DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 03 Tahun 2015

Nomor: 03
Tahun: 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 55

Indonesia, Kabupaten Kutai Kertanegara

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai ketentuan umum pemilihan dan pemberhentian Kepala Desa; pemilihan Kepala Desa; pelaksanaan pemilihan Kepala Desa; pelantikan Kepala Desa terpilih; penyelesaian permasalahan dalam proses pemilihan Kepada Desa; Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Pegawai Negeri Sipil sebagai calon Kepala Desa; Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa; pemberhentian sementara dan pemberhentian Kepala Desa; pemilihan Kepala Desa antar waktu melalui musyawarah desa; masa jabatan Kepala Desa; biaya pemilihan Kepala Desa; ketentuan lain-lain; ketentuan peralihan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah dalam pemilihan dan pemberhentian kepala desa, .bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegarab. Nomor 11 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas peraturan Daerah Nomer 11 Tahun 2006 tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga perlu diganti, . bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa, .Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik1 Indonesia Tahun 1945, . Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan2. Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), .Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang3. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), Jalan Wolter Monginsidi Kode Pos 75511 Kalimantan Timur Telp. 661031, 661029, 662088 Fax. (0541) 661094 4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), .Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang5. Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah berapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), .Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang6. Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), .Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 20147. tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32), .Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 20148. tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092), Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA dan BUPATI KUTAI KARTANEGARA MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan otonom.
3.Kepala Daerah selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Camat adalah Camat di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis, 7. Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD khusus untuk pemilihan Kepala Desa antar waktu. 8. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. 9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa . Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa. Perangkat desa adalah pejabat yang diangkat oleh Kepala Desa terdiri atas pelaksana kewilayahan dan pelaksana tekhnis serta sekretariat desa. Keputusan BPD adalah peraturan yang ditetapkan oleh BPD terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan Desa termasuk proses pemilihan Kepala Desa . Tokoh masyarakat adalah tokoh adat, tokoh agama, tokoh wanita, tokoh pemuda dan pemuka-pemuka masyarakat lainnya. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.

(1)Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan baik dari segi administrasi, pengetahuan, kemampuan dan kepemimpinan para Bakal Calon Kepala Desa. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa. Hak pilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan sikap terhadap pilihannya dalam pemilihan Kepala Desa. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara. Tuna Netra adalah mereka yang tidak memiliki penglihatan sama sekali (buta total) hingga mereka yang masih memiliki sisa penglihatan tetapi tidak mampu menggunakan penglihatannya untuk membaca tulisan biasa berukuran 12 point dalam keadaan cahaya normal meskipun dibantu dengan kaca mata. Tunadaksa adalah orang mempunyai bentuk kelainan atau kecacatan pada sisitem otot, tulang, persendian dan saraf yang disebabkan oleh penyakit, virus, dan kecelakaan baik yang terjadi sebelum lahir, saat lahir dan sesudah kelahiran. Gangguan itu mengakibatkan gangguan koorinasi, komunikasi, adaptasi, mobilisasi dan gangguan perkembangan pribadi.

BAB IL

PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 2

Pemilihan Kepala Desa dilakukan secara serentak bergelombang dilaksanakan sebanyak3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun dengan interval waktu 2 (dua) tahun. 3

(2)Pemilihan Kepala Desa dilakukan secara serentak bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada hari dan tanggal yang sama dan dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
1. a.pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa,
2. b.keterjangkauan dan letak geografis, Cc. kemampuan keuangan daerah,dan ketersediaan PNS di lingkungan Kabupaten yang memenuhi persyaratan sebagai penjabat Kepala Desa. d.

BAB II

PELAKSANAAN

Pasal 3

Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan : a. b Cc. d persiapan, pencalonan, pemungutan dan perhitungan suara, dan penetapan.

Pasal 4

Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, meliputi:

a.pemberitahuan secara tertulis BPD kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan Kepala Desa yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan: pembentukan Panitia Pemilihan oleh BPD ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan, b. laporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada Bupati disampaikan oleh BPD dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan: perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh Panitia Pemilihan kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan,dan persetujuan biaya pemilihan dari Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan. d. e.

Pasal 5

(1)Pengumuman pendaftaran bakal calon Kepala Desa dilaksanakan dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari.
(2)Pengumuman pendaftaran bakal calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di laksanakan dengan menempatkan pengumuman pendaftaran pada tempat yang mudah terbaca dan terjangkau masyarakat.
(3)Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, serta penetapan dan pengumuman nama calon dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari.

Pasal 6

Yang dapat dipilih menjadi Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a.Warga Negara Republik Indonesia:
b.bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa: Cc. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika,
d.berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat,
e.berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar: I. “bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa,
g.terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran,
h.tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara,
i.tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang:
j.tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, (S) tidak menjadi pengurus atau anggota Partai Politik: k. berbadan sehat dan bebas dari narkoba, 1 . tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3m. (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut:dan bagi Kepala Desa yang tidak menyampaikan laporan akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, tidak diperbolehkan mencalonkan diri kembali sebagai Kepala Desa untuk masa jabatan berikutnya. n.

Pasal 7

Panitia Pemilihan melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon Kepala Desa meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan. (1 Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang.

(2)Panitia Pemilihan mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada masyarakat untuk memperoleh masukan.
(3)Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)dapat diterima oleh Panitia Pemilihan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pengumuman serta wajib diproses dan ditindak lanjuti Panitia Pemilihan. (@ Masukan masyarakat yang dapat ditindak lanjuti adalah yang memiliki fakta hukum dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.

Pasal 8

Dalam hal bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak S (lima) orang, Panitia Pemilihan langsung menetapkan bakal calon Kepala Desa menjadi calon Kepala Desa. (1 Penetapan sebagai calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk Berita Acara Penetapan Calon Kepala Desa.

(2)Calon Kepala Desa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)) diumumkan secara terbuka kepada masyarakat.
(3)

Pasal 9

(1)Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.
(2)Dalam hal bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.
(3)Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masa jabatan Kepala Desa berakhir, Bupati mengangkat penjabat Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil dilingkungan pemerintah Kabupaten sampai di lantiknya Kepala Desa terpilih.

Pasal 10

Dalam hal bakal calon yang mendaftar sebagai Kepala desa dan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 lebih dari 5 (lima) orang, panitia pemilihan melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, usia dan mengadakan ujian penyaringan baik tertulis maupun wawancara yang pelaksanaannya dikoordinasikan dan dikonsultasikan kepada Camat dan Panitia Pemilihan Kabupaten.

Pasal 11

(1)Penetapan calon Kepala Desa disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh Panitia Pemilihan.
(2)Undian nomor urut calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh para calon Kepala Desa.
(3)Nomor urut dan nama calon Kepala Desa yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Calon Kepala Desa.

Isi peraturan

Teks55PDFHirarki

Memuat teks peraturan…