DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lamandau No. 11 Tahun 2015

Nomor: 11
Tahun: 2015
Ditetapkan: 6 Juli 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 294

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II AZAS, RUANG LINGKUP, MAKSUD DAN TUJUAN; BAB III PENATAAN DESA; BAB IV KEWENANGAN; BAB V PEMERINTAHAN DESA; BAB VI TATA CARA PENYUSUNAN PERATURAN DI DESA; BAB VII KEUANGAN DAN KEKAYAAN DESA; BAB VIII PEMBANGUNAN DESA DAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN; BAB IX BADAN USAHA MILIK DESA; BAB X LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN LEMBAGA ADAT DESA; BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DESA OLEH CAMAT; BAB XII KETENTUAN PERALIHAN; BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan aturan mengenai pembentukan, penggabungan dan penghapusan desa, desa adat, kewenangan desa serta pemerintahan desa; bahwa selain huruf a, perlu pula diatur mengenai peraturan desa, peraturan bersama kepala desa, peraturan kepala desa, keuangan desa, kekayaan desa, pembangunan desa, pembangunan kawasan desa, Badan Usaha Milik Desa, kerja sama desa, Lembaga Kemasyarakatan Masyarakat Desa dan Lembaga Adat Desa; bahwa untuk mengatur sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang–Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAHKABUPATEN LAMANDAU dan BUPATI LAMANDAU MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
4.Bupati adalah Bupati Lamandau.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Lamandau.
6.Camat adalah Camat di Kabupaten Lamandau.
7.Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9.Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10.Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
11.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
12.Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
13.Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
14.Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
15.Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
16.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
17.Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
18.Barang Milik Desa adalah kekayaan milik Desa berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak.
19.Hari adalah hari kerja.
20.Menteri adalah menteri yang menangani Desa.
21.Pembentukan Desa merupakan tindakan mengadakan Desa baru di luar Desa yang ada.

BAB II

AZAS, RUANG LINGKUP, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Azas pembentukan Peraturan Daerah ini adalah :

a.akuntabilitas;
b.partisipatif;
c.fasilitasi;
d.pembinaan;
e.pengawasan;
f.pemberdayaan masyarakat; dan
g.peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini adalah :

a.Penataan desa meliputi pembentukan, penggabungan, penghapusan dan perubahan stastus desa;
b.Kewenangan desa;
c.Pemerintahan desa meliputi kepala desa, perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa, Musyawarah Desa, penghasilan pemerintah desa;
d.Tata cara penyusunan peraturan di desa meliputi peraturan desa, peraturan kepala desa dan peraturan bersama kepala desa;
e.Keuangan dan kekayaan desa meliputi keuangan desa dan pengelolaan kekayaan milik desa;
f.Pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan meliputi pembangunan desa, pembangunan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat dan pendampingan masyarakat desa;
g.Badan Usaha Milik Desa meliputi pendirian dan organisasi pengelola, modal dan kekayaan desa, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, pengembangan kegiatan usaha, pendirian Badan Usaha Milik Desa bersama;
h.Kerja sama desa;
i.Lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa;
j.Pembinaan dan pengawasan oleh camat;
k.Ketentuan peralihan; dan
l.Ketentuan penutup.

Pasal 4

(1)Maksud Peraturan Daerah ini adalah sebagai penjabaran dari Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri terkait pengaturan desa.
(2)Tujuan dari Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan dasar hukum yang kuat bagi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembinaan masyarakat di desa.

BAB III

PENATAAN DESA

Pasal 5

(1)Penataan Desa bertujuan:
1. a.mewujudkan efektifitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
2. b.mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa;
3. c.mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik;
4. d.meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa; dan
5. e.meningkatkan daya saing Desa.
(2)Penataan Desa meliputi:
1. a.pembentukan;
2. b.penghapusan;
3. c.penggabungan;
4. d.perubahan status; dan
5. e.penetapan desa.

Pasal 6

Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, harus memenuhi syarat:

a.Batas usia Desa induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan;
b.Jumlah penduduk paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) jiwa atau 300 (tiga ratus) kepala keluarga;
c.wilayah kerja memiliki akses transportasi antar wilayah;
d.sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat Desa;
e.memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya ekonomi pendukung;
f.batas wilayah Desa yang dinyatakan dalam bentuk peta Desa yang telah ditetapkan dalam peraturan Bupati;
g.sarana dan prasarana bagi Pemerintahan Desa dan pelayanan publik; dan
h.tersedianya dana operasional, penghasilan tetap dan tunjangan lainnya bagi perangkat Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1)Dalam wilayah Desa dapat dibentuk Dusun.
(2)Dusun dibentuk jika Rukun Warga lebih dari 3 (tiga) Rukun Warga.
(3)Rukun Warga dapat dibentuk jika Rukun Tetangga lebih dari 5 (lima) Rukun Tetangga).

Pasal 8

(1)Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dilakukan melalui Desa Persiapan.
(2)Desa Persiapan merupakan bagian dari wilayah Desa induk.
(3)Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditingkatkan statusnya menjadi Desa dalam jangka waktu 1 (satu) sampai (3), tahun berdasarkan hasil evaluasi.

Pasal 9

(1)Pemerintah daerah dalam memprakarsai pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, berdasarkan atas hasil evaluasi tingkat perkembangan Pemerintahan Desa di wilayahnya.
(2)Pemerintah daerah dalam memprakarsai pembentukan Desa harus mempertimbangkan prakarsa masyarakat Desa, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat Desa, serta kemampuan dan potensi Desa.

Pasal 10

Pembentukan Desa oleh pemerintah daerah dapat berupa:

a.pemekaran dari 1 (satu) Desa menjadi 2 (dua) Desa atau lebih; atau
b.penggabungan bagian Desa dari Desa yang bersanding menjadi 1 (satu) Desa atau penggabungan beberapa Desa menjadi 1 (satu) Desa baru.

Pasal 11

Pemerintah daerah dalam melakukan pembentukan Desa melalui pemekaran Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, wajib menyosialisasikan rencana pemekaran Desa kepada Pemerintah Desa induk dan masyarakat Desa yang bersangkutan.

Isi peraturan

Teks294PDFHirarki

Memuat teks peraturan…