2022
Ditetapkan: 27 Desember 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 293

Lembaga terkait

Ringkasan

Perda tersebut mengatur mengenai Ketentuan Umum; Pengelola Keuangan Daerah; APBD; Penyusunan Rancangan APBD; Penetapan APBD; Pelaksanaan dan Penatausahaan; Laporan Realisasi Semester Pertama APBD dan Perusahaan APBD; Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah; Penyusunan Rancangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD; Kekayaan Daerah dan Utang Daerah; Badan Layanan Umum Daerah; Penyelesaian Kerugian Keuangan Daerah; Informasi Keuangan Daerah; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan KPA;

h.menetapkan Bendahara Penerirnaan dan Bendahara Pengeluaran;
i.menetapkan pejabat yang berrugas melakukan pemungutan pajak Daerah dan retribusi Daerah; J· menetapkan pejabatyang bertugas melakukan pengelolaan Utang dan Piutang Daerah;
k.menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayar an: I. menetapkan pejabat lainnya dalarn rangka Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan ketenruan peraturan perundang-undangan; dan
m.melaksanakan kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3)Dalam melaksanakan kekuasaan scbagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan Keuangan Daerah kepada Pejabat Perangkat Daerah.
(4)Pejabat Perangkat Daerah sebagairnan a dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
1. a.Sekretaris Daerah selaku koorclinator Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. b.kepala SKPKD selaku PPKD; dan
3. c.kepala SKPD selaku PA.
(5)Pelimpahan sebagian atau seluruh kckuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, dan mcncrima atau mengeluarkan uang.
(6)Pelimpahan kekuasaan sebagairnana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
1. j.melakukan 'r

Pasal 8

(1)PPKD selaku BUD mengusulkan pejabat di lingkungan SKPKD kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai Kuasa BUD.
(2)Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(3)Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
1. a.menyiapkan Anggaran Kas;
2. b.menyiapkan SPD;
3. c.menerbitkan SP2D;
4. d.memantau pelaksanaan penrrirnaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/ atau lembaga keuangan Jainnya yang telah ditunjuk;
5. e.mengusahakan dan mengarur dana yang diperlukan dalarn pelaksanaan APBD;
6. f.menyimpan uang Daerah;
7. g.melaksanakan penernpatan uang Daerah dan mengelola/ menatausahakan investasi;
8. h.melakukan pembayaran berdasarkan permintaan PA/KPAatas Beban APBD;
  1. 1.melaksanakan Pemberian Pinjarnan Daerah atas nama Pemerintah Dae rah;
(1)Kepala SKPKD selaku PPKD mernpunyai tugas:
1. a.menyusun dan melaksanakan kebijakan Pengelolaan Keuangan Dae rah;
2. b.menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, rancangan Peraturan Daerah tentang pcrubahan APBD, dan rancangan Peraturan Daerah tentang pcrtanggungjawaban pelaksanaan APBD;
3. c.melaksanakan pemungutan Peridapatan Daerah yang telah diatur dalarn Perda;
4. d.melaksanakan fungsi BUD; dan
5. e.melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)PPKD dalarn melaksanakan fungsinya selaku BUD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf d berwenang:
1. a.menyusun kebijakan dan pcdoman pelaksanaan APBD;
2. b.mengesahkan DPA SKPD;
3. c.melakukan pengendalian pclaksanaan APBD;
4. d.memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran Kas Umum Daerah ;
5. e.melaksanakan pemungutan pajak Daerah;
6. f.menetapkan SPD;
7. g.menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama Pemerintah Daerah;
8. h.melaksanakan sistem akuntansi clan pelaporan Keuangan Daerah;
  1. 1.menyajikan informasi Keuangan Daerah; dan J. melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal penerimaan dan Pengeluaran Daerah sesuai dcngan ketentuan peraturan perundang- undangan, tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah.

