DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lamandau No. 1 Tahun 2015

Nomor: 1
Tahun: 2015
Ditetapkan: 4 Februari 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 833

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II TUJUAN; BAB III MODAL; BAB IV PENYERTAAN MODAL; BAB V TATA CARA PENYERTAAN MODAL; BAB VI PENGAWASAN; BAB VII BAGI HASIL KEUNTUNGAN; BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam pengelolaan ketersedian air minum Kabupaten Lamandau perlu ditunjang dengan penyertaan modal dari Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau yang dipergunakan demi terpenuhinya operasional Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Lamandau untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kabupaten Lamandau terhadap ketersedian air minum;
c.bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Lamadau maka diperlukan landasan yang mengatur penyelengaraan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Lamandau kepada Perusahaaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Lamandau;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Peyelengaraan Penyertaaan Modal Pemerintah Kabupaten Lamandau kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Lamandau. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelengaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nevotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 2 Dokumentasi dan Informasi Hukum 2015.... Bagian Hukum Setda Lamandau

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 3 Dokumentasi dan Informasi Hukum 2015.... Bagian Hukum Setda Lamandau Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2005 Nomor 11 Seri D);
14.Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2012 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2012 Nomor 86 Seri D). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMANDAU dan BUPATI LAMANDAU MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEYELENGARAAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMANDAU KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN LAMANDAU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lamandau. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Bupati adalah Bupati Lamandau. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamandau. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lamandau. Penyertaan Modal adalah setiap usaha dalam menyertakan modal daerah pada suatu usaha bersama dengan pihak ketiga, dan/atau pemanfaatan modal daerah oleh pihak ketiga dengan suatu imbalan tertentu. Modal Daerah adalah modal dalam bentuk uang dan atau kekayaan 4 Dokumentasi dan Informasi Hukum 2015.... Bagian Hukum Setda Lamandau 9. daerah (yang belum dipisahkan) yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin- mesin, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya yang dimiliki oleh daerah yang merupakan kekayaan daerah. Perusahaan Daerah Air Minum adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lamandau.

BAB II

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

(1)Penyertaan modal daerah bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan menambah pendapatan asli daerah, serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dibidang air minum.
(2)Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), penyertaan modal daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip pelayanan kepada masyarakat/social oriented dan ekonomi perusahaan/profit oriented.

BAB III

PENUTUP

Pasal 3

(1)Modal Perusahaan Daerah Air Minum untuk seluruhnya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dipisahkan, dan tidak terdiri dari saham-saham;
(2)Pemerintah Daerah dapat memberikan aset yang merupakan Kekayaan Daerah yang dipisahkan berupa: Tanah, Bangunan, Peralatan, Mesin- mesin, Kendaraan, Inventaris, Surat-surat Berharga dan Fasilitas lainnya yang diadakan oleh Pemerintah Kabupaten Lamandau selanjutnya diserahkan kepada Perusahaan Daerah Air Minum untuk dikelola dalam rangka mendapatkan keuntungan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau melakukan Penyertaan Modal Daerah ke dalam Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lamandau mulai tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 sebesar Rp.5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah);
(2)Besarnya Penyertaan Modal sebagaimana di maksud Pasal 4 ayat (1), disesuaikan dengan kemampuan Keuangan Daerah.

BAB V

PELAPORAN

Pasal 5

Rincian jumlah besaran modal yang disertakan pada tiap tahunnya, mulai Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2020 adalah sebagai berikut : 5 Dokumentasi dan Informasi Hukum 2015.... Bagian Hukum Setda Lamandau

a.Tahun 2015 sebesar Rp. 2.000.000.000,-
b.Tahun 2016 sebesar Rp. 600.000.000,-
c.Tahun 2017 sebesar Rp. 600.000.000,-
d.Tahun 2018 sebesar Rp. 600.000.000,-
e.Tahun 2019 sebesar Rp. 600.000.000,-
f.Tahun 2020 sebesar Rp. 600.000.000,-

BAB VI

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 6

(1)Bupati menunjuk pejabat yang akan mewakili Pemerintah Daerah untuk melakukan pengawasan atas penyertaan modal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
(2)Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memiliki dan memahami wawasan usaha secara profesional dan bertanggung jawab kepada Bupati Lamandau;
(3)Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Lamandau setiap berakhirnya tahun anggaran berkewajiban menyampaikan Laporan Keuangan yang telah di audit oleh auditor independen kepada Bupati dan DPRD Lamandau.

BAB VII

PENGEMBANGAN KAPASITAS

Pasal 7

(1)Laba PDAM daerah ditetapkan oleh Bupati selaku wakil daerah sebagai pemilik modal sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Laba PDAM daerah yang menjadi hak daerah disetor ke kas daerah setelah disahkan oleh Buoati selaku wakil daerah sebagai pemilik modal
(3)Laba PDAM daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat di tahan atas persetujuan Bupati selaku wakil daerah sebagai pemilik modal.
(4)Laba PDAM derah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk keperluan insvestasi kembali (reinvestment) berupa penambahan, peningkatan dan perluasan prasarana dan sarana pelayanan fisik dan nonfisik serta untuk peningkatan kuantitas, kualitas dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar dan usaha perintisan.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai Laba PDAM daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII

PENDANAAN

Pasal 8

(1)Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang ada sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku. 6 Dokumentasi dan Informasi Hukum 2015.... Bagian Hukum Setda Lamandau
(2)Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, hal hal yang belum diatur tetap mengacu kepada peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau. Ditetapkan di Nanga Bulik pada tanggal 4 Pebruari 2015 BUPATI LAMANDAU, MARUKAN Diundangkan di Nanga Bulik pada tanggal 23 Maret 2015 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU, ARIFIN LP. UMBING LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2015 NOMOR 117 7 Dokumentasi dan Informasi Hukum 2015.... Bagian Hukum Setda Lamandau PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU NOMOR 01 TAHUN 2015 TENTANG PEYELENGGARAAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN LAMANDAU I. PENJELASAN UMUM Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Lamandau di bentuk bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) kepada masyarakat, peningkatan modal dalam rangka pembiayaan, pemeliharaan dan pengembangan jaringan yang lebih luas. Hal –hal yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah apa yang menjadi tujuan Penyertaan Modal, Penganggaran Modal, Tata Cara Penyertaan Modal, Pengawasan, Bagi Hasil Keuntungan dan lainnya. II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Isi peraturan

Teks833PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 1

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lamandau No. 27 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 1

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lamandau No. 27 Tahun 2015