DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 3 Tahun 2020

Nomor: 3
Tahun: 2020
Ditetapkan: 19 Oktober 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 39

Indonesia, Kabupaten Kutai Kertanegara

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Usaha, termasuk didalamnya mengatur tentang: Ketentuan Umum; Perubahan Bentuk; Tempat Kedudukan; Kegiatan Usaha; Jangka Waktu Berdiri; Modal; Organ; RUPS; Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran dan Pelaporan; Penetapan dan Penggunaan Laba Bersih; Pegawai; Pemeriksaan; Pembubaran; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa sebagai salah satu Kabupaten yang memiliki sumber daya alam dan energi yang cukup besar, Kutai Kartanegara juga memiliki potensi dalam bidang kehutanan dan agro industri yang perlu dikelola dan dikembangkan dalam rangka peningkatan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat,
b.bahwa Perusahaan Daerah Kelistrikan dan Sumber Daya Energi merupakan salah satu badan usaha milik Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yang telah memberikan kontribusi bagi pendapatan asli daerah sehingga perlu ditingkatkan pengelolaannya agar lebih Optimal dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah, Cc. bahwa untuk mengoptimalkan pengelolaan Perusahaan Daerah Kelistrikan dan Sumber Daya Energi agar lebih profesional, efisien, akuntabel, transparan dan berdaya saing perlu dilakukan perubahan bentuk menjadi perusahaan perseroan daerah,
d.bahwa sesuai ketentuan Pasal 114 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perubahan bentuk badan hukum badan usaha milik daerah ditetapkan dengan peraturan daerah,
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaaan Daerah Kelistrikan dan Sumber Daya Energi menjadi PT Kukar Sejahtera Dambaan Etam (Perseroda),

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang PenetapanUndang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173): 4. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA Menetapkan dan BUPATI KUTAI KARTANEGARA MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAAN DAERAH KELISTRIKAN DAN SUMBER DAYA ENERGI MENJADI PT KUKAR SEJAHTERA DAMBAAN ETAM (PERSERODA).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartangara.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom Kabupaten Kutai Kartanegara.
3.Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
4.Perusahaan Daerah Kelistrikan dan Sumber Daya Energi yang selanjutnya disebut Perusda KSDE adalah perusahaan daerah yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Kelistrikan dan Sumber Daya Energi Kabupaten Kutai Kartanegara. 10. 11. 12. 13. 14. 15. PT Kukar Sejahtera Dambaan Etam (Perseroda) yang selanjutnya disebut PT KSDE (Perseroda) adalah badan usaha milik Daerah yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang 100” sahamnya dimiliki Pemerintah Daerah. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ PT KSDE (Perseroda) yang memegang kekuasaan tertinggi dalam PT KSDE (Perseroda) dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris. 6. Pemegang Saham adalah para pemegang saham PT KSDE (Perseroda). 7. Direksi adalah organ PT KSDE (Perseroda) yang bertanggung jawab atas pengurusan PT KSDE fPerseroda) untuk kepentingan dan tujuan PT KSDE (Perseroda) serta mewakili PT KSDE (Perseroda) baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar. Komisaris adalah organ PT KSDE (Perseroda) yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan PT KSDE (Perseroda). 9. Pegawai PT KSDE (Perseroda) yang selanjutnya disebut Pegawai adalah pekerja PT KSDE (Perseroda) yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan,hak dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan. Akta Pendirian adalah Akta Pendirian PT KSDE (Perseroda). Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar PT KSDE (Perseroda). Modal Dasar adalah jumlah modal yang ditentukan berdasarkan kesepakatan para pendiri PT KSDE (Perseroda) dan dituangkan dalam Anggaran Dasar yang dimuat dalam Akta Pendirian. Saham adalah surat bukti kepemilikan atau bagian modal Perseroda yang memberikan hak atas deviden dan lain-lain sesuai dengan besar kecilnya bagian modal disetor. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ perusahaan perseroan Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan perseroan Daerah dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.

Pasal 2

Perubahan bentuk badan hukum Perusda KSDE menjadi PT KSDE (Perseroda) dimaksudkan sebagai upaya untuk mengembangkan usaha secara profesional, efisien, akuntabel dan transparan.

Pasal 3

Perubahan bentuk hukum Perusda KSDE menjadi PT KSDE (Perseroda) bertujuan untuk:

a.melaksanakan dan menunjang kebijakan serta program Pemerintah Daerah di b. bidang pembangunan dan perekonomian Daerah: mendorong pengelolaan usaha secara terarah dan profesional melalui status hukum yang jelas: meningkatkan kinerja dan daya saing PT KSDE (Perseroda): c.

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(1)
(2)
(3)menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan kesejahteraan masyarakat, d. meningkatkan permodalan dengan membuka peluang bagi pihak ketiga untuk menanamkan modal pada PT KSDE (Perseroda), dan e. meningkatkan pendapatan asli Daerah.£

BAB II

PERUBAHAN BENTUK

Pasal 4

Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan perubahan bentuk badan hukum Perusda KSDE menjadi PT KSDE (Perseroda). PT KSDE (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk perseroan terbatas yang menjalankan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perseroan terbatas. Perubahan bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dilaksanakan melalui Akta Pendirian. Akta Pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:

a.Anggaran Dasar, dan
b.pengangkatan Direksi dan Komisaris untuk pertama kali, dan C. keterangan lain yang berkaitan dengan pendirian PT KSDE (Perseroda). Dengan perubahan bentuk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (Il), seluruh kekayaan, hutang, modal, hak, kewajiban, usaha perusahaan, organ perusahaan, Pegawai, izin operasi dan izin lainnya, seluruh atribut, serta visi dan misi Perusda KSDE beralih kepada PT KSDE (Perseroda). Perubahan kepemilikan aset dari Perusda KSDE ke PT KSDE (Perseroda) dilakukan dengan akta notaris.

BAB III

TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 5

PT KSDE (Perseroda) berkedudukan dan berkantor pusat di kota Tenggarong. PT KSDE (Perseroda) dapat mempunyai kantor cabang di luar Kota Tenggarong sesuai dengan kebutuhan dan ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Komisaris. PT KSDE (Perseroda) dapat mengadakan dan mempunyai hubungan korespondensi di dalam dan di luar negeri.

BAB IV

KEGIATAN USAHA

Pasal 6

PT KSDE (Perseroda) membidangi kegiatan usaha: a. b. Cc. d. kelistrikan, sumber daya energi: pertanian dan agro industri: kehutanan,

e.konstruksi dan property,dan
f.ekonomi kreatif.

Pasal 7

Dalam menjalankan usahanya, PT KSDE (Perseroda) dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain dan mendirikan anak perusahaan setelah mendapatkan persetujuan RUPS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

JANGKA WAKTU BERDIRIUu

Pasal 8

PT KSDE (Perseroda) didirikan dengan jangka waktu tidak terbatas sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar.

BAB VI

MODAL

Pasal 9

(1)Modal Dasar PT KSDE (Perseroda) ditetapkan pertama kali sebesar Rp. 60.000.000.000,- (enam puluh milyar rupiah).
(2)Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penyertaan modal dari Pemerintah Daerah sebesar 10076 (seratus persen)
(3)Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk uang dan/atau barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (S5) Perubahan Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2)ditetapkan dengan RUPS.
(6)Pemenuhan Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (5), disetor secara bertahap dan akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Ketentuan mengenai daftar, jenis, klasifikasi, nilai Saham, hak dan kewajiban pemegang Saham, serta penerbitan duplikat Saham ditetapkan oleh RUPS dan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

Isi peraturan

Teks39PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2017