Pasal 7

(2)Dalam melaksanakan tugasnya scbagaimana dimaksud pada ayat (1), koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah bertanggung jawab kepada Bupati.
(1)PA dapat melimpahkan sebagian ke w. nangannya kepada kepala Unit SKPD selaku KPA.
(2)Pelimpahan kewenangan sebagaiman a dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan besaran anggaran kegiatan, lokasi, dan/ atau rentang kendali.
(3)Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usu! kcpala SKPD.
(4)Pelimpahan kewenangan sebagaiman.i dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.melakukan tindakan yang mcngakibatkan pengeluaran atas Beban anggaran belanja;
2. b.melaksanakan anggaran Unit S l( J>D yang dipimpinnya;
3. c.melakukan '{M

Pasal 11

(1)Kepala SKPD selaku PA mernpunyai u.gas:
1. a.menyusun RKA SKPD;
2. b.menyusun DPA SKPD;
3. c.melakukan tindakan yang meng.ikibatkan pengeluaran atas Beban anggaran belanja;
4. d.melaksanakan anggaran SKPD y,mg dipimpinnya;
5. e.melakukan pengujian atas tagih.in dan memerintahkan pembayaran;
6. f.melaksanakan pemungutan rrtr: liusi Daerah;
7. g.mengadakan ikatan/ perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditct.ipkan;
8. h.menandatangani SPM;
  1. 1.mengelola Utang dan Piutang Daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya; J. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD;
9. k.mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
  1. 1.menetapkan PPTK dan PPK SKPD;
10. m.menetapkan pejabat lainnya d.il.un SKPD yang dipimpinnya dalam rangka Pengelolaan Keuangan I ),1t~rah; dan
11. n.melaksanakan tugas lainnya ,w~uai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)PA bertanggung jawab atas pe l.rksanaan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud pada ayat ( l I kepada Bupati melalui Sekretaris Daer ah. Pasal I() Bagian Ke--mpat PA Bupati atas usul BUD dapat rnenerapkan lebih dari 1 (satu) Kuasa BUD di lingkungan SKPKD dengan pertirnbangan besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, dan/atau rentang kenrlali. J. melakukan pengelolaan Utang dan Piutang Daerah; dan
1. k.melakukan penagihan Piutang Dnerah.
(4)Kuasa BUD sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada PPKD selaku BUD.

Pasal 0

(1)Kepala SKPD selaku PA menetapkan PPK SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf I unruk melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
(2)PPK SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan wewenang:
1. a.melakukan verifikasi SPP-UP. SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran;
2. b.menyiapkan SPM;
3. c.melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
4. d.melaksanakan fungsi akuntansi pada SKPD; dan
5. e.menyusun laporan keuanga n S KPD.
(3)PPK SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak merangkap sebagai pejabat dan pegawai yang bertugas mclakukan pemungutan pajak Daerah dan retribusi Daerah, Bendahara Pcnerimaan , Bendahara Pengeluaran, dan/atau PPTK.

Pasal 14

(1)Penetapan PPTK sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 12 ayat (1) berdasarkan pertimbangan kornpetensi jabatan, besaran anggaran Kegiatan, beban kerja, lokasi, renrnng kendali, dan/atau pertimbangan objektif lainnya yang kriterianya di tctapkan Bupati.
(2)PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural scsuai dengan tugas dan fungsinya.
(3)Dalam hal tidak terdapat Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural, PA/KPA dapat menetapkan pejabat fungsiona1 umum selaku PPTK yang kriterianya ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 13

(1)PA/KPA dalam melaksanakan Kcgiatan menetapkan pejabat pada SKPD/Unit SKPD selaku PPTK.
(2)PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu tugas dan wewenang PA/KPA.
(3)Dalam melaksanakan tugas dan wrwcnang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPTK bertanggung jawab kepada PA/KPA.

