DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kupang Nomor 8 Tahun 2019

Nomor: 8
Tahun: 2019
Ditetapkan: 2 Mei 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut mengatur mengenai 1. ketentuan Pasal 10 ayat (3) yang dihapus; 2. ketentuan Pasal 16 ayat (2) huruf g diubah; 3. ketentuan Pasal 19 diubah; 4. ketentuan Pasal 31 huruf a angka 2 diubah.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentuk&n Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak , Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara' Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Menimbang : a. b.
5.Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 13 Tahun 20 1 1 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2011 Nomor 267, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Kupang Nomor 013); Dengan persetujuan bersama ' DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUPANG dan BUPATI KUPANG MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUPANG NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (lem baran Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2011 Nomor 267, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kupang Nomor 013) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 10 ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1)Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran.
(2)Pelayanan yang disediakan Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain.
(3)Dihapus.

2.Ketentuan Pasal 16 ayat (2) huruf g diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

(1)Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan Hiburan dengan dipungut bayaran.
(2)Hfburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.tontonan film; b J pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana;
2. c.kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya;
3. d.pameran;
4. e.diskotik, karaoke, klab malam dan sejenisnya;
5. f.sirkus, akrobat dan sulap; •
6. g.permainan bilyar dan boling;
7. h.pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan;
8. i.panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (fitness center) ; dan
9. j.pertandingan olahraga.
(3)Tidak termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pagelaran kesenian rakyat/tradisional dalam rangka usaha pelestarian kesenian dan budaya tradisional Daerah dan pagelaran kesenian yang bernuansa keagamaan {religius). Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berb.unyi sebagai berikut: • , Pasal 19 Tarif Pajak Hiburan ditetapkan sebagai berikut:
1. a.tontonan film sebesar 30% (tiga puluh lima persen);
2. b.pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana sebesar 30% (tiga puluh persen);
3. c.kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya sebesar 30 (tiga puluh persen);
4. d.pameran sebesar 25% (dua puluh lima persen);
5. e.diskotik, karaoke, klab malam dan sejenisnya sebesar 50 (lima puluh persen);
6. f.sirkus, akrobat dan sulap sebesar 30% (tiga puluh lima persen);
7. g.permainan bilyar dan boling sebesar 35 (tiga puluh lima persen);
8. h.pacuan kuda dan kendaraan bermotor sebesar 30%. (tiga puluh persen);
9. i.permainan ketangkasan sebesar 30% (empat puluh persen);
10. j.panti pijat dan mandi uap/spa sebesar 30% (lima puluh persen);
11. k.refleksi dan pusat kebugaran (fitnes ceriier) sebesar 30% (tiga puluh lima persen); dan
12. l.pertandingan olah raga sebesar 20% (dua puluh persen).
  1. 4.Ketentuan Pasal 31 huruf a angka 2 diubah, sehingga Pasal 31 sebagai berikut: Tarif Pajak ditetapkan sebagai berikut:
13. a.Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari sumber
  1. 1.golongan industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam sebesar 3% (tiga persen); dan
  2. 2.selain golongan industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam sebesar 10% (sepuluh persen).
14. b.Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri sebesar 1,5% (satu koma lima persen). Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar ' setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kupang.

Pasal 31

lain: Ditetapkan di Oelamasi pada tanggal 2 Mei 2019 Diundangkan di Oelamasi pada tanggal 2 Mei 2019 ( s e k r e t a r i s DAERAH KABUPATEN KUPANG f OBET LAHA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUPANG TAHUN 2019 NOMOR 8 REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUPANG PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 08/2019 fc PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUPANG NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUPANG NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH I. II. UMUM ‘ • Pajak Daerah sebagai salah satu sumber pendapatan Daerah perlu dikelola secara maksimal, karena peranannya yang sangat penting dan strategis dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertangungjawab. Ketentuan mengenai Pajak Daerah yang meliputi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah dan Pajak Sarang Burung Walet telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, namun dalam perkembangannya perlu dilakukan penyesuaian seiring dengan tuntutan perkembangan di bidang Perpajakan Daerah. Ketentuan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebelumnya diatur adanya pengecualian dari, objek Pajak Restoran yakni pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai omzet penjualannya tidak melebihi Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan, namun jika dicermati secara baik, ketentuan tersebut tidak dapat dipertahankan karena sesungguhnya yarig melakukan pembayaran Pajak adalah Subjek Pajak dan bukan Wajib Pajak. Meningkatnya perubahan di bidang Perpajakan Daerah sebagai akibat adanya Putusan Mahkamah Konstitusi yang berkekuatan hukum tetap mengenai permainan biliar, golf dan boling yang dikeluarkan dari objek Pajak Hiburan, dan oleh karenanya objek permainan golf harus dikeluarkan dari materi Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Disamping itu, tarif Pajak Hiburan untuk setiap objeknya perlu disesuaikan kembali dengan mempertimbangkan kemampuan bayar Wajib Pajak dan keberadaan objek-objek Pajak Hiburan dimaksud. Demikian pula dengan ketentuan tarif Pajak Penerangan Jalan yang dihasilkan dari sumber lain selain golongan industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, perlu disesuaikan karena dalam penerapan ketentuan tarif Pajak Penerangan Jalan yang berlaku sebelum berlakunya Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah 10% (sepuluh persen), sedangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah ditetapkan hanya 8% (delapan persen), dan oleh karenanya perlu disesuaikan menjadi 10% (sepuluh persen) dalam menunjang pembiayaan pembangunan di daerah. Untuk memenuhi prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan, maka perubahan seperti tersebut perlu diatur dengan membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1

Pasal 10

Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Termasuk pelayanan yang dikonsumsi di tempat lain yaitu katering dan jasa boga. Ayat (3) Cukup jelas. Angka 2

Pasal 16

A y a t(l) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. ' Huruf d Yang dimaksud dengan pameran adalah segala bentuk kegiatan yang mempertunjukan, mempertontonkan, memperagakan, memperkenalkan dan/atau menyebarluaskan informasi mengenai satwa, tumbuhan, otomotif, elektronik, barang seni, property, dan hasil produksi barang/jasa lainnya. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas. Huruf g ‘ Cukup jelas. Huruf h Yang dimaksud dengan permainan ketangkasan antara lain permainan ketangkasan yang menggunakan alat mekanik, elektronik/manual yang bersifat rekreatif, dan tidak ditujukan untuk •memperoleh keuntungan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Huruf i Cukup jelas. Huruf j Cukup jelas. Ayat (3) Yang dimaksud dengan “hiburan berupa kesenian rakyat/tradisional” adalah hiburan kesenian rakyat/tradisional yang dipandang perlu untuk 'dilestarikan dan diselenggarakan di tempat yang dapat dikunjungi oleh semua lapisan masyarakat. Angka 3 Pasal 19 ■ Cukup jelas. Angka 4 Pasal 3 1 , 1 Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUPANG NOMOR 031

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…