DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kupang Nomor 5 Tahun 2019

Nomor: 5
Tahun: 2019
Ditetapkan: 2 Mei 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut berisi tentang: 1. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf c dihapus; 2. Ketentuan Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24 dihapus; 3. Ketentuan Pasal 100 diubah; 4. Ketentuan Pasal 101 diubah; 5. Ketentuan Pasal 102 diubah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa adanya tuntutan perubahan terhadap ketentuan • yang mengatur Retribusi Penggantian Biaya Cetak • Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, maka perlu menyesuaikan beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas ' Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum; Mengingat : .1. Pasal 8 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.' Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan ■ Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara, Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor . 5679);
5.' Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kupang Nomor 005); f Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUPANG dan : f ■ BUPATI KUPANG ' / MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUPANG NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kupang Nomor 005) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf c dihapus sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1)Jenis Retribusi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah:
1. a.Retribusi Pelayanan Kesehatan;
2. b.Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan; • c. Dihapus;
3. d.Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
4. e.Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
5. f.Retribusi Pelayanan Pasar;
6. g.Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
7. h.Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
8. i.Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
9. j.Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
10. k.Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
11. l.Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
12. m.Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan
13. n.Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
(2)Jenis Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

2.Ketentuan Pasal 18, Pasal 19, PaSai 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 dihapus.
3.■ Ketentuan Pasal 100 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 100

•

(1)Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi diukur berdasarkan jumlah kunjungan dalam rangka pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi selama 1 (satu) tahun.
(2)Jumlah kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

4.Ketentuan Pasal 101 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: . Pasal 101

(1)Prinsip dan Sasaran . dalam Penetapan Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan untuk menutupi sebagian biaya penyediaan jasa ■ pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi. '(2) Biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional yang berkaitan langsung dengan kegiatan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.
(3)Ketentuan mengenai pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi diatur, dengan Peraturan Bupati.

5.Ketentuan Pasal 102 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 102

(1)Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan sebagai perkalian antara tingkat pengunaan jasa dengan tarif Retribusi.
(2)Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai hasil penjumlahan antara indeks variabel jarak tempuh kunjungan dengan indeks varibel jenis konstruksi menara dibagikan dengan jumlah variabel.
(3)Indeks variabel jarak tempuh kunjungan ditetapkan berdasarkan zonasi sebagai berikut: No Uraian Indeks 1 Zona I, meliputi selain daratan Amfoang dan Seinau 0,9 2 Zona II, meliputi daratan Amfoang dan Semau U
(4)Indeks variabel jenis konstruksi menara ditetapkan * sebagai berikut: No Jenis Konstruksi Menara Indeks 1 Menara Pole 0,9 2 Menara 3 (tiga) kaki 1,0 3 Menara 4 (empat- kaki 1,1
(5)Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai biaya operasional rata-rata yang dikeluarkan Pemerintah Daerah untuk melakukan pengawasan dan pengendalian di setiap menara.
(6)Biaya operasional rata-rata sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan sebesar Rp2.750.000,00
(7)Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan dengan formulasi sebagai berikut: RPMT = TPJ x TR TP = ■IVJTK + IVJKM JV . . . Keterangan: RPTM = Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Tingkat Penggunaan Jasa Indeks Variabel Jarak Tempuh Kunjungan Indeks Variabel Jenis Konstruksi Menara JV = Jumlah Variabel : Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kupang. TPJ IVJTK = IVJKM = Ditetapkan di Oelamasi pada tanggal 2 Mei 2019 Diundangkan di Oelamasi pada tanggal 2 Mei 2019 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUPANG y O B £ T LA H A ’t LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUPANG TAHUN 2019 NOMOR 5 REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUPANG PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 05/2019 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUPANG NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUPANG NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM UMUM : • Pergeseran .paradigma penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dalam, konteks otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungj awab, dititikberatkan pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat melalui perwujudan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efisien dan ekonomis. Retribusi Jasa Umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah, dan oleh karenanya perlu dikelola berdasarkan prinsip-prinsip pemungutan yang' sah sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan, dimana cakupan pelayanannya semata-mata ditujukan bagi pemenuhan kepentingan dan kemanfaatan umum. Sebagai respon terhadap tuntutan pergeseran paradigma pelayanan publik tersebut di atas, maka secara nasional melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah menghapus keberadaan objek pelayanan penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dari Reribusi Jasa Umum, dan oleh karenanya ketentuan mengenai Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil harus disesuaikan/dihapus dari materi Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum. Demikian pula dengan beberapa ketentuan mengenai Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang perlu disesuaikan sebagai akibat dari adanya rumusan perhitungan struktur dan besarnya tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang dianulir/dibatalkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XII/2014 yang berkekuatan hukum tetap untuk dikembalikan kepada rumusan yang benar-benar memenuhi prinsip-prinsip pemungutan Retribusi yang berlaku. Untuk memenuhi prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan, maka perubahan seperti tersebut perlu diatur dengan menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kupahg Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1

Pasal 2

Cukup jelas. Angka 2 Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 Cukup jelas. Angka 3

Pasal 100

Cukup jelas. Angka 4 •

Pasal 101

Cukup jelas. Angka 5 • Pasal 102 ' Ayat (1) Contoh perhitungan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagai berikut: Tim yang diketuai SI A, beranggotakan 3 (tiga) orang melakukan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi untuk jenis menara dengan konstruksi 3 (tiga) kaki di Kecamatan Kupang Timur. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang terutang dihitung dengan rumus: RPMT = TP x TR TP = IVJTK + IVJKM JV ’ = 0.9 + 1.0 2 = 0.95 TR = Rp2.750.000,00 RPMT # =. 1.1 x Rp2.750.000,00 = Rp2.612.500,00/tahun Ayat (2) Tarif Retribusi dalam ayat ini merupakan biaya operasional : rata-rata yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pengawasan dan pengendalian menara • telekomunikasi. Tarif Retribusi diperoleh dari komponen biaya operasional sebagai berikut:________________________ . • ____________ N o U raian V ol S a tu an H ari H a rga sa tu a n J u m la h 1- T ra n s p o rta s i 1 T im 236 6 7 5 .0 0 0 159.300.000 2 U a n g h a rian 3 O ran g 236 2 2 5.0 0 0 1 5 9.300.000 3 A T K 1 T ah u n 6 ,0 0 0 .0 0 0 6 .0 0 0 .0 0 0 T o ta l b ia y a o p e ra s io n a l p er tah u n 3 2 4 .6 0 0 .0 0 0 B ia ya ra ta -ra ta ata u ta r if retrib u si p e r m en a ra p er ta h u n (ju m lah m e n a r a / 118) 2 .7 5 0 .8 4 7 T a r if R e trib u si 2. 7 5 0.0 0 0 Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Ayat (7) Cukup jelas. Pasal IJ Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUPANG NOMOR 028

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kupang Nomor 5 Tahun 2019

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 100

Pasal 102

Pasal 2

Pasal 100

Pasal 101

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 5 Tahun 2012

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 100

Pasal 102

Pasal 2

Pasal 100

Pasal 101

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 5 Tahun 2012