Pasal 12

c.melakukan pengujian atas tagihan clan memerintahkan pembayaran;
d.mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
e.melaksanakan pemungutan rctribusi Daerah;
f.mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya; dan
g.melaksanakan tugas KPA lainnva sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5)Dalam melaksanakan kewenangan scbagaimana dimaksud pada ayat (4) KPA bertanggung jawab kepada PA.
(2)Bendahara r
(1)Bupati atas usul PPKD rnenctapk.m Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja pada SKPD dengan Keputusan Bupati. Pasul J<I ( 1) Kepala SKPD atas usul Bendahara Pcucrimaan dapat menetapkan pegawai yang bertugas membantu Bendahara Penerimaan untuk rneningkatkan efektifitas pengelolaan Pendapatan Daerah dengan Keputusan Kepala SKPD.
(2)Pegawai yang bertugas membantu Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanak.n i tugas dan wewenang sesuai dengan lingkup penugasan yang ditetapkan olch kepala SKPD. Pasal I~
(1)Dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada KPA, Bupati dapat menetapkan Bendahara Penrrimaan pembantu pada unit kerja SKPD yang bersangkutan.
(2)Bendahara Penerimaan pembantu ~t bagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas dan wewenang se-su.ri dengan lingkup penugasan yang ditetapkan oleh Bupati. Pasal l 7
(1)Bupati menetapkan Bendahara Pcn.rimaan untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksariaan anggaran pendapatan pada SKPD atas usul PPKD selaku BUD drngan Keputusan Bupati.
(2)Bendahara Penerimaan sebagaiman.i dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas dan wewenang menerima, meuvirnpan , menyetor ke Rekening Kas Umum Daerah, menatausahaka n . dan mempertanggungjawabkan Pendapatan Daerah yang diterimanv r. Pasal l (>
(1)Dalam hal PA melimpahkan sebagian kcwenangannya kepada KPA karena pertimbangan sebagaimana dirnak-ud dalam Pasal 11 ayat (2), PA menetapkan PPK Unit SKPD un ru k melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Unit SKPD.
(2)PPK Unit SKPD sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
1. a.melakukan verifikasi SPP-TC dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajuk.in oleh Bendahara Pengeluaran pembantu;
2. b.menyiapkan SPM-TU dan SPM-LS, berdasarkan SPPTU dan SPP-LS yang diajukan oleh Bendahara Perigeluaran pembantu; dan
3. c.melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan pembantu dan Bend.ihara Pengeluaran pembantu. Pasal l 5
4. a.melakukan kegiatan perdagangan, pvkerjaan pemborongan, dan penjualan jasa;
5. b.bertindak sebagai penjamin atas kcgiatan, pekerjaan, dan/atau penjualan jasa; dan
6. c.menyimpan uang pada suatu bank at au lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung. Pasal J I ( 1) Kepala SKPD atas usul Be ndahara Pengrluaran dapat menetapkan pegawai yang bertugas membantu Bendahara Pengeluaran untuk meningkatkan efektifitas pengelolaan Belanja Daernh.
(2)Pegawai yang bertugas membantu Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan lingkup penugasan yang ditetapkan olch kepala SKPD. Pasal ..?O
(2)Bendahara Pengeluaran sebagaiman.. dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas dan wewenang:
1. a.mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP, SPP GU, SPP TU, dan SPP LS;
2. b.menerima dan menyimpan UP. (; U, dan TU;
3. c.melaksanakan pembayaran dari L·P, GU, dan TU yang dikelolanya;
4. d.menolak perintah bayar dari P..\ ~:ang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan:
5. e.meneliti kelengkapan dokumen pt-mbayaran ;
6. f.rnembuat laporan pertanggurigjawaban secara administratif kepada PA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik; dan
7. g.memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
(3)Dalam hal PA melimpahkan kcwcnangannya kepada KPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1 l clan ayat (2), Bupati atas usul PPKD menetapkan Bendahara Pengeluaran pembantu.
(4)Bendahara Pengeluaran pembantu scbagaiman a dimaksud pada ayat (3) memiliki tugas dan wewenang:
1. a.mengajukan permintaan pernbavnran menggunakan SPP TU dan SPP LS;
2. b.menerima dan menyimpan pelimpahan UP dari Bendahara Pengeluaran;
3. c.menerima dan menyimpan TU d.u i BUD;
4. d.melaksanakan pembayaran aias pelimpahan UP dari TU yang dikelolanya;
5. e.menolak perintah bayar dari KP ..\ yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan:
6. f.meneliti kelengkapan dokumen p-mbayaran;
7. g.memungut dan rnenyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan: dan
8. h.membuat laporan pertanggurigj iwaban secara administratif kepada KPA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada Bendahara Pengeluaran secara p-riodik.
(3)Pengeluaran r
(1)Semua Penerimaan Daerah dan Perigeluaran Daerah dalarn bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
(2)Penerimaan Daerah sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Pendapatan Daerah; dan
2. b.penerimaan Pembiayaan Darrah. Pasal 2-i
(1)APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan kemampuan Pendapatan Daerah.
(2)APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mempedomani KUA PPAS yang didasarkan pada RKPD.
(3)APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.
(4)APBD, perubahan APBD, dan pcnanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-unda ngan.

