(1)Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan sebagai perkalian antara tingkat pengunaan jasa dengan tarif Retribusi.
(2)Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai hasil penjumlahan antara indeks variabel jarak tempuh kunjungan dengan indeks varibel jenis konstruksi menara dibagikan dengan jumlah variabel.
(3)Indeks variabel jarak tempuh kunjungan ditetapkan berdasarkan zonasi sebagai berikut:
No Uraian Indeks 1 Zona I, meliputi selain daratan Amfoang dan Seinau 0,9 2 Zona II, meliputi daratan Amfoang dan Semau U
(4)Indeks variabel jenis konstruksi menara ditetapkan * sebagai berikut:
No Jenis Konstruksi Menara Indeks 1 Menara Pole 0,9 2 Menara 3 (tiga) kaki 1,0 3 Menara 4 (empat- kaki 1,1
(5)Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai biaya operasional rata-rata yang dikeluarkan Pemerintah Daerah untuk melakukan pengawasan dan pengendalian di setiap menara.
(6)Biaya operasional rata-rata sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan sebesar Rp2.750.000,00
(7)Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan dengan formulasi sebagai berikut:
RPMT = TPJ x TR TP = ■IVJTK + IVJKM JV . . . Keterangan: RPTM = Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Tingkat Penggunaan Jasa Indeks Variabel Jarak Tempuh Kunjungan Indeks Variabel Jenis Konstruksi Menara JV = Jumlah Variabel : Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kupang. TPJ IVJTK = IVJKM = Ditetapkan di Oelamasi pada tanggal 2 Mei 2019 Diundangkan di Oelamasi pada tanggal 2 Mei 2019 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUPANG y O B £ T LA H A ’t LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUPANG TAHUN 2019 NOMOR 5 REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUPANG PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 05/2019 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUPANG NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUPANG NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM UMUM : • Pergeseran .paradigma penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dalam, konteks otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungj awab, dititikberatkan pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat melalui perwujudan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efisien dan ekonomis. Retribusi Jasa Umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah, dan oleh karenanya perlu dikelola berdasarkan prinsip-prinsip pemungutan yang' sah sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan, dimana cakupan pelayanannya semata-mata ditujukan bagi pemenuhan kepentingan dan kemanfaatan umum. Sebagai respon terhadap tuntutan pergeseran paradigma pelayanan publik tersebut di atas, maka secara nasional melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah menghapus keberadaan objek pelayanan penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dari Reribusi Jasa Umum, dan oleh karenanya ketentuan mengenai Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil harus disesuaikan/dihapus dari materi Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum. Demikian pula dengan beberapa ketentuan mengenai Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang perlu disesuaikan sebagai akibat dari adanya rumusan perhitungan struktur dan besarnya tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang dianulir/dibatalkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XII/2014 yang berkekuatan hukum tetap untuk dikembalikan kepada rumusan yang benar-benar memenuhi prinsip-prinsip pemungutan Retribusi yang berlaku. Untuk memenuhi prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan, maka perubahan seperti tersebut perlu diatur dengan menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kupahg Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1