DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 14 Tahun 2024

Nomor: 14
Tahun: 2024
Ditetapkan: 17 September 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 24

Indonesia, Kabupaten Kutai Kertanegara

Ringkasan

1. Ketentuan Umum; 2. Penetapan GDPK; 3. Sistematika GDPK; 4. Pelaksanaan dan Tim Koordinasi GDPK; 5. Pembiayaan; 6. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan, penyelenggaraan Grand Design Pembangunan kependudukan dilaksanakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah secara terkoordinir, terintegrasi, dan terpadu dalam satu kesatuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan Daerah 2024-2029. SALINAN 2 Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 72,Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 310). 3 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTAEGARA Dan BUPATI KUTAI KARTANEGARA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG GRAND DESIGN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN DAERAH TAHUN 2024 – 2029.

BAB I

PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Pandemi Covid-19 berdampak terhadap upaya pengendalian penduduk. Secara langsung, pandemi berpotensi mengakibatkan terjadinya morbiditas dan mortalitas, dan secara tidak langsung berpengaruh terhadap sektor kehidupan (World Bank, 2014). Salah satu dampak dari kematian yang terjadi akibat pandemi Covid-19 adalah pengurangan jumlah penduduk yang dapat mempengaruhi komposisi penduduk (Pol & Thomas,

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara
2.Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok, fungsi, dan urusan di bidang penyelenggaraan pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana.
5.Grand Design Pembangunan Kependudukan Daerah yang selanjutnya disingkat GDPK adalah arah kebijakan yang dituangkan dalam program.
6.Pembangunan Kependudukan adalah upaya mewujudkan sinergi, sinkronisasi, dan harmonisasi pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas, pembangunan keluarga, penataan persebaran dan pengarahan mobilitas, serta penataan administrasi kependudukan. 4
7.Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, kualitas, dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama, serta lingkungan penduduk setempat.
8.Penduduk adalah warga Daerah dan orang asing atau pendatang yang bertempat tinggal di Daerah.
9.Kualitas Penduduk adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan non fisik yang meliputi derajat kesehatan, pendidikan, pekerjaan, produktivitas, Tingkat sosial, ketahanan, kemandirian, kecerdasan, sebagai ukuran dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang bertakwa, berbudaya, berkepribadian, berkebangsaan dan hidup layak.
10.Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
11.Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
12.Pembangunan Keluarga adalah upaya mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat.
13.Mobilitas Penduduk adalah gerak keruangan penduduk dengan melewati batas wilayah administrasi pemerintahan.
14.Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penerbitan dalam pernerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pemberdayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. 5

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman terhadap arah pembangunan kependudukan di Daerah agar terarah, efektif, efisien, terukur dan membawa manfaat terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

a.mewujudkan kualitas penduduk dalam aspek kesehatan, pendidikan, sosial, dan budaya, sehingga mampu mandiri dan berdaya saing dalam menghadapi tantangan kemajuan;
b.mewujudkan kuantitas penduduk yang ideal, serasi dan seimbang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
c.mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang didasarkan pada wawasan kependudukan dan lingkungan Pemukiman;
d.mewujudkan kesejahteraan penduduk melalui penanggulangan kemiskinan, perluasan kesempatan kerja dan penyediaan lapangan kerja, kesempatan bekerja;
e.mengintegrasikan kegiatan ekonomi secara sinergis antara wilayah pertumbuhan dengan wilayah perdesaan menjadi suatu sistem wilayah pengembangan ekonomi yang mampu menarik gerak keruangan penduduk yang aman, nyaman, cepat, dan terjangkau;
f.mewujudkan pengarahan mobilitas penduduk secara merata antar wilayah;
g.mewujudkan keluarga yang berketahanan, sejahtera, sehat, maju, mandiri dan harmonis yang berkeadilan dan berkesetaraan gender serta mampu merencanakan sumber daya keluarga;
h.mewujudkan memanfaatkan bonus demografi yang optimal melalui pengendalian kuantitas dan peningkatan kualitas penduduk; 6
i.mendorong tercapainya jejaring (networking) kebijakan antar pemangku kepentingan dalam membangun tata kelola kependudukan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan;
j.mewujudkan data dan informasi kependudukan yang akurat dan dapat dipercaya serta terintegrasi melalui pengembangan sistem informasi data kependudukan; dan
k.menciptakan sinkronisasi antar berbagai peraturan perundangan dan kebijakan Pemerintah Daerah tentang kependudukan.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.penetapan GDPK;
b.pelaksanaan GDPK;
c.tim koordinasi; dan
d.pembiayaan GDPK.

BAB II

ANALISIS SITUASI DAN CAPAIAN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN Perkembangan lingkungan ekternal dan internal yang sangat dinamis dalam beberapa tahun terakhir, terutama pasca pandemi Covid 19 memunculkan tantangan dan peluang baru dalam pembangunan kependudukan di Kutai Kartanegara. Setidaknya terdapat tiga isu besar yaitu bonus demografi, pemindahan Ibu Kota Negara (IKN), dan revolusi industri 4,0. Oleh karena itu, diperlukan analisis situasi internal pembangunan kependudukan Kutai Kartanegara untuk mengidentifikasi kekuatan utama dan kelemahan, serta situasi eksternal untuk memetakan peluang dan tantangan yang ada sesuai tuntutan perubahan yang berkembang dari lingkungan. Hasil analisis dilakukan terhadap lima pilar pembangunan kependudukan yang mencakup pengendalian kuantitas penduduk, peningkatan kualitas penduduk, pembangunan ekonomi, pembangunan keluarga, penataan persebaran dan mobilitas penduduk, dan penataan administrasi kependudukan.