Pasal 23

(1)Dalarn proses penyusunan APBD, Bupati dibantu oleh TAPD yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah.
(2)TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Pejabat Perencana Daerah, PPKD, dan pejabat lain scsuai dcngan kebutuhan.
(3)TAPD sebagaimana dimaksud pada avat (1) mempunyai tugas:
1. a.membahas kebijakan Pengelolaan Kcuangan Daerah;
2. b.menyusun dan membahas rancarigan KUA dan rancangan perubahan KUA;
3. c.menyusun dan membahas rancangan PPAS dan rancangan perubahan PPAS;
4. d.melakukan verifikasi RKA SKPD:
5. e.membahas rancangan APBD, rancangan perubahan APBD, dan rancangan pertanggungjawaban APBD;
6. f.membahas hasil evaluasi APBD, perubahan APBD, dan Pertanggungjawaban APBD;
7. g.melakukan verifikasi rancangan DPA SKPD dan rancangan perubahan DPA SKPD;
8. h.menyiapkan surat edaran Bupati tentang pedoman penyusunan RKA; dan
9. i.melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
(4)Dalarn melaksanakan tugas TAPD sebagaiman a dimaksud pada ayat (3) dapat melibatkan instansi sesuai dengan kebutuhan.
(5)TAPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III

APBD

Pasal 21

(3)Pembiayaan \t'
(1)Pendapatan Daerah sebagaimana dun iksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a meliputi semua penerimaan uang rnclalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan l .erundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak Daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.
(2)Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan p-rundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban Daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Pasal .2.'-1
(1)APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri atas:
1. a.Pendapatan Daerah;
2. b.Belanja Daerah; dan
3. c.Pembiayaan Daerah.
(2)APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Klasifikasi APBD menurut Urusan Pernerintahan Daerah dan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayai 12) disesuaikan dengan kebutuhan Daerah berdasarkan ketentuan perai uran perundang- undangan. Pasal .27 Pasal .2h Satuan hitung dalam APBD adalah rnata uarig rupiah. Pasal .2:C:.
(3)Pengeluaran Daerah sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Belanja Daerah; dan
2. b.pengeluaran Pembiayaan Daerah.
(4)Penerimaan Daerah yang dianggarkan dalam APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan rencana Penerimaan Daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber Penerimaan Daerah dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Pengeluaran Daerah yang dianggarkan dalam APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan rencana Pengeluaran Daerah sesuai dengan kepastian tersedianya dana atas Penerimaan Daerah dalam jumlah yang cukup.
(6)Setiap Pengeluaran Daerah sebagairn.in a dimaksud pada ayat (3) harus merniliki dasar hukum yang melandasi nya.
(7)Seluruh Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan sccara bruto dalam APBD.
1. n.pendapatan 'r
(1)Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a meliputi:
1. a.pajak Daerah;
2. b.retribusi Daerah;
3. c.hasil pengelolaan kekayaan Darrah yang dipisahkan; dan
4. d.lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.
(2)Pendapatan pajak Daerah dan rrtribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b meliputi pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pajak Daerah dan retribusi Daerah.
(3)Hasil pengelolaan kekayaan Darrah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Penerimaan Daerah atas hasil penyertaan modal Daerah.
(4)Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
1. a.hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan,
2. b.hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
3. c.hasil kerja sama Daerah;
4. d.jasa giro;
5. e.hasil pengelolaan dana bergulir:
6. f.pendapatan bunga;
7. g.penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah;
8. h.penerimaan komisi, potongan , atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, h ibah , asuransi, dan/ atau pengadaan barang dan jasa termasuk perierimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang Daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah;
  1. 1.penerimaan keuntungan dan sclisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
9. j.pendapatan denda atas ketcrlarnbatan pelaksanaan pekerjaan;
10. k.pendapatan denda pajak Daerah: L pendapatan denda retribusi Dacrah;
11. m.pendapatan hasil eksekusi atas jarninan;

Pasal 3

l Pendapatan Daerah terdiri atas:

a.Pendapatan Asli Daerah;
b.Pendapatan Transfer; dan
c.lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Pasal 30

Pendapatan Daerah dirinci menurut Urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, jenis, obyek, dan rincian obyek Pendapatan Daerah.

Isi peraturan

Teks293PDFHirarki

Memuat teks peraturan…