DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kupang Nomor 5 Tahun 2022

Nomor: 5
Tahun: 2022
Ditetapkan: 29 Desember 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Ringkasan

Perda tersebut mengatur mengenai APBD, Penerimaan Daerah, Pengeluaran Daerah, Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, Pembiayaan, SiLPA, dan Piutang Daerah Tahun Anggaran 2023

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penyempumaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan agar Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi;
c.bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023; BUPATI KU PANG, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PERATURAN DAERAH l...:ABUPATEN KUPANG NOMOR 5 TAHUN 2022 TENT ANG ANGGARANPENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 BUPATI hUPANG PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan
1. 1.Daerah adalah Kabupaten Kupang.
2. 2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kupang.
3. 3.Bupati adalah Bupati Kupang. Pasal 1 PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN2023.

Menetapkan

Menetapkan MEMUTUSKAN: Dengan Persetuj uan Bersama DEWAN PERWAKILANRAKYAT DAERAH KABUPATEN KUPANG dan BUPATI KUPANG

3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ten tang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 ten tang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Jndonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
8.Peraturan Daerah Kabupaten Ku pang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kupang (Lembaran Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kupang Nomor 011) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kupang (Lembaran Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kupang Nomor 040);

Pasal 4

(1)Pendapatan Asli Daerah sebagairnana dirnaksud dalarn Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp89.878.031. 139 (Delapan Puluh Sernbilan Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Tiga Puluh Satu Ribu Seratus Tiga Puluh Sernbilan Rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Pajak Daerah; ~

Pasal 3

Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp. l.316.183.636.695 (Satu Triliun Tiga Ratus Enarn Belas Milyar Seratus Delapan Puluh Tiga Juta Enarn Ratus Tiga Puluh Enarn Ribu Enarn Ratus Sernbilan Puluh Lima Rupiah) yang bersurnber dari:

a.Pendapatan Asli Daerah;
b.Pendapatan Transfer; dan
c.Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Sisa Lebih Pernbiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp. 00.00
c.Pernbiayaan Daerah
1. 1.Penerirnaan Rp75.788.971.380
2. 2.Pengeluaran Rp36.000.000.000 Pernbiayaan Netto Rp39. 788.971.380

Pasal 2

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pernbiayaan Daerah dengan rincian se bagai beriku t:

a.Pendapatan Daerah Rpl.316.183.636.695
b.Belanja Daerah Rpl.355.972.608.075 Surplus/Defisit Rp(39. 788.971.380)
1. 4.Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kupang.
2. 5.Penerirnaan Daerah adalah uang yang rnasuk ke kas Daerah.
3. 6.Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
4. 7.Pendapatan Daerah adalah sernua hak Daerah yang diakui sebagai penarnbah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
5. 8.Belanja Daerah adalah sernua kewajiban Pernerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalarn periode tahun anggaran berkenaan.
6. 9.Pernbiayaan adalah setiap penerirnaan yang perlu dibayar kernbali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kem bali, baik pada tahun anggaran berkenaan rnaupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
7. 10.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerirnaan dan pengeluaran anggaran selarna 1 (satu) periode anggaran.
8. 11.Piutang Daerah adalah jurnlah uang yang wajib dibayar kepada Pernerintah Daerah dan/atau hak Pernerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

Pasal 6

(1)Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rpl 7.436.252.440 (Tujuh Belas Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Enam Ju ta Dua Ratus Lima Puluh Dua Ribu Empat Ratus Empat Puluh Rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Pendapatan Hibah direncanakan sebesar Rpl.272.253.000 (Satu Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Ju ta Dua Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah);
2. b.Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan direncanakan sebesar Rp16.163.999.440 (Enam Belas Milyar Seratus Enam Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Empat Puluh Rupiah).

Pasal 5

( 1) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp 1.208.869 .353.116 (Satu Triliun Dua Ratus Delapan Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Seratus Enam Belas Rupiah), yang terdiri atas:

a.Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
b.Pendapatan Transfer Antar Daerah.

(2)Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a direncanakan sebesar Rpl.176.949.855.000 (Satu Triliun Seratus Tujuh Puluh Enam Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah).
(3)Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3 l .919.498. l 16 (Tiga Puluh Satu Milyar Sembilan Ratus Sembilan Belas Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Seratus Enam Belas Rupiah).
1. b.Retribusi Daerah;
2. c.Hasil Pengelolaan Kekayaan Dae rah Yang Dipisahkan; dan
3. d.Lain-Lain PAD Yang Sah.
(2)Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp31.226.367.000 (Tiga Puluh Satu Milyar Dua Ratus Dua Puluh Enam Juta Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Rupiah).
(3)Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 18.172. 716 .800 (Delapan Belas Milyar Seratus Tujuh Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Enam Belas Ribu Delapan Ratus Rupiah).
(4)Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp15.000.000.000,00 (Lima Belas Milyar Rupiah).
(5)Lain-lain PAD Yang Sah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp25.478.94 7.339 (Dua Puluh Lima Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah.

Pasal 9

(1)Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp140.643.895.975 (Seratus Empat Puluh Milyar Enam Ratus Empat Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Belanja Modal Tanah;
2. b.Belanja Modal Peralatan dan Mesin: r
3. c.Belanja Modal Gedung dan Bangunan;

Pasal 8

( 1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp990.070.969.420 (Sembilan Ratus Sembilan Puluh Milyar Tujuh Puluh Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Dua Puluh Rupiah), yang terdiri atas:

a.Belanja Pegawai;
b.Belanja Barang dan Jasa;
c.Belanja Bunga;
d.Belanja Hibah; dan
e.Belanja Bantuan Sosial.

(2)Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp520.544.201.704 (Lima Ratus Dua Puluh Milyar Lima Ratus Empat Puluh Empat Juta Dua Ratus Satu Ribu Tujuh Ratus Empat Rupiah).
(3)Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan Rp465.645.308.626 (Empat Ratus Enam Puluh Lima Milyar Enam Ratus Empat Puluh Lima Juta Tiga Ratus Delapan Ribu Enam Ratus Dua Puluh Enam Rupiah).
(4)Belanja Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rpl.247.248.890 (Satu Milyar Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Rupiah).
(5)Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.175.210.200 (Dua Milyar Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Dua Ratus Sepuluh Ribu Dua Ratus Rupiah).
(6)Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan Rp459.000.000 (Empat Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Rupiah).

Pasal 7

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rpl.355.972.608.075 (Satu Triliun Tiga Ratus Lima Puluh Lima Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Enam Ratus Delapan Ribu Tujuh Puluh Lima Rupiah), yang terdiri atas:

a.Belanja Operasi;
b.Belanja Modal;
c.Belanja Tidak Terduga; dan
d.Belanja Transfer.

Pasal 13

( 1) Anggaran Penerimaan Pembiayaan se bagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp75.788.971.380 (Tujuh Puluh Lima Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh ~ Satu Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Rupiah), yang terdiri atas: I I

Pasal 12

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023 terdiri atas:

a.Penerimaan Pembiayaan; dan
b.Pengeluaran Pembiayaan. Pasal l 1 ( 1) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp222.257.742.680 (Dua Ratus Dua Puluh Dua Milyar Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Dua Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Rupiah), yang terdiri atas:
c.Belanja Bagi Hasil; dan
d.Belanja Bantuan Keuangan.

(2)Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.939.908.380 (Empat Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Delapan Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Rupiah).
(3)Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp217.317.834.300 (Dua Ratus Tujuh Belas Milyar Tiga Ratus Tujuh Belas Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Rupiah).

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…