Pasal 5

(1)GDPK ditetapkan dari tahun 2022-2047 atau selama 5 tahun dari tahun 2024-2029.
(2)GDPK merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah maupun masyarakat dalam melaksanakan pembangunan kependudukan Tahun 2024-2029.
(3)Dinas dapat melakukan evaluasi terhadap GDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap 1 (satu) tahun, sejak peraturan daerah ini ditetapkan.
(4)Evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (3) diusulkan kepada Bupati. 7

BAB III

PROYEKSI DAN KONDISI IDEAL KEPENDUDUKAN YANG DIHARAPKAN 3.1.1. Proyeksi 3.1.1.1. Pengendalian Kuantitas Penduduk Kondisi kependudukan yang diinginkan dalam jangka panjang di Kabupaten Kutai Kartanegara, yakni tercapainya penduduk stabil dalam jumlah yang stabil sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkunan daerah. Untuk mencapai kondisi ini jumlah bayi yang lahir diharapkan sama (seimbang) dengan jumlah kematian sehingga penduduk menjadi stasioner. Indikator pencapaian penduduk tumbuh seimbang (PTS) adalah angka kelahiran total (TFR) sama dengan 2,1 per perempuan atau Net Reproduction Rate (Angka Reproduksi Bersih=NRR) sebesar 1 per perempuan. TFR Kutai Kartanegara pada 2020 masih diatas indikator, yaitu 2,2 per perempuan.

Pasal 6

(1)GDPK disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:
1. a.BAB I PENDAHULUAN;
2. b.BAB II ANALISIS SITUASI DAN CAPAIAN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN;
3. c.BAB III PROYEKSI DAN KONDISI IDEAL KEPENDUDUKAN YANG DIHARAPKAN;
4. d.BAB IV VISI, MISI, DAN ISU STRATEGIS;
5. e.BAB V ARAH KEBIJAKAN, SASARAN, DAN STRATEGI;
6. f.BAB VI ROAD MAP; dan
7. g.BAB VII PENUTUP.
(2)Uraian mengenai GDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB IV

VISI, MISI, DAN ISU STRATEGIS 4.1. Visi dan Misi Visi Grand Design Pembangunan Kependudukan Kabupaten Kutai Kartanegara 2024-2029 adalah “Terwujudnya kondisi kependudukan yang sehat, cerdas, mandiri, sejahtera dan bahagia pada 2029”.

Pasal 7

(1)Pelaksanaan GDPK diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah secara terkoordinasi, terintegrasi, dan terpadu dalam satu kesatuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mengikutsertakan peran Masyarakat.
(2)Ketentuan mengenai peran Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati. 8

Pasal 8

(1)Koordinasi GDPK dilaksanakan oleh Tim Koordinasi yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.
(2)Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas mengoordinasikan dan menyinkronisasikan penyusunan kebijakan dan program, pelaksanaan, serta pengawasan pelaksanaan GDPK.
(3)Dalam mengoordinasikan dan menyinkronisasikan penyusunan kebijakan dan program, pelaksanaan, serta pengawasan GDPK sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), tim koordinasi memperhatikan kebijakan dan program pelaksanaan GDPK nasional dan provinsi serta arahan tim koordinasi pelaksanaan GDPK provinsi.

Pasal 9

(1)Untuk membantu pelaksanaan tugas tim koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), dapat dibentuk kelompok kerja sesuai kebutuhan Daerah.
(2)Kelompok kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) melibatkan Kecamatan dan Pemerintah Desa.
(3)Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas bidang:
1. a.pengendalian kuantitas;
2. b.peningkatan Kualitas Penduduk;
3. c.pembangunan Keluarga;
4. d.penataan persebaran dan pengaturan Mobilitas Penduduk; dan
5. e.penataan Administrasi Kependudukan. 9

BAB V

ARAH, KEBIJAKAN, SASARAN, DAN STRATEGI Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan menyebutkan bahwa strategi pelaksanaan GDPK dilakukan melalui 5 pilar pembangunan, yaitu pengendalian kuantitas penduduk; peningkatan kualitas penduduk;

Pasal 10

Pembiayaan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini bersumber dari:

a.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
b.sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks24PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 14 Tahun 2024

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

VISI, MISI, DAN ISU STRATEGIS 4.1. Visi dan Misi Visi Grand Design Pembangunan Kependudukan Kabupaten Kutai Kartanegara 2024-2029 adalah “Terwujudnya kondisi kependudukan yang sehat, cerdas, mandiri, sejahtera dan bahagia pada 2029”.

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

ARAH, KEBIJAKAN, SASARAN, DAN STRATEGI Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan menyebutkan bahwa strategi pelaksanaan GDPK dilakukan melalui 5 pilar pembangunan, yaitu pengendalian kuantitas penduduk; peningkatan kualitas penduduk;

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 153 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

VISI, MISI, DAN ISU STRATEGIS 4.1. Visi dan Misi Visi Grand Design Pembangunan Kependudukan Kabupaten Kutai Kartanegara 2024-2029 adalah “Terwujudnya kondisi kependudukan yang sehat, cerdas, mandiri, sejahtera dan bahagia pada 2029”.

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

ARAH, KEBIJAKAN, SASARAN, DAN STRATEGI Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan menyebutkan bahwa strategi pelaksanaan GDPK dilakukan melalui 5 pilar pembangunan, yaitu pengendalian kuantitas penduduk; peningkatan kualitas penduduk;

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 153 Tahun 2014