DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lamandau No. 1 Tahun 2017

Nomor: 1
Tahun: 2017
Ditetapkan: 13 April 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 25

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II BERDASARKAN DANA CADANGAN; BAB III SUMBER DANA CABANGAN; BAB IV PELAKSANAAN DANA CABANGAN; BAB V BENTUK DAN CADANGAN; BAB VI JENIS PROGRAM/KEGIATAN YANG DIBIAYAI DANA CADANGAN; BAB VII PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN; BAB VIII KETENTUAN PENUTUP.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 122 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 63 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tent ang Pengelolaan Keuangan Daerah;
b.bahwa Pembentukan dana cadangan merupakan pencadangan dana yang akan digunakan untuk penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lamandau yang akan dilaksanakan pada Tahun 2018;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b , perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau tentang Pembentukan Dana Cadangan Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamandau Tahun 2018.

Mengingat

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180) ; 3 . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerinta han Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 14 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telaah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 0
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 310); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMANDAU dan

Menetapkan

Menetapkan BUPATILAMANDAU MEMUTUSKAN:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Lamandau
2.Pemerintah Daerah adalah bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3.Bupati adalah Bupati Lamandau.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD, adalah DPRD Kabupaten Lamandau.
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
6.Tahun anggaran berkenaan adalah tahun anggaran pada waktu diselenggarakannya pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamandau.
7.Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
8.Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
9.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
10.Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana yang relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
11.Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
12.Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

Pasal 2

Pembentukan dana cadangan bertujuan untuk membiayai penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamandau Tahun 2018 yang kebutuhan dananya tidak dapat dibebankan pada 1 (satu) tahun anggaran.

BAB II

BESARAN DANA CADANGAN

Pasal 3

(1)Besaran dana cadangan yang akan dibentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebesar Rp. 15.000.000.000,00 (Lima belas rnilyar rupiah).
(2)Pengalokasian penganggaran dana cadangan dilaksanakan dalan APBD Tahun Anggaran 2016 dan Tahun Anggaran 2017 dengan perincian sebagai berikut:
1. a.Tahun Anggaran 2016 sejumlah Rp. 7.500.000.000,00 (Tujuh milyar lima ratus juta rupiah);
2. b.Tahun Anggaran 2017 sejumlah Rp. 7.500.000.000,00 (Tujuh milyar lima ratusjuta rupiah).
(3)Apabila akumulasi kebutuhan dana Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamandau melebihi dana cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamandau maka dana tambahan dapat dianggarkan pada APBD tahun berkenaan.

Pasal 4

Apabila besaran dana cadangan tidak terlaksana sebagaimana ketent uan Pasal 4 diakibatkan kondisi tertentu, maka besaran dana cadangan bisa lebih kecil dari besaran dana cadangan yang akan dicadangkan.

BAB III

SUMBER DANA CADANGAN

Pasal 5

Dana cadangan bersumber dari penyisihan atas penerimaan daerah, kecuali dari dana alokasi khusus, pinjaman daerah dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PELAKSANAAN DANA CADANGAN

Pasal 6

Pelaksanaan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 akan dilaksanakan pada Tahun 2018. BABV BENTUK DANA CADANGAN

Pasal 7

(1)Dana cadangan yang dibentuk ditempatkan pada rekening tersendiri atas nama Dana Cadangan Pemerintah Daerah yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah (BUD).
(2)Dana cadangan tidak dapat digunakan untuk membiayai program dan kegiatan lain diluar yang telah ditetapkan.
(3)Pembentukan dana cadangan dianggarkan pada pengeluaran pembiayaan dalam tahun berkenaan.
(4)Untuk pelaksanaan program dan kegiatan dana cadangan dimak sud terlebih dahulu dipindahbukukan ke rekening Kas Umum Daerah.

BAB VI

JENIS PROGRAM/KEGIATAN YANG DIBIAYAI DANA CADANGAN

Pasal 8

(1)Program dan kegiatan yang dibiayai dari pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, meliputi pengadaan sarana dan prasarana dan biaya operasional penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamandau Tahun 2018 dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, meliputi:
1. a.Tahapan persiapan; dan
2. b.Tahapan pelaksanaan.
(3)Pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Lamandau.

BAB VII

PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 9

( 1) Penatausahaan pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai dari dana cadangan diperlakukan sama dengan penatausahaan pelaksanaan program dan kegiatan lainnya.

(2)Penerimaan bunga rekening/ deviden rekening dan penempatan dalam portofolio dari dana cadangan sebagai penambah dana cadangan berkenaan.

Isi peraturan

Teks25PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (2)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (2)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006