DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kupang Nomor 7 Tahun 2019

Nomor: 7
Tahun: 2019
Ditetapkan: 2 Mei 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai: 1. Ketentuan Pasal 3 ayat (3) huruf a dan ayat (4) diubah; 2. Ketentuan Pasal 7 diubah.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa kebijakan Tarif dan Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan perlu dilakukan penyesuaian guna memenuhi tuntutan perkepibangan ekonomi dan sosial kemasyarakatan di Daerah;
b.' bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

1.' Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan ' Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak - Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran ■ Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentdng Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik ' Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.■ Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Kupang Tahun '2 0 1 3 Nomor 317, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kupang Nomor 008); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUPANG dan BUPATI KUPANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUPANG NOMOR 8 TAHUN 2013 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kupeng Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Percjesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2013 Nomor 317, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kupang Nomor 008) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 3 ayat (3) huruf a, dan ayat (4) diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai beriku t:

Pasal 3

(1)Objek PBB-P2 adalah bumi dan/atau bangunan yang 'dimiliki, dikuasai dan/atau dimaniaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakati untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. ■(2) Termasuk dalam pengertian bangunan adalah: : a. jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks Bangunan tersebut;
1. b.jalan tol;
2. c.kolam renang;
3. d.pagar mewah ;
4. e.tempat olah raga;
5. f.galangan kapal, dermaga;
6. g.taman rjiewah;
7. h.tempat penampungan/kijang minyak, air dan gas, pipa minyak; dan ' i. menara.
(3)Objek Pajak yang tidak dikenakan PBB-P2 adalah objek Pajak yang:
1. a.digunakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dari Pemerintah Kabupaten/Kota untuk penyelenggaraan pemerintahan;
2. b.digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak , dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
3. c.digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala atau yang sejenis dengan itu;
4. d.merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah pengembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belu m dibebani suatu hak; .e. digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; dan
5. f.digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga intemasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.
(4)Besamya NJOPTKP ditetapkan sebesar Rpl2.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) - untuk setiap Wajib Pajak. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Tarif PBB-P2 ditetapkan berdasarkan klasifikasi NJOP sebagai berikut:

a.NJOP dibawah 1 (satu) milyar ditetapkan sebesar:
1. 1.0,05% (nol koma nol lima persen) untuk objek bumi; > dan 2.0,20% (nol koma dua puluh persen) untuk objek bangunan;
b.NJOP 1 (satu) milyar ke; atas ditetapkan sebesar:
1. 1.0,06% (nol koma nol enam persen) untuk objek bumi; dan
2. 2.0,25% (nol koma dua puluh lima persep) untuk objek bangunanv Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengtmdangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kupang. Ditetapkan di Oelamasi pada tanggal 2 Mei 2019 Diundangkan di Oelamasi pada tanggal 2 Mei 2019 SEKRETARIS DAERAH ,KABUPATEN KUPANG,) OBET LAHA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUPANG TAHUN 2019 NOMOR 7 REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUPANG PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 07/2019 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUPANG NOMOR 7 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUPANG NOMOR 8 TAHUN 2013 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN UMUM , Kebijakan penetapan tarif PBB-P2 dalam Peratiiran Daerah Kabupaten Kupang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dilakukan berdasarkan NJOP PBB-P2 yang secara umum masih jauh dibawah harga pasaran umum yangi berlaku di Daerah. Mengingat NJOP merepresentasikan, kedudukan sosial dan ekonomi masyarakat selaku Wajib Pajak, maka penyesuaian NJOP PBB-P2 perlu dilakukan berdasarkan pendekatan harga pasaran umum atau minimal mendekati harga pasar yang berlaku saat ini. Penyesuaian NJOP PBB-P2 disadari akan berdampak pada kenaikan PBB- P2 yang terutang, dan membebani Wajib Pajak. Karena itu, formula Tarif PBB- P2 dan NJOPTKP dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 8 Tahun 2013 seperti tersebut di atas perlu dilakukan penyesuaian untuk mengimbangi dampak. penyesuaian kenaikan NJOP PBB-P2 dimaksud. Jika formula tarif PBB-P2 dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 8 Tahun 2013 tidak dipisahkan antara tarif pada objek bumi dengan tarif pada objek bangunan, maka untuk mengimbangi kenaikan NJOP PBB-P2 bumi perlu memisahkan antara tarif PBB-P2 pada objek bumi dan tarif PBB P2 pada objek bangupan, dimana tarif PBB-P2 pada objek' bumi perlu diturunkan berdasarkan klasifikasi'NJOP PBB-P2 bumi, sedangkan tarif PB13- P2 bangunan dilakukan penyesuaian berdasarkan klasifikasi NJOP PBB-P2 bangunan. Penyesuaian juga dilakukan pada NJOPTKP yang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 8 Tahun 2013 ditetapkan sebesar Rpl0.000.000,0f) (sepuluh juta rupiah), namun perlu dinaikan menjadi sebesar Rpl2.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah). Sasaran penerapan kebijakan NJOPTKP berlaku kepada Wajib Pajak yang memiliki menguasai dan/atau memanfaatkan Objek Pajak lebih dari satu Objek Pajak, yang pengenaannya pada Objek Pajak dengan NJOP tertinggi, atau jika dalam satu SPPT terdapat dua Objek Pajak berupa bumi dan bangunan maka NJOPTKP diterapkan pada Objek Pajak dengan NJOP tertinggi. Disamping itu, harmonisasi substansi juga dilakukan pada rumusan Objek Pajak yang tidak dikenakan PBB-P2 yakni pada objek yang digunakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan, dimana pada rumusan frase “Pemerintah Daerah” memiliki arti yang sangat sempit yakni terbatas pada Pemerintah Kabupaten Kupang sebagaimana diatur dalam ketentuan Umum Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 8 Tahun 2013, padahal sesungguhnya dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan RetribuSi. Daerah mendefinisikan Pemerintah Daerah mencakup Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Karena itu, frase Pemerintah Daerah perlu disesuaikan dengan pemaknaan aslinya sehingga harus diubah dengan menggunakah frase “iPemerintah Kabupaten/Kota”. Untuk memenuhi prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan, maka perubahan seperti tersebut perlu diatur dengan membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupater. Kupang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1

Pasal 3

A y a t(l) Yang dimaksud dengan “kawasan” adalah semua tana dan bangunan yang digunakan ole perusahaan perkebunan, perhutanan dan pertambangan ditanah yang diberi Hak Guna Usaha Perkebunan, tanah yang diberi hak pengusahaan utan dan tanah yang menjadi wilayah usaha , pertamangan. Ayat (2) , Cukupjelas. Ayat (3) Huruf a • Cukupjelas. Huruf b Yang dimaksud dengan “tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntunga” adalah bahwa objek pajak itu diusahakan untuk melayani kepentingan umum, dan nyata-nyata tidak ditujukan untuk mencari keuntungan. Hal ini dapat diketahui antara lain dari anggaran dasar dan anggaran ruma tangga dari yayasan/badan yang bergerak dalam bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional tersebut. Termasuk pengertian ini adalah hutan wisata milik negara sesuai dengan ketentuan, peraturan perundang-undangan. Contoh: - Pesantren; - .Madrasah; - Tanah wakaf; dan/atau - rumah sakit umum Huruf c Cukupjelas. ; Huruf d Cukupjelas. , Huruf e Cukupjelas. , Huruf f Cukupjelas. Ayat (4) Kebijakan penerapan NJOPTKP diberikan kepada Wajib Pajak yang memiliki, menguasai dan/atau memanfaatkan lebih dari satu objek Pajak dengan sasaian penerapan pada objek Pajak berNJOP tertinggi, atau jika dalam satu SPPT terdapat 2 objek Objek Pajak berupa bumi dan bangunan, maka NJOPTKP diterapkan pada Objek Pajak dengan NJOP tertinggi. Contoh 1 : SPPT dengan satu objek Pajak: Wajib Pajak A memiliki satu objek Pajak berupa tan ah seluas 575 m2 dengan NJOP sebesar Rp200.000,00/m2 , Besarnya pokok PBB-P2 yang terutang adalah sebagai berikut:

1.NJOP bumi (575xRp200.000,00) = R p l 15.000.000,00
2.NJOPTKP = -
3.NJOPKP (1^2) = R p l 15.000.000,00
4.Tarif PBB-P2 bumi: (0,05% x R p l 15.000.000,00) = Rp 57.500,00
5.PBB-P2 terutang = Rp 57.500,00 Contoh 2 : SPPT dengan dua objek Pajak: • Wajib Pajak B memiliki dua objek Pajak masing-masing berupa:
1.tanah seluas 575m2 dengan NJOP sebesar * Rp200.000)00/m2
2.bangunan seluas 84m2 dengan NJOP sebesar Rp505.000,00/m2 Besarnya pokok PBB-P2 yang terutartg adalah sebagai berikut:
1.NJOP bumi (575xRp200.000,00)
2.NJOP bangunan = R p l 15.000.000,00 (84xRp505.000,00) = Rp 42.420.000,00
3.NJOPTKP =■ Rp 12.500.000,00
4.N JO PK P-B u m i (1-3) - R p l0 2 .500.000,00
5.NJOPKP - Bangunan
6.Tarif PBB-P2 bumi: = Rp 42.420.000,00 (0,05% xRpl02.500.000,00)
7.Tarif PBB-P2 bangunan: = Rp 51.250,00 (0,20% x Rp42.420.000,00) = Rp 84.840,00
8.PBB-P2 terutang (6+7) = Rp 136.090,00 Angka 2 Pasal 7 - Cukupjelas. Pasal II Cukupjelas. TAMBAHAN LEMBARAN DA?RAH KABUPATEN KUPANG NOMOR 030

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kupang Nomor 7 Tahun 2019

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 7

Pasal 3

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 8 Tahun 2013

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 7

Pasal 3

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 8 Tahun 2013